Home Blog Page 97

Listrik Padam, Layanan Pajak Rantauprapat Terkendala

KORSLETING LISTRIK: Insiden korsleting arus pendek listrik menyebabkan pelayanan pajak di KPP Rantauprapat terkendala, Senin (6/4). (fajar)
KORSLETING LISTRIK: Insiden korsleting arus pendek listrik menyebabkan pelayanan pajak di KPP Rantauprapat terkendala, Senin (6/4). (fajar)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Belasan wajib pajak (WP) mengeluhkan pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Rantauprapat di Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Senin (6/4).  Alasan insiden indikasi korsleting arus listrik, seluruh pelayanan perpajakan tertunda. Dan, insiden itu menarik perhatian sejumlah wajib pajak (WP) yang ingin melakukan pengisian layanan perpajakan.

Sejumlah WP akhirnya menunda aktivitas untuk urusan mendapatkan layanan administrasi, penyuluhan, dan pengawasan pajak. Baik layanan pendaftaran NPWP, pelaporan SPT (e-Filing), pembuatan kode billing (e-Billing), permohonan sertifikat elektronik, hingga konsultasi pajak.

Informasi diterima, batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 semakin mepet. Meskipun sempat diperpanjang hingga 30 April 2026.

“Sudah ketiga kalinya kami datang ke kantor pajak ini. Tapi pelaporan SPT tahunan, gagal,” ungkap dua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bidang kesehatan kepada sejumlah wartawan.

Saat pertama mereka datang, tak berhasil karena layanan sistem bermasalah. Dan saat ini, juga tertunda karena terjadinya korsleting listrik.

Padahal, mereka datang dari Puskesmas di kawasan pesisir Labuhanbatu yang memiliki jarak tempuh sangat jauh dan butuh waktu.

“Kami datang dari Puskesmas Desa Sei Pegantungan, kecamatan Panai Hilir,” ulasnya.

Karena kondisi itu, mereka terpaksa menunda kewajiban memberikan pelaporan dokumen  pajak yang wajib disampaikan warga negara Indonesia (orang pribadi atau badan).

“Terjadi korstleting jaringan listrik yang bersebelahan dengan kamera pengawas (CCTV)  dengan mesin pendingin,” ujar sumber di kantor tersebut.

Sumber mengakui penggunaan daya listrik relatif besar dan diduga kualitas instalasi dengan sejumlah alat elektronik tidak mendukung.

Konon, gedung tersebut mesti menyediakan daya besar untuk mampu menghidupkan puluhan mesin pendingin ruangan, lampu dan perangkat komputer.

Mengantisipasi risiko lebih besar, pihak pengamanan gedung menyemprotkan racun api. Kemudian, seluruh jaringan arus listrik ke gedung dipadamkan.

Sedangkan, Kepala KPP Pratama, Teguh S saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya insiden itu. Namun, setelah sejumlah petugas layanan gangguan listrik dari PT PLN yang datang ke lokasi dilakukan penyisiran sumber korsleting dan menyelesaikan permasalahannya.  “Sudah dapat diatasi. Masalahnya sudah selesai. Layanan sudah pulih kembali,” tandasnya. (fdh/azw)

Sidang Dugaan Penjualan Aset PTPN: Aturan 20 Persen Lahan Masih Terkendala Teknis

MEDAN, SumutPos.co – Sidang lanjutan dugaan penjualan aset PTPN kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Senin (6/4/2026). Dalam persidangan tersebut, ahli hukum mengungkap, kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara hingga kini belum memiliki aturan teknis yang jelas.

Ahli hukum administrasi negara Ahmad Redi menyampaikan, peraturan Menteri ATR BPN Nomor 165 tahun 2021 menjelaskan mengenai kewajiban penyerahan lahan 20 persen terhadap negara. “Aturan itu menjelaskan, pemberian dilakukan sebelum proses peralihan hak guna bangunan. Artinya, dalam bentuk hak guna usaha yang kemudian diserahkan oleh pemilik HGU,” kata Redi.

