Home Blog Page 943

Kemendagri Minta Salinan kepada Daerah yang Sudah Melakukan NPHD

RAKOR: Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani bersama steakholder melaksanakan rapat kordinasi dengan Kemendagri terkait NPHD untuk Pilkada.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani bersama stakeholder terkait mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara virtual di ruang Kerja Wali Kota Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Kamis (16/11/2023).

Usai melaksanakan rapat kordinasi dengan Kemendagri, Syarmadani meminta kepada seluruh OPD terkait dalam pelaksanaan Pilkada tersebut untuk secepatnya menyampaikan salinan NPHD kepada pihak Kemendagri. “Pemko sudah melaksanakan NPHD dengan pihak KPU dan Bawaslu Kota Tebingtinggi, tinggal melakukan pencarian,” jelasnya.

Sebelumnya rapat kordinasi dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian dan diikuti seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Utara baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota, serta KPU dan Bawaslu di wilayah masing-masing.

Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mengkoordinasikan dan memastikan NPHD kegiatan pilkada Tahun 2024 bagi Pemerintah Kabupaten Kota se-Sumatera Utara yang belum menandatangani serta segera melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 24 November 2023.

Bagi daerah yang telah menandatangani NPHD agar menyampaikan salinan NPHD, dan segera menyalurkannya kepada paling lambat 14 hari sejak penandatanganan NPHD yang dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

“Ada 15 daerah yang sudah menandatangani NPHD KPU se-Sumatera Utara, namun ada 19 daerah yang belum melakukan. Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada daerah yang sudah melakukan NPHD,” ujar Tito.

Tito kembali mengatakan, baru 6 daerah yang sudah menandatangani NPHD Bawaslu se-Sumatera Utara dan 28 daerah yang belum melakukan, atau sebesar 82 persen.

“Mekanisme penyaluran tersebut dilakukan dari rekening kas daerah ke masing-masing rekening penerima hibah (KPUD dan Bawaslu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Sementara, dalam rangka pengamanan pilkada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Kota se-Sumatera Utara wajib mengalokasikan anggaran pengamanan kepada TNI, POLRI dalam APBD.

Untuk diketahui, kebijakan pendanaan Pilkada tahun 2024, berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2016 pasal 166 ayat 1 dan Surat Edaran Mendagri No. 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota. (ian/ram)

Pemko Medan Diminta Pertajam Perencanaan Melalui Kinerja Terukur

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan melalui Komisi IV yang membidangi masalah infrastruktur meminta Pemko Medan untuk menindaklanjuti Revisi Perda No 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026.

“Kita minta Revisi Perda RPJMD ini agar segera ditindaklanjuti, sebab seluruh pembangunan yang dilakukan harus berdasarkan RPJMD yang telah disepakati bersama,” ucap Anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution ST kepada Sumut Pos, Jumat (17/11/2023).

Kemudian, politisi Partai Gerindra itu juga diminta untuk terus melakukan percepatan pembangunan di Kota Medan. Sebab dengan disahkannya Revisi RPJMD, tidak ada lagi yang menghalangi atau memperlambat jalannya pembangunan yang ditargetkkan.

“Revisi RPJMD 2021 – 2026 sudah dilakukan, maka pembangunan harus berjalan lebih cepat,” ujarnya.

Namun, sambung Dedy, Pemko Medan juga harus mempertajam perencanaan dengan mensinkronisasikan kembali visi misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dengan indikator kinerja terukur.

“Kinerja yang terukur itu bisa dilakukan berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang ada saat ini,” katanya.

Selanjutnya, Komisi IV DPRD Medan juga meminta setiap OPD terkait di lingkungan Pemko Medan agar segera menyesuaikan indikator kinerja terukur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

“Setiap OPD harus menyusun kembali program dan kegiatan berorientasi pada hasil dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Medan,” lanjutnya.

Dedy Aksyari juga menilai, Pemko Medan perlu melakukan rasionalisasi program kegiatan sesuai nomenklatur Susunan Organisasasi Tata Kerja (SOTK) maupun program kegiatan, sehingga bisa menjadi sederhana dan efisien serta memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

“Kita juga meminta kepada Pemko Medan untuk segera menyelesaikan sejumlah permasalahan di Kota Medan, termasuk pencapaian PAD Kota Medan yang sudah baik agar bisa lebih ditingkatkan lagi,” pungkasnya.
(map/ram)

Jelang Pemilu 2024, Bobby Nasution Minta Kepling Jaga Kondusifitas dan Jadi Agen Penyejuk

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jelang pelaksanaan Pemilu 2024 pada Februari mendatang, Wali Kota Medan Bobby Nasution berpesan dan berharap kepada seluruh kepala lingkungan (kepling) se-Kota Medan agar dapat menjaga kondusifitas dan menjadi agen penyejuk di wilayahnya masing-masing.

“Lihat dan jaga kekondusifan wilayah masing-masing,” ucap Bobby Nasution saat menjadi Pembina Apel Kick Off Data dan Peta Lingkungan Bersama Kepling Jadi Mudah (Tangan Berkah) di Stadion Teladan Medan, Jum’at (17/11/2023).

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, para asisten, staf ahli, pimpinan perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Medan tersebut, Bobby Nasution juga mengingatkan agar para kepling dapat melihat kondisi wilayahnya dan berkolaborasi dengan pihak terkait jika ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban.

“Pemilu ini harus menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan, tanpa melukai dan memecah belah,” pesannya.

Bobby juga menitipkan wilayah Kota Medan kepada kepling sebagai ujung tombak Pemko Medan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tersebut.

Bobby Nasution mengatakan, dirinya ingin agar suasana dingin dan guyub bisa tetap dirasakan baik sebelum, saat dan setelah Pemilu.

“Sekali lagi, saya titip wilayah ke semua yang berada di lingkungan dan lapangan. Kalau ada yang coba-coba buat suasana panas, ambil tindakan dan laporkan ke pihak yang berwenang. Karena suasana dingin, guyub, dan sejuk harus bisa dirasakan seluruh masyarakat Kota Medan,” pungkasnya.
(map/ram)

Staf Ahli Menag: Sumut Capai Indeks 77,10 Kerukunan Umat Beragama secara Nasional

BERSAMA: Staf Ahli Menag dan jajaran Kanwil Kemenag Sumut, foto bersama usai pengarahan. (Ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Staf Ahli Menag (Menteri Agama) RI Bidang Riset Hasanuddin Ali, mengapresiasi Sumatera Utara yang punya indeks tinggi dalam kerukunan umat beragama bahkan lebih tinggi dari indeks kerukunan secara nasional padahal masyarakatnya heterogen.

“Data Indeks KUB nasional berada di angka 76. Sementara Sumut di 77,10 sekian. Ini pencapaian luar biasa. Kehidupan umat beragama di Sumatera Utara sangat baik,” ujar Hasanuddin, pada acara Penguatan Moderasi Beragama di Kanwil Kemenag Sumut, Kamis (16/11/2023).

Menurutnya, moderasi beragama sangat penting dan urgen. Ia menjabarkan bahwa Perpres Moderasi Beragama sudah disahkan presiden dan Menteri Agama menjadi Ketua Sekretariat Bersama. Setelah ini kerja-kerja Moderasi Beragama tidak lagi skop Kementerian Agama. Tetapi akan meluas ke seluruh lini dan di daerah dapat bekerja sama untuk melaksanakan moderasi beragama tersebut.

“Menteri Agama akan menjadi ketua Sekretariat Beragama Moderasi Beragama yang membawahi Kementerian dan Lembaga lain jika kita lihat pada Perpres Moderasi Beragama. Artinya kita sebagai pengatur langkah atas konsentrasi moderasi beragama. Tidak hanya lembaga negara, tetapi semua lini seperti dunia pendidikan, dunia jurnalistik, dan lain sebagainya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia meminta ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menjadi oase di masyarakat agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Moderasi Beragama adalah solusi bagi masyarakat untuk menjaga harmoni tersebut.

“ASN harus bisa menjadi oase di tengah ketegangan yang terjadi di masyarakat. Namun sebelum ketegangan itu terjadi harusnya ASN sudah dapat mencegahnya, mensosialisasikannya agar kerukunan sejak dini sudah terbangun dan terjaga dengan baik,” urainya.

Hasanuddin juga mengingatkan ASN untuk berhati-hati di tahun politik. ASN harus netral dan tidak menjadi pemicu terjadinya konflik. ASN harus menjaga stabilitas kerukunan.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenagsu Muhammad Yunus dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Staf Ahli Menteri Agama di Kanwil Kemenagsu. Ia mengatakan saat ini Kanwil terus bekerja menggaungkan moderasi beragama di tengah masyarakat.

“Kita di Sumatera Utara ini masyarakatnya heterogen. Tetapi Alhamdulillah berkat persaudaraan yang kuat, walau ada perbedaan, tetap rukun, damai dan harmonis,” tandasnya. (man/ram)

Fikri Alhaq Fachryana dari JNE Terpilih Sebagai Ketua

Asosiasi Perusahaaan Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Provinsi Sumatera Utara menggelar Musyawarah Wilayah ke X pada Rabu (15/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Asosiasi Perusahaaan Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Provinsi Sumatera Utara menggelar Musyawarah Wilayah ke X pada Rabu (15/11). Muswil yang dirangkai dengan talkshow itu  memutuskan Fikri Alhaq Fachryana dari JNE  sebagai Ketua Asperindo Sumut periode 2023 – 2027.  Muswil juga memutuskan Sabarudin dari DBM sebagai Wakil Ketua, Manda dari DNL sebagai Sekretaris dan Fadli dari PPC sebagai Bendahara.  Selanjutnya kepengurusan akan dilengkapi bidang-bidang sesuai dengan arah strategi organisasi selama 4 tahun kedepan.

Siaran pers dari Asperindo Kamis (16/11) menyebut, muswil dan talkshow itu dihadiri oleh 4 organisasi logistik yang ada di Sumut, yakni : ALFI (Asosiasi Logistik dan Forewarder Indonesia) yang diwakili oleh Ramdhan, Wakil Ketua, IPCN (Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara) yang diwakili oleh Mardiansyah Ketua, ASSAJADARA (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengelolaan Gudang Bandara) yang diwakili oleh Deni, pengurus. Sedangkan talkshow dimoderatori oleh Sekjem Asperindo, Fikri,  dan dipandu oleh MC Pajar dan Bella.

Berkumpulnya organisasi Logistik, menghasilkan beberapa rekomendasi untuk kemajuan logistik Sumut, baik secara internal maupun eksternal.  Secara eksternal , asosiasi mengharapkan kehadiran pemerintah dalam mengatur logistik seperti soal pajak, pungli jalanan, kebijakan impor, infrastruktur, harga surat muat udara, harga pergudangan kargo bandara, pendidikan logistik, kemudahan izin, pengaturan tarif batas bawah, persaingan usaha perusahaan asing, dan sebagainya.

Secara internal, asosiasi menyerukan tentang kolaborasi antar organisasi dan perusahaan anggota untuk pelayanan pelanggan, kesadaran membangun bisnis dan persaingan sehat, utamanya harga yang sehat.  Kesempatan ini juga dihadiri berbagai pihak terkait. Mulai pihak bandara : Kepala Otoritas Bandara Kualanamu, Kepala Angkasa Pura Kargo, Bea Cukai dan Maskapai. Juga dihadiri Akademisi : Politeknik LP3M, Universitas Batuta dan lembaga pendidikan Logistik Sumatera Flight. Forum Zakat Sumut sebagai mitra strategis sosial ASPERINDO juga hadir.

Logistik menjadi Sektor bisnis Vital saat ini, sebagai supporting system utama dalam ekonomi digital yang menjadi ruh ekonomi Indonesia dan dunia. Pelayanan perusahaan Asperindo sangat berpengaruh kepada keberlangsungan bisnis para pelaku E-Commerce/Online Seller, proses Bisnis Korporasi, layanan logistik pemerintahan dan juga layanan logistik seluruh masyarakat / keluarga di Sumut. Asperindo Sumatera Utara menaungi 62 perusahaan logistik baik Internasional, nasional maupun lokal di Sumut. (rel/sih)

Kutuk Penggunaan Genosida, Salimah Serukan Boikot Produk yang Dukung Israel

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimah (Salimah) mengutuk keras pembunuhan massal menggunakan genosida oleh Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Kecaman tersebut tertuang pernyataan sikap yang diterima Sumut Pos, Jumat (17/11/2023).

Ada delapan poin dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum Salimah, Etty Praktiknyowati tersebut. Pertama, mengutuk keras kebiadaban atas pembunuhan massal atau genosida terhadap rakyat Palestina yang tengah berlangsung di Jalur Gaza oleh tentara Zionist Israel.

Kedua, Mengutuk penggunaan senjata-senjata fisika maupun kimia berbahaya seperti bom fosfor dan lain sebagainya serta penyerangan terhadap perempuan dan anak-anak juga terhadap fasilitas-fasilitas umum masyarakat Gaza yang merupakan pelanggaran berat dalam aturan perang yang tertuang dalam Konvensi Genewa tahun 1949. Apa pun alasannya, penggunaan senjata ini tidak dapat dibenarkan.

