Home Blog Page 961

Rapat Koordinasi KPU Sergai, Sekdakab: Sinergi dan Kolaborasi, Wujudkan Pemilu yang Lancar dan Adil

DIABADIKAN: Sekdakab Sergai, M. Faisal Hasrimy diabadikan bersama KPU dan elemen masyarakat pada kegiatan Rapat Koordinasi KPU Sergai. kominfo/sumut pos.

PANTAI CERMIN, SUMUTPOS.CO – Kesuksesan pemilihan umum (Pemilu) tidak hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapi juga menjadi kewajiban bersama bagi semua pihak yang terlibat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sergai M. Faisal Hasrimy, AP, MAP saat menjadi narasumber dalam Kegiatan Rapat Koordinasi KPU Sergai yang digelar di Pantai Woong Rame, Kecamatan Pantai Cermin, Kamis (7/12).

Sekdakab Faisal Hasrimy juga menegaskan, sinergi antara Pemkab Sergai dan KPU Sergai sangatlah penting. “Kita harus bersinergi dan berkolaborasi untuk memastikan bahwa pemilu berjalan lancar dan adil,” tambahnya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi ini.

Pada kesempatan ini, Faisal pun mengimbau untuk tidak membiarkan perbedaan pendapat dan suara dalam pemilihan memecah belah masyarakat. “Jangan sampai pemilihan dan perbedaan suara membuat kita terpecah belah dan saling bermusuhan,” pesannya.

Sementara itu, Ketua KPU Sergai Agusly Matondang, menyampaikan harapannya akan dukungan dan bantuan dari Pemkab Sergai, Camat, dan para Kepala Desa. “Kami berharap ada dukungan dari seluruh pihak sehingga tahapan kegiatan dapat tersosialisasi di Sergai dengan baik,” kata Ketua KPU.

Agusly Matondang juga menekankan pentingnya pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. “Dengan kerja sama yang baik, saya yakin Pemilu akan berjalan dengan baik dan menghasilkan para calon pemimpin yang adil,” ujarnya.

Ketua KPU ini juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Sergai atas dukungan yang diberikan. Dalam persiapan pemilu, Agusly Matondang menegaskan bahwa KPU bertugas memfasilitasi berjalannya pemilihan umum.

“Tahun lalu, sekitar 80 persen pemilih hadir. Maka kali ini kita harus meningkatkan lagi partisipasi masyarakat. Caranya, dengan benar-benar mensosialisasikan dengan jelas kapan pemilu dilaksanakan, bagaimana tata caranya, dan informasi penting lain terkait Pemilu di Sergai,” ungkap Agusly Matondang.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Drs. Zulfikar, Kakan Kesbangpol Drs. Nasrul Azis Siregar, para Komisioner KPU Sergai, para Camat, serta para Kepala Desa se-Sergai. (fad/han)

Forum Diakonia Hamba Tuhan Dairi Rayakan Natal Bersama Anak Panti Asuhan

FOTO BERSAMA. Para hamba Tuhan tergabung dalam FDTHKD dan undangan foto bersama usai menggelar perayaan Natal bersama di gedung Nasional Djauli Manik, Rabu (6/12/2023).RUDY SITANGGANG

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Forum Diakonia Hamba Tuhan Kabupaten Dairi (FDHTKD), merayakan Natal bersama dengan anak-anak dari Panti Asuhan yang ada di Sidikalang di gedung nasional Djauli Manik, Rabu (6/12/2023).

Perayaan ibadah Natal FDHTKD tahun 2023 mengambil tema “Natal Menghadirkan Kebaharuan Sehati” dikutib dari Injil Matius 9:16-17.

Dan sub thema, Forum Diakonia Hamba Tuhan Kabupaten Dairi, harus mampu mengakomodir pelayanan yang transformatif sebagai bukti kebaruan iman kristen dalam menjawab berbagai tantangan pelayanan diera post modern.

Khotbah atau renungan Natal dibawakan Praeses GMI yang juga Ketua FDHTKD, Pendeta Ratna Siahaan STh. Dalam khotbahnya dikutib dari Injil Matius 9:16-17, menekankan bahwa forum ini harus lebih melakukan aksi diakonia.

“Proaktif melayani, tidak hanya dalam kategorial struktur gereja, namun juga diakonia bagi sekeliling kita yang nyata memerlukannya. Forum ini harus bergerak, berbuat, mencari dan menemukan kehendak Allah.
Perjalanan forum ini harus ada dialog untuk rencana pelayanan transformatib, inovatif tanpa dibatasi tembok denominasi, “pungkasnya.

Sementara Ketua Panitia Natal, dr Boksa Tampubolon bersama Sekretaris Panitia, Pendeta Tondi Lumbangaol STh mengatakan,
Komunitas ini terbentuk dari 2 kali kepanitiaan KKR Surga Terbuka dan STEMI Steven Tong beberapa waktu lalu.

