Ketua Umum Pardai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menginstruksikan kadernya untuk menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) alias kubu Jokowi. Perintah ini terkait kekecewaan atas sikap politik Golkar yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung di DPR.
“Saya telah memerintahkan para pimpinan Demokrat untuk mulai menjalin komunikasi dengan PDIP dan KIH, agar perjuangan bersama ini berhasil,” kata SBY melalui akun Twitter @SBYudhoyono. Kicauan ini dilengkapi dengan tanda *SBY* sebagai bukti bahwa SBY sendiri yang menulis kicauan tersebut.
SBY merasa perlu menyampaikan sikapnya terkait Perppu Pilkada karena adanya penolakan dari Golkar. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX di Nusa Dua, Bali, Golkar tegas menolak Perppu dan berharap pemilihan kepala daerah ada di tangan DPRD. SBY menyampaikan sikapnya ini dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI ke-6 yang mengeluarkan Perppu dan Ketua Umum Partai Demokrat saat ini.
Menurut dia, komunikasi perlu dijalin Demokrat dengan PDIP dan KMP karena SBY menilai tidak mungkin bekerjasama dengan pihak yang tidak konsisten dan mengingkari kesepakatan dengan meninggalkan komitmen begitu saja.
“Kini, secara sepihak Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip,” kata SBY lagi. Hal ini tak selaras dengan keinginan Demokrat yang ingin terus memperjuangkan sistem Pilkada langsung dengan beberapa perbaikan.
SBY saat ini mengaku masih memegang nota kesepakatan enam partai politik yakni Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan PPP. Nota kesepahaman itu, menurut SBY, diteken oleh ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing partai. Kecuali PPP yang hanya ditandatangani oleh ketua umumnya saja.
“Nota kesepakatan ini saya terima tanggal 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI,” lanjut SBY.
Demokrat, kata dia, mau bersama dengan KMP dalam pemilihan pemimpin DPR dan MPR dengan syarat mutlak, KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu. Karena itu penolakan secara sepihak yang dilakukan Golkar dinilai SBY sebagai bentuk pengingkaran kesepakatan.
Bila perlu, SBY mengaku siap menjelaskan lahir proses lahirnya kesepakatan antara Demokrat dengan lima partai anggota KMP. Terakhir, SBY mengatakan, sebenarnya ia sudah ingin ‘menyepi’ dari dunia politik. Namun keadaan saat ini yang membuatnya harus ‘turun gunung’ mengambil sikap tegas.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin tidak berkecil hati atas sikap Partai Golkar yang mendadak menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan kepala daerah.
Menurut Amir, Demokrat punya banyak pengalaman berkoalisi dengan Golkar, sehingga tidak kaget melihat perubahan sikap ini. “Mereka (Golkar) sudah terlalu biasa ingkar janji, tidak surprised,” ujar Amir.
Keputusan itu, kata Amir, sepenuhnya adalah urusan Golkar. Namun, menurut dia, perilaku ingkar janji itu sudah menjadi kebiasaan Golkar. “Biar rakyat saja yang mengadili, akal sehat akan selalu menang,” katanya.
Pernyataan lebih keras disampaikan politisi Demokrat Ruhut Sitompul. Dia menilai sikap politik Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas di Bali, Aburizal Bakrie alias Ical memang tidak pernah bisa dipegang karena sering berubah-ubah.
Menurutnya, semula Ical bersama SBY ikut menandatangani kesepakatan dukungan terhadap Perppu itu, namun belakangan Ical berbalik arah.
”Padahal yang teken kesepakatan itu namanya Ical. Jadi Ical itu memang gak bisa dipegang. Nah, kalau Golkar yang Agung Laksono malah mendukung Perppu. Jadi kami ini tak mau berkawan dengan pengkhianat. Kami hanya berkawan dengan kawan yang seiring sejalan,” beber Ruhut blak-blakan.
Ketua DPP Golkar Tantowi Yahya membantah bahwa penolakan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung perintah dari Ical. Menurutnya, sikap tersebut merupakan aspirasi mayoritas peserta Munas IX Golkar di Bali beberapa waktu lalu.
“Itu aspirasi peserta yang tidak mungkin dinafikan pimpinan munas. Aspirasi itu kemudian ditampung dan jadi keputusan munas,” kata Tantowi di Gedung DPR, Jumat (5/12).
Hal ini disampaikannya terkait tudingan bahwa Ical melanggar kesepakatan mendukung Perppu Pilkada yang dibuat KMP dengan Demokrat. Tantowi mengatakan, Ical tak kuasa melawan keputusan Munas yang merupakan forum musyawarah tertinggi di Partai Golkar.
Ia berharap Demokrat bisa mengerti posisi Ical tersebut. Menurutnya, jika diperlukan Ical siap menjelaskan langsung sikap Golkar kepada SBY. “Itu bisa saja, namanya komunikasi politik baik, bisa ketemu langsung atau telepon,” ujar anggota DPR ini.
KMP sendiri, lanjut dia, sampai saat ini belum membuat keputusan resmi terkait Perppu Pilkada. Karena itu, belum tentu sikap Golkar akan diikuti oleh anggota lainnya.
“Sekarang belum ada keputusan utuh. KMP akan rapat dan akan membuat keputusan bersama,” pungkas Tantowi.
Sekretaris KMP Fahri Hamzah ikut menegaskan pihaknya segera bertemu SBY. Hal itu dilakukan agar mereka bisa mendapat masukan langsung dari si pembuat Perppu.
“Kami akan berkomunikasi dengan pak SBY dan tim pak SBY yang lama tentunya yang menulis Perppu itu, sehingga kami bisa menerima masukan yang di luar tertulis,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).
Fahri mengaku paham atas kekecewaan SBY ketika Golkar menolak Perppu itu. Namun, kata Fahri, saat mereka setuju SBY mengeluarkan Perppu, mereka belum mengetahui apa isi Perppu tersebut.
“Waktu itu nggak ada anggota KMP menolak. Tapi jangan lupa waktu itu naskah Perppu belum ada. Baru dikirim menjelang pak SBY turun,” kata dia.
Namun, kata Fahri, Pilkada memang harus dilakukan melalui DPRD. Sebab jika pemilihan kepala daerah dlakukan secara langsung akan banyak implikasinya. “Melihat implikasi yang muncul, banyak hal yang belum diatur, keuangan politik misalnya. Banyak bupati yang ditangkap KPK,” kata dia.
Pengamat politik Ari Dwipayana mengatakan instruksi SBY selaku pucuk pimpinan Demokrat melalui Twitter belum tentu dipatuhi partainya. Menurut dia, cuitan SBY bisa jadi hanya komunikasi publik yang tidak diikuti dengan tindakan konkret.
“Meski SBY menyampaikan begitu, partainya sering mengambil posisi yang berbeda,” kata Ari ketika dihubungi kemarin. (bbs/val)