Namun, Redi juga menjelaskan, hingga saat ini belum terdapat petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) terkait kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021. “Bagaimana soal penyerahan kewajiban 20 persen peralihan hak guna bangunan ke hak guna bangunan, memang iya tidak ada dalam juklak dan juknis, tidak ada,” ujar Redi.

Menurut Redi, dalam ketentuan Pasal 165 Permen ATR/BPN, kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara telah diatur sejak regulasi tersebut diberlakukan pada 2021. Sementara Pasal 166 lebih menitikberatkan pada persyaratan perubahan hak.

“Pada pasal 166 itu mengenai persyaratan. Setahu saya, tidak ada juklak dan juknis soal penyerahan. Kalau baca regulasi, pasal 166 syarat perubahan HGU ke HGB. Perubahan, permohonan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pejabat tertentu untuk melihat data fisik dan yuridisnya. Dalam hal ini yang akan menyerahkan adalah pemegang HGU, dia yang akan memberikan kepada lahan negara,” beber Redi.

Ia juga menjelaskan, perubahan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dapat terjadi karena dua hal, yakni perubahan rencana tata ruang wilayah atau kebutuhan pembangunan oleh pemerintah.

Dalam persidangan, Redi turut menjawab sejumlah pertanyaan dari jaksa maupun kuasa hukum terdakwa. Termasuk terkait pelaksanaan kewajiban penyerahan lahan yang dinilai masih menghadapi kendala teknis.

Sementara itu, saksi Hernold Ferry Makawimbang, yang melakukan penghitungan kerugian negara, menyebutkan bahwa perhitungan kerugian negara dilakukan berdasarkan nilai tanah yang belum diserahkan kepada negara. “Jadi yang kami hitung adalah HGU. Kami rata ratakan dalam HGU itu harganya Rp1 juta per meter. Jadi kami melihat bagaimana 20 persen kewajiban terhadap negara total Rp263 milliar,” ujarnya.

Kuasa hukum mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin, Fernades Raja Saor, dalam persidangan juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyatakan kesiapan
untuk memenuhi kewajiban tersebut, tetapi terkendala oleh belum adanya aturan teknis.

“Kami sudah lakukan permohonan, kami sudah bersedia lakukan untuk penyerahan 20 persen kepada negara. Tapi kami tidak memiliki kewenangan mengatur penyerahan karena kekosongan aturan, dan kepada siapa lahan itu akan diberikan,” kata Fernandes.

Selain Redi dan Hernold, dua saksi ahli lainnya juga dihadirkan dalam persidangan, yakni Iwan Budiyono selaku auditor keuangan, Suherwin sebagai akuntan publik, dan Dr. Hernold Ferry Makawimbang yang melakukan penghitungan kerugian negara.

Suherwin menjelaskan, pihaknya melakukan penilaian terhadap tujuh lokasi yang telah berstatus HGB dan dikelola oleh PT Nusa Dua Propertindo (NDP) bersama PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR).

“Asumsi kami, penilaian kami bahwa pada 7 lokasi HGU yang diubah ini akan dibuat perumahan dan kami melakukan penilaian terhadap 93 hektare tanah yang sudah adanya bangunan. Dan kami melakukan penilaian untuk kewajiban dari 93 hektare dari 20 persen tadi. Angkanya kami dapat berdasarkan perhitungan pasar mencapai Rp197 milliar dalam kondisi kosong,” ujarnya. (adz)

Dandim 0205/TK Bangun Jembatan Garuda

GROUNDDBREAKING: Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan mengikuti video conference bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendi Antariksa dalam rangka groundbreaking pembangunan jembatan Garuda.
GROUNDDBREAKING: Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan mengikuti video conference bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendi Antariksa dalam rangka groundbreaking pembangunan jembatan Garuda.

KARO, SUMUTPOS.CO – Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan mengikuti video conference bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendi Antariksa dalam rangka groundbreaking pembangunan jembatan Garuda.

Kegiatan video conference tersebut bertempat di lokasi pembangunan Jembatan Garuda Desa Lau Garut, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo, Senin (6/4). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Karo.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Danrem 022/PT Kolonel Inf Shandi Kamidianto, Danrem 023/KS Kolonel Inf Iwan Budiarso, Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan, Kades Lau Garut Jalan Perangin-angin dan Para Dandim Jajaran Kodam 01/BB.

Usai pelaksanaan video conference, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan. Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan pembagian bantuan sembako kepada warga sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar.

Dalam keterangannya, Dandim 0205/TK Letkol Inf Robert Panjaitan mengatakan bahwa pembangunan jembatan Garuda merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Pada pembangunan jembatan Garuda di Kabupaten Karo, terdapat empat titik yang dikerjakan untuk menghubungkan Desa Laugarut ke Kecamatan Mardingding Kabupaten Karo,” ujar Dandim. Lebih lanjut, Dandim berharap pembangunan jembatan di Desa Lau Garut dengan panjang puluhan meter ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses antar wilayah.

“Kami berharap pembangunan jembatan Garuda di Desa Lau Garut ini dapat memberikan manfaat besar bagi warga Kecamatan Mardingding dan Kecamatan Laubaleng, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut,” pungkasnya.

Dengan dimulainya pembangunan ini, diharapkan infrastruktur di Kabupaten Karo semakin maju dan mampu mendukung mobilitas serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pada pembangunan Jembatan Garuda juga menjadi salah satu solusi strategis dalam meningkatkan aksesibilitas antar wilayah di Kabupaten Karo, sekaligus memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. (deo/ila)

Apel Pemko Binjai, Sekda Ingatkan Disiplin ASN

APEL: Apel gabungan Pemko Binjai yang dipimpin Sekda Chairin Simanjuntak.(Diskominfo Binjai/Sumut Pos)
APEL: Apel gabungan Pemko Binjai yang dipimpin Sekda Chairin Simanjuntak.(Diskominfo Binjai/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Binjai menggelar apel gabungan yang diikuti aparatur sipil negara dan non-ASN, Senin (6/4/2026). Sekretaris Daerah Binjai, Chairin Simanjuntak bertindak sebagai pembina apel gabungan tersebut, dengan pelaksana dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekda kembali mengingatkan disiplin ASN di Kota Binjai. Baginya, penting peningkatan kinerja ASN yang disiplin, berintegritas, hingga profesional, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah guna mewujudkan Kota Binjai yang aman, rukun, dan sejahtera.

Dia juga membacakan sambutan wali kota dengan penekanan bahwa pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan menjaga harmoni sosial di tengah berbagai tantangan. Seperti konflik sosial, radikalisme dan disinformasi.

Upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui peningkatan deteksi dini konflik, pembinaan nilai-nilai Pancasila khususnya bagi generasi muda, serta penguatan peran FKUB dan organisasi masyarakat dalam menjaga toleransi. Sekda menambahkan, Pemko Binjai akan berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dalam pelaksanaan survei indeks harmoni Indonesia, sebagai dasar penyusunan kebijakan ke depan.

“Seluruh perangkat daerah diminta mempersiapkan pelaksanaan survei tersebut secara optimal dengan melibatkan partisipasi masyarakat,” katanya.

Dia juga menyampaikan sejumlah hal penting kepada OPD. Di antaranya terkait pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penghematan energi, serta rencana kebijakan kerja.

Menurutnya, penting penghematan energi di lingkungan kerja sesuai surat edaran Wali Kota Binjai, serta rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu.

