Secara terbuka, ketua Fraksi PDIP di DPR itu kemudian menyebut tiga kementerian. Mereka adalah kementerian Pekerjaan Umum (PU), kementerian kesehatan, dan kementerian perdagangan. “Kementerian-kementerian teknis itu masih lambat memberikan juknis ke daerah,” kata Olly.
Meski menyebut tiga kementerian tersebut, dia menolak kalau hal tersebut dianggap sebagai dorongan untuk melakukan reshuffle. “Tidak, tidak ada. Kami kan hanya memberi informasi, tidak masuk di wilayah dan hak presiden,” katanya.
Selain Puan, tidak ada menteri maupun pembantu presiden lainnya yang ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut. Tak terkecuali, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang kerap menyertai presiden dalam pertemuan-pertemuan formal maupun nonformal.
Usai agenda terakhir, presiden menerima Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, sesaat sebelum pertemuan bersama politisi PDIP dimulai, Andi ikut keluar meninggalkan komplek istana kepresidenan. Salah satu anggota kabinet yang ikut disebut-sebut terancam di-reshuffle itu juga tidak mau banyak berkomentar soal agenda pertemuan. “Nanti tanya saja ke Mbak Puan,” elak Andi.
Selama ini, sejumlah politisi PDIP lah yang aktif menggoyang keberadaan Andi. Mantan deputi Tim Transisi Jokowi-JK itu dituding sebagai pihak yang menjauhkan Jokowi dengan partai-partai pengusungnya. Terutama, PDIP yang merupakan partai pengusung utama. Beberapa nama dari internal PDIP muncul sebagai kandidat pengganti Andi di posisi yang memang sehari-hari bertugas di lingkar utama kepresidenan tersebut. Salah satu yang paling deras bergulir adalah mantan Sekjen DPP PDIP Pramono Anung. Isu soal mantan wakil ketua DPR itu akan didorong untuk bisa masuk ke lingkaran istana sudah berhembus sejak Kongres IV PDIP, di Bali, awal April 2015 lalu.
Saat Presiden Jokowi masih malu-malu berbicara isu reshuffle, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) justru terus menegaskan jika perombakan kabinet memang bakal terjadi. “Untuk meningkatkan kinerja pemerintah, di situ pentingnya,” ujarnya kemarin (6/5).
Meski masih menutup rapat perihal siapa menteri-menteri yang bakal dilengserkan, namun JK menegaskan jika semua menteri bisa saja menjadi target reshuffle, jika memang kinerjanya selama enam bulan pertama ini dinilai tidak memuaskan. “Sabar lah, tunggu saja waktunya,” katanya.
Ketika disinggung mengenai posisi Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, JK kembali menegaskan jika semua pejabat baik menteri maupun setingkat menteri yang sebelumnya diangkat oleh presiden bisa saja direshuffle.
Selama ini, JK memang beberapa kali melontarkan kritik atas keberadaan Kantor Staf Kepresidenan yang dinilai tumpang tindih dengan fungsi wakil presiden. Bahkan, kritikan juga muncul karena peran kepala Kantor Staf Kepresidenan memiliki peran layaknya perdana menteri karena memiliki fungsi monitoring program-program prioritas para menteri. ‘Rumusnya, siapa yang diangkat presiden, bisa diganti oleh presiden,’ ucapnya. (dyn/owi/byu/bay/jpnn/rbb)
