Home Blog Page 96

Bantu Supaya Pelanggan Bisa Tetap Terhubung Meski Kuota Habis, Telkomsel Integrasikan Mode Dasar Instagram dengan SIMPATI

Telkomsel integrasikan Mode Dasar Instagram (Instagram Basic Mode) untuk pelanggan SIMPATI, yang memungkinkan pelanggan tetap terhubung dengan fitur inti dan komunitas di Instagram saat sisa kuota mencapai nol, yang tersedia sejak 13 Februari 2026. Hal ini mempertegas komitmen Telkomsel dalam menghadirkan pengalaman akses digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
Telkomsel integrasikan Mode Dasar Instagram (Instagram Basic Mode) untuk pelanggan SIMPATI, yang memungkinkan pelanggan tetap terhubung dengan fitur inti dan komunitas di Instagram saat sisa kuota mencapai nol, yang tersedia sejak 13 Februari 2026. Hal ini mempertegas komitmen Telkomsel dalam menghadirkan pengalaman akses digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mempertegas komitmen dalam menghadirkan pengalaman akses digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, Telkomsel mengumumkan integrasi Mode Dasar Instagram (Instagram Basic Mode) untuk pelanggan SIMPATI, memungkinkan pengguna tetap bisa mengakses Feed, Stories, dan Pesan meskipun kuota data telah habis.

Tersedia sejak 13 Februari 2026, Mode Dasar Instagram memastikan pelanggan tetap terhubung dengan fitur inti dan komunitas di Instagram saat sisa kuota mencapai nol. Ketika pelanggan ingin menikmati seluruh pengalaman Instagram secara penuh, mereka dapat membeli paket data langsung dari dalam aplikasi melalui alur yang sederhana dan aman, untuk segera kembali ke pengalaman lengkap tanpa jeda.

Mode Dasar Instagram memperluas keberhasilan Facebook Basic Mode dalam menjaga pelanggan tetap terhubung dengan orang-orang dan konten yang mereka sukai di momen-momen penting, sekaligus menghadirkan pengalaman yang intuitif, minim gangguan, dan tetap engaging.

Telkomsel + Meta: Pengalaman Digital yang Lebih Natural

Direktur Marketing Telkomsel, Lionel Chng, menyatakan, “Mode Dasar Instagram memungkinkan pelanggan tetap terhubung meski kuota data habis, melalui alur dalam aplikasi yang sederhana dan aman. Fokus kami adalah membantu pelanggan tetap tersambung dan dapat kembali ke pengalaman penuh secara mulus, tanpa mengorbankan kualitas maupun kemudahan.”

Tetap Terhubung ke Instagram dengan SIMPATI

Saat kuota prabayar pelanggan habis, Instagram akan menampilkan jendela pop-up yang menawarkan opsi untuk masuk ke Mode Dasar, sehingga akses ke fitur inti dan komunitas tetap terjaga. Ketika siap beralih ke pengalaman penuh, pelanggan dapat dengan mudah membeli paket data langsung di aplikasi, dan seketika kembali menikmati Instagram secara menyeluruh. Integrasi ini dirancang untuk menjaga kelangsungan pengalaman pelanggan, memastikan transaksi tetap sederhana dan aman melalui kanal resmi Telkomsel. (rel)

Hari Nelayan 2026, DPRD Medan Soroti Nasib Nelayan Belawan

Zulham Efendi.
Zulham Efendi.

Peringatan Hari Nelayan Nasional 6 April 2026 menjadi momentum refleksi atas berbagai persoalan yang masih membelit kehidupan nelayan, khususnya di kawasan Belawan. Anggota DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, menyoroti sejumlah isu krusial mulai dari kelangkaan solar, pencemaran lingkungan, hingga rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai, hingga saat ini kehidupan nelayan masih jauh dari kata sejahtera. Tingginya biaya melaut, terutama akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar solar, menjadi salah satu kendala utama yang terus dihadapi para nelayan di Belawan.

“Hari Nelayan ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah untuk melihat langsung kondisi nelayan kita, khususnya di Belawan. Banyak nelayan yang masih membutuhkan perhatian dari sisi kesejahteraan,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Selain persoalan bahan bakar, Zulham juga menyoroti menurunnya hasil tangkapan nelayan yang dipicu oleh pencemaran lingkungan laut. Kondisi ini berdampak langsung terhadap pendapatan nelayan yang semakin tidak menentu.

