Home Blog Page 98

Kecelakaan di Perlintasan Tanpa Palang, Innova Tertabrak KA Putri Deli di Asahan

PERLINTASAN TANPA PALANG: Kecelakaan di perlintasan KA tanpa palang pintu di Jalan Merpati, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sabtu (4/4).
PERLINTASAN TANPA PALANG: Kecelakaan di perlintasan KA tanpa palang pintu di Jalan Merpati, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sabtu (4/4).

ASAHAN – Sebuah kecelakaan terjadi di perlintasan Kereta Api (KA) tanpa palang pintu di Jalan Merpati, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sabtu (4/4). Satu unit minibus Toyota Kijang Innova tertabrak kereta api Putri Deli jurusan Tanjungbalai–Medan saat melintasi rel tersebut.

Berdasarkan keterangan warga di lokasi kejadian, peristiwa bermula ketika mobil melaju dari arah dalam menuju pusat Kota Kisaran. Saat hendak melintasi rel, pengemudi diduga melihat KA yang akan melintas dan langsung panik.

Dalam kondisi tersebut, mobil tiba-tiba terperosok saat melintas. Meski jarak kereta api disebut masih cukup jauh, kepanikan pengemudi membuat situasi tidak dapat dikendalikan hingga akhirnya tabrakan tidak terhindarkan. Bagian kendaraan yakni pada bagian belakang menjadi titik benturan.

“Padahal posisi kereta api masih cukup jauh, namun karena dia panik, mesin mobilnya mati sehingga akhirnya tertabrak. Bagian belakang mobil yang dihantam,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa pengemudi mobil tersebut merupakan seorang pria yang sudah berusia lanjut dan berkendara seorang diri.

Kondisi fisik yang sudah tua membuatnya tidak mampu mendorong beban kendaraan tersebut sendirian hingga kecelakaan tidak terhindarkan.

Sementara itu, Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) Stasiun Kisaran, Tri Rochmad, membenarkan adanya peristiwa kecelakaan di perlintasan tersebut.

“Iya benar, sopir gugup dan sempat mencoba mendorong kendaraannya itu sebelum terjadi tabrakan,” jelas Tri.

Akibat kejadian itu, sopir mengalami luka dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

KAI Divre I Sumut imbau warga waspada di Perlintasan Tidak Resmi Usai Insiden KA Putri Deli

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi perlintasan sebidang, khususnya yang tidak resmi dan tidak dijaga. Imbauan ini disampaikan menyusul insiden yang melibatkan Kereta Api (KA) Putri Deli relasi Tanjungbalai-Medan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (4/4) sekitar pukul 12.53 WIB di Km 156+200, pada petak jalan antara Stasiun Tanjung Balai dan Stasiun Kisaran. Lokasi kejadian diketahui merupakan perlintasan tidak resmi yang tidak dilengkapi sistem pengamanan.

Pelaksana Tugas (Plt) Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan bahwa saat kereta melintas, terdapat sebuah kendaraan minibus yang berada di area perlintasan.

“Pada saat KA Putri Deli melintas di lokasi, terdapat kendaraan minibus di perlintasan tidak resmi tersebut. Sebagai bagian dari prosedur keselamatan operasional, masinis melakukan Berhenti Luar Biasa (BLB) untuk memastikan kondisi lokomotif dan rangkaian tetap aman,” ujar Anwar saat memberikan keterangannya, Minggu (5/4/2026).

Ia menambahkan, setelah dilakukan pemeriksaan awal, rangkaian kereta dinyatakan dalam kondisi aman untuk melanjutkan perjalanan. Kereta kemudian bergerak menuju Stasiun Kisaran guna penanganan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan sarana secara menyeluruh serta pergantian lokomotif demi menjaga standar keselamatan operasional.

“Setelah seluruh proses pemeriksaan dan penggantian lokomotif selesai dilakukan, perjalanan KA Putri Deli dapat dilanjutkan kembali dan jalur dinyatakan aman sesuai ketentuan operasional,” jelasnya.

