Sidak Gunung Sibayak, Gubsu Sebut UPTD Tahura Kurang Ajar

Polemik pembukaan jalur evakuasi menggunakan alat berat di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, semakin menguat. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bahkan menyebut tindakan pembukaan lahan tersebut sebagai perbuatan yang kurang ajar setelah melihat langsung kondisi kawasan yang telah diratakan menggunakan ekskavator.

BOBBY Nasution yang meninjau langsung lokasi pembukaan lahan mengakui bahwa metode yang digunakan tidak tepat, meskipun tujuan awalnya disebut untuk menyediakan jalur evakuasi bagi pendaki.

Berdasarkan penjelasan Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, pembukaan jalur tersebut merupakan bagian dari evaluasi penyediaan jalur evakuasi di kawasan Gunung Sibayak.

Namun, Bobby menegaskan bahwa tujuan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk membuka kawasan hutan baru menggunakan alat berat. “Kalau kita lihat langsung, ngelihatnya ya kurang ajar juga kelihatannya,” kata Bobby saat berada di lokasi, Rabu (18/11).

Dia menjelaskan, jalur yang dibuka diperkirakan memiliki lebar sekitar enam meter dan dirancang agar kendaraan roda empat dapat melintas hingga mendekati kawasan kawah. Padahal, menurut Bobby, sebelumnya sudah terdapat sejumlah titik dan jalur yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan evakuasi.

“Ini dibukanya memang untuk kendaraan roda empat, mobil bisa masuk sampai ke kawah. Padahal sebelumnya ada titik-titik yang bisa digunakan. Ini jalur baru, betul-betul baru, masih virgin, kemudian dibuka dan ada beberapa vegetasi yang dihilangkan. Jadi, kami nyatakan perlakuan untuk jalur evakuasi ini salah,” tegasnya.

Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Karo bersama Relawan Pink, Anes Ketaren saat mendampingi Gubernur Bobby Nasution saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Gunung Sibayak.

Anes Ketaren mengatakan, berdasarkan pemantauan mereka, pembukaan lahan menggunakan alat berat telah mencapai kawasan dari Pos II pendakian hingga mendekati bibir kawah. Ia mengaku prihatin karena kawasan yang sebelumnya ditumbuhi vegetasi alami, termasuk hutan pandan, kini mengalami kerusakan akibat aktivitas alat berat.

“Kami akan melihat dan mencari tahu apa dasar perjanjian maupun izin pembukaan kawasan ini. Dari Pos II pendakian sampai ke bibir kawah, alat berat sudah masuk. Kondisi hutan pandan dan kawasan sekitar kawah sudah rusak berat karena diratakan menggunakan alat berat,” ungkapnya.

Menurutnya, kawasan hutan dan lingkungan sekitar Gunung Sibayak harus dilindungi, terlebih kawasan tersebut merupakan bagian penting dari ekosistem sekaligus objek wisata andalan Kabupaten Karo.

Dia mengingatkan, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak terhadap alam, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

“Harapan kita, kawasan hutan konservasi tidak boleh sembarangan disentuh dan dirusak. Hutan dan gunung harus dilestarikan. Ini juga merupakan objek wisata yang menjadi sumber pencaharian masyarakat. Karena itu, mari bersama-sama menjaga hutan dan gunung kita,” tegasnya.

Anes menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan langkah lanjutan melalui proses somasi dan pengaduan kepada Komisi III DPR RI untuk mendorong adanya pengawasan serta penanganan terhadap persoalan tersebut.

Sementara itu, DPD Wahana Lingkungan Alam Nusantara (Walantara) Kabupaten Karo bahkan telah melayangkan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan eksploitasi dan perusakan kawasan Gunung Sibayak, Rabu (18/11).

Ketua DPD Walantara Karo Jualiadi Kaban menegaskan, aktivitas pembukaan lahan tersebut berpotensi mengancam kelestarian ekosistem hutan serta keselamatan masyarakat yang bermukim di lereng Gunung Sibayak.

Mereka meminta Kejati Sumut mengambil langkah hukum dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas dugaan perusakan kawasan tersebut.

Kini, publik menunggu tindak lanjut pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab, apa dasar hukum pembukaan lahan tersebut, serta bagaimana pemulihan kawasan yang telah mengalami kerusakan.

