Home Blog Page 99

Penertiban Parkir Liar, Minta Dishub Tak Setengah Hati

Antonius Devolis Tumanggor.
Antonius Devolis Tumanggor.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persoalan parkir liar yang kian meresahkan masyarakat kembali menjadi sorotan. Komisi IV DPRD Kota Medan mendesak Dinas Perhubungan Kota Medan untuk lebih serius dan konsisten dalam menertibkan praktik parkir ilegal yang dinilai berdampak luas, mulai dari kemacetan hingga kebocoran pendapatan daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan dari Fraksi NasDem, Antonius Devolis Tumanggor, menegaskan bahwa langkah pembentukan Tim Cakrawala dan Buser Parkir merupakan langkah positif. Namun, ia mengingatkan agar keberadaan tim tersebut tidak hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata di lapangan.

“Tim Cakrawala ini harus benar-benar hadir sebagai solusi, bukan sekadar formalitas. Harus mampu mengurai kemacetan dan menertibkan parkir liar yang selama ini meresahkan masyarakat,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Menurut Antonius, persoalan parkir liar di Kota Medan bukanlah hal baru, melainkan masalah klasik yang terus berulang tanpa penanganan maksimal.

Keberadaan kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan tidak hanya mempersempit ruang lalu lintas, tetapi juga memperparah kemacetan di sejumlah titik strategis kota.

Lebih jauh, ia menyoroti potensi kerugian daerah akibat maraknya parkir liar yang tidak terkelola secara resmi. Praktik ini dinilai berkontribusi terhadap tidak optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

“Masalah parkir liar ini juga berkaitan dengan potensi PAD yang belum tergarap maksimal. Kalau dikelola dengan baik, sektor parkir bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah,” tegasnya.

Tak hanya itu, Antonius juga menyinggung adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh juru parkir tidak resmi. Ia menilai, praktik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga menciptakan rasa tidak nyaman dan ketidakpastian.

“Pungli oleh jukir ilegal ini harus ditertibkan. Masyarakat sering dipaksa membayar tanpa kejelasan aturan. Ini tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Untuk itu, Antonius menekankan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah, khususnya dalam hal sarana dan prasarana bagi tim penertiban. Ia menilai, tanpa fasilitas yang memadai seperti kendaraan operasional dan perlengkapan lapangan, kinerja Tim Cakrawala dan Buser Parkir tidak akan maksimal.

Selain kesiapan fasilitas, ia juga meminta agar tim bersikap responsif terhadap laporan masyarakat. Menurutnya, kecepatan dalam menindaklanjuti aduan menjadi kunci keberhasilan penertiban di lapangan.

“Respons cepat sangat penting. Begitu ada laporan dari masyarakat, tim harus langsung turun ke lokasi dan mengambil tindakan,” ujarnya.

Dengan penguatan peran Tim Cakrawala dan Buser Parkir, Antonius berharap penataan parkir di Kota Medan dapat berjalan lebih tertib. Ia optimistis, jika dilakukan secara serius dan berkelanjutan, upaya ini tidak hanya mampu mengurangi kemacetan, tetapi juga menekan praktik ilegal serta meningkatkan pendapatan daerah. (map/ila)

Perayaan Paskah di Karo Berjalan Aman dan Khidmat

PASKAH: Perayaan Paskah di Karo aman dan kondusif
PASKAH: Perayaan Paskah di Karo aman dan kondusif

KARO, SUMUTPOS.CO – Ibadah Minggu Paskah di Kabupaten Karo pada Minggu (5/4) berlangsung aman, tertib, dan khidmat. Pengamanan dilakukan maksimal oleh Polres Karo dengan menyiagakan 144 personel sejak Kamis (2/4) di 26 gereja prioritas di wilayah Kabanjahe, termasuk pintu masuk, area ibadah, dan lokasi parkir.

Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, menyampaikan keberhasilan pengamanan berkat kerja sama pihak gereja, masyarakat, dan personel polisi, sehingga umat dapat beribadah dengan tenang. Polres Karo telah menyiapkan sebanyak 144 personel untuk mengamankan rangkaian ibadah Paskah yang berlangsung mulai Kamis hingga Minggu. (deo/ila)

Hoiruddin Hasibuan Nahkodai PAPPSI, Siap Akselerasi Transformasi dan Percepatan Pembangunan Tabagsel

JAKARTA, SumutPos.co- Parsadaan Alumni Pelajar Padangsidimpuan dan Sekitarnya (PAPPSI) resmi memasuki babak baru. Melalui forum konsolidasi dan penguatan organisasi yang digelar di Mangrofe Resto & Café, Jakarta, Minggu (5/4), Prof. Dr. Brigjen Pol (Purn) Hoiruddin Hasibuan, SH, MH, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PAPPSI.

