26.1 C
Medan
Friday, June 14, 2024

Yasonna Dijuluki Begal Politik

Foto: Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja/JPNN Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) berbincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung (dua dari kiri) dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar ke-VII di Jogjakarta, Selasa (18/11/2014).
Foto: Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja/JPNN
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) berbincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung (dua dari kiri) dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar ke-VII di Jogjakarta, Selasa (18/11/2014).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Serangan dan kritik keras terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dari para loyalis Aburizal Bakrie terus berjalan pasca keluarnya surat Menkumham, yang mengakui keabsahan Munas Golkar Ancol pimpinan Agung Laksono.

Bahkan, Sekretaris Fraksi Golkar di DPR hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo tegas menjuluki Menkumham sebagai pelaku begal politik. “Tindakan Yasonna Laoly tidak ubahnya adalah begal politik yang pasung dan menzalimi Golkar dan PPP,” kata Bambang, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/3).

Untuk itu anggota Komisi III DPR yang akrab disapa Bamsoet ini meminta tindakan semacam ini dihentikan, karena jelas-jelas mengancam demokrasi yang tengah dibangun bangsa ini.

“Ini harus diakhiri karena mengancam demokrasi. Menteri harusnya berikan solusi tapi ini malah menambah masalah,” ujar Bamsoet.

Karenanya, Bamsoet menegaskan melakukan perlawanan terhadap sikap menteri dari kader PDI Perjuangan itu. Sikap politik ke depan menyikapi keputusan Menkumham bisa dalam bentuk interpelasi maupun mosi tak percaya, terutama dari fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih di DPR.

“Jadi kami ingin menyampaikan sikap politik untuk melawan Yasonna, dan untuk warning, apakah akan berlanjut angket atau interpelasi tergantung. Tapi sekarang kita nyatakan dukungan bersama untuk mosi tidak percaya. Kita yakin kita (KMP) masih solid. Ini inisiasi bersama,” tukasnya.

Fraksi-fraksi pendukung Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR kompak menyatakan perlawanan terhadap keputusan Menkumham) Yasonna Laoly dalam menyikap konflik di internal PPP dan Partai Golkar.

Para pimpinan fraksi KMP di DPR menyatakan sikap perlawanan, di ruang wartawan gedung DPR, Jumat (13/3).

Hadir dalam pernyataan sikap itu antara lain Ketua Fraksi Golkar DPR Ade Komaruddin, Ketua Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ahmad Dimyati Natakusuma dari PPP. Sedang dari Fraksi PAN belum hadir, dikabarkan masih dalam perjalanan ke DPR.

Foto: Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja/JPNN Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) berbincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung (dua dari kiri) dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar ke-VII di Jogjakarta, Selasa (18/11/2014).
Foto: Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja/JPNN
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) berbincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung (dua dari kiri) dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar ke-VII di Jogjakarta, Selasa (18/11/2014).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Serangan dan kritik keras terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dari para loyalis Aburizal Bakrie terus berjalan pasca keluarnya surat Menkumham, yang mengakui keabsahan Munas Golkar Ancol pimpinan Agung Laksono.

Bahkan, Sekretaris Fraksi Golkar di DPR hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo tegas menjuluki Menkumham sebagai pelaku begal politik. “Tindakan Yasonna Laoly tidak ubahnya adalah begal politik yang pasung dan menzalimi Golkar dan PPP,” kata Bambang, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/3).

Untuk itu anggota Komisi III DPR yang akrab disapa Bamsoet ini meminta tindakan semacam ini dihentikan, karena jelas-jelas mengancam demokrasi yang tengah dibangun bangsa ini.

“Ini harus diakhiri karena mengancam demokrasi. Menteri harusnya berikan solusi tapi ini malah menambah masalah,” ujar Bamsoet.

Karenanya, Bamsoet menegaskan melakukan perlawanan terhadap sikap menteri dari kader PDI Perjuangan itu. Sikap politik ke depan menyikapi keputusan Menkumham bisa dalam bentuk interpelasi maupun mosi tak percaya, terutama dari fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih di DPR.

“Jadi kami ingin menyampaikan sikap politik untuk melawan Yasonna, dan untuk warning, apakah akan berlanjut angket atau interpelasi tergantung. Tapi sekarang kita nyatakan dukungan bersama untuk mosi tidak percaya. Kita yakin kita (KMP) masih solid. Ini inisiasi bersama,” tukasnya.

Fraksi-fraksi pendukung Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR kompak menyatakan perlawanan terhadap keputusan Menkumham) Yasonna Laoly dalam menyikap konflik di internal PPP dan Partai Golkar.

Para pimpinan fraksi KMP di DPR menyatakan sikap perlawanan, di ruang wartawan gedung DPR, Jumat (13/3).

Hadir dalam pernyataan sikap itu antara lain Ketua Fraksi Golkar DPR Ade Komaruddin, Ketua Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ahmad Dimyati Natakusuma dari PPP. Sedang dari Fraksi PAN belum hadir, dikabarkan masih dalam perjalanan ke DPR.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/