“Dan secara aklamasi, Praeses GMI, Pendeta Ratna Siahaan STh menjadi Ketua FDHTKD, “sebut Boksa. Ia mengatakan,
Natal ini sebagai peran serta insan intelektual Kristen untuk menyatukan kasih dalam Kebaruan Yang Sejati seperti dalam thema.

“Dengan mendengar gagasan serta masukan dari para hamba Tuhan, Natal perdana FDHTKD ini disepakati, kita laksanakan dengan mengundang anak-anak dari Panti Asuhan yang ada Sidikalang. Kita ingin berbagi sukacita Natal dengan mereka,”jelas dr Boksa.

Adapun para hamba Tuhan yang merayakan Natal bersama ini berasal berbagai denominasi seperti GPPK House Grace Sidikalang, HKBP, GMI, GBR, GBI, GKPI, GMII, GBKP, Gereja Kristen Protestan Nias dan Komunitas Ministry lainnya.

Boksa Tampubolon menambahkan, forum ini bertujuan membantu gereja dalam gerakan diakonia bagi orang-orang yang lemah, miskin dan terpinggirkan secara khusus.

Kedepannya, FDHTKD mau membantu pelayanan akses kesehatan, pendampingan hukum, kepedulian donor darah melalui PMI, seminar kesehatan dan teologi praktika.

“Pendampingan masalah lesbian, biseksual dan transgender (LGBT) bagi pemuda gereja, pastoral konseling bagi pemuda masalah narkoba, kehamilan di luar nikah, fenomena perceraian keluarga Kristen, bahaya okultisme dan kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga,”ucap dr Boksa. (rud)

KontraS Sampaikan Catatan ke KPU, Debat Jangan Cuma Formalitas

SUMUTPOS.CO – Debat pertama antar calon presiden akan dihelat Selasa (12/12) pekan depan. Tema final yang telah disepakati dalam rapat, Rabu (6/12), terkait pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

MESKI demikian, hingga saat ini, publik belum mengetahui sedalam apa topik yang akan menjadi materi pada debat perdana tersebut. Atas dasar itu, kemarin (7/12), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyambangi Kantor KPU RI.

Organisasi yang dikenal konsen pada HAM itu, menyerahkan catatan untuk dapat dijadikan sebagai materi debat. “Guna mengukur komitmen setiap pasangan dalam menghadirkan prinsip negara hukum, penghormatan HAM dan perbaikan situasi demokrasi,” ujar Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, Rozy Brilian.

Rozy menegaskan, masukan tersebut tidak untuk menyudutkan salah satu capres. Sebab dalam pandangannya, semua capres memiliki ‘dosa’ masing-masing. Misalnya Prabowo Subianto dalam kasus 1998, Ganjar Pranowo dalam kasus Wadas, hingga Anies Baswedan sebagai pihak paling bertanggung jawab atas polarisasi 2017.

KontraS mencatat, setidaknya ada sembilan isu HAM yang perlu digali dari debat capres. Rozy menjelaskan, isu pertama yang diusulkan ialah strategi dan metode capres-cawapres dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang dianggap telah menjadi beban sejarah. “Kedua, peran presiden dalam sistem presidensialisme dalam rangka memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia,” kata Rozy.

Lebih lanjut, KontraS juga mempertanyakan peran presiden dalam kaitannya menjalankan reformasi sektor keamanan dan mencegah TNI-Polri yang dinilai terus melakukan pelanggaran HAM.

Isu lain yang diajukan KontraS ialah langkah strategis untuk menghentikan konflik dan kekerasan yang disebut terus terjadi di Papua. “Kelima, komitmen presiden untuk memperbaiki pola penentuan kebijakan yang jauh dari proses akuntabel, transparan, dan partisipatif,” ujar Rozy.

Isu keenam ialah langkah untuk memperbaiki dan memulihkan situasi demokrasi serta kebebasan sipil yang trennya dinilai terus memburuk pada era Jokowi. “Ketujuh, komitmen para pasangan untuk menghentikan pelanggaran HAM dalam pembangunan,” ucap Rozy.

Dia mengatakan isu berikutnya ialah langkah yang dilakukan dalam mengembalikan kebebasan akademik. Terakhir, Rozy mengatakan isu yang diusulkan adalah komitmen presiden dalam menguatkan lembaga HAM untuk melakukan pengawasan dalam kerangka check and balances.

Rozy berharap, dengan dimasukkannya catatan tersebut, diharapkan debat bisa betul-betul substantif. “Dan berhasil menguji ‘isi kepala’ masing-masing pasangan calon,” imbuhnya.

Pihaknya mengingatkan, jangan sampai debat yang berlangsung terkesan seremonial belaka dan formalistik. Sebab, masyarakat memiliki hak untuk disuguhkan tontonan yang berisi kualitas calon pemimpinnya di masa mendatang. “Pernyataan dan komitmen para calon dalam menjawab permasalahan ini dapat ditagih ketika mereka berkuasa nantinya,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia,Usman Hamid berharap, panelis debat calon presiden dan calon wakil presiden bisa menguasai isu-isu faktual, khususnya tentang hak asasi manusia (HAM). “Apakah panelisnya menguasai masalah? Apakah sekadar dengan retorika berhenti, berarti sudah terjawab? Yang kami inginkan adalah panelis mampu membandingkannya dengan data-data dan kasus-kasus faktual,” katanya.