Mengusung subtema “Transformasi PAPPSI: Memperkuat Budaya Kerja dan Daya Saing,” momentum ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan tonggak penguatan visi organisasi untuk menjadi motor penggerak bagi kemajuan wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Dukungan penuh mengalir dari para tokoh senior, salah satunya Komjen Pol (Purn) Dr. Saud Usman Nasution, SH, MH, MM. Sebagai salah satu penggagas PAPPSI, Saud menilai Hoiruddin adalah figur yang memiliki paket lengkap, pengetahuan akademis yang mumpuni serta pengalaman kepemimpinan yang panjang.

“Beliau adalah sosok yang sangat tepat untuk menahkodai organisasi ini. Modal pengetahuan dan pengalaman beliau akan membawa PAPPSI melompat lebih jauh,” ujar Saud.

Saud menekankan, PAPPSI harus mampu menjadi penghubung strategis bagi pembangunan di bona pasogit (kampung halaman). Wilayah Tabagsel yang meliputi Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas, membutuhkan sinergi kuat antara perantau dan pemerintah daerah.

Dalam visi besar yang disampaikan, PAPPSI berkomitmen mendukung percepatan pembangunan hingga ke pelosok desa. Apalagi, semangat otonomi daerah membuka peluang besar bagi Tabagsel untuk tumbuh menjadi kawasan mandiri, kompetitif, bahkan peluang untuk berdiri sebagai daerah otonom baru atau provinsi.

“PAPPSI siap menyumbangkan ide, jejaring, dan pemikiran strategis di tingkat nasional demi kemajuan daerah,” tegas Saud.

Menerima amanah tersebut, Hoiruddin Hasibuan tampak terharu sekaligus optimis. Pria yang saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Mendagri ini menegaskan akan membawa gaya kepemimpinan yang adaptif dan modern, namun tetap memegang teguh akar budaya serta kearifan lokal.

“Saya mengajak seluruh pengurus untuk membangun organisasi ini dengan semangat gotong royong. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan,” ungkap Hoiruddin.


Ia memastikan akan mengedepankan prinsip kolektif–kolegial dalam menjalankan roda organisasi. Sebagai langkah nyata, Hoiruddin berkomitmen aktif memberikan masukan strategis kepada pemerintah daerah di wilayah Tabagsel agar program pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Acara yang berlangsung penuh kekeluargaan ini turut dihadiri oleh deretan pendiri dan tokoh penting Tabagsel, di antaranya Apriadi Hasibuan, Yusniar Ritonga, Siti Nondang Siregar, M. Kahfi Siregar, Kiman Siregar, Fajaruddin Lubis, Rajab Siregar, Diapari Sibatangkayu, Elly Harahap, dan Yusanti.

Tampak hadir pula tokoh-tokoh berpengaruh seperti Muslimin Siregar, Mayjen (Purn) Riswandi Siregar, Tawar Pulungan, Yasri Pulungan, Arman Syahri Harahap, dan Soleh Purba. Kehadiran mereka mempertegas soliditas para perantau asal Tabagsel di Jabodetabek.

Pertemuan ditutup dengan semangat membara melalui salam khas organisasi yang menggema di seluruh ruangan: “PAPPSI… Sehat! Aktif! Semangat!” (adz)

KRI Bima Suci Tiba di Belawan, Rico Waas Siap Kenalkan Potensi Medan

BERSANDAR: KRI Bima Suci-945 yang gagah bersandar di perairan Dermaga Pelindo 104, Belawan.
BERSANDAR: KRI Bima Suci-945 yang gagah bersandar di perairan Dermaga Pelindo 104, Belawan.

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut langsung kedatangan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bima Suci-945 yang gagah bersandar di perairan Dermaga Pelindo 104, Belawan, dalam rangka pelayaran persahabatan internasional, Asean Plus Cadet Sail (APCS) 2026, Minggu (5/4/2026). Kehadiran sang penerus KRI Dewaruci ini menjadi simbol kehormatan yang menempatkan Medan di peta dunia.

