Plt Ketua Golkar Medan Disoal

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkait pengangkatan Maruli Aner Siagian sebagai Plt Ketua DPD Golkar Medan, salah seorang kader partai Golkar yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan yang bersangkutan sudah pernah menjadi Ketua Partai lain (Ketua DPC Nasdem Kota Medan) pada 2011. Sehingga, secara otomatis sudah pernah keluar atau berhenti sebagai pengurus sekaligus kader.

“Kalau sudah jadi ketua partai lain, secara otomatis, tentu sudah tidak kader lagi, itu aturannya,” sebutnya.

Ia pun mempertanyakan dasar pengangkatan Aner sebagai Plt ketua karena jika mengacu pada syarat PDLT yang disebutkan Leo Nababan tadi, tentu yang bersangkutan sangat tidak memenuhi syarat dimaksud. Dirinya pun meragukan penunjukan dan pengangkatan Plt pengurus DPD yang terkesan dicatut itu, adalah kader atau sempalan.

“Di Golkar, tidak segampang itu jadi ketua, karena sudah pernah gugur (hak dan kewajibannya) statusnya sebagai kader,” jelasnya tanpa ingin mengomentari lebih jauh soal SK Menkumham.

Soal catut nama, sebelumnya kubu Agung juga disoal beberapa kader Golkar di Sumut. Sebut saja Wakil Sekretaris DPD Sumut M Faisal. DIa mengaku bahwa namanya dicatut dalam daftar atau surat keputusan (SK) penetapan pelaksana tugas (Plt) kepengurusan yang ditandatangani oleh Agung Laksono dan Zainuddin Amali sebagai Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP.

“Saya tidak tahu nama saya masuk di kepengurusan itu. Jadi secara tertulis saya akan sampaikan klarifikasinya,” ujarnya bersama Wakil Bendahara Horas Sitompul, menyampaikan pernyataan tetap loyal kepada Ketua DPD Golkar Sumut di bawah pimpinan H Ajib Shah, Jumat (10/4) lalu.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD sekaligus anggota DPRD Sumut Hanafiah Harahap juga mengaku tidak pernah meminta namanya masuk dalam daftar Plt tersebut. Bahkan ia menyatakan tidak pernah ingin menjadi pemberontak sejak masuk di Golkar pada 1982 silam.

“Saya kira tidak gampang masuk kategori pemberontak, apalagi pengkhianat. Sekarang saya sampaikan secara administrasi, mempertegas keberadaan saya sebagai bagian dari kepemimpinan H Ajib Shah,” katanya.

Fadly Pulungan tidak ketinggalan. Dirinya mengaku sudah dihubungi oleh beberapa orang yang mempertanyakan kebenarannya. “Tidak mungkin saya mau turun kelas. Kalau pengkhianatan ini, orang dekat ketua (Ajib) sendiri dan sudah lama saya prediksi,” katanya. (bal/sam/ian/rbb)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkait pengangkatan Maruli Aner Siagian sebagai Plt Ketua DPD Golkar Medan, salah seorang kader partai Golkar yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan yang bersangkutan sudah pernah menjadi Ketua Partai lain (Ketua DPC Nasdem Kota Medan) pada 2011. Sehingga, secara otomatis sudah pernah keluar atau berhenti sebagai pengurus sekaligus kader.

“Kalau sudah jadi ketua partai lain, secara otomatis, tentu sudah tidak kader lagi, itu aturannya,” sebutnya.

Ia pun mempertanyakan dasar pengangkatan Aner sebagai Plt ketua karena jika mengacu pada syarat PDLT yang disebutkan Leo Nababan tadi, tentu yang bersangkutan sangat tidak memenuhi syarat dimaksud. Dirinya pun meragukan penunjukan dan pengangkatan Plt pengurus DPD yang terkesan dicatut itu, adalah kader atau sempalan.

“Di Golkar, tidak segampang itu jadi ketua, karena sudah pernah gugur (hak dan kewajibannya) statusnya sebagai kader,” jelasnya tanpa ingin mengomentari lebih jauh soal SK Menkumham.

Soal catut nama, sebelumnya kubu Agung juga disoal beberapa kader Golkar di Sumut. Sebut saja Wakil Sekretaris DPD Sumut M Faisal. DIa mengaku bahwa namanya dicatut dalam daftar atau surat keputusan (SK) penetapan pelaksana tugas (Plt) kepengurusan yang ditandatangani oleh Agung Laksono dan Zainuddin Amali sebagai Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP.

“Saya tidak tahu nama saya masuk di kepengurusan itu. Jadi secara tertulis saya akan sampaikan klarifikasinya,” ujarnya bersama Wakil Bendahara Horas Sitompul, menyampaikan pernyataan tetap loyal kepada Ketua DPD Golkar Sumut di bawah pimpinan H Ajib Shah, Jumat (10/4) lalu.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD sekaligus anggota DPRD Sumut Hanafiah Harahap juga mengaku tidak pernah meminta namanya masuk dalam daftar Plt tersebut. Bahkan ia menyatakan tidak pernah ingin menjadi pemberontak sejak masuk di Golkar pada 1982 silam.

“Saya kira tidak gampang masuk kategori pemberontak, apalagi pengkhianat. Sekarang saya sampaikan secara administrasi, mempertegas keberadaan saya sebagai bagian dari kepemimpinan H Ajib Shah,” katanya.

Fadly Pulungan tidak ketinggalan. Dirinya mengaku sudah dihubungi oleh beberapa orang yang mempertanyakan kebenarannya. “Tidak mungkin saya mau turun kelas. Kalau pengkhianatan ini, orang dekat ketua (Ajib) sendiri dan sudah lama saya prediksi,” katanya. (bal/sam/ian/rbb)