JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Musyawarah Daerah (Musda) X DPD Partai Golkar Sumatera Utara bakal diulang di Jakarta pada 23 Juli mendatang. Diperkirakan, bakal ada dua calon yang akan bertarung memperebutkan posisi Ketua DPD Partai Golkar Sumut, yakni Musa Rajekshah alias Ijeck dan Ahmad Yasir Ridho Loebis.
Keduanya bahkan sudah bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di Jakarta, 7 Juli lalu.
Bahkan, Ijeck mengklaim telah mengantongi diskresi dari Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk bisa maju sebagai calon ketua. Sedangkan Yasir Ridho diklaim, sudah mengantongi 27 dukungan 27 DPD II Partai Golkar Kabupaten/Kota.
“Kalau ketum sudah perintahkan memilih Pak Ijeck, maka terlalu naif jika tidak memberikan suara kepada Pak Ijeck. Karena itu sama saja mengingkari instruksi ketua umum,” kata Wakil Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Golkar Sumut, Irham Buana Nasution kepada wartawan di Medan, Kamis (9/7) sore.
Menurut dia, diskresi yang diberikan kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara itu merupakan bentuk dukungan terbuka dan dapat diartikan sebagai instruksi untuk memilih pria yang akrab disapa Ijeck itu. Melalui surat ini nantinya akan digunakan Ijeck untuk maju dalam pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Sumut. “Musda X Golkar Sumut akan digelar 23 Juli 2020 di Jakarta. Selambat-lambatnya akhir Juli nanti,” imbuhnya, didampingi kader Golkar Sumut seperti Hanafiah Harahap, Riza Fahrumi Tahir, Ihwan Habib Nasution, dan lainnya.
Irham menegaskan, syarat untuk maju menjadi calon ketua DPD tingkat I salah satunya, menjadi kader minimal 5 tahun. Syarat ini memang tidak dipenuhi oleh Ijeck meskipun jika dirunut, Ijeck merupakan bagian dari keluarga besar Golkar karena aktif salah satu ormas Partai Golkar. Kemudian paman dari Ijeck juga sebelumnya merupakan ketua DPD Golkar Sumut. “Nah, karena itulah muncul diskresi dari ketua umum sehingga Pak Ijeck bisa maju, dan tentunya kita harapkan nantinya musda berjalan dengan aklamasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Musda X Partai Golkar Sumut telah berlangsung di Hotel JW Marriott, Jalan Putri Hijau Medan. Adapun hasilnya, Ahmad Yasir Ridho Loebis terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Sumut. Namun belakangan musda dibatalkan, dan Yasir Ridho tidak lagi menjabat sebagai ketua. Usut punya usut, ternyata ada yang melaporkan ke DPP, bahwa musda tersebut dianggap cacat atau berlawanan dengan aturan. Salah satu pelapor yang berhasil menggagalkan musda tersebut, yakni Ketua Kosgoro 1957 Sumut, Riza Fahrumi Tahir.
Ijeck sendiri kepada wartawan sebelumnya mengaku, sudah mengantongi golden tiket yakni hak diskresi Ketua Umum Airlangga Hartarto, untuk menjadi calon ketua DPD Golkar Sumut. Dikatakannya hak diskresi sang ketum yang ia terima lewat surat dari DPP Golkar itu, merupakan amanah yang siap ia jalankan. “Dan tentunya saya siap menjalankan amanah Pak Ketua Umum Airlangga Hartarto itu, dan saya siap maju, mencalonkan ketua pada Musda DPD Golkar Sumut,” ujar dia, Rabu (8/7).
Ditanya soal surat diskresi itu, Ijeck mengatakan belum saatnya dibukakan ke publik. “Surat diskresi sudah saya pegang, nanti akan saya tunjukan kepada publik mengenai ini,” katanya.
Menghadapi musda nanti, ia juga mengaku sudah mendapat dukungan dari sejumlah DPD Golkar kabupaten/kota di Sumut. “Sudah ada beberapa pengurus tingkat dua yang memberikan dukungan kepada saya untuk menjadi ketua DPD Golkar Sumut,” ujarnya.
Hingga saat ini dan ke depan sebelum pelaksanaan musda, ia mengatakan tengah fokus melakukan konsolidasi ke seluruh pengurus DPD Golkar kabupaten/kota. “Memang niat saya adalah membawa perubahan baru di Golkar Sumut, membuatnya lebih maju, dicintai dan mencintai rakyat. Tujuannya membangun Sumut lewat kekuatan kita bersama di Partai Golkar,” pungkasnya.
Terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Amas Musa Siregar mengklaim, sampai hari ini Yasir Ridho Loebis masih unggul dari Ijeck, khususnya dari pemilik suara sah saat musda, yakni 27 DPD II Partai Golkar kabupaten/kota. Bukan hanya itu, lanjut dia, organisasi sayap yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar juga mayoritas mendukung Yasir Ridho.
“Hanya ada 6 kabupaten/kota yang mendukung dia (Ijeck) yakni DPD II Langkat, Labuhanbatu, Tanjungbalai, Sergai, Padang Lawas dan Sibolga. Sebanyak 27 DPD II dukung Ridho, dukungan itu ditandai dengan surat pernyataan bermaterai Rp6.000 yang ditandatangani ketua dan sekretaris,” ujar Amas, ketika dikonfirmasi, Kamis (9/7).
Sedangkan 3 sayap partai yang melahirkan Partai Golkar, seperti Kosgoro, MKGR, Soksi, hanya Kosgoro yang mendukung Ijeck. Untuk 5 organisasi sayap partai yang didirikan Partai Golkar, yaitu MDI (Majelis Dakwah Islamiah), Sakar Ulama, Himpunan Karya Wanita, AMPI dan Al Hidayah, hanya MDI yang mendukung Ijeck.
“Jadi di musda itu ada pleno ke berapa bahas mengenai syarat minimal dukungan untuk bisa maju. Minimal itu 30%, sejauh ini Ijeck hanya dapat dukungan 6 DPD, suara sayap partai itu juga tidak bulat, jadi syarat ketika pencalonan belum terpenuhi,” bebernya. (prn/bbs)
