JAKARTA- Berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median), PDIP hanya berkuasa di Pulau Jawa saja dan di wilayah pedesaan pada pemilu legislatif mendatang. Di posisi kedua diisi Partai Golkar dan Partai Demokrat.
Survei tersebut menggunakan metodologi kuesioner dengan metode face to face interview dengan jumlah sampel 1.500, dengan margin of eror kurang lebih 2,57 persen di tingkat nasional dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada 28 Januari-15 Februari 2014 dan dipilih secara random di 33 provinsi.
“PDIP hanya mampu di posisi kedua di bawah Golkar untuk di luar jawa. Golkar mampu menguasai nomor 1 di luar Jawa dan di pedesaan,” ujar Direktur Median, Sudarto dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (4/3).
Sudarto menambahkan, kekuatan PDIP bisa berjaya di Jawa lantaran basis kuat mereka di Jawa Tengah dan sosok Jokowi di Jakarta. Di survei terakhir, hanya di Jawa Timur PDIP hampir disalip oleh PKB. “Lantaran basis itulah mereka kuat,” katanya.
Sementara Golkar yang mampu berada di peringkat satu di luar Jawa, Sudarto menilai hal itu lantaran banyak bupati dan kepala daerah dari partai berlambang pohon beringin itu. Selain itu, masyarakat luar Jawa juga tidak mempermasalahkan bencana lumpur Lapindo.
“Lagipula Golkar partai lama dan banyak orangtua yang loyal kepada Golkar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dewan Koordinasi Pemenangan Pemilu (DKPP) Partai Golkar menggandeng empat lembaga survei yakni Indo Barometer, Celebes Research Center (CRC), Lembaga Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S), dan Mata Nusa.
Mereka mensurvei 32,340 ribu responden di seluruh daerah pemilihan pada November 2013 hingga Januari 2014. Hasilnya elektabilitas Golkar berada di posisi teratas yakni 20,2 persen. Di bawah Golkar ada PDIP dengan 15,9 persen, Demokrat 7,6 persen, Gerindra 6,7 persen, PKB 6,5 persen, PPP 4,2 persen, Hanura 4,1 persen, PAN 4 persen, PKS 3 persen, Partai PBB 1 persen, serta PKPI 0,4 persen.
Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari menegaskan, kalau partainya tak akan membuat kabinet bayangan, karena sedang fokus memenangkan pileg yang tinggal 37 hari lagi. ”Golkar tak perlu membuat kabinet bayangan karena bagi kami hal itu tidak urgen! Yang urgen memenangkan pemilu,” pungkasnya.
Hajriyanto berpesan agar parpol yang sudah membuat kabinet bayangan tidak sampai membohongi sosok-sosok yang sudah dicantumkan di kabinet bayangan itu. Misalnya kalau memang pada akhirnya menang pemilu dan mengelola pemerintahan, ternyata sosok yang sudah dicantumkan di kabinet bayangan tidak menjadi menteri.
“Yang penting jangan bohong! Janganlah nanti anggota kabinet yang sebenarnya tidak sama dengan kabinet bayangan. Kalau ternyata berbeda tentu bisa dianggap sebagai kebohongan publik,” tegasnya. (bbs/ind/jpnn/ndi)
