25.6 C
Medan
Sunday, June 23, 2024

Stabilisasi, Gelontorkan Beras ke Ritel, Harga Beras Melonjak Hingga 9 Bulan ke Depan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Lonjakan harga beras diproyeksi akan terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede menyebut, harga beras dan bahan pangan lainnya akan terus merangkak naik seiring dengan dinamika el nino yang terjadi.

“Untuk beras itu, rata-rata dari puncak el nino akan ada inflasi beras yang meningkat. Waktunya sekitar 6 sampai 9 bulan setelah puncak el nino,” ujarnya pada media briefing Kementerian Keuangan, Senin (25/9).

Josua menjelaskan, leg time atau jeda waktu itu lumrah terjadi dalam dinamika inflasi, Hal itu juga terjadi pada inflasi pangan yang diakibatkan el nino. Dia menyebut, harga beras rata-rata akan terus naik. “Inflasi pangan akan melonjak sekitar 6 sampai 9 bulan setelah el nino terjadi. Ada leg time,” imbuh dia.

Senada, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Abdurohman menjelaskan, sumbangan harga beras kepada inflasi cukup besar. Dalam hitungan inflasi kelompok pangan, beras memiliki bobot terbesar yakni mencapai 3,33 persen. Setiap kenaikan beras sekecil apapun akan mengerek capaian inflasi. “Memang kalau dilihat bobot inflasi beras ke inflasi mencapai 3,33 persen. Ini cukup besar. Pergerakannya (harga beras) terus mengalami kenaikan,” jelasnya.

Kenaikan harga beras itu juga terus meluas ke berbagai wilayah. Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mencatat, beras menjadi komoditas nomor satu yang memengaruhi perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sampai dengan minggu ketiga September 2023. Setelah beras, ada komoditas gula pasir, cabai merah, daging ayam ras, hingga minyak goreng.

Tak tanggung-tanggung, BPS mencatat, kenaikan harga beras dirasakan secara merata di 284 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Komoditas yang memengaruhi IPH hingga minggu ketiga September ini paling banyak dialami oleh kabupaten/kota dipicu oleh kenaikan harga beras, lalu gula pasir.

“Belum terlihat ada tanda-tanda menurun ataupun flat. Dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya, jumlah kabupaten/kota yang mengalami harga beras ini terus mengalami kenaikan. Rinciannya, minggu pertama ada 230 kab/kota, lalu minggu kedua bertambah jadi 263 kab/kota, lalu minggu ketiga bertambah menjadi 284 kab/kota yang mengalami kenaikan beras,” jelas Amalia pada rakor pengendalian inflasi daerah yang digelar Kemendagri, Senin (25/9).

Pada Agustus 2023, beras memberikan andil inflasi terbesar, yakni mencapai 0,05 persen. Secara akumulatif, hingga Agustus 2023, beras mengalami inflasi sebesar 7,99 persen.

Di tengah lonjakan harga beras, potensi defisit produksi beras terus terjadi. Amalia menyebut, perlu diwaspadai potensi defisit produksi beras yang makin meningkat hingga November 2023.

Luas panen padi nasional di bulan November dan Desember terlihat akan terus menurun. Produksi padi nasional gabah kering giling kelihatan nanti di November dan Desember dalam tren turun. Oleh karena itu, ada perkiraan defisit beras 2023.

Amalia menyebut, kondisi itu merupakan siklus tahunan yang biasanya berulang di periode akhir tahun. BPS mencatat, produksi padi nasional pada September 2023 mencapai 4,07 juta ton, lalu turun menjadi 3,82 juta ton pada Oktober, dan turun lagi menjadi 2,88 juta ton pada November. Padahal, konsumsi beras per bulan sekitar 2,55 juta ton.

Pemerintah diketahui sedang berupaya mendistribusikan beras jenis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) ke pasaran. Hal tersebut dilakukan dengan maksud agar harga beras yang sedang melambung tinggi dapat diredam. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan bahwa Aprindo sudah mengadakan meeting dengan Bulog dan Bappanas agar bisa menyalurkan ke ritel.

“Karena ritel ini yang paling menjaga harga. Dengan sistem ritel yang menggunakan MT (modern trade, red), stok dan persebaran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) bisa dicek secara transparan,” ujar Roy.