Usman menegaskan, pihaknya ingin memastikan tiga isu HAM yang direkomendasikan Amnesty International Indonesia bisa masuk dalam pembahasan debat capres dan cawapres. “Tadi Pak August Mellaz (Anggota KPU) menyampaikan, data dan dokumen Amnesty ini sangat kongkrit, sangat bagus, dan bisa dijadikan rujukan untuk pertanyaan yang akan dikontraskan dengan kasus-kasus faktual yang ada di dalam kasus yang kami catat,” ujar Usman.

Amnesty International Indonesia sebelumnya juga mengusulkan tiga isu HAM kepada KPU agar menjadi pembahasan dalam debat capres-cawapres. Usman menyebutkan isu pertama yang diusulkan kepada KPU ialah soal kebebesan berekspresi.

“Kami sampaikan perlunya mengangkat berbagai undang-undang yang problematis di dalam konteks perlindungan kebebasan berekspresi antara lain KUHP pidana yang baru, kemudian undang-undang ITE dan juga sejumlah aturan yang masih diskriminatif terhadap kelompok minoritas,” kata Usman.

Kemudian, lanjut dia, isu kedua ialah tentang upaya capres dan cawapres dalam memastikan aparat keamanan memiliki akuntabilitas dan pertanggungjawaban. “Ini bukan hanya kasus-kasus yang terjadi selama ini di berbagai wilayah seperti tragedi Kanjuruhan atau tragedi rempang, Rembang, Air Bangis, Halmahera, Morowali, tapi juga kasus-kasus kekerasan aparat yang terjadi pada saat pemilu atau pada saat hasil pemilu itu dipersoalkan oleh masyarakat,” tutur Usman.

Terlebih, pasca-Pemilu 2019, kekerasan aparat kepolisian dinilai menyebabkan kematian dan luka berat banyak orang. Adapun isu ketiga ialah penyelesaian fan pencegahan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang diharapkan bisa dijawab oleh para capres dan cawapres dalam debat.

Usulan-usulan itu disampaikan Amnesty International Indonesia kepada Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU August Mellaz.

Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari memastikan isu HAM akan menjadi salah satu pembahasan. “Itu di topik debat pertama,” ujarnya. Namun soal detail pembahasannya, itu akan dirumuskan oleh tim panelis. (far/jpg/adz)

 

Ganjar Pastikan APBN Tidak akan Tersedot untuk IKN

titik nol ikn: Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Titik Nol Ibu Kota Nusantara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12).

KALTIM, SUMUTPOS.CO – Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap menjadi perhatian pemerintah ke depannya, meskipun saat ini sedang digenjot pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu ia sampaikan berkenaan dengan besarnya alokasi anggaran untuk IKN.

“Kita tidak bisa berpikir seolah-olah anggaran negara APBN akan habis di sini saja, tidak,” ujarnya kepada wartawan di IKN, Kamis (7/12).

“Karena ini butuh proses dan perencanaan terukur, sudah disiapkan, maka daerah-daerah yang perlu dapat bantuan tidak boleh ditinggalkan,” sambung Ganjar.

Pria yang khas berambut putih itu mengatakan, alasan Ganjar-Mahfud melalukan kampanye pertama kali ke daerah 3T sejak kemarin adalah untuk menampung aspirasi tersebut. “Kenapa kami kunjungi lebih dulu? Karena pertimbangan-pertimbangan itu mesti kita lakukan dan afirmasi mesti kita lakukan,” tegasnya.

“Kenapa Ganjar-Mahfud juga memulai dari saya dari Merauke, Pak Mahfud dari Sabang, saya ke NTT, itu untuk melihat secara langsung mendegar dan merasakan, karena itu prioritas,” tandas Ganjar.

Sebagaimana diketahui, lawatan perdana Ganjar di IKN yakni mengunjungi Rumah Teknologi di Sepaku. Ganjar tampak didampingi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid. Beberapa influencer seperti Ibnu Wardani juga tampak hadir.

Di Rumah Teknologi itu, Ganjar melihat-lihat rancangan besar pembangunan IKN dan target-target yang hendak dicapai dari pembangunan tersebut tahun ke tahun. Tak berapa lama, Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun berpindah lokasi ke Titik Nol Nusantara.

Di sana, orang-orang yang sedang berkunjung dan berswafoto di depan tulisan Titik Nol Nusantara pun langsung mengerumuni Ganjar untuk berfoto. Dalam lawatannya ke IKN ini, ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan di IKN Nusantara yang sudah menjadi undang-undang. “Untuk menunjukkan sebuah komitmen saja, orang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah aturan,” ujarnya.