“Terkait pemeriksaan BPK, hari ini kita akan menerima entry meeting untuk pemeriksaan terinci sebagai tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan. Saya minta seluruh OPD mempersiapkan dokumen serta memastikan koordinasi data dan argumentasi berjalan baik agar kita dapat mempertahankan predikat WTP,” pungkasnya. (ted/ila)

Pangdam I/BB Hadiri Ground Breaking Jembatan Perintis

GROUND BREAKING: Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hendy Antariksa saat menghadiri kegiatan ground breaking pembangunan jembatan perintis di Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Istimewa/Sumut Pos
GROUND BREAKING: Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hendy Antariksa saat menghadiri kegiatan ground breaking pembangunan jembatan perintis di Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Istimewa/Sumut Pos

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pangdam I/Bukit Barisan (BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa menghadiri kegiatan ground breaking pembangunan jembatan perintis di Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Senin (6/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam meningkatkan aksesibilitas serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Pangdam Hendy menyampaikan, bahwa pembangunan jembatan di wilayah Sumut merupakan bagian dari program Pemerintah Pusat dalam rangka pemerataan pembangunan.

Dari total 320 jembatan yang direncanakan, sebanyak 144 jembatan telah terbangun, baik jenis Bailey, Aramco, maupun jembatan gantung.

“Jembatan gantung yang dibangun di Kabupaten Langkat ini memiliki panjang 40 meter dan lebar 1,5 meter serta menghubungkan Lingkungan VII Basuki dengan Lingkungan VIII Undian,” katanya.

Ia menjelaskan, pengerjaannya dalam hal ini melibatkan TNI melalui Kodim 0203/Langkat dan masyarakat.

Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti menyampaikan apresiasi atas kontribusi TNI, khususnya Kodam I/BB, dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Pangdam Hendy juga berinteraksi bersama Jajaran Kodim dan Forkopimda melalui video conference, peletakan batu pertama, penyerahan 200 bibit pohon durian dan bantuan sembako secara simbolis, serta dialog interaktif dengan masyarakat.

Turut hadir, Irdam I/BB, Danrem 022/PT, para Asisten Kasdam I/BB, para Kabalakdam I/BB, Dandim 0203/Langkat, Kapolres Langkat, Danyon 100/PS, serta unsur Forkopimda lainnya. (dwi/ila)

Pedagang dan Pekerja Pajak Roga Tolak Penutupan Hari Minggu

TOLAK: Para pedagang, pembeli dan pekerja menolak kebijakan Pemkab Karo menutup Pajak Roga.
TOLAK: Para pedagang, pembeli dan pekerja menolak kebijakan Pemkab Karo menutup Pajak Roga.

KARO, SUMUTPOS.CO – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menutup Pasar Tradisional Pajak Roga setiap hari Minggu mendapat penolakan keras dari pengelola, pedagang, petani, pengepul, dan pekerja. Mereka menilai kebijakan tersebut mengganggu mata pencaharian sekaligus menghambat roda ekonomi masyarakat Berastagi.

Pasar Tradisional Pajak Roga, yang terletak di Jalan Djamin Ginting, Desa Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, dikenal sebagai pusat jual beli sayur-mayur dan buah-buahan terbesar di kawasan ini.

Setiap hari, pasar ini selalu ramai dikunjungi pembeli lokal maupun luar daerah Karo, sementara para petani lebih nyaman menjual hasil panennya di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Ratusan pekerja, termasuk tukang bongkar, tukang sorong, dan tenaga muat, juga menggantungkan hidupnya dari kegiatan pasar tersebut.

Namun, pada Minggu (5/4), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Karo Sarjana Purba, didampingi Kasatpol PP Karo Jhon Karnanta dan Kadishub Karo Frolin, mengimbau para pedagang membawa dagangan mereka ke Pasar Pajak Lau Gendek, dengan alasan Pajak Roga tidak beroperasi pada hari Minggu.

Imbauan itu langsung memicu protes dari pengurus dan pedagang. Mereka menilai kebijakan ini “mendadak” dan berpotensi sebagai intervensi kepentingan segelintir pihak, sehingga merugikan banyak orang.

“Setiap pajak tradisional sebaiknya buka setiap hari dan didukung pemerintah. Biarkan petani dan pedagang memilih kapan mereka beraktivitas. Jangan ada unsur paksaan atau intervensi, apalagi saat harga sayur-mayur sedang murah. Pemerintah seharusnya memprioritaskan kesejahteraan rakyat,” tegas pedagang, Tambak Tarigan.