Mengusung tema “Sailing Together for Navy Brotherhood”, kegiatan ini bilang Rico Waas, menjadi wadah berkumpulnya calon-calon pemimpin Angkatan Laut dari negara-negara ASEAN serta negara sahabat lainnya (ASEAN Plus). Bahkan menurutnya ini menjadi momentum emas bagi generasi muda angkatan laut dunia untuk membangun kepercayaan (trust building) dan mempererat ikatan persaudaraan internasional di tengah dinamika maritim kawasan.

“Kami mengucapkan selamat datang di Kota Medan. Kehadiran KRI Bima Suci di perairan Belawan merupakan kehormatan besar bagi kami. Kapal ini adalah simbol persahabatan, diplomasi, dan kerja sama antarnegara yang kuat,” kata Rico Waas.
Rico Waas menambahkan, bagi Pemko Medan sendiri, terpilihnya Belawan sebagai titik sandar bukan tanpa alasan, mengingat posisi strategisnya di jalur pelayaran internasional serta sebagai pintu gerbang utama maritim di wilayah Barat Indonesia. Maka dari itu, Rico Waas berkomitmen mendukung penuh kelancaran acara yang akan berlangsung dari tanggal 5 – 8 April 2026. “Ini akan menjadi ajang bagi kami untuk memperkenalkan kekayaan budaya, potensi wisata, dan geliat UMKM Kota Medan ke mata dunia,” ujar Rico Waas.

Menutup sambutannya, Rico Waas berharap para peserta ASEAN Plus Cadet Sail 2026 dapat membawa pulang kenangan manis tentang keramahan warga Medan dan seluruh potensi yang ada di Kota Medan. “Kami ingin seluruh peserta mendapatkan pengalaman positif di sini. Semoga melalui kegiatan ini, potensi pariwisata dan budaya Medan semakin dikenal luas oleh dunia internasional melalui cerita-cerita para peserta saat nantinya kembali ke negara masing-masing,” harapnya. (map/ila)

Senator Penrad Siagian Bongkar ‘Pembangkangan’ Perusahaan Kehutanan di Nias Selatan

JAKARTA, SumutPos.co– Sebuah tabir gelap operasional kehutanan di Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara, terkuak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Rabu (1/4/2026). Anggota DPD RI, Pdt Penrad Siagian, melontarkan kritik pedas terhadap dugaan “pembangkangan” yang dilakukan oleh PT Teluk Nauli dan PT Gunung Raya Utama Timber Industri (GRUTI).

Meski izin operasional kedua perusahaan tersebut telah resmi dicabut oleh negara melalui SK Kementerian Kehutanan Nomor 89 dan 92 Tahun 2026, fakta di lapangan justru berbicara lain.

Dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kementerian ATR/BPN, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, Penrad mengungkapkan temuan mengejutkan dari hasil kunjungan langsungnya ke lokasi. Ia menyebut PT Teluk Nauli masih nekat beroperasi seolah-olah kebal hukum.

“Saya turun langsung. PT Gruti memang sudah tutup, tapi PT Teluk Nauli masih berjalan. Bahkan, tim yang mau mengecek lapangan pun dilarang masuk. Ini bentuk pembangkangan terhadap keputusan negara!” tegas Penrad dengan nada tinggi.

Menurutnya, tindakan ini adalah penghinaan terhadap wibawa pemerintah dan Presiden. Jika Surat Keputusan (SK) pencabutan sudah terbit namun aktivitas tetap berjalan, maka perusahaan dianggap telah memposisikan diri di atas hukum.

Senada dengan Penrad, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral (AMAL) Nias Selatan, Amoni Zega, membeberkan duka lara warga Kepulauan Batu selama hampir empat dekade. Bukannya kesejahteraan, kehadiran perusahaan justru menyisakan kerusakan ekologis yang permanen.

“39 tahun mereka di sana, apa hasilnya? Listrik tidak ada, sekolah rusak parah. Hutan gundul, sumber air tawar hilang karena intrusi air laut, bahkan habitat buaya terganggu sampai memakan korban jiwa warga kami,” ungkap Amoni yang juga anggota DPRD Nias Selatan.

