29 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Kedua Kubu Islah, Golkar Sumut Tunggu Arahan

Foto: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Ketua DPD GOLKAR Sumut memberi penjelasan kepada wartawan terkait dua kubu Golkar di pengurus DPD di jalan Kh. Wahid Hasyim Medan, Kamis (9/4/2015).
Foto: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Ketua DPD GOLKAR Sumut memberi penjelasan kepada wartawan terkait dua kubu Golkar di pengurus DPD di jalan Kh. Wahid Hasyim Medan, Kamis (9/4/2015).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascapernyataan damai atau islah dua kubu kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar), kader di Sumatera Utara (Sumut) mengaku belum mendapatkan intruksi dari pimpinan pusat masing-masing terkait tindak lanjutnya didaerah. Namun kemungkinan pembentukan tim/panitia bersama menjadi terbuka.

Sekretaris DPD Golkar Sumut pendukung Munas Bali, Sodrul Fuad mengatakan pihaknya belum menerima instruksi terkait pelaksanaan kesepakatan islah tersebut. Sebab saat ini, mereka belum dipanggil ke Jakarta untuk membicarakan hal tersebut. “Kami masih menunggu arahan dari pusat, dalam hal ini Pak ARB (Aburizal Bakrie). Mungkin dalam waktu dekat kami dipanggil,” ujar Sodrul, Minggu (31/5).

Diketahui jika kesepakatan tersebut yakni untuk membentuk tim penjaringan bersama calon kepala daerah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Sehingga, siapapun yang akan diusung Golkar di daerah, merupakan hasil penjaringan bersama antara dua kubu yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Hal senada juga disampaikan Plt Sekretaris DPD Golkar Sumut pendukung Munas Ancol, Eswin Soekardja. Mereka juga belum menerima intruksi dan arahan dari DPP Golkar di Jakarta. “Namanya islah baru kemarin (30 Mei). Kami menunggu apa instruksi selanjutnya,” kata Eswin saat ditanya terkait tindak lanjut atas kesepakatan tersebut.

Sebagaimana diketahui, dari islah tersebut, dibentuk tim kerja serta perumus untuk membangun sistem dan mekanisme kerja, khususnya untuk melakukan penjaringan calon kepala daerah di Pilkada. “Kalau sudah ada mekenisme nanti, pasti akan disampaikan kepada pengurus daerah,” katanya.

Menurut Sodrul maupun Eswin yang berbeda pendapat soal kepengurusan partai, kesepakatan islah tersebut untuk mengutamakan kepentingan keberlanjutan Golkar ke depan. Terutama soal persiapan dan keikutsertaan partai mengusung figur pasangan calon di daerah-daerah. (bal/rbb)

Foto: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Ketua DPD GOLKAR Sumut memberi penjelasan kepada wartawan terkait dua kubu Golkar di pengurus DPD di jalan Kh. Wahid Hasyim Medan, Kamis (9/4/2015).
Foto: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS
Ketua DPD GOLKAR Sumut memberi penjelasan kepada wartawan terkait dua kubu Golkar di pengurus DPD di jalan Kh. Wahid Hasyim Medan, Kamis (9/4/2015).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascapernyataan damai atau islah dua kubu kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar), kader di Sumatera Utara (Sumut) mengaku belum mendapatkan intruksi dari pimpinan pusat masing-masing terkait tindak lanjutnya didaerah. Namun kemungkinan pembentukan tim/panitia bersama menjadi terbuka.

Sekretaris DPD Golkar Sumut pendukung Munas Bali, Sodrul Fuad mengatakan pihaknya belum menerima instruksi terkait pelaksanaan kesepakatan islah tersebut. Sebab saat ini, mereka belum dipanggil ke Jakarta untuk membicarakan hal tersebut. “Kami masih menunggu arahan dari pusat, dalam hal ini Pak ARB (Aburizal Bakrie). Mungkin dalam waktu dekat kami dipanggil,” ujar Sodrul, Minggu (31/5).

Diketahui jika kesepakatan tersebut yakni untuk membentuk tim penjaringan bersama calon kepala daerah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Sehingga, siapapun yang akan diusung Golkar di daerah, merupakan hasil penjaringan bersama antara dua kubu yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Hal senada juga disampaikan Plt Sekretaris DPD Golkar Sumut pendukung Munas Ancol, Eswin Soekardja. Mereka juga belum menerima intruksi dan arahan dari DPP Golkar di Jakarta. “Namanya islah baru kemarin (30 Mei). Kami menunggu apa instruksi selanjutnya,” kata Eswin saat ditanya terkait tindak lanjut atas kesepakatan tersebut.

Sebagaimana diketahui, dari islah tersebut, dibentuk tim kerja serta perumus untuk membangun sistem dan mekanisme kerja, khususnya untuk melakukan penjaringan calon kepala daerah di Pilkada. “Kalau sudah ada mekenisme nanti, pasti akan disampaikan kepada pengurus daerah,” katanya.

Menurut Sodrul maupun Eswin yang berbeda pendapat soal kepengurusan partai, kesepakatan islah tersebut untuk mengutamakan kepentingan keberlanjutan Golkar ke depan. Terutama soal persiapan dan keikutsertaan partai mengusung figur pasangan calon di daerah-daerah. (bal/rbb)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/