Ketiga, menyatakan dengan keras bahwa Zionist Israel dan para sekutu yang mendukungnya telah melakukan kejahatan perang dalam bentuk penjajahan terhadap rakyat Palestina selama lebih dari 75 tahun dan mereka harus diseret ke pengadilan internasional.

Keempat, menyatakan dengan pasti bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan serta hak asasi manusia. Palestina harus merdeka.

Kelima, mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengajak negara-negara lain yang mendukung kemerdekaan Palestina untuk memutus hubungan diplomatik dengan Israel.

Keenam, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta membantu pemulihan rakyat Palestina dengan menggencarkan donasi dan berdoa agar rakyat Palestina segera merdeka.

Ketujuh, mendukung sikap dan ajakan MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk melakukan boikot atas produk-produk Israel yang berdampak langsung kepada pembiayaan perang Israel dalam menjajah Palestina.

Kedelapan, mengajak seluruh pengurus dan anggota Persaudaraan Muslimah (Salimah) dari tingkat Pimpinan Pusat (PP), Pimpinan Wilayah (PW), Pimpinan Daerah (PD), Pimpinan Cabang (PC), maupun Pimpinan Ranting (PRa) untuk menggencarkan penggunaan produk muslim pada umumnya dan produk Salimah pada khususnya yang bisa diperoleh pada outlet-outlet Salimah di seluruh Indonesia dalam rangka menguatkan kembali Gerakan Ekonomi Nasional (GEN) Salimah sebagai solusi atas sikap pemboikotan terhadap produk Israel.

“Perlawanan oleh tentara Palestina yang didukung oleh masyarakatnya, merupakan pelajaran mahal dalam hal keteguhan Iman. Karena itu, kita berharap Allah mengaruniakan keteguhan iman yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat bagi masyarakat Indonesia,” pungkas Etty. (adz)

Alween Ong Bersama DPP PKS Antarkan Anies-Cak Imin Raih Menuju Puncak dengan Nomor Urut 1

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sebuah pagelaran demokrasi yang membawa harapan dan tantangan baru telah menghiasi panggung politik Indonesia. Pada acara penting yang digelar di KPU Pusat sebagai langkah awal dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ditentukan melalui pencabutan nomor urut.

Momen ini tidak sekadar menjadi ritual formalitas, melainkan sebuah panggung penuh gegap gempita masa depan bangsa. Perhelatan ini di hadiri para ketua partai diantara Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketum PSI Kaesang Pangarep, Ketum Gelora Anis Matta dan Sekjend PKS Habib Aboe BakarAlhabsyi di tengah pengusung, para pendukung yang hadir.

Pada perhelatan tampak pula Alween Ong Caleg DPR RI Sumut 1 bersama anggota DPR RI dan DPP PKS, mengantarkan pasangan calon Anies Baswedan dan Cak Imin.

Dalam keterangan diperoleh Kamis (16/11), Alween Ong, seorang tokoh wirausaha sekaligus tokoh politik muda berasal dari Sumatera Utara (Sumut) yang telah lama dikenal sebagai sosok dibelakang layar pada kancah politik Indonesia.

Dikenal karena kepiawaiannya di grassroot bersama masyarakat meningkatkan potensi ekonomi lokal kehadiran Alween Ong di acara ini menjadi sorotan.

Sementara itu, Anies Baswedan dan Cak Imin, sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, masing-masing membawa rekam jejak dan visi mereka sendiri.

Anies Baswedan, yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Jakarta, dikenal sebagai tokoh pendidikan yang visioner dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial. Di sisi lain, Cak Imin, sebagai tokoh yang memiliki pengalaman dalam dunia politik dan kepemimpinan, membawa nuansa kearifan lokal dan keberagaman dalam perhelatan politik nasional.

Puncak dari momen tersebut adalah ketika nomor urut 1 menjadi milik capres dan cawapres AM1N, sebuah momen membuka lembaran baru dalam perjalanan politik yang diharapkan dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Suasana begitu riuh penuh semangat, para pendukung menggunakan Yel-yel lengkap dengan atribut menarik. Proses pencabutan nomor urut dimulai, dan setiap pasangan calon diberikan kesempatan untuk meraih nomor yang diinginkan. Sorotan kamera dan perhatian publik tertuju pada momen ketika Anies Baswedan dan Cak Imin.