Amoni mendesak agar pemerintah tidak hanya mencabut izin di atas kertas, tetapi juga mengejar kewajiban perusahaan yang tertunggak, mulai dari dana reboisasi, pajak, hingga ganti rugi kerusakan lingkungan.

Isu sensitif lain yang mencuat adalah dugaan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat yang vokal menolak kerusakan hutan. Penrad Siagian menyayangkan sikap Polres Nias Selatan yang dinilai terlalu “cepat tanggap” terhadap laporan perusahaan namun lamban melindungi warga.

Bahkan, seorang anggota DPRD yang sedang menjalankan fungsi pengawasan dilaporkan ke polisi. Penrad pun mengingatkan aparat tentang hak imunitas wakil rakyat yang dilindungi Undang-Undang MD3.

“Kapolres seharusnya paham hukum. Jangan sembarangan menetapkan tersangka kepada warga yang mempertahankan tanahnya. Apalagi ini ada anggota dewan yang punya hak imunitas. Kami akan minta Kapolri mengevaluasi kinerja Kapolres Nias Selatan yang bahkan tidak hadir dalam rapat hari ini tanpa penjelasan,” cecar Penrad.

Merespons tekanan dari DPD RI, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ade Tri Aji Kusumah menegaskan, secara hukum, PT GRUTI (126.550 hektare) dan PT Teluk Nauli (3.845 hektare) sudah “mati”.

Berdasarkan SK pencabutan, seluruh barang tidak bergerak di dalam kawasan tersebut kini resmi menjadi milik negara. Pemerintah juga telah menugaskan Gubernur Sumatra Utara dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mengawasi aset tersebut agar tidak lagi dijarah.

Menutup rapat, Penrad Siagian menegaskan bahwa DPD RI akan mengeluarkan rekomendasi tegas. Selain penghentian total aktivitas di lapangan, ia menuntut penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat.

“Pulau-pulau kecil ini rapuh. Jika hutannya dirusak, sumber kehidupan mereka musnah. Kami akan kawal ini sampai perusahaan benar-benar angkat kaki dan keadilan bagi warga Nias Selatan tegak berdiri,” pungkasnya. (adz)

Bank Sumut Gelar Manasik Haji Akbar, Perkuat Peran sebagai Mitra Perjalanan Ibadah dan Ekonomi Masyarakat

MEDAN, SumutPos.co– PT Bank Sumut (Perseroda) kembali menegaskan komitmennya sebagai bank daerah yang tidak hanya unggul dalam layanan keuangan, tetapi juga hadir mendampingi masyarakat dalam setiap fase kehidupan, termasuk perjalanan ibadah.

Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Manasik Haji Akbar bagi nasabah Tabungan Smart IB Makbul di Asrama Haji Medan, Kamis (2/4/2026). Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Bank Sumut tidak sekadar menyediakan solusi finansial, tetapi juga berperan aktif dalam mempersiapkan calon jemaah haji secara menyeluruh, baik dari sisi spiritual, pengetahuan, maupun kesiapan teknis menuju Tanah Suci.

Inisiatif ini mendapat apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan. Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Manajemen Risiko, Hukum, dan Kepatuhan, Acep Riana Jayaprawira, menilai langkah Bank Sumut sebagai inovasi layanan yang memberikan nilai tambah dan belum banyak dilakukan oleh perbankan lain.

“Kami mengapresiasi Bank Sumut atas penyelenggaraan manasik ini. Ini adalah bentuk layanan yang komprehensif dan berdampak nyata bagi calon jemaah,” ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu? Surya, yang menilai kegiatan ini mencerminkan kepedulian dan peran aktif Bank Sumut dalam mendukung kesiapan masyarakat menjalankan ibadah haji.

“Bank Sumut tidak hanya memberikan kemudahan secara finansial, tetapi juga membantu membangun kesiapan spiritual. Ini adalah nilai tambah yang sangat penting,” ujarnya.

Lebih lanjut, kegiatan ini menjadi wujud sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPKH, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menghadirkan layanan yang holistik dan berdampak bagi masyarakat.

Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menjelaskan, Manasik Haji Akbar tahun ini diikuti 1.661 peserta dari total 1.807 jamaah yang telah melunasi biaya haji, yang dilaksanakan dalam dua gelombang pada 31 Maret–3 April dan 5–8 April 2026.