Tak hanya itu, keterbatasan alat tangkap yang memadai juga menjadi hambatan bagi nelayan untuk meningkatkan produktivitas. Menurutnya, tanpa dukungan peralatan yang cukup, nelayan akan sulit bersaing dan meningkatkan hasil tangkapan mereka.

Zulham menegaskan, nelayan tidak hanya membutuhkan bantuan sesaat, tetapi program pemberdayaan yang berkelanjutan. Beberapa hal yang dinilai penting antara lain ketersediaan bahan bakar solar, bantuan alat tangkap, akses permodalan usaha, pelatihan peningkatan keterampilan, hingga jaminan asuransi bagi nelayan.

Ia juga menilai bahwa program bantuan bagi nelayan di Kota Medan perlu ditingkatkan, baik dari segi jumlah maupun kualitas, agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

“Kita berharap program bantuan untuk nelayan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi tepat sasaran dan berkelanjutan. Nelayan harus didukung agar mampu meningkatkan hasil tangkapan dan taraf hidup keluarganya,” katanya.

Lebih lanjut, Zulham mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pihak swasta dalam memperkuat sektor perikanan. Hal ini termasuk pengembangan tempat pelelangan ikan yang lebih modern serta upaya menjaga stabilitas harga hasil tangkapan di pasaran.

Menurutnya, jika dikelola dengan baik, sektor perikanan dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

“Kedepan kita berharap nelayan bisa menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa. Pangan biru dan nelayan kuat, Indonesia berdaulat,” tegasnya.

Sebagai putra daerah yang berasal dari keluarga nelayan, Zulham mengaku memahami betul kondisi yang dihadapi masyarakat pesisir. Ia pun berharap, peringatan Hari Nelayan Nasional tahun ini mampu meningkatkan perhatian semua pihak terhadap nasib nelayan.

“Nelayan adalah pahlawan pangan dari laut. Sudah seharusnya mereka mendapatkan perhatian lebih agar bisa hidup lebih layak dan sejahtera,” pungkasnya. (map/ila)

Bobby Nasution Berlakukan WFH Jumat Pekan ini, ASN Diminta Tetap Produktif

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menerapkan kebijakan kerja Work From Home (WFH) pada Jumat pekan ini bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi, khususnya dalam penghematan bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut mengatur skema kerja 50 persen Work From Home (WFH) dan 50 persen Work From Office (WFO.

Menurut Bobby, langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi operasional sekaligus menekan penggunaan BBM di lingkungan pemerintahan. “Kita akan mulai WFH Jumat pekan ini, Skema yang kita terapkan saat ini adalah 50 persen WFH dan 50 persen WFO. Ini bagian dari upaya efisiensi, terutama dalam penghematan BBM,” ujar Bobby saat ditemui di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Senin (6/4/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak diberlakukan secara menyeluruh. Sejumlah sektor pelayanan publik yang bersifat vital tetap diwajibkan bekerja penuh di kantor demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. “Untuk pelayanan publik seperti rumah sakit dan layanan di daerah, itu tidak kita berlakukan WFH. Mereka tetap harus berjalan normal karena menyangkut kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Di sisi lain, Bobby juga mengakui adanya kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kebijakan ini oleh ASN, khususnya pada hari Jumat yang menjadi salah satu hari penerapan WFH. Ia menilai, ada kemungkinan ASN memanfaatkan momen tersebut untuk memperpanjang libur akhir pekan.

“Kita juga mempertimbangkan potensi ASN yang memanfaatkan WFH di hari Jumat untuk memperpanjang libur. Kalau itu terjadi, justru bisa meningkatkan konsumsi BBM karena bepergian, sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal,” ujarnya.

Untuk itu, Pemprov Sumut akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini agar tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kita akan pantau terus implementasinya. Kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai, tentu akan kita evaluasi agar tujuan efisiensi ini benar-benar tercapai,” tegas Bobby.

Bobby berharap, kebijakan penghematan BBM ini juga diharapkan berdampak pada pengaturan perjalanan dinas ASN agar lebih selektif dan efisien.

Selain itu, pihaknya tengah mempertimbangkan inovasi layanan administratif, salah satunya dengan menghadirkan layanan “notaris satu hari” bagi ASN di Sumatera Utara guna mempercepat proses administrasi.