Hal senada disampaikan Daniel Bangun dan warga Berastagi, A Karo-Karo, yang menekankan bahwa Pajak Roga sangat membantu masyarakat, pedagang, dan petani jika buka setiap hari, termasuk Minggu.

Seorang pembeli sekaligus pengepul sayur-mayur, BRB (52), menambahkan bahwa pasar yang luas dan nyaman membuat transaksi lebih lancar. “Kalau Pajak Roga tidak buka hari Minggu, kami kehilangan kesempatan menjual ke pembeli yang datang setelah pulang gereja,” ujarnya.

Para pekerja pasar juga berharap kebijakan penutupan dibatalkan. “Kami sudah nyaman dan aman bekerja di sini selama 10 tahun. Pajak Roga harus tetap buka setiap hari,”ujar  Bambang Setiawan Munthe (36), mewakili rekan-rekannya sebagai para pekerja tukang sorong dan tukang bongkar muat dan tukang kilo.

Di sisi lain, Kepala Disperindag Karo Sarjana Purba, mengaku pihaknya tengah melakukan sosialisasi agar pedagang membawa dagangan ke Pajak Lau Gendek pada hari Minggu, namun tidak memberikan penjelasan rinci terkait alasannya.

Penolakan ini menjadi sorotan penting bagi Pemkab Karo agar merumuskan kebijakan yang bijak, tidak merugikan pedagang, petani, dan pekerja pasar, serta tetap mendukung ekonomi rakyat Berastagi. (deo/ila)

Kolaborasi BPMA, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia Dorong Penguatan Industri Lokal di Hulu Migas Aceh

Jakarta – Upaya mendorong peran industri dalam negeri di sektor hulu minyak dan gas bumi terus diperkuat melalui kerja sama antara Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero). Kolaborasi ini diharapkan mampu memastikan bahwa kegiatan hulu migas di Aceh memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian daerah dan nasional.

Kerja sama ini pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan produk dan jasa dalam negeri dalam kegiatan migas dapat berjalan secara optimal, terukur, dan transparan. Dengan begitu, setiap aktivitas industri tidak hanya berfokus pada produksi energi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan industri lokal.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa aktivitas industri migas mampu memberikan nilai tambah yang lebih luas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap aktivitas di sektor hulu migas tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Ketika penggunaan produk dan jasa lokal meningkat, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh pelaku usaha, tenaga kerja, hingga rantai pasok di daerah,” ujarnya.

Bagi Aceh, kerja sama ini membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok industri migas. Dengan meningkatnya keterlibatan tersebut, diharapkan akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, mulai dari peningkatan kapasitas industri daerah hingga penciptaan lapangan kerja.

Tidak hanya itu, dampaknya juga berpotensi meluas ke wilayah Sumatera secara keseluruhan, termasuk Sumatera Utara, mengingat keterkaitan rantai pasok dan distribusi industri di kawasan ini. Penguatan industri pendukung migas dapat mendorong aktivitas ekonomi lintas wilayah, mulai dari sektor manufaktur, jasa, hingga logistik.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan dapat dipercaya, sehingga seluruh pihak—baik pemerintah, pelaku industri, maupun investor—memiliki kejelasan dalam melihat kontribusi nyata industri migas terhadap ekonomi.

“Kolaborasi ini bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama memastikan bahwa sektor migas benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah. Kuncinya ada pada sinergi antar pihak agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” tambah Fajar.