“Nomor urut 1 bukan hanya angka. Ini adalah amanah rakyat yang harus kami emban dengan penuh tanggung jawab. Kami bersama-sama untuk membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera,” ujar Alween Ong, setelah pencabutan nomor urut.

Selain Alween Ong, kehadiran anggota DPR RI dan perwakilan DPP PKS juga menjadi elemen kunci dalam keberhasilan pasangan Anies Baswedan-Cak Imin kedepannya bersama partai pengusung lainnya.

Kolaborasi yang solid antara tokoh politik dan partai politik ini menciptakan sinergi yang diperlukan dalam menghadapi perjalanan politik yang penuh tantangan.

Dalam sebuah pernyataan bersama, anggota DPR RI dan DPP PKS menegaskan komitmen mereka untuk mendukung visi dan misi Anies Baswedan dan Cak Imin.

“Kita sambut kepercayaan rakyat Indonesia dengan bekerja keras untuk memenuhi harapan ini dan membuktikan bahwa kita bisa membangun negeri ini bersama-sama,” ujar salah satu anggota DPR RI.

Nomor urut 1 bukan hanya sekadar urutan dalam surat suara, melainkan sebuah amanah dan harapan dari rakyat Indonesia. Anies Baswedan dan Cak Imin, yang merangkul nomor tersebut, berjanji untuk menjadikannya sebagai pendorong semangat untuk bekerja lebih keras demi mewujudkan janji-janji kampanye mereka.

“Nomor urut 1 adalah tantangan dan kepercayaan besar yang diberikan kepada kami. Ini adalah komitmen untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan,” ujar Anies Baswedan dalam konferensi pers setelah pencabutan nomor urut. (ila)

Polres Sergai Beri Bantuan untuk Warga yang Tertimpa Musibah Kebakaran

BANTUAN: Bhabinkamtibmas Desa Huta Durian Aipda Deni Setiawan menyerahkan bantuan kepada Yusuf korban kebakaran, Jumat ( 17/11/2023 ).

SERDANGBEDAGAI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Serdangbedagai (Sergai) AKBP Oxy Yudha Pratesta, melalui bhabinkamtibmas Desa Huta Durian membantu warga yang mengalami musibah rumah kebakaran di Dusun II Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu, Jumat (17/11/2023).

Kasi Humas Polres Sergai, Ipda Brimen mengatakan bantuan yang diberikan berupa bahan pangan tersebut diserahkan oleh Bhabinkamtibmas Aipda Deni Setiawan didampingi Kepala Desa Huta Durian, Surya Sipayung.

“Kita memberikan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Polri atas musibah yang dialami warga, semoga bermanfaat meringankan beban warga,” tegasnya.

Atas bantuan yang diterima, lanjut Brimen, Yusuf beserta keluarga mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Sergai dan jajaran.

Diungkapkan Brimen, musibah kebakaran yang menimpa kediaman Yusuf dan keluarga mengakibatkan rumah korban ludes dilalap api. (fad/ram)

Shindoka Sumut Minta FORKI Singkirkan Ego Sektoral

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Shitoryu Indonesia Karatedo (Shindoka) Sumut, Mulia Syahputra Nasution, menyayangkan batalnya Open Tournament Karate Championship Sister City Cup II 2023 yang sejatinya berlangsung sejak hari Jumat (17/11/2023) hingga Minggu (19/11/2023).

Diketahui, kegiatan Open Tournament Karate Championship Sister City Cup II 2023 tersebut digagas oleh Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Menurut Mulia, Disdikbud Kota Medan dengan sukarela menggagas event tersebut semata-mata untuk memberikan wadah kepada para atlet karate yang ada di Kota Medan untuk mengasah kemampuan serta pengalaman bertanding.

“Karena event Open Tournament Karate Championship Sister City Cup II 2023 ini melibatkan atlet dari negara tetangga. Pastinya pengalaman bertanding peserta akan semakin terasah, begitu juga dengan mental mereka,” ucap Mulia, Jumat (17/11/2023).

Dikatakan Mulia, Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Sumut dan Kota Medan selaku induk dari kelompok-kelompok organisasi yang menaungi atlet karate seharusnya bisa berkolaborasi dengan Disdikbud Kota Medan agar Open Tournament Karate Championship Sister City Cup I 2022 lalu terus berkesinambungan di tahun ini.