“Ke depan kita juga sedang mempertimbangkan layanan notaris satu hari untuk ASN, supaya urusan administrasi bisa lebih cepat dan efisien,” pungkasnya.

Kebijakan kerja hibrida ini mulai diterapkan pada Jumat pekan ini dan akan terus dievaluasi seiring pelaksanaannya di lapangan. Pemerintah berharap langkah ini tidak hanya menekan penggunaan BBM, tetapi juga mendorong kinerja ASN yang lebih efektif dan adaptif di tengah dinamika kebutuhan pelayanan publik.(san/ila)

 

 

Tirtanadi Klaim Tuntas Tindak Lanjut Temuan BPK, Tegaskan Tak Ada Mark-Up

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menyatakan telah menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas monitoring Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah 1 Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2023. Langkah ini menjadi bukti komitmen jajaran direksi saat ini dalam menjaga akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.

Kepala Bidang Publikasi dan Komunikasi Perumda Tirtanadi Lokot Parlindungan Siregar mengungkapkan, penyelesaian ini didasarkan pada hasil evaluasi bersama BPK Wilayah 1 Sumut pada Semester 1 Tahun 2025. Berdasarkan surat tertanggal 24 Juli 2025, seluruh rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No: 98/LHP/XVIII/Medan/12/2023 telah dinyatakan tuntas.

“Seluruh hasil monitoring telah kami tindak lanjuti. Meskipun rekomendasi tersebut ditujukan bagi periode direksi sebelumnya, jajaran direksi saat ini sangat memberikan atensi khusus dan bersikap terbuka terhadap setiap laporan, baik dari BPK maupun masyarakat,” tegas Lokot dalam siaran persnya, Senin (6/4).

Pernyataan resmi ini sekaligus menanggapi pemberitaan di salah satu media daring yang menyebut adanya dugaan mark-up pada sejumlah proyek strategis Perumda Tirtanadi. Beberapa pekerjaan yang disorot meliputi pengadaan pipa lateral, pipa transmisi, hingga renovasi menara air.

Membantah tudingan tersebut, Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, menekankan bahwa diksi yang digunakan dalam LHP BPK sangat jelas dan tidak menyebutkan adanya praktik mark-up. “Dalam pemeriksaan BPK, tidak ada kalimat mark-up. Yang ada adalah istilah ‘ketidaksesuaian’ yang harus ditindaklanjuti. BPK bekerja dengan indikator ‘sesuai’ atau ‘tidak sesuai’ terhadap suatu pekerjaan, bukan langsung menyimpulkan adanya penggelembungan harga tanpa dasar,” jelas Perdinan.

Ia menambahkan, setiap poin ketidaksesuaian yang ditemukan BPK langsung direspons dengan cepat oleh manajemen. Perumda Tirtanadi telah melaporkan kembali hasil perbaikan tersebut kepada BPK sesuai ketentuan yang berlaku, lengkap dengan bukti-bukti pendukung yang sah.

Langkah proaktif Tirtanadi dalam menyelesaikan temuan lama ini menunjukkan perubahan budaya kerja yang lebih transparan di bawah nakhoda direksi saat ini. Lokot menekankan, keterbukaan terhadap kritik dan pengawasan adalah kunci untuk memberikan pelayanan air bersih yang lebih baik bagi warga Sumatera Utara.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti pipa dan menara air, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkas Lokot. (adz/ila)

Seleksi Komisioner KIP, Masyarakat Diminta Ikut Mengawal

Anggota Komisi A DPRD Sumut, Berkat Kurniawan Laoli
Anggota Komisi A DPRD Sumut, Berkat Kurniawan Laoli

Proses seleksi calon komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sumatera Utara kini memasuki tahap pendaftaran calon. Komisi A DPRD Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk mengawal proses tersebut agar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Anggota Komisi A DPRD Sumut, Berkat Kurniawan Laoli, menyampaikan bahwa pihaknya telah terlibat aktif dalam proses seleksi ini sejak tahun lalu hingga memasuki tahap awal pendaftaran.