Ke depan, sinergi antara BPMA, Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia diharapkan dapat menjadi model kolaborasi yang tidak hanya memperkuat sektor energi, tetapi juga mendorong kemandirian industri nasional serta pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan. (rel)

Camat Bajenis Turun Tangan, Dugaan Penahanan Bansos di Pelita Berakhir Damai

BERSAMA: Camat Bajenis Ari Miranda (kanan) bersama warga Saprida Yanti penerima bansos saat mediasi di Kantor Lurah Pelita, Minggu  (5/4). (Azan purba)/ sumutpos).
BERSAMA: Camat Bajenis Ari Miranda (kanan) bersama warga Saprida Yanti penerima bansos saat mediasi di Kantor Lurah Pelita, Minggu  (5/4). (Azan purba)/ sumutpos).

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Terkait dugaan bantuan sosial yang tidak disalurkan oleh kepala lingkungan kepada penerima yang sempat menjadi sorotan publik di media sosial beberapa hari lalu, pihak Kelurahan Pelita pada hari ini menggelar mediasi dan klarifikasi antara kepala lingkungan dengan warga yang bersangkutan, Minggu (5/4).

Dalam kegiatan tersebut, warga dan kepala lingkungan dipertemukan, Minggu pukul 09.00 WIB di Kantor Lurah Pelita. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Camat Bajenis Ari Miranda, Lurah Pelita Manahan Pardede, Kepala Lingkungan Fendi, serta warga yang bersangkutan, Saprida Yanti.

Lurah Pelita mengatakan bahwa kegiatan ini  dilaksanakan untuk mengonfirmasi dan meluruskan informasi yang beredar di publik terkait permasalahan antara Saprida Yanti, seorang warga, dengan Fendi selaku kepala lingkungan. Ia menjelaskan bahwa persoalan tersebut terjadi akibat adanya miskomunikasi di antara kedua belah pihak.

Pardede juga menjelaskan miskomunikasi  berawal dari laporan warga, Saprida Yanti tak menerima undangan yang terdata layak dapat. “Saya cross check dan saya sampaikan ibu dapat, tapi besok aja datang dan tak ke mana-mana bantuan ibu, karena waktu pembagian kan ada lima hari, dan ketika dari hari Selasa dan Rabu, ibu Yanti tidak hadir karena kesibukannya, hingga naik berita di media pada hari Jumat. Padahal di hari kamis  Saprida Yanti sudah datang dan menerima,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Lingkungan Fendi membantah tuduhan yang beredar dan menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Saya tidak memiliki kaitan secara pribadi dengan Ibu Yanti dalam pekerjaan. Saya juga masih baru menjabat sebagai kepala lingkungan, sehingga belum sepenuhnya memahami tugas. Selain itu, saya tidak mengenal Ibu Yanti. Pada saat itu saya sedang sibuk dengan pekerjaan, sehingga tidak sempat membagikan undangan tersebut. Secara pribadi, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Yanti,” ujarnya.

“Alhamdulillah, kedua belah pihak telah dimediasi dan sudah bertemu untuk menyampaikan kronologis kejadian dari awal. kepala lingkungan  juga telah menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyerahan undangan penerimaan bantuan pangan tersebut, Proses mediasi berlangsung dengan aman, tertib, dan dalam suasana kekeluargaan di kantor lurah,” ujar Camat Bajenis Ari Miranda.

Ari juga menegaskan bahwa di Kecamatan Bajenis berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran, dan masukan kami anggap sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap pelayanan publik yang berikan. “Hal ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depannya,” ujar Camat Ari Miranda. (mag-3/azw)

Wakil Bupati Asahan Buka Seminar EduDay 2026, Rianto Dorong Integrasi AI dan Coding dalam Pembelajaran

SEMINAR: Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP saat membuka Seminar EduDay 2026 di Ballroom Antariksa Hotel Kisaran, Kamis (2/4).
SEMINAR: Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP saat membuka Seminar EduDay 2026 di Ballroom Antariksa Hotel Kisaran, Kamis (2/4).

KISARAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP secara resmi membuka kegiatan Seminar EduDay 2026 yang dilaksanakan di Ballroom Antariksa Hotel Kisaran, Kamis (2/4) pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini mengusung tema ’Empowering Future Thinkers: AI and Coding into Deep Classroom – Deep Learning in Action: Rethinking Assessment, Engagement, and Curriculum.’