“Kita dengar, gagalnya event ini karena ada ‘sesuatu’. Saya pikir, kesampingkan dulu hal-hal yang dianggap memperlambat tujuan awal kita, yakni menjadikan Medan sebagai Kota Atlet. Kalau berhasil, saya yakin event ini menjadi role model bagi kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Jadi kita sangat menyayangkan pihak Forki Sumut dan Medan yang tidak mendukung terlaksananya kejuaraan ini,” ujarnya.

Mulia yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Medan periode 2019 -2024 tersebut juga meminta kepada seluruh pimpinan organisasi karate di bawah naungan Forki Sumut dan Medan untuk menghilangkan ego sektoral dan duduk bersama guna membahas masa depan karate agar menjadi olahraga yang dicari dan dicintai warga Kota Medan.

“Mari kita sama-sama satu persepsi untuk memajukan olahraga karate. Hilangkan ego sektoral yang tercipta selama ini demi mewujudkan Medan Kota Atlet,” pungkasnya.
(map/ram)

Dukung Peningkatan Ekonomi Masyarakat, KSO Kebut Pembangunan Jalan & Jembatan di Sumut

JALAN: Jalan mulus usai dilakukan perbaikan dan pembangunan jalan di Kabupaten Asahan.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Kerja Sama Operasi (KSO) PT Waskita Karya, PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan PT Pijar Utama berkomitmen menuntaskan mega proyek strategis senilai Rp2,7 triliun, berupa desain, pembangunan jalan dan jembatan yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota, di Sumatera Utara dan ditargetkan akan selesai Desember 2023.

Hingga per bulan November ini progres keseluruhan pekerjaan KSO telah mencapai 63,996% persen, atau total panjang ruas yang telah ditangani sepanjang 262 kilometer dari total 450 kilometer di seluruh Sumatera Utara.

Direktur Operasi III PT Waskita Karya, Warjo menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan proyek pembangunan jalan dan jembatan provinsi, untuk kepentingan strategis daerah Provinsi Sumatera Utara ini.

“Nantinya jalan dan jembatan ini bertujuan untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang sedang berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dapat meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan, membantu masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan meningkatkan konektivitas antar daerah di wilayah Sumatera Utara” ucap Warjo, Jumat (17/11/2023).

Pada proyek yang menggunakan dana APBD Sumut ini , Ia mengatakan Waskita bekerja sama dengan PT Sumber Mitra Jaya, dan PT Pijar Utama, perseroan telah menyusun strategi untuk menyelesaikan proyek ini yaitu dengan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia.

“Kemudian, pengembangan teknologi digitalisasi sesuai program transformasi yang sedang dijalankan,” kata Warjo.

Total ruas yang dikerjakan hingga saat ini berjumlah 107 ruas dari total 163 ruas. Sementara total yang sudah selesai dikerjakan sampai dengan pengaspalan yaitu 59 ruas dan 10 ruas masih dalam proses. Lalu ada 55 ruas sedang dalam tahapan galian drainase serta pekerjaan pemasangan batu drainase dan 35 ruas telah selesai output termasuk bangunan struktur box culvert.

Lalu, sejumlah Ruas Selesai Aspal berada di Ruas 07 diantaranya, Tandem Hilir – Sp. Beringin di Kabupaten Deliserdang; Ruas 10A. Lubuk Pakam – Sp. Tanah Abang di Kabupaten Deliserdang; Ruas 45. Jalan Provinsi Bts. Simalungun-Sionggang di Kabupaten Asahan; Ruas 46.

Kemudian, Sionggang – Kisaran di Kabupaten Asahan; Ruas 47. P. Rakyat – Bandar Pulau (Desa Tangga) di Kabupaten Asahan; Ruas 48 Bandar Pulau (Desa Tangga) – Bts. Tobasa.

“Perseroan juga selalu berkomitmen dalam meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) & manajemen risiko, sehingga dapat menjalankan bisnis secara
profesional dan berintegritas,” sebut Warjo.

Warjo menjelaskan bahwa dengan segala kondisi yang dialami Perseroan saat ini, KSO terus berkomitmen untuk menjalankan operasional sebagaimana mestinya dan tetap fokus untuk menyelesaikan proyek -proyek yang sedang berjalan serta terus melakukan tata kelola yang baik.

“Seluruh upaya-upaya perbaikan dan Program Transformasi yang sedang dilakukan oleh Perseroan demi memperbaiki kinerja keuangan dan performa perusahaan secara menyeluruh,” tandas Warjo.(gus/ram)