Peserta berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara, mencerminkan jangkauan layanan Bank Sumut yang luas dan inklusif. Kegiatan ini juga menjadi penyelenggaraan ke-15 sejak pertama kali digelar pada 2006 setelah sempat terhenti akibat pandemi Covid-19, sebagai bagian dari konsistensi Bank Sumut dalam memberikan nilai tambah kepada nasabah.

Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen layanan, Bank Sumut menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga dukungan penerbangan bagi jemaah dari wilayah kepulauan. Selain itu, peserta juga mendapatkan perlengkapan ibadah serta pembekalan komprehensif dari para pembimbing berpengalaman.

“Bank Sumut ingin memastikan bahwa setiap nasabah tidak hanya siap secara finansial, tetapi juga matang secara spiritual dan teknis dalam menjalankan ibadah haji,” ujar Heru.

Ke depan, Bank Sumut akan terus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat, tidak hanya dalam layanan perbankan, tetapi juga dalam mendukung perjalanan hidup dan ibadah. Melalui inovasi produk seperti Tabungan Smart IB Makbul, Bank Sumut hadir memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam merencanakan ibadah haji.

Dengan semangat “Berubah, Bertumbuh, dan Berprestasi,” Bank Sumut terus melangkah sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumatera Utara yang berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (adz)

Pemko Medan Siap Terapkan WFH, Rico Waas Jamin Pelayanan Publik Tetap Maksimal

WAWANCARA: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat diwawancarai wartawan.
WAWANCARA: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat diwawancarai wartawan.

MEDAN – Pemko Medan menyatakan kesiapan penuh dalam menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) sesuai arahan Pemerintah Pusat. Meski sebagian aparatur sipil negara (ASN) akan bekerja dari rumah, pelayanan kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan maksimal.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah dituangkan melalui surat edaran resmi dan akan mulai diterapkan dengan skema terbatas. “Kita melaksanakan WFH satu hari, yaitu setiap hari Jumat di Kota Medan,” kata Rico Waas saat dikonfirmasi wartawan di Balai Kota, Kamis (2/3/2026).
Rico Waas menjelaskan, penerapan WFH hanya berlangsung satu hari dalam sepekan dan telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Seluruh jajaran yang termasuk dalam kebijakan ini diakui Rico Waas telah siap menjalankan sistem kerja baru tersebut.

“Pemko Medan juga memastikan kesiapan infrastruktur digital sebagai penunjang utama kerja jarak jauh, sehingga aktivitas administrasi tetap berjalan efektif tanpa hambatan berarti” ,jelas Rico Waas didampingi Sekda Wiriya Alrahman.
Meski WFH diberlakukan, kata Rico Waas, sektor pelayanan langsung kepada masyarakat tidak akan terdampak. “Sejumlah instansi tetap diwajibkan hadir secara fisik, di antaranya layanan kesehatan, pendidikan, pemadam kebakaran, serta Satpol PP,” ungkapnya.

Menurut Rico Waas pejabat struktural mulai dari eselon II, eselon III, Camat hingga Lurah juga tetap bekerja di kantor untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal. Selanjutnya Rico Waas pun mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap kualitas layanan publik selama kebijakan WFH berlangsung. Ia memastikan pengawasan kinerja ASN akan tetap dilakukan secara ketat. “Jangan khawatir. Pelayanan tetap kami maksimalkan seperti biasa. Bahkan, ini menjadi momentum untuk mendorong kinerja yang lebih baik,” ujar Rico Waas. (map/ila)

Alokasi 35% APBD untuk Medan Utara, Harus Menyeluruh Semua Sektor

Dr H Muslim Harahap MSP. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)
Dr H Muslim Harahap MSP. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Dr H Muslim Harahap MSP, menegaskan pentingnya segera merealisasikan alokasi minimal 35 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan untuk pembangunan di wilayah Medan Utara, yang mencakup Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Deli.

Menurut Muslim, ketentuan alokasi tersebut telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025-2029.

Ia menegaskan agar Pemko Medan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan sektor non-fisik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Saat Musrenbang kemarin, saya sudah sampaikan kembali kepada Wali Kota Medan agar alokasi minimal 35 persen APBD Kota Medan segera terealisasi. Ketentuan ini sudah diamanatkan dalam RPJMD, jadi harus dijalankan,” ujar Muslim kepada Sumut Pos, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, alokasi APBD untuk Medan Utara harus menyentuh berbagai sektor. Contohnya, bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat harus disalurkan minimal 35 persen untuk empat kecamatan di Medan Utara.

Hal ini dianggap penting mengingat angka kemiskinan di wilayah tersebut tergolong paling tinggi dibandingkan wilayah lain di Kota Medan.

“Tidak wajar jika bansos dibagi rata ke 21 kecamatan. Selayaknya, 35 persen dari total bansos diberikan untuk masyarakat di Medan Utara. Ini akan sangat membantu menekan angka kemiskinan,” jelasnya.

Selain bansos, Muslim juga menekankan perlunya alokasi serupa untuk program pelatihan dan pembinaan UMKM serta program bedah rumah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi masalah rumah tidak layak huni di wilayah utara.

“Intinya, alokasi 35 persen APBD untuk Medan Utara harus dilakukan secara menyeluruh dan mencakup semua sektor. Selama ini pembangunan Medan Utara tertinggal jauh, sementara fokus pembangunan lebih banyak diarahkan ke inti kota yang sebenarnya tidak langsung dirasakan masyarakat di wilayah utara,” pungkas Muslim, yang merupakan wakil rakyat dari Dapil Medan II (Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan).

Dengan penekanan tersebut, DPRD Kota Medan mendorong agar Pemko Medan segera mengambil langkah nyata dalam merealisasikan alokasi anggaran yang proporsional dan menyeluruh demi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Medan. (map/ila)

DPRD Sumut Desak Poldasu Sikat Sarang Judi Online

Berkat Kurniawan Laoli.
Berkat Kurniawan Laoli.

Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Berkat Kurniawan Laoli, mendesak Polda Sumatera Utara untuk lebih agresif memberantas praktik operator judi online (judol) yang dinilai semakin meresahkan masyarakat, khususnya di Kota Medan.

Desakan ini muncul setelah aparat kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah apartemen mewah yang diduga menjadi markas operator judi online. Ia mengapresiasi langkah tersebut, namun menegaskan bahwa upaya penindakan tidak boleh berhenti pada satu kasus saja.

“Kita mengapresiasi penggerebekan yang dilakukan. Tapi kita berharap ini terus berlanjut dengan razia di lokasi-lokasi lain yang disinyalir menjadi sarang mafia judi online,” ucap Berkat, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, fenomena judi online kini sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Pasalnya, hal itu tidak hanya menyasar kalangan dewasa, praktik ini juga mulai menjangkau remaja dan berdampak langsung pada kehidupan rumah tangga.

“Kita berharap razia ini tidak berhenti sampai penangkapan ini. Sebagaimana kita ketahui dari informasi media bahwa yang baru digerebek terakhir sudah dua tahun beroperasi. Berarti ada kecolongan dari aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi situasi terkini di Sumut khususnya di Kota Medan selama ini,” ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu meyakini bahwa masih banyak tempat di Kota Medan menjadi sarang tersembunyi dari operator judi online. Untuk Itu, ia meminta Kapolda Sumut lebih serius lagi menangani kasus Judol.

“Pembasmian judi online ini menjadi salah satu nawacita dan asta cita Presiden Prabowo. Kita berharap pihak kepolisian dari Polda, Polres hingga Polsek dapat serius memberantas Judi Online di Sumut,” katanya.

Lebih jauh, ia memastikan DPRD Sumut akan membuka kemungkinan untuk mengambil langkah politik jika penanganan dinilai tidak maksimal. Salah satunya dengan membentuk panitia khusus (pansus) guna mengawasi secara lebih ketat praktik judi online di daerah.

“Kalau tidak ada keseriusan dan masih banyak praktik operator judi online, bukan tidak mungkin DPRD akan mendorong pembentukan lebih serius melalui Pansus agar penanganannya lebih komprehensif dan terukur,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil membongkar jaringan judi online di apartemen Kota Medan dengan mengamankan 19 orang tersangka.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol Dr. Bayu Wicaksono, menyatakan, sebanyak 19 orang yang diamankan dari dua lokasi apartemen di Kota Medan.

Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas judi online di dua lokasi tersebut. Tim penyidik melakukan penyelidikan dan menemukan apartemen tempat para pelaku menjalankan aksinya. (map)