MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada sebanyak 19.919 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 23 kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang melaksanakan Pilkada serentak, 9 Desember 2020. Dari jumlah itu, Polda Sumut memetakan 1.223 TPS kategori rawan kericuhan, dan 179 sangat rawan. Sisanya, 18.502 TPS masuk kategori aman.
Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengungkapkan, pemetaan TPS aman dan rawan dalam perhelatan Pilkada serentak 2020 di Sumut itu saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 secara virtual yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan sejumlah legislator lainnya di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman Medan, Senin (23/11).
“Bahwa ada TPS yang masuk kategori aman (18.502 TPS), rawan (1.223), sangat rawan (179), dan TPS khusus(15 TPS). Adapun jumlah penempatan personel pengamanan disesuaikan dengan kategorisasinya. Termasuk juga dukungan dari personel TNI, jajaran Kodam I/BB,” katanya seraya menyebut TPS-TPS tersebut tersebar di 23 kabupaten/kota penyelanggara Pilkada.
Pihaknya siap bersinergi dengan stakeholder terkait dalam rangka suksesi Pilkada serentak kali ini. Terutama dalam sisi keamanan, Poldasu bakal mengerahkan segenap personel yang ada di jajarannya. “Ada 12.350 personel dikerahkan untuk itu, dengan persentase 2/3 dari total jumlah personel yang ada di Sumut yakni 20.669 orang,” katanya.
Gubsu Edy Rahmayadi meyakinkan masyarakat dan Komisi II DPR, tentang kesiapan dan kondusifitas selama pelaksanaan Pilkada serentak di 23 kabupaten/kota se Sumut sejak digelar hingga diumumkannya pemenang dalam pesta demokrasi. Ia juga mengingatkan, situasi pandemi Covid-19 masih terus dilakukan penanganan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Meskipun diakuinya, masih ada beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, namun hampir semua kabupaten/kota sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kesiapan puncak pesta demokrasi 9 Desember 2020 mendatang. “Saya hanya ingin menyampaikan khususnya pada partisipasi pemilih, kami ingin kita bersama untuk meningkatkannya. Sedangkan untuk (data) Covid-19 setiap hari ada yang terpapar hingga 250 orang. Tetapi pekan ini tinggal 70-an (per hari), turun cukup drastis. Kami tetap jaga, menegakkan protokol kesehatan,” tegasnya.
Pemprovsu bersama pemerintah kabupaten/kota terutama yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, melalui satgas yang ada, lanjut dia serius menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu untuk suksesnya pesta demokrasi ini, pihaknya berusaha menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN). “Saya tidak khawatir kepada rakyat Sumut. Kami mohon, tolong jangan ada yang memancing-mancing membuat tidak netral. Mari kita bersama sukseskan Pilkada ini,” sebutnya.
Ia tekankan lagi, siapapun yang berusaha memecah belah dan membuat rakyat takut, aturan main yang berlaku akan membuatnya mendapatkan sanksi tegas. Termasuk bagi pelanggar peraturan, akan ditindak. Sebab menurutnya, Pilkada adalah pesta rakyat. “Kalau kita bersama meyakinkan ini dilaksanakan sukses, tidak ada yang memprovokasi, yakinlah itu sukses. Untuk itu ikuti saja (aturan). Semoga Sumut sukses melaksanakan Pilkada,” ucapnya.
Turut hadir Sekdapovsu R Sabrina, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan, Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto, serta para komisioner KPU dan Bawaslu kebupaten/kota (langsung/virual) dan pemerintah kabupaten/kota.
Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebutkan, kedatangan pihaknya ke Sumut dalam rangka memonitoring kesiapan dan perkembangan yang ada terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Apalagi kali ini, suasana pandemi Covid-19 membuat benyak perubahan dan penyesuaian terhadap aturan yang ada.
“Tentu perubahan secara cepat itu harus diakselerasi dengan perkembangan di lapangan. Supaya berjalan baik, kami datang ke Sumut. Karena daerah ini secara persentase paling banyak melaksanakan Pilkada, yakni 23 kabupaten/kota,” terangnya.
Dirinya menekankan bahwa indikator kesuksesan Pilkada serentak kali ini ada tiga. Pertama seluruh tahapan berjalan baik. Kedua tingkat pertisipasi pemilih tinggi sebagaimana ditetapkan targetnya secara nasional sebesar 77,5 persen. Serta ketiga, keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat dari masalah pandemi Covid-19.
“Isu lain adalah netralitas ASN dan TNI/Polri. Kemudian soal DPT (Daftar Pemilih Tetap), ini masalah klasik, berkaitan soal data kependudukan. Kami akan rapat khusus dengan ini, termasuk kesiapan logistik. Kemudian soal keamanan Pilkada,” ujar legislator Dapil Sumut III tersebut.
Herdensi Adnin menyebutkan, sejauh ini persiapan dan tahapan Pilkada di 23 kabupaten dan kota berjalan dengan lancar. Meski begitu, ungkap dia, pada tahap rekrutmen anggota KPPS yang sudah dilakukan, diketahui cukup banyak calon petugas yang reaktif saat menjalani rapid test. “Misalnya di Nias Selatan ada 500 orang yang reaktif, lalu 200 orang di Gunung Sitoli. Nah ini sesuai rekomendasi KPU RI, akan dilakukan rekrut ulang terkait KPPS. Bagi yang reaktif tidak dilanjutkan lagi untuk bertugas,” katanya.
Syafrida R Rasahan mengingatkan soal netralitas ASN, TNI dan Polri dalam setiap Pilkada. Kemudian masih ditemukan di lapangan dugaan pelanggaran prokes oleh paslon dalam masa kampanye ini. “Waktu kemarin saya ke rumah keluarga di Medan Tembung, saya melihat ada acara salah satu paslon. Di situ memang ada sekitar 50 orang lebih jumlahnya, tapi jaraknya itu sangat berdekatan sehingga potensi dalam pelanggaran prokes. Saya langsung hubungi panwascam setempat agar dapat ditindak,” katanya. (prn)
Teks foto:
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
RAPAT: Suasana rapat persiapan Pilkada serentak 2020 di Sumut yang dipimpin Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama Gubsu Edy Rahmayadi beserta unsur Forkopimda Sumut, KPU Sumut, dan Bawaslu Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (23/11).
