MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kader PDI Perjuangan Sumut mengaku bahwa seluruh kader dan pengurus DPD, DPC, PAC, Pengurus Ranting, Pengurus Anak Ranting, serta Pengurus Badan dan Sayap PDIP di Sumut tetap solid dalam menghadapi Pemilu 2024. Adanya dinamika berupa aksi protes dari sejumlah kader partai, justru dinilai sebagai bukti bahwa PDIP Sumut hidup.
“Energi para kader terlalu lama disimpan, sehingga butuh media aktualisasi, maka mereka aksi ke DPC Medan dan DPD Sumut. Tapi itu bukan berarti tidak solid, justru PDIP Sumut semakin solid,” ucap kader PDIP Sumut, Sutrisno Pangaribuan kepada Sumut Pos, Jumat (15/9/2023).
Dikatakan mantan Anggota DPRD Sumut periode 2014 – 2019 dari Fraksi PDIP itu, aksi tersebut juga membuktikan bahwa PDIP meneguhkan dan mengokohkan diri sebagai partai ‘demokrasi” yang memberi ruang bagi kehidupan dan perkembangan demokrasi di internal.
“Pengurus dipastikan proaktif merespons setiap dinamika yang berkembang,” ujar Sutrisno.
Dijelaskan Sutrisno, meski memuncaki hasil survei, PDIP tidak mau jumawa, sebab setiap Pemilu memiliki tantangan tersendiri. Maka dari itu, pengurus dan kader partai saat ini sedang sibuk turun menyapa rakyat ke bawah dan menjemput suara dan aspirasi rakyat.
“PDIP sebagai partai ‘wong cilik’ memilih menangis dan tertawa bersama rakyat, maka kader PDIP harus mampu ‘live in’ bersama rakyat,” katanya.
Ia menyebutkan, memiliki target hattrick Pileg dan Pilpres secara nasional, tentu tidak mudah bagi PDIP Sumut. Namun, partai dengan semangat gotong royong itu diyakini mampu membujuk rakyat untuk merebut kemenangan.
“Maka PDIP pasti akan menghadapi tantangan dari pihak ekseternal partai, termasuk dari partai lain yang juga menginginkan kemenangan. PDIP pasti akan menghadapi berbagai tuduhan, tudingan, serangan dalam berbagai bentuk dengan tujuan melemahkan dan mengalahkan PDIP,” sebutnya.
Stop Intervensi Proses Hukum
Diterangkan Sutrisno, adanya pihak- pihak yang mengaitkan proses hukum terkait penggunaan APBD kabupaten Samosir dalam kegiatan Penanggulangan COVID-19 dengan Rapidin Simbolon (mantan bupati) saat ini sebagai ketua DPD PDIP bertujuan untuk mendegradasi PDIP.
Ia menyebutkan, akrobat politik tersebut sebagai politisi hukum yang tujuannya untuk merusak citra dan nama PDIP.
“Para lawan politik PDIP mulai kehabisan akal, kehilangan ide dalam menghadapi PDIP, maka kasus-kasus hukum dipolitisasi untuk melemahkan dan merusak citra PDIP,” terangnya.
Menurut Sutrisno, para pelaku aksi protes Rapidin Simbolon sudah melakukan aksi ke Kejaksaan Tinggi Sumut hingga KPK RI. Maka sebagai manusia beradab yang memiliki akal sehat, para pelaku aksi protes seharusnya percaya kepada lembaga penegak hukum.
“Lembaga penegak hukum di Indonesia itu bebas dan lepas dari intervensi politik termasuk tekanan massa. Maka sebaiknya, para pemrotes lebih baik tidak menghabiskan waktu dan energi untuk melakukan aksi. Sebab tanpa aksi dan tekanan massa, lembaga penegak hukum pasti akan bergerak jika alat bukti terkait kasus tersebut terpenuhi,” tuturnya.
Dilanjutkan Sutrisno, aksi yang dilakukan terus menerus dengan mengusik dan menarik- narik PDIP dalam kasus Samosir sebagai aksi sengaja membangun front kepada PDIP, maka sebagai kader PDIP, Sutrisno dan sejumlah kader lainnya juga menyampaikan sikapnya sebagai berikut.
Pertama, bahwa PDIP sebagai partai politik yang sah di negara hukum, menjunjung tinggi dan menghormati hukum. Maka, PDIP percaya bahwa semua lembaga hukum akan bekerja secara profesional tanpa intervensi dan tekanan dari pihak manapun.
Kedua, bahwa jika ada persoalan hukum menyangkut kader, maka PDIP meminta kepada semua pihak untuk menempuh upaya hukum melalui lembaga penegak hukum. Jika ada aksi di luar lembaga hukum, maka tujuannya jelas melakukan politisasi hukum dengan melakukan pengadilan di luar lembaga peradilan.
Ketiga, bahwa PDIP memiliki wadah dan forum untuk mengelola dinamika internal melalui rapat, musyawarah, dan mekanisme lainnya. Maka jika ada para kader yang keberatan terhadap berbagai keputusan partai, Pengurus Partai akan memfasilitasi rapat untuk menampung aspirasi kader secara berjenjang.
Keempat, bahwa kader PDIP harus waspada terhadap upaya provokasi dan penyebaran hoaks, isu-isu negatif yang bertujuan menghancurkan PDIP. Tuduhan dan tudingan yang diarahkan kepada Rapidin Simbolon tujuannya untuk merusak citra dan nama PDIP. Maka para kader justru harus solid dalam menghadapi berbagai serangan dari pihak eksternal PDIP.
Kelima, bahwa upaya politisasi hukum yang sedang dikembangkan oleh sejumlah pihak untuk merusak citra dan nama PDIP dilakukan secara sengaja oleh oknum- oknum yang diduga tidak puas dalam dinamika internal PDIP. Kolaborasi lawan politik dari internal dan eksternal bertujuan untuk merusak PDIP, maka para kader yang setia dan loyal kepada partai tidak akan tinggal diam membiarkan PDIP dirusak.
“Sebagai kader PDIP yang setia dan loyal kepada partai, saya mengajak semua kader bangkit, bergerak, dan berjuang bersama membujuk serta merebut hati rakyat untuk memenangkan Pemilu 2024 dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden ke- 8 Republik Indonesia,” pungkas Sutrisno.
(map/ram)