Ganjar juga mengungkapkan, sudah ada investor dan negara sahabat yang mulai mendekatinya untuk berbincang soal IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Hanya saja, ia menyebut bahwa mereka masih menunggu dan melihat dinamika politik di Indonesia menuju Pemilu 2024. “Mulai banyak para investor, negara-negara sahabat, mulai berkomunikasi dengan tim kita, ngobrol dengan tim kita,” ujar Ganjar.

“Itu sebenarnya untuk menunjukkan, kira-kira nanti dari kandidat capres ini akan bagaimana terhadap mereka-mereka,” imbuhnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, secara umum, para investor pasti membutuhkan kepastian hukum sebelum memutuskan akan menanamkan modal. Termasuk untuk IKN yang ia tegaskan akan dilanjutkan jika menjadi presiden menggantikan Presiden Joko Widodo. “Maka ketika saya bersama Pak Mahfud insya Allah ini jadi energi buat kami, buat Indonesia. Karena kami mempunyai komitmen yang sama untuk memberantas korupsi, untuk membuat kepastian hukum dan menegakkannya,” tegasnya.

Selain itu, Ganjar Pranowo menyebut bahwa bila terpilih menjadi Presiden RI, ia akan mengutamakan APBN sebagai dana untuk membangun aset di IKN Nusantara. Diketahui, Ganjar sudah berkomitmen akan melanjutkan pembangunan IKN Nusantara yang sudah dimulai di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini. “Pertama yang mesti kita prioritaskan adalah kekuatan kita dulu,” ucapnya.

“Kalau kemudian sektor-sektor pemerintah, dalam arti aset yang mesti dibangun, kita optimalkan dari anggaran kita,” pungkasnya.(rel)

Diduga Penyebab Longsor Lereng Perbukitan Baktiraja, Polres Humbahas Dalami Dugaan Ilegal Logging

CARI KORBAN: Personel penyelam dari Polairud Polda Sumut melakukan pencarian korban hilang di perairan Danau Toba, Rabu (6/12).istimewa/sumutpos.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Resort (Polres) Humbang Hasundutan (Humbahas), masih mendalami dugaan illegal logging di kawasan Desa Sitolubahal, Kecamatan Lintongnihuta. Diduga, illegal logging itu menjadi penyebab banjir bandang dan longsor yang melanda Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, yang menelan korban jiwa dan merusak puluhan rumah, sekolah, gereja.

“Perkembangan akan kita sampaikan, ini masih pendalaman,” kata Kapolres Humbahas AKBP Hary Ardianto melalui via WhatsApp kepada awak media, Kamis (7/12).

Menurut Hary, dalam penyelidikan itu pihaknya bekerjasama dengan kepolisian kehutanan (KPH) 13 karena sebagai saksi ahli soal tersebut. “Pastinya kita gandeng KPH 13 sebagai saksi ahli,” ucapnya.

Disinggung, soal adanya oknum aparat hukum berinisial DS, diduga yang membekingi penebangan tersebut, Hary belum dapat memastikan. “Nanti dikonfirmasi lagi siapa DS, aparat kan banyak,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor menyampaikan, penyebab longsor dari lereng perbukitan di Baktiraja dikarenakan adanya penebangan kayu di Desa Sitolubahal Kecamatan Lintongnihuta. Itu disampaikan Dosmar usai menyusuri jalur dari hulu ke hilir lokasi longsor. “Berdasarkan hasil pengecekan kita di lokasi, ada sekitar 4 hektare kawasan hutan yang telah gundul akibat praktik ilegal logging,” ungkapnya.

Lebih lanjut Dosmar menyampaikan, dari hasil penelusurannya bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Halomoan Jetro Amstrong Manullang, Kepala Dinas Kominfo Batara Franz Siregar, Kepala Satpol PP Humbahas Vandeik Simanungkalit, Camat Lintongnihuta Sabam R Sihombing, Kades serta Perangkat desa, bahwa penebangan kayu dilakukan sekelompok orang dengan keterlibatan oknum aparat. “ Informasi ini saya ketahui dari masyarakat. Para pelaku dibekingi oknum aparat berinisial DS,” ujar Dosmar.

Selain itu, lanjut Dosmar, oknum aparat itu juga memfasilitasi para sekelompok masyarakat berupa alat berat yakni ekskavator, dan alat lainya serta uang. “Selama saya menjabat, saya tidak pernah mengeluarkan analisis mengenai dampak lingkungan yakni AMDAL bagi pemenang kayu,” sebutnya.

Dari amatan menyebutkan, tim gabungan dari unsur Polri, TNI, Basarnas, BPBD, masyarakat masih terus melakukan pencarian 10 orang yang hilang dari 12 orang. Pasca kejadian, Pemerintah Humbahas yang bekerjasama dengan pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menurunkan 14 unit alat berat, serta telah menurunkan penyelam, perahu karet dari Basarnas. Sementara, material batu, lumpur sepanjang 200 meter yang menutupi jalan lintas berangsur dievakuasi.

 

Tim SAR Temukan Rahang Manusia

Hingga hari kelima, Rabu (6/12), Tim SAR Gabungan terus melakukan pencarian terhadap 10 korban hilang. Kepala Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, mengatakan Tim SAR Gabungan menemukan bagian tubuh (body part), tepatnya rahang manusia.