Berdasarkan laporan petugas di lapangan, pengendara minibus dalam kondisi selamat. Pengemudi diketahui telah keluar dari kendaraan sebelum insiden terjadi, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

KAI menegaskan bahwa perlintasan tidak resmi memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi karena tidak dilengkapi palang pintu, rambu, maupun penjagaan petugas. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat melintasi jalur kereta api.

“Perlintasan tidak resmi sangat berbahaya. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kondisi aman sebelum melintas dan mendahulukan perjalanan kereta api,” tegas Anwar.

Lebih lanjut, KAI juga mengingatkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api maupun menggunakan jalur tersebut untuk kepentingan lain yang dapat membahayakan keselamatan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan di perlintasan sebidang. Dengan disiplin dan kewaspadaan, potensi risiko dapat diminimalkan sehingga perjalanan kereta api tetap aman dan lancar,” pungkas Anwar.(dat/san/azw)

Pemkab Dairi Cepat Tanggap, Jalan Penghubung Kecamatan Siempat Nempu Kembali Bisa Dilalui

DIPERBAIKI: Dinas PUTR dan BPBD Dairi perbaiki badan jalan di Desa Jambur Indonesia, Kecamatan Siempat Nempu Hilir yang longsor menyebabkan akses lalu lintas sempat terputus.(istimewa).
DIPERBAIKI: Dinas PUTR dan BPBD Dairi perbaiki badan jalan di Desa Jambur Indonesia, Kecamatan Siempat Nempu Hilir yang longsor menyebabkan akses lalu lintas sempat terputus.(istimewa).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Badan jalan yang sempat terputus dan menghubungkan Kecamatan Siempat Nempu Hilir dengan Kecamatan Siempat Nempu, tepatnya di Desa Jambur Indonesia, kini telah kembali dapat dilalui setelah diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi.

Perbaikan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan memasang gorong-gorong dan tiang penahan untuk mencegah longsor susulan. Akses kendaraan kini sudah normal dan lancar, sehingga mobilitas warga dan distribusi logistik dapat kembali berjalan.

Bupati Dairi Vickner Sinaga, menginstruksikan kedua OPD terkait agar segera melakukan penanganan darurat guna membuka akses bagi masyarakat. “Prioritas kami adalah memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman,” ujar Dekman Sitopu, Kepala Pelaksana BPBD Dairi.

Dekman menambahkan, penanganan darurat mencakup pemasangan gorong-gorong sepanjang 7 meter dan pembangunan tiang-tiang penahan longsor.

Proses ini juga mendapat dukungan tokoh masyarakat serta anggota DPRD Dairi dari Dapil II, Juangga Silaban, yang menyumbangkan delapan truk material sertu untuk mempercepat perbaikan.

Penanganan lanjutan akan segera dilakukan setelah cuaca memungkinkan, guna memastikan badan jalan aman dan dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat. (rud/ila)

Dugaan Korupsi Dana Insentif Fiskal Libatkan Mantan Kadis dan Asisten II, DPRD Minta Kejari Binjai Cermat

TERSANGKA: Kolase foto Ralasen Ginting dan Joko Waskitono, tersangka korupsi yang pernah urus dana insentif fiskal ke Jakarta. (Istimewa/Sumut Pos)
TERSANGKA: Kolase foto Ralasen Ginting dan Joko Waskitono, tersangka korupsi yang pernah urus dana insentif fiskal ke Jakarta. (Istimewa/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO — Dugaan kasus korupsi pembuatan kontrak fiktif tahun anggaran 2022–2025 di Kota Binjai kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai lebih cermat dalam menelusuri keterkaitan kasus tersebut dengan dana insentif fiskal tahun 2024 senilai Rp20,8 miliar.