Tema tersebut menekankan pentingnya pemberdayaan generasi masa depan melalui integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan pemrograman (coding) ke dalam proses pembelajaran mendalam di ruang kelas.

Rangkaian acara berlangsung khidmat, diawali dengan pembukaan oleh MC, penampilan tarian pembuka, pembacaan doa, serta sambutan dari berbagai pihak. Selanjutnya dilakukan pembukaan resmi oleh Wakil Bupati Asahan, penyerahan plakat, foto bersama, dan dilanjutkan dengan sesi seminar sebagai inti kegiatan.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan menyampaikan bahwa pelaksanaan Seminar EduDay 2026 berlandaskan pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi kepala sekolah serta tenaga pendidik, menjadi sarana berbagi inovasi dan praktik baik di bidang pendidikan, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di Kabupaten Asahan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Sementara itu, perwakilan dari penerbit Erlangga dalam sambutannya menyoroti pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut perubahan dalam dunia pendidikan. Ia menegaskan bahwa pembelajaran tidak lagi cukup berfokus pada hafalan, melainkan harus mampu melatih peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif.

Menurutnya, pendekatan deep learning menjadi kunci dalam memahami materi secara lebih mendalam, sementara kemampuan coding dan pemanfaatan kecerdasan buatan kini telah menjadi keterampilan dasar yang perlu dimiliki peserta didik. Oleh karena itu, para pendidik diharapkan mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran guna menciptakan generasi yang adaptif dan siap bersaing secara global.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Seminar EduDay 2026 yang dinilai sangat baik dan melampaui ekspektasi. Ia menegaskan bahwa dunia pendidikan saat ini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam pemanfaatan kecerdasan buatan serta pembelajaran berbasis pemikiran kritis.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dari para guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Asahan. Selain itu, Wakil Bupati turut menyoroti sejumlah program strategis pemerintah di bidang pendidikan, seperti pengembangan sekolah unggulan, persiapan kehadiran MAN Insan Cendekia, Program Sekolah Garuda, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, investasi terbaik bagi daerah adalah investasi di bidang pendidikan, karena akan melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing.

Pemerintah Kabupaten Asahan berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sinergi antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan pihak swasta diharapkan mampu mendorong inovasi pembelajaran serta mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan plakat sebagai bentuk apresiasi, dilanjutkan dengan sesi foto bersama serta pelaksanaan seminar. Seluruh rangkaian acara berlangsung tertib, lancar, dan penuh antusiasme dari para peserta.

Seminar EduDay 2026 diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendorong transformasi pendidikan di Kabupaten Asahan menuju sistem pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, jajaran pemangku kepentingan pendidikan, serta ratusan peserta yang terdiri dari kepala sekolah tingkat TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Asahan, serta para tenaga pendidik. Seminar ini menjadi wadah strategis dalam meningkatkan kompetensi guru sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah. (dat/azw)

Kecelakaan di Perlintasan Tanpa Palang, Innova Tertabrak KA Putri Deli di Asahan

PERLINTASAN TANPA PALANG: Kecelakaan di perlintasan KA tanpa palang pintu di Jalan Merpati, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sabtu (4/4).
PERLINTASAN TANPA PALANG: Kecelakaan di perlintasan KA tanpa palang pintu di Jalan Merpati, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sabtu (4/4).

ASAHAN – Sebuah kecelakaan terjadi di perlintasan Kereta Api (KA) tanpa palang pintu di Jalan Merpati, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sabtu (4/4). Satu unit minibus Toyota Kijang Innova tertabrak kereta api Putri Deli jurusan Tanjungbalai–Medan saat melintasi rel tersebut.

Berdasarkan keterangan warga di lokasi kejadian, peristiwa bermula ketika mobil melaju dari arah dalam menuju pusat Kota Kisaran. Saat hendak melintasi rel, pengemudi diduga melihat KA yang akan melintas dan langsung panik.