Kepastian soal apakah rahang tersebut merupakan bagian tubuh dari korban yang hilang atau dari kuburan warga, kata Tuahta, masih belum dapat dipastikan.

“Sekitar pukul 09.45 WIB ditemukan body part rahang manusia. Namun masih menunggu DVI, apakah berasal dari kuburan yang ada di sekitar lokasi atau korban,” ujar Tuahta kepada wartawan, Rabu (6/12).

Dikatakan Tuahta, Tim SAR terus berupaya mencari korban yang hilang. “Pelaksanaan pencarian diawali dengan apel gabungan pukul 08.00 pagi. Selanjutnya enam regu dibagi di enam sektor target pencarian,” jelasnya.

Untuk sementara akses keluar masuk lokasi longsor ditutup total untuk masyarakat umum. Tujuannya untuk fokus penanganan dampak longsor, pencarian korban hilang dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Di hari kelima tersebut, ujar Tuahta lebih lanjut, aksi pencarian korban hilang melalui tindakan penyelaman ke dasar Danau Tiba, belum dapat dilakukan. Hal itu disebabkan jarak pandang 0 cm.

Kemudian untuk pencarian jalur air, sudah ada penambahan dari Polair dan Basarnas. Jumlah Alut Air yg beroperasi antara lain satu unit LCR BPBD Sumut, 1 Unit LCR BPBD Humbahas, 1 Unit LCR Basarnas, 2 unit RIB Basarnas dan 1 unit RIB Polair.

Pelaksanaan pencarian dibagi dua wilayah, yakni air dan darat. Pencarian di darat terbagi enam sektor antara lain sisi perbukitan, sisi kanan jalan dan sisi tepi danau. “Jumlah Alat berat yg digunakan berjumlah 15 unit,” tambah Tuahta.

Sementara Kabid Dokkes Polda Sumut, Kombes Pol Dr dr Harry Kamijantono memastikan, dua jenazah yang ditemukan merupakan korban Dian Lubis (19), dan Tiamin Boru Sinambela (78), warga Desa Simangulampe, Baktiraja, Humbahas. Hal itu dipastikan melalui metode primer sidik jari oleh Tim DVI Polda Sumut IPTU dr Edgar SpF dan petugas medis lainnya. “Dua korban longsor yang ditemukan dan dapat diidentifikasi setelah dilakukan pemeriksaan oleh DVI dengan metode primer sidik jari,” katanya, Kamis (7/12).

Dr Harry menerangkan, hingga saat ini Tim DVI Polda Sumut telah mendapatkan data lengkap Antemortem dari 10 keluarga korban yang diduga hilang dan belum ditemukan sebagai bahan dalam rekonsiliasi dan sebelumnya telah dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Setelah teridentifikasi, lanjutnya, dibuatkan administrasi untuk di serahkan kepada keluarga. “Puskesmas bakara dijadikan sebagai tempat penyimpanan sementara jenazah dan tempat pencocokan data antemortem, posmortem,” tukasnya. (des/dwi/adz)

Pembangunan Ruas Sirombu-Afulu Dimulai, Dari Nias Barat ke Nias Utara Bakal Lebih Singkat

SUMUTPOS.CO – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan penandatangan kontrak pembangunan ruas jalan Sirombu-Afulu. Jalan lingkar ini akan menyatukan Kepulauan Nias dari darat.

KEPALA BBPJN Junadi mengatakan, ruas jalan Sirombu-Afulu akan dikerjakan dalam waktu bersamaan. Ruas Sirombu akan dibangun di Nias Barat, dan Afulu di Nias Utara. “Dengan adanya jalan linkar ini, maka akan menyatukan Pulau Nias. Sebelumnya, bila ingin ke Nias Barat atau Utara maka harus kembali dulu ke Gunung Sitoli karena memang tidak ada jalan, masih hutan dan perbukitan,” ungkapnyan

Dijelaskannya, untuk proses pembangunan ini sudah direncanakan sejak tiga yang lalu. Hingga saat ini, hanya tinggal pembangunan saja, dan berharap pengerjaan jalan lingkar ini akan berjalan aman hingga siap pada September 2024 mendatang.

Junaidi mengatakan, ruas Sirombu-Afulu meliputi pembukaan jalan baru sepanjang 24,4 km kilometer dengan 6 unit jembatan dengan total panjang 322 meter. “Anggarannya bersumber dari APBN sebesar Rp321,3 miliar untuk tahun 2023 sebesar Rp103 miliar dan untuk 2024 sebesar Rp218,3 miliar,” tambahnya.

TERANGKAN:
Kepala BBPJN Sumut, Junadi menerangkan proyek pembangunan ruas jalan Sirombu-Afulu yang akan menghubungkan Nias Barat dan Nias Utara.

Karena nilai kontrak yang besar, kontraktor yang akan melakukan pembangunan adalah swasta nasional. Kontraktor diharapkan dapat mendatangkan alat berat dan material ke Pulau Nias untuk pembangunan jalan ini. Untuk materi, akan dibawa dari Sibolga, Padang atau daerah yang terdekat dari Pulau Nias.

Junaidi mengatakan, pembangunan jalan lingkar ini termasuk bagian Inpres jalan daerah di Sumatera Utara. Dan ini merupakan anggaran terbesar.

Pembangunan jalan lingkar Nias Sirombu-Afulu ini sudah ditunggu oleh masyarakat, baik masyarakat Nias Utara maupun Nias Barat. Apalagi, kata Junaidi, Pulau Nias ini juga tergolong daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar). “Sebab, jika jalan ini sudah jadi, hasil-hasil bumi masyarakat, seperti pisang, kopra, bisa disalurkan ke luar. Apalagi di Afulu itu ada tempat surving yang bagus. Selain itu, nantinya, masyarakat Nias Barat yang ingin ke Nias Utara bisa melewati jalan ini dengan waktu tempuh yang singkat,” tutupnya.

Untuk kontraktor yang akan melakukan pembangunan jalan, yaitu Jaya Kontruksi TPJ. (ram)

Cory Bangga Hadiri Natal Saitun se-GBKP

SAMBUT: Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang disambut meriah dalam perayaan Natal Saitun se-GBKP 2023 di Sukamakmur, Rabu (6/12).Istimewa/Sumut Pos.

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, menghadiri Perayaan Natal Saitun (lansia) se-GBKP Rayon 1 dan 2 2023 di Retreat Centre GBKP Suka Makmur, Deliserdang, Rabu (6/12) lalu.

Perayaan Natal ini, mengusung tema ‘Reh Tuana, Reh Paguhna (makin tua, makin beriman)’ sesuai dengan Mazmur 92: 5, dengan pengkhotbah Pdt Krismas Imanta Barus. Adapun pesertanya, terdiri dari Klasis Berastagi, Kabanjahe-Sukarame, Munthe, Tigabinanga, Medan Delitua, Sibolangit, Medan Kampung Lalang, Medan Namorambe, Binjai-Langkat, Lubukpakam, dan Pematangsiantar.

Pada kesempatan ini, Cory menyampaikan rasa syukur dan bangganya, atas terlaksananya perayaan Natal Saitun se-GBKP 2023 tersebut.

“Secara pribadi, saya turut bersuka cita pada perayaan Natal ini. Dan ikut merasa bangga, kita semua yang hadir di sini melibatkan segenap saitun umat Tuhan yang lebih dewasa, dan pasti lebih bijaksana, dan tetap semangat dalam merayakan Natal pada saat ini,” ungkap Cory.

“Melalui perayaan Natal ini, semoga kita semua senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang menebarkan kasih sukacita dan kebaikan, serta melayani dengan kasih. Bertindak bijaksana dan selalu menjadi teladan bagi sesama,” harapnya.

Cory juga berharap, agar yang hadir pada acara ini, khususnya para saitun, tetap menjaga kesehatan dan selalu berpikir positif, dan selalu memberikan kekuatan serta semangat yang baru untuk setiap pribadi.

“Selalu berpikir positif dalam menjalani hidup, serta tetap menjaga kesehatan, agar pada perayaan Natal saitun berikutnya, pada 5 tahun mendatang, kita masih dapat berkumpul bersama-sama,” pasannya.

Perayaan Natal saitun ini, diselenggarakan selama 2 hari (6-7 Desember), dan dilaksanakan 5 tahun sekali.

Turut hadir, Ketua Moderamen GBKP Pdt Krismas Imanta Barus, beserta panitia, Anggota DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu, Asisten Administrasi Umum Setdakab Karo Mulianta Tarigan, Kepala Dinas PMD Data Martina br Ginting, Kepala Kesbangpol Tetap Ginting, Kepala Dinas Kominfo Frans Leonardo Surbakti, serta tamu undangan lainnya. (deo/saz)

PERTRI dan PATRIN Sumut siap Menangkan Hasrul Benny Harahap

Hasrul Benny Harahap (kanan) bersama Ketua DPD PERTRI dan PATRIN Sumut, Nelyardi Kocik saat di Posko Pemenangan, Jumat ( 8/12)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Tuna Rungu Indonesia (PERTRI) Sumatera Utara dan Perkumpulan Atlit Tuna Rungu Indonesia (PATRIN) Sumatera Utara (Sumut), siap memenangkan Hasrul Benny Harahap menjadi Anggota DPR RI dari Dapil Sumut I. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD PERTRI dan PATRIN Sumatera Utara, Nelyardi Kocik saat diwawancarai Wartawan, Jumat ( 8/12) pagi, di Posko Pemenangan Hasrul Benny Harahap.

“Pertri dan Patrin siap mendukung penuh dan memenangkan Bapak Hasrul Benny Harahap menjadi Anggota DPR RI ke Senayan, “ ungkap pria yang akrab disapa Ardi Kocik itu.

