JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Leo Nababan mengeluarkan pernyataan keras terkait rencana kewajiban membayar mahar sebesar Rp20 miliar bagi semua kader Partai Golkar yang akan maju sebagai calon ketua umum di ajang Munaslub Mei mendatang. Politikus Golkar asal Kota Medan itu menyebut rencana tersebut merupakan ide gila. Bahkan menurutnya, jika ide itu direalisasikan maka akan menghancurkan citra Golkar dan bahkan menjadikan partai beringin di ambang kepunahan.
“Golkar diambang kepunahan,” ujar Leo, Jumat (15/4).
Menurut tim sukses calon ketum Airlangga Hartarto itu, gagasan mahar Rp20 miliar itu jelas-jelas melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.
“Ini ide gila, melabrak AD/ART,” cetusnya.
Dikatakan, aturan di AD/ART partai sudah jelas, syarat mencalonkan diri sebagai ketua umum antara lain sudah menjadi anggota lima tahun dan juga berprestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak pernah tercela (PDLT).
Leo Nababan curiga, yang melontarkan gagasan itu merupakan “kelompok hitam” di partainya.
“Dari dulu saya sudah ingatkan, di Golkar ada putih dan Golkar hitam. Juga dikuatkan Agun Gunanjar beberapa waktu lalu, selama golongan hitam ini ada di Golkar, maka merekalah yang merusak Golkar,” ujar orang dekat Agung Laksono itu.
Menurut Leo, kelompok hitam ini lupa bahwa Golkar merupakan aset negara. “Bukan milik segelintir pengurus, oligarkhi,” imbuhnya lagi.
Dia mendesak agar diusut siapa orang yang menggulirkan gagasan calon ketum wajib membayar mahar Rp20 miliar itu.
“Diusut siapa yang punya ide aneh ini. Jangan-jangan mereka punya rencana agar munas tidak jadi maka mereka ngotot minta SK baru dari pemerintah, sedangkan SK Riau yang baru diperpanjang masih berlaku dapat dijadikan legitimasi pelaksanaan munas,” katanya.
Ide mahar Rp 20 miliar memang memantik polemik di internal Golkar. Kabar menyebutkan, uang tersebut harus dibayarkan ke steering committee (SC) agar bisa jadi calon ketua umum.
Salah seorang anggota tim sukses balon ketum Golkar Aziz Syamsuddin, Bowo Sidik Pangarso, menyebut kewajiban bayar mahar itu sudah menjadi keputusan rapat SC beberapa waktu lalu. Namun, belum menjadi keputusan pleno DPP Golkar. “Itu uang sebsar Rp 20 miliar untuk bisa jadi calon ketum tidak masuk akal,” kata Bowo.
Anggota Komisi VII DPR ini mengaku mendapat informasi, alasan panitia Munaslub Golkar menetapkan uang mahar, antara lain untuk biaya penyelenggaraan Munaslub yang akan digelar di Bali. Padahal, menurutnya, biaya harus dari anggaran yang disiapkan DPP, bukan dari orang per orang.
Politikus Partai Golkar lainnya, Bambang Soesatyo juga keberatan dengan kewajiban calon ketua umum PG menyetor Rp20 miliar. Dia menegaskan, angka itu terlalu fantastis dan baru sekedar wacana saja.
“Soal permintaan itu angka yang fantastis cuma itu mungkin baru wacana dan pasti calon ketua umum keberatan,” kata Bambang usai bertemu pimpinan KPK dalam kapasitasnya sebagai pengurus Kadin, Jumat (15/4).
Dia mengatakan, para caketum tentu keberatan dengan kewajiban tersebut. Ia menganalogikan, hal itu sama saja dengan sebuah perusahaan yang belum maju sudah diperas. “Karena kalau menurut kami, perusahaan seperti itu sama saja kita belum maju sudah diperas,” katanya.
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, kalau jumlahnya Rp 5 miliar, itu masih bisa dipahami. Calon masih bisa mengumpulkan dengan cara patungan. “Karena ini partai politik nanti mungkin Rp 5 miliar masih okelah,” jelasnya.