Sebab, pembangunan fasilitas evakuasi semestinya mengutamakan keselamatan manusia tanpa mengabaikan perlindungan ekosistem dan kelestarian kawasan Gunung Sibayak. (deo)

Polemik pembukaan jalur evakuasi menggunakan alat berat di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, semakin menguat. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bahkan menyebut tindakan pembukaan lahan tersebut sebagai perbuatan yang kurang ajar setelah melihat langsung kondisi kawasan yang telah diratakan menggunakan ekskavator.

BOBBY Nasution yang meninjau langsung lokasi pembukaan lahan mengakui bahwa metode yang digunakan tidak tepat, meskipun tujuan awalnya disebut untuk menyediakan jalur evakuasi bagi pendaki.

Berdasarkan penjelasan Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, pembukaan jalur tersebut merupakan bagian dari evaluasi penyediaan jalur evakuasi di kawasan Gunung Sibayak.

Namun, Bobby menegaskan bahwa tujuan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk membuka kawasan hutan baru menggunakan alat berat. “Kalau kita lihat langsung, ngelihatnya ya kurang ajar juga kelihatannya,” kata Bobby saat berada di lokasi, Rabu (18/11).

Dia menjelaskan, jalur yang dibuka diperkirakan memiliki lebar sekitar enam meter dan dirancang agar kendaraan roda empat dapat melintas hingga mendekati kawasan kawah. Padahal, menurut Bobby, sebelumnya sudah terdapat sejumlah titik dan jalur yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan evakuasi.

“Ini dibukanya memang untuk kendaraan roda empat, mobil bisa masuk sampai ke kawah. Padahal sebelumnya ada titik-titik yang bisa digunakan. Ini jalur baru, betul-betul baru, masih virgin, kemudian dibuka dan ada beberapa vegetasi yang dihilangkan. Jadi, kami nyatakan perlakuan untuk jalur evakuasi ini salah,” tegasnya.

Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Karo bersama Relawan Pink, Anes Ketaren saat mendampingi Gubernur Bobby Nasution saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Gunung Sibayak.

Anes Ketaren mengatakan, berdasarkan pemantauan mereka, pembukaan lahan menggunakan alat berat telah mencapai kawasan dari Pos II pendakian hingga mendekati bibir kawah. Ia mengaku prihatin karena kawasan yang sebelumnya ditumbuhi vegetasi alami, termasuk hutan pandan, kini mengalami kerusakan akibat aktivitas alat berat.

“Kami akan melihat dan mencari tahu apa dasar perjanjian maupun izin pembukaan kawasan ini. Dari Pos II pendakian sampai ke bibir kawah, alat berat sudah masuk. Kondisi hutan pandan dan kawasan sekitar kawah sudah rusak berat karena diratakan menggunakan alat berat,” ungkapnya.

Menurutnya, kawasan hutan dan lingkungan sekitar Gunung Sibayak harus dilindungi, terlebih kawasan tersebut merupakan bagian penting dari ekosistem sekaligus objek wisata andalan Kabupaten Karo.

Dia mengingatkan, kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak terhadap alam, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

“Harapan kita, kawasan hutan konservasi tidak boleh sembarangan disentuh dan dirusak. Hutan dan gunung harus dilestarikan. Ini juga merupakan objek wisata yang menjadi sumber pencaharian masyarakat. Karena itu, mari bersama-sama menjaga hutan dan gunung kita,” tegasnya.

Anes menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan langkah lanjutan melalui proses somasi dan pengaduan kepada Komisi III DPR RI untuk mendorong adanya pengawasan serta penanganan terhadap persoalan tersebut.

Sementara itu, DPD Wahana Lingkungan Alam Nusantara (Walantara) Kabupaten Karo bahkan telah melayangkan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan eksploitasi dan perusakan kawasan Gunung Sibayak, Rabu (18/11).

Ketua DPD Walantara Karo Jualiadi Kaban menegaskan, aktivitas pembukaan lahan tersebut berpotensi mengancam kelestarian ekosistem hutan serta keselamatan masyarakat yang bermukim di lereng Gunung Sibayak.

Mereka meminta Kejati Sumut mengambil langkah hukum dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas dugaan perusakan kawasan tersebut.

Kini, publik menunggu tindak lanjut pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab, apa dasar hukum pembukaan lahan tersebut, serta bagaimana pemulihan kawasan yang telah mengalami kerusakan.

Sebab, pembangunan fasilitas evakuasi semestinya mengutamakan keselamatan manusia tanpa mengabaikan perlindungan ekosistem dan kelestarian kawasan Gunung Sibayak. (deo)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru