JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ada kabar gembira bagi 13,6 juta rumah tangga yang saat ini belum memiliki rumah layak huni. Impian untuk memiliki rumah yang layak terbuka lebar seiring segera dimulainya program sejuta rumah rakyat.
Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin mengatakan, saat ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono beserta jajarannya sangat bersemangat untuk segera memulai program sejuta rumah rakyat.
’’Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla) meminta April diluncurkan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos (Induk JPNN.com).
Menurut Wijayanto, koordinasi pelaksanaan program sejuta rumah rakyat memang dipegang langsung oleh Wapres JK. Selain Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang menjadi aktor utama, program itu melibatkan banyak unsur lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, hingga BUMN.
’’Program ini memang dikeroyok agar cepat terlaksana,’’ jelas mantan wakil rektor Universitas Paramadina tersebut.
Satu capaian penting dari program itu, lanjut dia, adalah kesepakatan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk memangkas perizinan pembangunan rumah bagi pengembang atau developer. Tidak main-main, perizinan yang sebelumnya berjumlah 44 akan dipangkas menjadi delapan saja.
’’Pemangkasan 36 izin bisa membuat harga rumah lebih murah 20 persen,’’ ucapnya.
Tahun lalu pemerintah sudah menetapkan batasan harga rumah yang bisa mendapat fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibagi dalam sembilan zona.
Misalnya, harga rumah di kawasan Jabodetabek maksimal Rp 120 juta, Jawa (selain Jabodetabek) Rp 105 juta, Sumatera (selain Babel) Rp 105 juta, Kalimantan Rp 118 juta, Sulawesi Rp 110 juta, dan paling mahal Papua serta Papua Barat Rp 165 juta. (owi/c7/sof)