Lebih lanjut, disebutnya dukungan dirinya kepada Hasrul Benny Harahap bukan serta merta karena tahun politik. Ditekankannya, dirinya sudah mengenal Hasrul Benny Harahap sejak 6 tahun lalu. Selama pertemanan dengan Hasrul Benny Harahap, disebutnya bahwa Hasrul Benny Harahap merupakan sosok yang peduli.

“Bapak Hasrul Benny Harahap merupakan bapak dermawan. Dia sangat peduli terhadap sesama dan termasuk terhadap kaum disabilitas. Dalam setiap kegiatan sosial yang kita laksanakan, selalu Bapak Hasrul Benny Harahap mendukung dan turut serta, “ sambungnya.

Sebelum mengakhiri, dikatakannya bahwa dukungan yang disampaikannya itu juga telah didukung oleh Pengurus Inti Pertri dan Patrin Sumatera Utara. Termasuk pengurus 5 DPC yang telah terbentuk, yakni Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Serdang Bedagai, disebutnya telah siap mendukung dan memenangkan Hasrul Benny Harahap.

Menyikapi dukungan itu, Hasrul Benny Harahap mengaku senang dan siap membawa aspirasi Petri dan Patrin Sumut jika terpilih. Dikatakannya, apa yang telah dilakukannya kepada Petri dan Patrin Sumut selama ini, semata-mata karena keikhlasan dan rasa kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, ditekannya dirinya juga tidak akan melupakan dukungan yang diberikan Petri dan Patrin Sumut kepadanya.

“Terimakasih atas dukung yang diberikan kepada saya. Mari kita sama sama berdoa agar saya tetap istiqomah dengan janji saya dan mari kita rapatkan barisan dalam perjuangan kita ini, “ ujar Benny singkat.

Amatan Wartawan, kehadiran Ketua Petri dan Patrin Sumut, Nelyardi Kocik disambut hangat oleh Hasrul Benny Harahap. Perbincangan antar keduanya juga terbangun hangat dan penuh canda sehingga menarik perhatian tamu lain yang saat itu juga berkunjung ke Posko Pemenangan Hasrul Benny Harahap. Usai kunjungan itu, tampak Ketua Petri dan Patrin Sumut meminta kartu nama, stiker dan spanduk untuk dibagikan kepada anggota Petri dan Patrin Sumut. (rel/tri)

Hadapi Tantangan Kuota Besar dan Jamaah Lansia, Pendaftaran Petugas Haji Dibuka

Ilustrasi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pendaftaran petugas haji 2024 resmi dibuka sejak kemarin, Kamis (7/12). Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan para calon pendaftar untuk bersiap sejak awal. Pasalnya, mereka akan berhadapan dengan tantangan banyaknya kuota, serta jumlah jemaah lansia yang masih cukup besar.

Informasi perkembangan pendafataran petugas haji itu, disampaikan juru bicara Kemenag Anna Hasbie. Dia mengatakan pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi Pusaka milik Kemenag. Masa pendaftaran dibuka sejak 7 hingga 17 Desember mendatang. Seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi kriteria, biaa mendaftar sesuai dengan bidang penugasan yang tersedia.

“Proses pendaftaran dilakukan secara online dan terbuka. Untuk mendapatkan petugas terbaik,” katanya kemarin (7/12) sore. Kepada para pelamar, dia mengingatkan supaya kembali meluruskan niat. Yaitu untuk menjadi pelayan dari tamu-tamu Allah.

Menurut Anna, tantangan utama yang harus dijalani petugas haji adalahnya banyaknya kuota haji. Tahun depan, total kuota haji Indonesia adalah 241 ribu jemaah. Perinciannya adalag 221 ribu kuota tetap dan 20 ribu kuota tambahan. Musim haji sebelumnya Indonesia dapat tambahan kuota, tetapi karena mepet tidak diisi.

Tantangan yang kedua adalah masih banyaknya jemaah usia lanjut. “Pada musim haji 2024, ada sekitar 40 ribu jemaah haji lansia,” katanya. Para jemaah haji lansia ini, membutuhkan pelayanan ekstra. Khususnya jemaah lansia dengan kondisi kesehatan yang tidak sempurna. Anna menegaskan calon pelamar petugaa haji harus memahami betul tugas-tugasnya.

Dia mengingatkan, tugas yang diemban para petugas haji sudah diatur dalam UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pada pasal 1 ayat 9 misalnya, ditegaskan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional ibadah haji. Baik itu di dalam negeri atau di Arab Saudi.

Anna mengatakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah memiliki dua tujuan. Yaitu memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi jemaah haji dan umrah. Sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Tujuan kedua adalah mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.”Jadi perlu diingat bahwa petugas tidak cukup hanya memberikan pelayanan sebagai petugas,” katanya.

Lebih dari itu, mereka juga harus siap membina, melayani, dan melindungi jemaah. Baik itu diminta atau tidak diminta oleh para jemaah. Anna berharap kesadaran itu menjadi komitmen utara para petugas haji yang bakal mendaftar.