“Proses seleksi KIP ini sudah berjalan sejak tahun lalu. Komisi A akan menggelar rapat bersama pihak terkait untuk menyusun jadwal tahapan seleksi secara menyeluruh,” ujar Berkat saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat Komisi A akan melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak-pihak teknis guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkat menekankan pentingnya menjaga integritas dalam proses seleksi. Ia menegaskan bahwa DPRD Sumut tidak akan mentolerir adanya intervensi dari pihak luar yang dapat mencederai proses demokratis dalam penentuan komisioner KIP.

“Kami menolak segala bentuk intervensi. Yang kita harapkan adalah komisioner yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan memenuhi seluruh kualifikasi yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Dalam rangka menjamin keterbukaan, Komisi A juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya proses seleksi. Berkat menyebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga memiliki kesempatan untuk ikut serta sebagai calon komisioner.

“Kami mengajak masyarakat untuk ikut mengawal proses ini. Bagi yang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi, silakan mendaftarkan diri. Semua informasi terkait seleksi akan disampaikan secara terbuka melalui website resmi pemerintah dan KIP,” katanya.

Selain itu, DPRD Sumut juga akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap para calon yang lolos seleksi administrasi. Namun, Berkat menyebutkan bahwa mekanisme detail dari tahapan tersebut masih menunggu daftar resmi calon yang akan diajukan.

“Nantinya DPRD akan melakukan fit and proper test, tetapi teknisnya masih kita tunggu setelah daftar nama calon yang lolos seleksi awal sudah ditetapkan,” jelasnya.

Peran media juga dinilai sangat penting dalam memastikan transparansi proses seleksi. Komisi A berharap media dapat menjadi mitra strategis dalam mengawal setiap tahapan agar berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Kami juga mengundang rekan-rekan media untuk bersama-sama mengawal proses ini, supaya semua tahapan berjalan transparan dan akuntabel,” pungkas Berkat. (san/ila)

Bobby Nasution Terima Kadet Internasional, Medan Jadi Pusat Diplomasi Maritim Dunia

FOTO BERSAMA: Gubsu Bobby Nasution, foto bersama Perwakilan Satuan Tugas Kartika Jala Krida 2026, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro, Senin (6/4/2026).
FOTO BERSAMA: Gubsu Bobby Nasution, foto bersama Perwakilan Satuan Tugas Kartika Jala Krida 2026, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro, Senin (6/4/2026).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan puluhan kadet internasional dalam rangka pelayaran Kartika Jala Krida 2026, menjadikan Kota Medan sebagai panggung strategis diplomasi maritim dunia.

Pertemuan ini tidak hanya mempererat hubungan antarnegara, tetapi juga memperkuat peran Indonesia dalam membangun kerja sama global melalui generasi muda angkatan laut.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari courtesy call Satuan Tugas Kartika Jala Krida 2026 yang terdiri dari 76 taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) TNI dan 56 kadet dari berbagai negara. Di antaranya berasal dari Jepang, Singapura, Korea Selatan, Pakistan, Kanada, Kenya, Filipina, Prancis, Australia, Uni Emirat Arab, Kamboja, Malaysia, Inggris, serta sejumlah negara lainnya.

Dalam sambutannya, Bobby Nasution menegaskan pentingnya membangun hubungan lintas negara sejak dini. Menurutnya, interaksi antar-kadet selama pelayaran dan kunjungan ini dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian global di masa depan.

“Pada satu titik, hubungan tersebut dapat membawa keputusan penting, membawa kebijakan penting, dan hubungan itu tentu akan berdampak pada ketenteraman global,” kata Bobby pada courtesy call Satgas Kartika Jala Krida 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (6/4/2026).

Ia juga mengapresiasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang telah memilih Sumatera Utara sebagai salah satu titik persinggahan dalam pelayaran muhibah tersebut. Selain menjalankan misi pelatihan dan diplomasi, para kadet juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial selama berada di Sumut.

Diketahui, pelayaran Kartika Jala Krida 2026 telah dimulai dari Surabaya sejak Maret lalu dan akan berlangsung selama 124 hari. Rute pelayaran mencakup sejumlah negara strategis seperti Colombo, Singapura, Vietnam, China, Korea Selatan, Rusia, Jepang, Filipina, serta Sulawesi Utara sebelum kembali ke Surabaya.

