Penulis sudah lama mengkaji berbagai visi ujian sekolah, termasuk tentunya UN. Kalau boleh berpendapat, penulis menganggap visi ujian sekolah selama ini cenderung lebih mengukur porsi pengetahuan yang sudah dihapal siswa, tanpa mempersoalkan kemampuan analisa, dan sintesa, dan evaluasinya.
Seolah-olah mengingat pengetahuan itu paling berharga. Jadi prestasi ditentukan oleh kemampuan menghapal.
Padahal secara filosofi, apa yang dinamakan ujian sekolah, termasuk UN, merupakan visi pendidikan yang terakhir.
Jadi seyogyanyalah tidak menggiring siswa, secara langsung atau tidak langsung, memitoskannya sebagai visi pendidikan yang pertama.
Namun dari pencitraan justru ujian sekolah menjadi ukuran prestasi para siswa. Tidak peduli, sejauh mana pemahaman anak-anaknya terhadap materi pelajaran.
Yang penting bagi para orangtua, mereka memperoleh nilai bagus, minimal lulus, saat mengikuti UN. Terlebih bila dikaitkan dengan syarat nilai maksimal yang ditentukan untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya pada sekolah tertentu.
Semua itu tak lepas dari pendidikan selama ini yang nyaris merupakan proses penyesuaian siswa selaku objeknya terhadap sejumlah nilai kolektif yang sudah dimobilisasi oleh pihak birokrasi yang terkait, yang dalam hal ini dipegang oleh Depdiknas, sehingga merupakan proses reproduksi alumnus, sesuai kurikulum yang diidealkan.
Setiap siswa dituntut berakomodasi. Bila selama jangka waktu tertentu dipandang telah memenuhi persyaratan akademis, diwujudkanlah secara tertulis dalam bentuk ijazah. Sebaliknya, akan dicap beragam kalimat yang berkonotasi ketidakdisiplinan atau ketidakmampuan.
Berarti proses pendidikan selama seperti itu masih jauh dari praktik pembelajaran yang manusiawi, alamiah, dan sesuai jatidiri siswa. Otak yang secara default, berkemampuan luar biasa, modal bagi terciptanya beragam karya ciptan, namun sistem pendidikan telah mereduksi fungsinya sebagai mesin fotokopi.
Pendidikan yang asal-usulnya dijadikan sebagai fasilitas meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan kesengsaraan (sumber peradaban), seolah-olah telah didominasi berbagai ritual dan ajang pengumpulan point. Pertanyaan semacam, “Dapat ilmu apa hari ini, nak?”, jarang terdengar dari mulut orangtua saat menyambut anaknya yang pulang dari sekolah.
Lembaga pendidikan formal seharusnya bercermin pada program pemberantasan buta huruf. Memang sangat sederhana, malah sering dianggap sebelah mata, tetapi mengandung keteladanan mental, itikad, dan antusias. Di sini tertanam kesadaran pada diri terdidik, adanya kesulitan berkomunikasi karena tidak bisa membaca ternyata telah menimbulkan ketidaktahuan, kebingungan, malah kebodohan. Pembicaraan antar siswa lebih banyak dengan pertanyaan, seperti “Kamu sudah dapat membaca koran?” dan “Kamu sudah menghapal berapa huruf?”, sementara “Kamu tadi siang dapat nilai berapa” atau “Kamu sudah dapat sertifikat dari sekolah?”, nyaris tidak mendapat tempat. Obsesinya cuman satu, segera bisa membaca. Tak peduli, mau diberi nilai berapa.
Visi ujian sekolah seperti itu hanya akan mencetak manusia berwawasan klise dalam berucap, bertindak, dan berbuat. Prof. Dr. Paulo Freire asal Brasil menganggapnya sebagai lembaga pencetak alumnus miskin bahasa, yang gilirannya beresiko timbulnya budaya bisu, corong, atau klise.
Ingat pula, banyak siswa yang memperoleh nilai bagus saat UN, namun justru merasa terasing dengan substansi pelajaran-pelajarannya. Sungguh ironis. Mereka tidak tahu, apa gunanya semua pengetahuan yang dipelajarinya itu untuk kehidupan sehari-hari. Tanpa disadarinya, mereka telah dikondisikan untuk sekedar hapal dalam menghadapi ujian.
Miriplah dengan seseorang yang disuruh menghapal nama hewan. Ketika UN muncul pertanyaan, “sebutkan tiga nama hewan yang berawalan huruf A”. Ia bisa menjawabnya dengan Ayam, Anjing, dan Angsa. Tetapi ketika sudah lulus serta suatu saat mengunjungi Kebun Binatang, ia tidak tahu, mana yang Ayam, Anjing, dan Angsa, sehingga terpaksalah bertanya, “Ini apa?”
Ingat, semewah apapun sarana fisik pendidikan, baru dikatakan moderen bila proses dan hasil belajarnya dirasakan sebagai terhubung kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan memberikan kemampuan memecahkan berbagai problem beserta jalan keluarnya masing-masing.
Itu bisa terjadi bila setiap item pelajaran disertai penjelasannya secara tuntas, yang berarti memberi kesempatan siswa melihatnya dari berbagai sisi, kemudian menanyakannya bila dianggap perlu. Tetapi apa cukup waktu untuk itu bila materi pelajarannya terlalu banyak, “belum selesai yang satu, sudah muncul yang lain”.
Okelah dilakukan, wong banyak juga guru yang karena panggilan untuk mentuntaskan pengertian, berinisiatiflah melakukannya. Tetapi ingat, hal ini bisa mengancam target kurikulum bila dilakukan setiap hari, karena sebagian materi menjadi tidak sempat diajarkan.
Barulah terasa pada UN. Para siswa dikejutkan dengan soal-soal yang belum pernah diajarkan. Akhirnya rata-rata mereka bernilai rendah. Inilah yang dikhawatirkan. Daripada disalahkan orangtua dan kepala sekolah, mereka mau tidak mau harus bersikap pragmatis, mengikuti target yang sudah ditetapkan.
Hal tersebut bisa dianalogikan dengan seorang guru yang menyatakan botol kecap sebagai tempat kecap kepada setiap siswa, tanpa perlu penjelasan lanjutannya, dalam artian, apakah bisa dipakai untuk barang cair lainnya? Bukankah ini sama saja dengan mengajarkan kebiasaan membuang botol kecap setiap kali isinya habis. Tidak ada inisiatif untuk memberdayakannya. Mental seperti inilah yang telah memberikan kontribusi penumpukan sampah, yang untuk skala masyarakat tertentu telah menciptakan problem lingkungan secara serius.
Itu baru satu macam. Belum lagi berbagai problem lainnya yang terlalu panjang untuk disebutkan di sini, yang bila dirunut ke belakang bisa saja berpangkal dari sistem pendidikan yang menggiring siswa berpikir lateral.
Memang ujian sekolah, termasuk UN, sangat penting untuk mengukur prestasi sekolah para siswa. Tetapi janganlah mereka digiring untuk menganggapnya sebagai visi pendidikan yang pertama.
Nasrullah Idris
acu@bdg.centrin.net.id
