Universitas Prima Indonesia (Unpri) menempuh jalur hukum, terkait dugaan pengaduan palsu mantan dosen ke Poldasu. Melalui laporan polisi nomor: LP 1984/XI/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, Unpri berharap persoalan ini dapat diproses secara objektif, profesional dan transparan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Penjelasan ini disampaikan Dekan Fakultas (FE) Unpri Assoc. Prof. Dr. Fajar Rezeki Ananda Lubis, M.SM di Medan, Kamis (19/11). Ia menegaskan komitmen untuk menjaga integritas, kredibilitas dan nama baik institusi pendidikan melalui langkah hukum dugaan tindak pidana pengaduan palsu oleh mantan dosen Unpri tersebut.
Sebelumnya mantan dosen Unpri ini menuduh manipulasi data yang ditujukan kepada pihak universitas. Dekan mengatakan bahwa langkah hukum ini merupakan bentuk tanggung jawab institusi dalam menyikapi tuduhan yang dinilai tidak berdasar dan berpotensi merugikan reputasi serta kepercayaan publik terhadap Institusi.
Assoc. Prof. Dr. Fajar Rezeki Ananda Lubis, M.SM menjelaskan bahwa mantan dosen tersebut tercatat sebagai staf pengajar Unpri sejak tahun 2018 dan memperoleh hak/pendapatan bulanan.
Dalam proses administrasi kepegawaian dan pengelolaan data dosen, lanjut dekan, universitas menerapkan prosedur administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. “Setiap dosen berkewajiban menyerahkan dokumen persyaratan akademik dan administrasi termasuk ijazah, identitas diri serta dokumen perjanjian kerja,” katanya.
Seluruh dokumen tersebut, menurut Assoc. Prof. Dr. Fajar Rezeki Ananda Lubis, M.SM, diserahkan oleh dosen yang bersangkutan melalui mekanisme administrasi universitas dalam bentuk dokumen digital maupun dokumen pendukung lainnya. “Unpri memiliki dokumentasi administrasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses pengelolaan data dosen tersebut,” tegas dekan.
Proses administrasi dosen termasuk pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) serta kepangkatan akademik dilaksanakan berdasarkan dokumen dan persyaratan yang disampaikan oleh mantan dosen tersebut. “Universitas tidak memiliki kepentingan untuk merekayasa atau memanipulasi data dosen,” ucapnya.
Sebaliknya, dekan menegaskan bahwa universitas berkepentingan memastikan bahwa seluruh data akademik dan kepegawaian benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama yang bersangkutan berstatus sebagai dosen tetap juga telah diberikan hak-hak kepegawaian berupa gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Assoc. Prof. Dr. Fajar Rezeki Ananda Lubis, M.SM juga memaparkan bahwa sejak tahun 2025 pihak universitas mencatat adanya permasalahan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban akademik. Pihak fakultas pun telah melakukan pembinaan, menyampaikan teguran dan peringatan secara berulang.
Dekan menambahkan bahwa karena permasalahan tersebut tidak terselesaikan maka pada Februari 2026 dilakukan pemberhentian dari status dosen tetap sesuai mekanisme dan ketentuan internal yang berlaku.
Unpri menghormati kebebasan setiap pihak untuk menyampaikan pendapat dan menempuh jalur hukum. ‘Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab berdasarkan fakta. Tidak disertai tuduhan yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pihak lain,” katanya.
Unpri, menurut delan, akan tetap fokus pada tugas utama. Yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, menjaga integritas akademik dan memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat.
Perlu ditambahkan untuk info lengkap tentang Unpri dapat mengunjungi https://unprimdn.ac.id. untuk akses cepat semua yang dibutuhkan terutama dalam menjelajahi program studi, sumber belajar terpadu, ekosistem praktik hingga jejaring karir global. (dmp)