Sebelumnya Direktur Bina Haji Kemenag Arsyad Hidayat mengatakan seleksi petugas haji yang sudah dibuka itu, menerapkan sistem berjenjang. Pendaftaran menjalani seleksi mulai dari tingkat kabupaten dan kota.

Formasi yang dibuka saat ini adalah PPIH kloter.

Petugas ini mengikuti jemaah di masing-masing kloter. Kemudian juga ada PPIH Arab Saudi. Kelompok ini terdiri dari petugas pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan Siskohat.

Selain itu, masih ada lima formasi PPIH Arab Saudi lainnya. Yaitu Pelaksana Kedatangan dan Keberangkatan, Pelaksana Media Center Haji (MCH), Pelaksana PKPPJH (Petugas Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji), Pelaksana Pelindungan Jemaah, serta Pelaksana Layanan Jemaah Penyandang Disabilitas. “Pendaftaran dan tahapan seleksi untuk lima formasi ini akan dilaksanakan mulai Januari 2024,” pungkas Arsyad. (wan/jpg)

Klaim Palsu Jadi Modus Kecurangan di BPJS Kesehatan, Kemenkes Siap Beri Sanksi Faskes & Nakes

BPJS KESEHATAN: PPelayanan administrasi di Kantor BPJS Kesehatan. Saat ini Kementerian Kesehatan membentuk tim anti kecurangan pada panthom billing (klaim palsu). Refinaldi Setiawan / Sumut Pos.

SUMUTPOS.CO – Kecurangan atau fraud masih menghantui BPJS Kesehatan. Kemarin (7/12) Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada acara Penganugerahan Penghargaan Anti Kecurangan dan Pengendalian Gratifikasi Program JKN di Jakarta menyebut adanya dugaan fraud sebesar Rp866 miliar.

“Untuk panthom billing (klaim palsu) itu nilainya cukup besar,” kata Ghufron. Selain klaim palsu, modus lainnya adalah tindakan atau obat yang tidak perlu.

Ghufron menyatakan bahwa BPJS Kesehatan berusaha untuk melakukan pencegahan. Misalnya saja bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan membentuk tim anti kecurangan. Tidak hanya di pusat, namun juga tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah personel sebanyak 1947 orang. T im ini untuk membangun sistem agar tidak terjadi kecurangan. “Tidak semata-mata mencari korban,” ucapnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga sudah memiliki aplikasi yang dapat mengetahui kecurangan fasilitas kesehatan. Dia menyebut, rumah sakit sering kali tidak mengetahui kalau sedang dimata-matai. “Sampai unit terkecil di klinik rumah sakit itu kita tahu. Mana yang berlakunya agak nakal dan nakal sekali,” ungkapnya.

Bahkan BPJS Kesehatan juga sering melakukan pengecekan apakah pasien tersebut benar mendapatkan layanan kesehatan atau tidak. Sebab, BPJS Kesehatan dapat mengetahui pada saat mendapatkan layanan kesehatan itu dilayani oleh siapa dan mendapatkan perawatan apa.

Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan belanja kesehatan nasional di Indonesia cukup tinggi. Untuk BPJS Kesehatan sekitar Rp 200 triliun. Dia menyebukan bahwa dengan nilai yang besar ini maka ada saja kemungkinan kebocoran atau kecurangan.

Budi pun mengajak agar ada kolaborasi yang baik antara BPJS Kesehatan dengan Kemenkes untuk menanggulangi potensi kecurangan ini. Dia menyebut BPJS Kesehatan sudah memiliki ekosistem teknologi yang baik. “Integrasikan ke Kemenkes dan saya juga merencanakan integrasi ke OJK,” ucapnya.

Sehingga, informasi dari fasilitas kesehatan untuk proses klaim ini valid. ”Kemenkes punya kewenangan untuk membina dan menghukum rumah sakit tersebut,” tutur Budi.

Dia mencontohkan jika terjadi phantom billing yang dilakukan tenaga kesehatan atau faskes, maka pemerintah dapat mengontrol. Sebab kini untuk izin tenaga kesehatan maupun faskes melalui pemerintah. Hal seperti ini menurutnya sudah awam dilakukan di perbankan. “Kemenkes punya regulatory power untuk bisa mengatur perizinan dari tenaga kesehatan, tenaga medis, dan faskes,” ujarnya.

Selanjutnya, dia menyarankan agar ada analisis secara rutin. Sehingga bisa melihat potensi kebocoran ada di mana. Lalu ditemukan solusi untuk mengatasinya. Budi menyebutkan jika banyak asuransi swasta yang masuk OJK. Ketika ditemukan adanya kecurangan, maka pelakunya bisa dipanggil.

Budi mengakui bahwa dunia kesehatan tidak memiliki standar treatment yang sama antara satu penyelenggar dengan yang lainnya. Dia mencontohkan di faskes a operasi usus buntu Rp 500 ribu, tapi di tempat lain bisa Rp 5 juta. “Industri ini memiliki informasi yang tidak simetris,” katanya. (lyn/jpg/ila)

1...960961962...15,922Page 961 of 15,922