Komandan Komando Armada RI Kawasan Barat, Deny Septiana, menjelaskan bahwa kegiatan ini mengemban misi diplomasi maritim Indonesia. Selain meningkatkan kemampuan taruna, program ini juga menjadi sarana memperkenalkan budaya bangsa dan mempererat hubungan internasional di setiap negara yang disinggahi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumut Mulyono. (san/ila)

 

 

 

 

 

DPR dan DPD RI Bentuk Kaukus Perdamaian Dunia, M Nuh: Kita Berharap Pelaksanaan Ibadah Haji On Schedule

JAKARTA, SumutPos.co– Di tengah hitungan minggu menjelang pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, peperangan masih menyelimuti kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, memicu kekhawatiran global, terutama terkait keselamatan ratusan ribu jemaah haji yang akan segera memadati tanah suci.

Merespons situasi darurat tersebut, sejumlah anggota DPR dan DPD RI mengambil langkah konkret dengan mendeklarasikan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia atau World Peace Parliamentary Caucus (WPPC) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Kaukus lintas fraksi ini diinisiasi nama-nama beken parlemen, di antaranya Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Ahmad Irawan (Fraksi Golkar), Saleh P Daulay (Fraksi PAN), Mardani Ali Sera (Fraksi PKS), Sofyan Dedi (Fraksi PDIP), Eva Monalisa (Fraksi PKB), hingga Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, KH Muhammad Nuh MSP. Total sebanyak 30 legislator bergabung dalam gerakan ini sebagai bentuk desakan diplomatik dari jalur parlemen.

Anggota DPD RI KH Muhammad Nuh MSP menegaskan, keamanan jamaah haji adalah poin krusial yang melatarbelakangi lahirnya kaukus ini. Meski Pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Agama RI telah memberikan jaminan keamanan, risiko sasar-nyasar konflik di wilayah udara dan perairan Timur Tengah tetap menjadi hantu menakutkan bagi calon jamaah.

“Dalam diskusi kami, mengemuka kekhawatiran besar jangan sampai perang antara Iran melawan Amerika dan Israel ini mengganggu persiapan dan prosesi ibadah jemaah haji kita. Kita ingin memastikan de-eskalasi terjadi segera,” ujar Muhammad Nuh dalam keterangannya yang diterima Sumut Pos, Selasa (7/4/2026).

Lebih lanjut, Nuh menjelaskan, dampak perang tidak hanya soal fisik, tapi juga ekonomi. “Kita sudah merasakan dampaknya. Harga BBM berpotensi melonjak dan ini membebani rakyat. Kegiatan rutin tahunan haji tidak boleh terganggu oleh peristiwa ini,” tambahnya.

Dalam deklarasi tersebut, WPPC merumuskan 10 tuntutan sikap yang tegas. Selain mendesak de-eskalasi demi keamanan haji, kaukus juga mengecam keras agresi militer yang memperluas konflik dan memakan korban sipil.

Salah satu poin yang paling menggetarkan adalah kecaman atas serangan yang menimpa pasukan perdamaian PBB (UNIFIL). Kaukus mengutuk keras serangan Israel yang menyebabkan gugurnya 3 prajurit TNI di wilayah konflik dan menuntut jaminan keamanan penuh bagi para peacekeepers.

Berikut 10 poin sikap WPPC:
1. Mengecam Agresi Militer: Menolak segala bentuk perluasan konflik bersenjata.
2. Keamanan Haji: Menuntut de-eskalasi segera di Timur Tengah.
3. Perang Bukan Solusi: Menolak perang sebagai instrumen politik internasional.
4. Gencatan Senjata Total: Mendesak penghentian perang tanpa syarat di Iran, Israel, dan Lebanon.
5. Perlindungan Sipil: Menuntut kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa.
6. Kedaulatan Peacekeepers: Mengutuk pembunuhan prajurit TNI di bawah bendera PBB.
7. Diplomasi Aktif RI: Mendorong pemerintah menjadi garda terdepan perdamaian.
8. Penguatan PBB: Mendesak Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi konkret.
9. Anti-Intervensi: Menolak campur tangan militer asing yang memperluas perang.
10. Jalur Multilateral: Mengedepankan dialog konstruktif dan inklusif.

Rencana Sambangi Kedutaan Besar
Sebagai langkah lanjutan, Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia berencana menyambangi kedutaan besar negara-negara yang terlibat konflik dalam waktu dekat. Mereka membawa misi tunggal: menyampaikan keresahan umat Islam dunia dan mendesak dilakukannya gencatan senjata segera.

“Ini adalah upaya kita bersama untuk meredam potensi konflik global. Dunia butuh ketenangan, dan jemaah haji kita butuh kepastian untuk beribadah dengan khusyuk,” tutup Muhammad Nuh.

Aksi nyata dari Senayan ini diharapkan mampu memberikan tekanan diplomatik tambahan bagi terciptanya stabilitas di Timur Tengah, sekaligus memastikan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2026 berjalan lancar. (adz)

Dorong Pertanian dan Pariwisata Toba, DPRD Sumut Dukung Investor Jepang

Anggota Komisi D DPRD Sumut, Viktor Silaen
Anggota Komisi D DPRD Sumut, Viktor Silaen

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dukungan terhadap masuknya investasi asing kembali digaungkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut). Kali ini, perhatian tertuju pada potensi besar sektor pertanian dan pariwisata di Kabupaten Toba yang dilirik investor asal Jepang.

Anggota Komisi D DPRD Sumut, Viktor Silaen, menyatakan pihaknya menyambut positif ketertarikan investor Jepang dalam menjalin kerja sama di sektor pertanian, pariwisata, hingga energi.

Dukungan tersebut disampaikan menyusul kunjungan investor Jepang, Kato Kosuke dan Isono, ke Toba pada 2 April 2026 lalu. Kunjungan itu diterima langsung oleh Bupati Toba, Effendi Sintong Napitupulu.

“Kita tentu menyambut dan mendukung ketertarikan investor Jepang ini. Ini menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan pariwisata di Toba,” ucap Viktor, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Toba. Ia menyebutkan, sekitar 90 persen warga menggantungkan hidup dari sektor tersebut, sementara sisanya bekerja sebagai ASN, TNI, dan Polri.

“Artinya, ketika sektor pertanian berkembang, maka kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat,” ujar Politisi Golkar itu.

Ia menilai, konsep pengembangan kedepan tidak bisa hanya berfokus pada produksi pertanian semata, tetapi harus dikombinasikan dengan sektor pariwisata melalui konsep agrowisata.

Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah daerah lain di Sumatera Utara, seperti kawasan pertanian jeruk di Kabupaten Karo yang telah menjadi daya tarik wisata.

“Di Karo, wisatawan bisa datang langsung ke kebun jeruk, memetik buah, dan menikmati suasana alam. Konsep seperti ini sangat potensial diterapkan di Toba,” katanya.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya peran Pemerintah Provinsi Sumut, maupun pemerintah Kabupaten Karo dalam memfasilitasi kemudahan investasi, khususnya dalam hal perizinan dan regulasi.

“Dukungan masyarakat juga penting, agar kerja sama dengan investor dapat berjalan optimal. Artinya, pemerintah juga harus dapat memfasilitasi komunikasi antara para investor dan masyarakat,” tuturnya.

Tak hanya pemerintah daerah, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk media massa, dalam mengawal proses investasi tersebut, baik dari sisi perkembangan maupun capaian di lapangan.

“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, investor, dan media menjadi kunci agar potensi besar Kabupaten Toba benar-benar bisa dimaksimalkan,” pungkasnya.(map/azw)

Warga Labuhanbatu Temukan Mortir

AMANKAN MORTIR: Tim Brimob Polda Sumut melakukan prosesi mengamankan lokasi penemuan mortir di Labuhanbatu, Minggu (5/4) (fajar)
AMANKAN MORTIR: Tim Brimob Polda Sumut melakukan prosesi mengamankan lokasi penemuan mortir di Labuhanbatu, Minggu (5/4) (fajar)

LABUHANBATU – Seorang warga di Lingkungan Danau Balai A, Kelurahan Danaubalai, Kecamatan Rantau Selatan, Fikrayansyah Hasibuan (18), selamat dari maut, Minggu (5/4). Pengusaha kilang batubata itu, kaget saat ujung sekopnya membentur benda keras logam saat membolak-balikan tanah liat untuk bahan pembuatan batu-bata

Fikrayansyah awalnya mengira itu hanya batu atau besi tua bekas pondasi. Namun saat tanah di sekitarnya dibersihkan, tampak sebuah tabung besi mirip mortir, bahan peledak sisa masa lalu yang masih sangat berbahaya. Temuan di lokasi itu langsung dilaporkan ke pihak aparat Babinsa, Bhabinkamtibmas.

Mendapat informasi itu,  jajaran Polres Labuhanbatu bergerak, Senin (6/4/2026), ke lokasi temuan. Polisi langsung memasang police line atau garis kuning yang melingkari radius puluhan meter dari titik penemuan.

Pejabat sementara (Ps) Kabag Ops Polres Labuhanbatu, AKP Rasidin, menjelaskan bahwa standar operasional penanganan bahan peledak langsung diaktifkan.

“Kami prioritaskan keselamatan warga. Setelah dipastikan area steril, kami koordinasikan dengan Tim Gegana Brimob Polda Sumatera Utara,” ujarnya.

Mortir yang ditemukan diduga merupakan peninggalan masa konflik atau latihan militer di masa lampau. Kondisinya masih utuh, dan kandungan bahan peledak di dalamnya dinilai masih aktif.

Proses evakuasi pun dilakukan di tempat terbuka, jauh dari pemukiman. Dengan prosedur ketat, tim Gegana berhasil memusnahkan mortir tersebut melalui ledakan terkendali. Tidak ada korban, tidak ada kepanikan berkepanjangan.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Wahyu Endrajaya, melalui Pelaksana tugas (Plt) Kasi Humas IPTU Arwin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Fikri. “Keberanian dan kesadaran warga untuk segera melapor adalah kunci utama. Jika dia memilih membongkar atau memindahkannya sendiri, bisa jadi kita bicara tentang tragedi,” ungkap Arwin.

AKBP Wahyu menegaskan bahwa kehadiran Polres Labuhanbatu adalah untuk masyarakat. “Kami pastikan setiap potensi bahaya bisa ditangani dengan cepat dan tepat. Namun tanpa peran serta warga, semua akan sulit,” tegasnya melalui pernyataan tertulis. (fdh/azw)

Warga Minta Rambu Lalin RS Gunungtua Diaktifkan

RAMBU TAK BERFUNGSI: Rambu Lalin ke RSU Gunungtua tidak berfungsi.
RAMBU TAK BERFUNGSI: Rambu Lalin ke RSU Gunungtua tidak berfungsi.

PALUTA, SUMUTPOS.CO – Pemandangan ironis menyelimuti kawasan Rumah Sakit Umum (RSU) Gunungtua di jalur lintas Gunungtua-Sibuhuan. Akses utama menuju rumah sakit tersebut justru dibiarkan gelap tanpa peringatan lalu lintas (lalin) yang berfungsi.

Bukan hitungan bulan, menurut warga sekitar, rusaknya rambu-rambu atau lampu peringatan (warning light) di lokasi tersebut disinyalir sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

Rumah sakit seharusnya menjadi tempat menyelamatkan nyawa, namun akses masuknya kini justru menyerupai ‘jalur maut.’

“Sudah bertahun-tahun dibiarkan padam. Padahal ini jalan lintas, kencang-kencang mobil lewat sini. Kita yang mau masuk ke rumah sakit atau warga yang lewat harus ekstra hati-hati, kalau tidak bisa adu kambing,” ujar Siregar salah satu warga yang sering melintas di jalur tersebut.

Keberadaan rambu lalu lintas di area rumah sakit bukan sekadar hiasan jalan. Berdasarkan regulasi keselamatan jalan raya, area fasilitas kesehatan wajib memiliki penanda yang jelas guna:

Memberikan prioritas bagi ambulans yang membawa pasien darurat. Memberi peringatan kepada pengendara untuk menurunkan kecepatan.

Melindungi pejalan kaki dan keluarga pasien yang menyeberang.

Hanya saja, sangat disayangkan, di tengah statusnya sebagai fasilitas publik utama, aspek keselamatan di depan RSUD Gunungtua seolah terlupakan dari radar pemeliharaan dinas terkait.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih mempertanyakan komitmen pemerintah daerah maupun dinas perhubungan dalam membenahi fasilitas ini. Apakah harus menunggu jatuhnya korban jiwa di depan gerbang rumah sakit sebelum lampu peringatan itu kembali menyala?

Masyarakat berharap perbaikan segera dilakukan. Bukan hanya demi estetika kota, tapi demi selembar nyawa yang mungkin terancam setiap kali melintasi jalur tersebut. (mag-12/azw)

1...959697...15,902Page 96 of 15,902