Kasus ini menjerat lima tersangka, termasuk mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan), Ralasen Ginting, serta Asisten II Setdako Binjai Joko Waskitono. Ronggur menilai adanya hubungan erat antara pengurusan dana insentif fiskal dengan kasus proyek fiktif yang tengah disidik Kejari.

“Sejak awal, Ralasen diperiksa terkait dugaan korupsi dana insentif fiskal. Namun, yang bersangkutan justru ditetapkan tersangka untuk kasus lain, sementara penyidikan insentif fiskal dihentikan. Ini harus diperiksa lebih cermat,” ujar Ronggur, Minggu (5/4/2026).

Diketahui, Ralasen bersama Joko pernah dua kali berangkat ke Jakarta pada akhir 2022 dan 2023 untuk mengurus pencairan dana insentif fiskal atas permintaan wali kota. Perjalanan ini menggunakan APBD Kota Binjai, namun belum membuahkan hasil. Pada keberangkatan ketiga, Ralasen menggunakan dana pribadi untuk melanjutkan upaya mendapatkan dana tersebut.

Ralasen menyebutkan, pengelolaan dana insentif fiskal ini sempat diarahkan langsung oleh wali kota terkait alokasi ke berbagai OPD, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertanian. “Pak wali yang mengatur distribusinya, mulai dari jumlah hingga kegiatan yang dibiayai. Total pengajuan Rp15 miliar, tapi yang dikucurkan pusat lebih, hingga Rp20,8 miliar,” ujarnya.

Permohonan resmi dana insentif fiskal ditandatangani wali kota pada 12 Januari 2023, mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, ketahanan pangan, dan pembangunan irigasi. Kementerian Keuangan akhirnya menyetujui lebih dari jumlah awal yang diajukan.

Ronggur menegaskan, pernyataan Ralasen dan fakta bahwa kedua tersangka pernah berangkat mengurus dana insentif fiskal menunjukkan adanya kemungkinan keterkaitan antara kasus proyek fiktif dan dugaan penggeseran anggaran. “Dugaan penggeseran anggaran ini diduga berlanjut pada APBD 2026,” kata Ronggur.

Dalam kasus proyek fiktif, jaksa menetapkan lima tersangka, yaitu Ralasen Ginting, Joko Waskitono, serta tiga pihak swasta: Agung Ramadhan, Suko Hartono, dan Dody Alfayed. Pihak swasta diduga menawarkan proyek bodong berupa pembangunan Jalan Usaha Tani dan sumur bor. Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran, kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan.

Hasil penyidikan mengungkap bahwa Ralasen dan Joko memperoleh uang sekitar Rp2,8 miliar dari pihak swasta antara November 2024 hingga 2025 sebagai tanda jadi untuk membuat kontrak proyek fiktif. Ralasen dan Joko dijerat Pasal 12 huruf e UU RI No. 20 Tahun 2001 subsidair Pasal 12B dan Pasal 9, sementara tiga swasta disangkakan pasal 15 jo pasal 12 huruf e, pasal 15 jo pasal 12B, dan pasal 15 jo pasal 9 UU yang sama.

Kasus ini menimbulkan sorotan DPRD dan publik terkait pengelolaan dana insentif fiskal dan APBD, sekaligus menuntut ketelitian Kejari Binjai dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran yang melibatkan pejabat tinggi daerah. (ted/ila)

Pemkab Dairi Optimalkan Transparansi, Bupati Vickner Targetkan Opini WTP

IKUTI MEETING: Bupati Dairi Vickner Sinaga, Wabup Wahyu Daniel Sagala dan pimpinan OPD saat mengikuti Entry Meeting LKPD TA 2025 bersama BPK RI.(istimewa).
IKUTI MEETING: Bupati Dairi Vickner Sinaga, Wabup Wahyu Daniel Sagala dan pimpinan OPD saat mengikuti Entry Meeting LKPD TA 2025 bersama BPK RI.(istimewa).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Vickner Sinaga, didampingi Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), mengikuti Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia secara daring, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi dengan tim pemeriksa, memastikan seluruh proses audit berjalan akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Entry Meeting LKPD juga berfungsi sebagai forum klarifikasi awal terkait dokumen dan data keuangan, sehingga proses pemeriksaan dapat berlangsung efektif dan efisien.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Dairi atas penyerahan LKPD tepat waktu. “Penyampaian LKPD sebelum tenggat adalah cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang sehat. Kami berharap sinergi ini terus dijaga untuk memastikan data yang disajikan valid, transparan, dan akurat,” ujarnya.