Dalam kondisi tersebut, mobil tiba-tiba terperosok saat melintas. Meski jarak kereta api disebut masih cukup jauh, kepanikan pengemudi membuat situasi tidak dapat dikendalikan hingga akhirnya tabrakan tidak terhindarkan. Bagian kendaraan yakni pada bagian belakang menjadi titik benturan.

“Padahal posisi kereta api masih cukup jauh, namun karena dia panik, mesin mobilnya mati sehingga akhirnya tertabrak. Bagian belakang mobil yang dihantam,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa pengemudi mobil tersebut merupakan seorang pria yang sudah berusia lanjut dan berkendara seorang diri.

Kondisi fisik yang sudah tua membuatnya tidak mampu mendorong beban kendaraan tersebut sendirian hingga kecelakaan tidak terhindarkan.

Sementara itu, Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) Stasiun Kisaran, Tri Rochmad, membenarkan adanya peristiwa kecelakaan di perlintasan tersebut.

“Iya benar, sopir gugup dan sempat mencoba mendorong kendaraannya itu sebelum terjadi tabrakan,” jelas Tri.

Akibat kejadian itu, sopir mengalami luka dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

KAI Divre I Sumut imbau warga waspada di Perlintasan Tidak Resmi Usai Insiden KA Putri Deli

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi perlintasan sebidang, khususnya yang tidak resmi dan tidak dijaga. Imbauan ini disampaikan menyusul insiden yang melibatkan Kereta Api (KA) Putri Deli relasi Tanjungbalai-Medan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (4/4) sekitar pukul 12.53 WIB di Km 156+200, pada petak jalan antara Stasiun Tanjung Balai dan Stasiun Kisaran. Lokasi kejadian diketahui merupakan perlintasan tidak resmi yang tidak dilengkapi sistem pengamanan.

Pelaksana Tugas (Plt) Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan bahwa saat kereta melintas, terdapat sebuah kendaraan minibus yang berada di area perlintasan.

“Pada saat KA Putri Deli melintas di lokasi, terdapat kendaraan minibus di perlintasan tidak resmi tersebut. Sebagai bagian dari prosedur keselamatan operasional, masinis melakukan Berhenti Luar Biasa (BLB) untuk memastikan kondisi lokomotif dan rangkaian tetap aman,” ujar Anwar saat memberikan keterangannya, Minggu (5/4/2026).

Ia menambahkan, setelah dilakukan pemeriksaan awal, rangkaian kereta dinyatakan dalam kondisi aman untuk melanjutkan perjalanan. Kereta kemudian bergerak menuju Stasiun Kisaran guna penanganan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan sarana secara menyeluruh serta pergantian lokomotif demi menjaga standar keselamatan operasional.

“Setelah seluruh proses pemeriksaan dan penggantian lokomotif selesai dilakukan, perjalanan KA Putri Deli dapat dilanjutkan kembali dan jalur dinyatakan aman sesuai ketentuan operasional,” jelasnya.

Berdasarkan laporan petugas di lapangan, pengendara minibus dalam kondisi selamat. Pengemudi diketahui telah keluar dari kendaraan sebelum insiden terjadi, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

KAI menegaskan bahwa perlintasan tidak resmi memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi karena tidak dilengkapi palang pintu, rambu, maupun penjagaan petugas. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat melintasi jalur kereta api.

“Perlintasan tidak resmi sangat berbahaya. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kondisi aman sebelum melintas dan mendahulukan perjalanan kereta api,” tegas Anwar.

Lebih lanjut, KAI juga mengingatkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api maupun menggunakan jalur tersebut untuk kepentingan lain yang dapat membahayakan keselamatan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan di perlintasan sebidang. Dengan disiplin dan kewaspadaan, potensi risiko dapat diminimalkan sehingga perjalanan kereta api tetap aman dan lancar,” pungkas Anwar.(dat/san/azw)

1...969798...15,902Page 97 of 15,902