JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Meski sadar bukan mayoritas, Ketua Fraksi Partai hati Nurani Rakyat (Hanura) Sarifudin Sudding menyatakan fraksinya bersama PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap memperjuangkan pemilihan kepala daerah tidak dilakukan oleh DPRD.
“Tinggal Hanura, PDIP dan PKB, yang tetap berjuang Pilkada ini tetap langsung. Hal ini sudah kita komunikasikan dengan lintas fraksi tapi tetap perbedaan pandangan masih terjadi,” kata Sudding di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (11/9).
Sudding termasuk pihak yang heran dengan perubahan sikap fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) yang semula tidak setuju Pilkada oleh DPRD namun tiba-tiba berubah usai pemilu presiden lalu.
Meskipun peluangnya tipis untuk menang, pengambilan keputusan lewat voting di Paripurna DPR nanti tidak bisa dihindarkan jika ditingkat Panitia Kerja tidak bisa diambil keputusan soal Pilkada langsung atau oleh DPRD.
“Saya kira itu (voting) salah satu pengambilan keputusan, kalau di Panja tidak ada keputusan. Ya nanti di Paripurna dari suara terbanyak (ditetapkan),” jelasnya.
Suding menekankan, perbedaan pandangan dalam RUU Pilkada itu biasa terjadi. Namun dia mengingatkan fraksi-fraksi yang menolak Pilkada langsung bahwa pemilu sesuai amanat konstitusi ada di tangan rakyat. Sehingga jangan sampai kedaulatan rakyat diberangus dan diamputasi lewat pilkada oleh DPRD.(fat/jpnn)
RUU-Pilkada-ilustrasi
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Meski sadar bukan mayoritas, Ketua Fraksi Partai hati Nurani Rakyat (Hanura) Sarifudin Sudding menyatakan fraksinya bersama PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap memperjuangkan pemilihan kepala daerah tidak dilakukan oleh DPRD.
“Tinggal Hanura, PDIP dan PKB, yang tetap berjuang Pilkada ini tetap langsung. Hal ini sudah kita komunikasikan dengan lintas fraksi tapi tetap perbedaan pandangan masih terjadi,” kata Sudding di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (11/9).
Sudding termasuk pihak yang heran dengan perubahan sikap fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) yang semula tidak setuju Pilkada oleh DPRD namun tiba-tiba berubah usai pemilu presiden lalu.
Meskipun peluangnya tipis untuk menang, pengambilan keputusan lewat voting di Paripurna DPR nanti tidak bisa dihindarkan jika ditingkat Panitia Kerja tidak bisa diambil keputusan soal Pilkada langsung atau oleh DPRD.
“Saya kira itu (voting) salah satu pengambilan keputusan, kalau di Panja tidak ada keputusan. Ya nanti di Paripurna dari suara terbanyak (ditetapkan),” jelasnya.
Suding menekankan, perbedaan pandangan dalam RUU Pilkada itu biasa terjadi. Namun dia mengingatkan fraksi-fraksi yang menolak Pilkada langsung bahwa pemilu sesuai amanat konstitusi ada di tangan rakyat. Sehingga jangan sampai kedaulatan rakyat diberangus dan diamputasi lewat pilkada oleh DPRD.(fat/jpnn)