Bupati Vickner Sinaga menegaskan bahwa Pemkab Dairi telah menunjukkan komitmen penuh terhadap transparansi keuangan. “LKPD tahun 2025 telah kami serahkan ke BPK perwakilan Sumatera Utara pada 30 Maret 2026, tepat sebelum batas waktu. Ini bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, kualitas tata kelola keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,” ujar Vickner.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya peran aktif seluruh OPD dalam mendukung proses audit. Setiap pimpinan OPD diminta merespons cepat dan kooperatif terhadap permintaan data dan dokumen dari tim pemeriksa. “Saya instruksikan seluruh pimpinan OPD untuk memastikan setiap data yang diminta BPK disajikan secara akurat dan cepat. Kerja sama ini sangat penting agar kita bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bukti pertanggungjawaban kita kepada masyarakat,” tegas Vickner.

Entry Meeting ini juga membahas beberapa hal teknis terkait penyusunan laporan, alur pertanggungjawaban keuangan, serta strategi pemeriksaan yang akan dilakukan BPK. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan proses pemeriksaan dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu aktivitas pemerintahan sehari-hari.

Vickner menambahkan, pencapaian WTP bukan hanya simbol formalitas, melainkan bukti nyata bahwa Pemkab Dairi mampu mengelola anggaran secara efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. “Opini WTP menjadi tolak ukur keberhasilan kami dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” kata Vickner.

Sementara itu, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, menekankan bahwa setiap laporan keuangan harus disusun dengan integritas tinggi dan berbasis data yang valid. Ia menambahkan, koordinasi internal antar OPD harus terus diperkuat agar proses audit berjalan lancar dan tidak menimbulkan hambatan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh pimpinan OPD diberi arahan untuk menyiapkan dokumentasi dan bukti pendukung secara lengkap, mulai dari realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga laporan kinerja. Semua ini bertujuan agar pemeriksaan BPK dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan pengelolaan keuangan di masa depan.

Dengan semangat keterbukaan, profesionalisme, dan kerja sama lintas OPD, Pemkab Dairi menargetkan mempertahankan opini WTP untuk LKPD 2025. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

Ke depan, Bupati Vickner menegaskan bahwa Pemkab Dairi akan terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan, sekaligus memperkuat pengawasan internal dan penerapan sistem keuangan berbasis teknologi informasi. Semua upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Dairi. (rud/ila)

Bintara Remaja Brimob Sumut Tuntaskan Pelatihan, Siap Jalankan Tugas Operasional

UPACARA: Satbrimob Polda Sumut saat menggelar upacara penutupan Pelatihan Pembinaan Kemampuan Brimob bagi Bintara Remaja TA 2026, di Mako Satuan Brimob Polda Sumut.(Istimewa/Sumut Pos)
UPACARA: Satbrimob Polda Sumut saat menggelar upacara penutupan Pelatihan Pembinaan Kemampuan Brimob bagi Bintara Remaja TA 2026, di Mako Satuan Brimob Polda Sumut.(Istimewa/Sumut Pos)

Satuan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Satbrimob Polda Sumut) menggelar upacara penutupan Pelatihan Pembinaan Kemampuan Brimob bagi Bintara Remaja Tahun Anggaran 2026, di Mako Satuan Brimob Polda Sumut, Ksatriaan KE Lumi, Jalan Bhayangkara, Medan, Sabtu (4/4).

Upacara tersebut dipimpin langsung Komandan Satuan Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur Eka dan diikuti oleh 29 personel Bintara Remaja yang telah menyelesaikan rangkaian pelatihan sejak 30 Maret-4 April 2026.

Pelatihan ini merupakan bagian dari proses pembinaan awal untuk membentuk kemampuan dasar serta kesiapan mental dan fisik personel dalam menjalankan tugas sebagai anggota Brimob.

Selama pelatihan, peserta dibekali berbagai materi yang berkaitan dengan tugas operasional, kedisiplinan, serta pembentukan karakter sebagai anggota Polri.

Dalam amanatnya, Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur Eka menyampaikan, bahwa pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas.

“Pelatihan ini adalah langkah awal bagi Bintara Remaja untuk memahami tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Brimob. Diharapkan seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh serta menjaga profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Ia juga menekankan, pentingnya menjaga sikap, disiplin, serta nama baik institusi dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam kedinasan maupun di tengah masyarakat.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan para Bintara Remaja mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan penutupan ini menjadi penanda selesainya proses pembinaan tahap awal bagi para Bintara Remaja sebelum terjun langsung dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kehadiran personel muda yang telah dibekali kemampuan dan nilai dasar diharapkan dapat memperkuat kinerja Satuan Brimob Polda Sumut ke depan. (dwi/ila)

Tawuran di Belawan, Rico Tak Bisa Diselesaikan Sekali Tuntas

WAWANCARA: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, saat diwawancarai.
WAWANCARA: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, saat diwawancarai.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan tawuran yang kerap terjadi di kawasan Belawan kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa konflik sosial tersebut tidak bisa diselesaikan secara instan, melainkan membutuhkan langkah berkelanjutan dan kolaborasi semua pihak.

Dalam keterangannya di Pelabuhan Ujung Baru Belawan, Minggu (5/4/2026), Rico menyampaikan bahwa aparat gabungan terus melakukan patroli intensif guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Upaya ini melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama aparat keamanan lainnya.

“Patroli terus kita lakukan bersama seluruh unsur terkait. Baru-baru ini kita juga telah mengamankan lima pelaku tawuran, dan satu lainnya masih dalam pengejaran,” ungkapnya.

Rico menegaskan, seluruh unsur Forkopimda telah berkomitmen memperketat pengamanan di Belawan. Ia menyebut, karakter tawuran yang berulang menjadi tantangan tersendiri dalam penanganannya.

“Penanganan ini tidak bisa sekali selesai. Sifatnya berulang, hilang satu akan tumbuh lagi. Karena itu kita harus lakukan dengan kekuatan penuh dan secara konsisten,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Rico menginstruksikan para camat untuk lebih aktif memantau kondisi wilayah masing-masing. Mereka diminta menyampaikan laporan rutin setiap hari, mulai dari pagi, siang, hingga malam, terkait perkembangan situasi keamanan.

Meski berbagai razia dan tindakan penegakan hukum telah dilakukan, Rico mengakui bahwa tawuran masih terus terjadi. Ia menilai, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial yang kompleks.

“Tawuran ini bukan hanya soal keamanan. Ada faktor sosial, narkoba, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat yang harus kita benahi bersama,” jelasnya.

Ia juga menyoroti aksi tawuran yang kerap berujung pada penjarahan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak bisa ditoleransi dan harus ditindak tegas oleh aparat.

“Kalau sudah mengarah ke penjarahan, itu jelas tidak bisa dibenarkan. Pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat merasa aman,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rico menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan tengah menyiapkan berbagai solusi jangka panjang untuk mengatasi akar persoalan. Program strategis tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pembukaan lapangan kerja.

“Perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, hingga penyediaan lapangan kerja menjadi fokus kita ke depan. Ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan generasi mendatang,” katanya.

Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, Pemko Medan berharap persoalan tawuran di Belawan dapat ditekan secara signifikan. Rico pun menekankan bahwa konsistensi dan sinergi seluruh pihak menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. (san/ila)

Bupati Karo Hadiri Halalbihalal Yayasan Gerakan Sumut Bergiat

HADIR: Bupati Karo Antonius Ginting menghadiri Halalbihalal Keluarga Besar Yayasan Gerakan Sumut Bergiat dan IKA MSP FISIP USU
HADIR: Bupati Karo Antonius Ginting menghadiri Halalbihalal Keluarga Besar Yayasan Gerakan Sumut Bergiat dan IKA MSP FISIP USU

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Antonius Ginting menghadiri Halal Bihalal Keluarga Besar Yayasan Gerakan Sumatera Utara Bergiat dan IKA MSP FISIP USU, di Santika Hotel Ballroom, Medan, Sabtu (4/4).

Kehadiran Bupati Karo dalam forum ini merupakan bentuk apresiasi terhadap sinergi antara pemerintah daerah dengan elemen masyarakat dan akademisi di Sumatera Utara Dr H Sugiat Santoso, SE, MSP, selaku Ketua IKA MSP FISIP USU sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Gerakan Sumut Bergiat, menjadi tuan rumah dalam pertemuan tersebut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat saling memaafkan dan kolaborasi antar lembaga dapat terus terjaga demi kemajuan pembangunan di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Karo. Kegiatan ini juga dihadiri seluruh kepala daerah se- Sumatera Utara atau yang mewakili. Pada kesempatan ini Panitia menyalurkan 500 paket sembako ke masyarakat. (deo/ila)

Kunjungan Rehabilitasi Medik RS Pirngadi Capai 1.570 Pasien

Plt Dirut RSUD dr Pirngadi Medan, dr Mardohar Tambunan. (Markus Pasaribu/Sumut Pos) 
Plt Dirut RSUD dr Pirngadi Medan, dr Mardohar Tambunan. (Markus Pasaribu/Sumut Pos) 

Kebutuhan layanan pemulihan kesehatan di Kota Medan terus menunjukkan tren tinggi. Sepanjang Januari hingga Februari 2026, tercatat sebanyak 1.570 kunjungan pasien di Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD dr Pirngadi Medan.

Plt Direktur Utama RSUD dr Pirngadi Medan Mardohar Tambunan, mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi kunjungan, bukan jumlah pasien individu. Pasalnya, sebagian besar pasien menjalani terapi secara rutin dan berkelanjutan.

“Di Januari dan Februari saja sudah ada 1.570 kunjungan. Ini bukan jumlah pasien, karena satu pasien biasanya datang berkali-kali dalam seminggu untuk terapi,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Ia merinci, masing-masing bulan mencatat angka yang sama, yakni 785 kunjungan pada Januari dan 785 kunjungan pada Februari. Kondisi ini menunjukkan stabilnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi medik di awal tahun.

Menurut Mardohar, Instalasi Rehabilitasi Medik memiliki peran penting dalam membantu pasien memulihkan fungsi tubuh akibat penyakit, cedera, maupun gangguan medis lainnya. Tujuannya adalah agar pasien dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan meningkatkan kualitas hidup.

“Sebagian besar pasien yang datang adalah penderita stroke dan gangguan saraf. Mereka membutuhkan terapi rutin agar fungsi tubuhnya bisa kembali optimal,” jelasnya.

Jika melihat data sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan ke instalasi ini bahkan mencapai 9.988 kunjungan. Angka tersebut tersebar di berbagai bulan, dengan puncak kunjungan terjadi pada Juli sebanyak 1.063 kunjungan dan Oktober sebanyak 1.054 kunjungan.

Tingginya angka kunjungan ini, kata Mardohar, menjadi indikator bahwa layanan rehabilitasi medik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Oleh karena itu, pihak rumah sakit terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga medis.

“Kebutuhan layanan rehabilitasi medik ini cukup tinggi, sehingga menjadi perhatian serius bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” katanya.

Upaya pembenahan tersebut juga sejalan dengan komitmen Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, yang menaruh perhatian besar terhadap peningkatan layanan kesehatan di Kota Medan, khususnya di RSUD milik pemerintah daerah.

Menurut Mardohar, arahan pimpinan daerah menjadi dorongan kuat bagi pihak rumah sakit untuk terus berbenah, baik dari segi pelayanan maupun kelengkapan fasilitas penunjang.

“Sesuai arahan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pelayanan dan fasilitas akan terus kita tingkatkan. Kita ingin RS Pirngadi menjadi rumah sakit yang terpercaya sekaligus kebanggaan masyarakat Kota Medan,” tutupnya.

Dengan tren kunjungan yang terus tinggi, RSUD dr Pirngadi Medan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam layanan rehabilitasi medik, sekaligus memberikan harapan baru bagi pasien untuk kembali menjalani hidup secara mandiri dan produktif. (map/ila)

DPRD Medan Soroti WFH ASN, Ingatkan Pemko Jangan Lengah

Anggota DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP.
Anggota DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang akan mulai diterapkan setiap hari Jumat menuai perhatian serius dari legislatif. Pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci agar kebijakan tersebut tidak melenceng dari tujuan awalnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, secara tegas mengingatkan Pemko Medan agar benar-benar mengawal pelaksanaan WFH tersebut. Kebijakan yang sejatinya bertujuan untuk efisiensi energi itu jangan sampai disalahgunakan oleh oknum ASN.

“WFH ASN setiap hari Jumat ini merupakan instruksi dari pemerintah pusat yang tentu harus dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk Pemko Medan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Pemko Medan yang bertanggung jawab penuh. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara ketat, jangan sampai disalahgunakan oleh oknum ASN,” ujarnya kepada Sumut Pos, Minggu (5/4/2026).

Robi menjelaskan, kebijakan WFH ini diambil sebagai langkah strategis pemerintah pusat dalam menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah kondisi geopolitik dunia yang tengah bergejolak. Oleh sebab itu, ASN diminta tetap berada di rumah dan bekerja dari sana, bukan justru beraktivitas di luar.

“ASN yang WFH itu seharusnya tetap di rumah, bukan malah pergi ke kafe atau tempat tongkrongan lalu bekerja dari sana. Kalau itu yang terjadi, maka tujuan penghematan energi tidak tercapai. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Robi mendorong Pemko Medan untuk memanfaatkan teknologi dalam mengawasi pelaksanaan WFH. Ia menyarankan agar sistem pengawasan berbasis aplikasi diterapkan secara maksimal guna memastikan ASN tetap menjalankan tugasnya sesuai aturan.

“Setiap pimpinan OPD harus bertanggung jawab terhadap bawahannya. Pengawasan bisa dilakukan melalui aplikasi yang mumpuni. Jika ditemukan ASN yang melanggar, misalnya keluar rumah tanpa alasan jelas saat WFH, maka harus diberikan sanksi tegas,” katanya.
Tak hanya soal pengawasan, Robi juga mengingatkan pentingnya memperhatikan sektor-sektor yang tidak diperbolehkan menjalankan WFH.

Ia menegaskan, terdapat 19 sektor yang tetap harus bekerja dari kantor karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

“Ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai ASN dari sektor pelayanan publik justru ikut WFH. Kita tidak ingin pelayanan kepada masyarakat terganggu hanya karena salah penerapan kebijakan,” ujarnya.

Adapun sektor-sektor yang tidak diperbolehkan menjalankan WFH meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, camat dan lurah, hingga ASN yang bertugas di instansi vital seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Dinas Lingkungan Hidup.

Selain itu, ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, rumah sakit seperti RSUD dr Pirngadi dan RSUD H Bachtiar Djafar, hingga tenaga kesehatan di puskesmas dan laboratorium juga wajib tetap bekerja secara langsung.

Sektor lainnya yang termasuk dalam pengecualian WFH adalah tenaga pendidik di PAUD, TK, SD, dan SMP, ASN di Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Mall Pelayanan Publik, kecamatan dan kelurahan, serta petugas pelayanan langsung seperti ajudan, pengemudi, petugas kebersihan, petugas loket, dan keamanan.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, telah menegaskan bahwa kebijakan WFH ini akan mulai diberlakukan pada 10 April 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800.1.6.2/461 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan Pemko Medan.

Dalam surat edaran itu ditegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor seperti biasa.

Rico juga menekankan bahwa transformasi budaya kerja ini diharapkan dapat menciptakan sistem kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan adaptif tanpa mengorbankan kinerja serta tanggung jawab ASN. (map/ila)

Penertiban Parkir Liar, Minta Dishub Tak Setengah Hati

Antonius Devolis Tumanggor.
Antonius Devolis Tumanggor.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan parkir liar yang kian meresahkan masyarakat kembali menjadi sorotan. Komisi IV DPRD Kota Medan mendesak Dinas Perhubungan Kota Medan untuk lebih serius dan konsisten dalam menertibkan praktik parkir ilegal yang dinilai berdampak luas, mulai dari kemacetan hingga kebocoran pendapatan daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan dari Fraksi NasDem, Antonius Devolis Tumanggor, menegaskan bahwa langkah pembentukan Tim Cakrawala dan Buser Parkir merupakan langkah positif. Namun, ia mengingatkan agar keberadaan tim tersebut tidak hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata di lapangan.

“Tim Cakrawala ini harus benar-benar hadir sebagai solusi, bukan sekadar formalitas. Harus mampu mengurai kemacetan dan menertibkan parkir liar yang selama ini meresahkan masyarakat,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Menurut Antonius, persoalan parkir liar di Kota Medan bukanlah hal baru, melainkan masalah klasik yang terus berulang tanpa penanganan maksimal.

Keberadaan kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan tidak hanya mempersempit ruang lalu lintas, tetapi juga memperparah kemacetan di sejumlah titik strategis kota.

Lebih jauh, ia menyoroti potensi kerugian daerah akibat maraknya parkir liar yang tidak terkelola secara resmi. Praktik ini dinilai berkontribusi terhadap tidak optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

“Masalah parkir liar ini juga berkaitan dengan potensi PAD yang belum tergarap maksimal. Kalau dikelola dengan baik, sektor parkir bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah,” tegasnya.

Tak hanya itu, Antonius juga menyinggung adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh juru parkir tidak resmi. Ia menilai, praktik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga menciptakan rasa tidak nyaman dan ketidakpastian.

“Pungli oleh jukir ilegal ini harus ditertibkan. Masyarakat sering dipaksa membayar tanpa kejelasan aturan. Ini tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Untuk itu, Antonius menekankan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah, khususnya dalam hal sarana dan prasarana bagi tim penertiban. Ia menilai, tanpa fasilitas yang memadai seperti kendaraan operasional dan perlengkapan lapangan, kinerja Tim Cakrawala dan Buser Parkir tidak akan maksimal.

Selain kesiapan fasilitas, ia juga meminta agar tim bersikap responsif terhadap laporan masyarakat. Menurutnya, kecepatan dalam menindaklanjuti aduan menjadi kunci keberhasilan penertiban di lapangan.

“Respons cepat sangat penting. Begitu ada laporan dari masyarakat, tim harus langsung turun ke lokasi dan mengambil tindakan,” ujarnya.

Dengan penguatan peran Tim Cakrawala dan Buser Parkir, Antonius berharap penataan parkir di Kota Medan dapat berjalan lebih tertib. Ia optimistis, jika dilakukan secara serius dan berkelanjutan, upaya ini tidak hanya mampu mengurangi kemacetan, tetapi juga menekan praktik ilegal serta meningkatkan pendapatan daerah. (map/ila)

1...979899...15,902Page 98 of 15,902