Roy menegaskan, pihaknya sudah meminta kepada Bulog untuk memasok suplai beras pemerintah ke jaringan ritel modern. “Ini untuk minimarket-supermarket kita minta sekitar 2500 ton lah. Kalau dari 50.000 gerai kita seluruh Indonesia minimarket-supermarket itu menempati posisi sekitar 80 persenan kan, 70 persennya ya departemen store, dan lain-lain. Ya, lumayan lah bisa merepresentasikan untuk minimarket-supermarket di sekitaran 44.000 toko gerai,” urainya.

Nantinya permintaan tambahan beras itu akan disalurkan bertahap, Roy mengatakan yang penting prinsipnya Aprindo ada satu kelompok task force dengan Bulog, Satgas Pangan, Bapanas untuk monitoring terhadap stok beras.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuturkan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga beras. Kemendag bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai kota di Indonesia. “Operasi pasar ini penting dilakukan untuk menjamin harga beras Bulog di harga Rp11.000/kg. Kemarin saya ke Makasar, Papua, Lampung, lalu ke Jambi, dan ke Solo. Untuk mengecek harga beras dan ketersediaan stok beras,” ujar Mendag.

Sebagai upaya menekan kenaikan harga beras, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras SPHP dengan harga jual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen. Bulog juga diminta melaksanakan GPM yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan pangan dengan harga terjangkau.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras sebesar 10 kg kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang semula dijadwalkan berlangsung Oktober menjadi September. “Bantuan Pangan Beras akan dibagikan selama September, Oktober, dan November. Kalau APBN longgar, semoga pada Januari, Februari, dan Maret bantuan pangan akan dibagikan lagi,” tegas Zulhas.

Presiden Joko Widodo pun menyebut bahwa harga beras masih belum normal kembali. Jokowi menyebut el nino menjadi biang kerok yang membuat harga pangan menjadi melambung.

Kondisi itu makin diperparah dengan kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah. Jokowi menyebut, 19 negara juga menyetop ekspor beras. ’’Ya, super el nino, kekeringan. Dan juga karena banyak negara, 19 negara sudah menyetop ekspor beras,’’ jelasnya.

Untuk mengatasi kondisi itu, Kepala Negara menyebut bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya yakni operasi pasar hingga menggelontorkan beras ke sektor ritel. “Beras kita sudah lakukan operasi pasar, menggelontorkan ke ritel, menggelontorkan ke Cipinang, dan kita harapkan mungkin dalam dua minggu, tiga minggu ini akan mulai dipasarkan, sudah mulai turun,” katanya.

 

ORI Usulkan Penerapan HET Gabah

Ombudsman RI (ORI) mengusulkan tujuh langkah dalam penanganan stabilisasi harga beras di pasaran. Salah satunya mengenai dicabutnya harga eceran tertinggi (HET) beras dan kemudian menerapkan HET gabah.

ORI mencatat harga beras premium alami kenaikan hingga 15 persen jika dibandingkan harga antar September 2022 dan September 2023. Sejak November 2022, harga beras premium selalu di atas HET. Pun dengan beras medium yang alami kenaikan hingga 20 persen. Jika dihitung perbandingan harga antara September 2022 dan September 2023.

Anggota ORI Yeka Hendra Fatika memaparkan penerapan HET gabah tersebut perlu untuk menekan harga beras. Sebab, saat ini di beberapa daerah kelangkaan terjadi pada ketersediaan gabah. Sementara untuk supply and demand beras masih memenuhi. Meski harga besar terus alami kenaikan.

“Usulan ini HET untuk menekan harga gabah di pasaran bisa turun. Tentu dengan melakukan evaluasi,” katanya. Jika harga gabah kembali terkendali, bisa dipertimbangkan untuk pencabutan HET gabah. Pola pengaturan HET gabah ini penting karena terkait dengan harga beras nantinya.

Solusi ini, kata Yeka lebih mudah mengontrol harga beras lewat HET. Toh nyatanya, harga beras saat ini berada di atas HET. Sementara sanksi tegas mengenai pedagang yang menjual beras di atas HET juga tidak ada. Dengan kontrol HET gabah, harga beras otomatis bisa menyesuaikan pasar. Dan bisa stabil nantinya oleh mekanisme pasar.

ORI juga menyarankan ada pembatasan distribusi dan penjualan harga gabah lintas provinsi. Ini penting agar tidak ada perebutan gabah antar penggilingan. Ini lantaran ORI menemukan beberapa kasus adanya wisata beras antar provinsi. Di mana gabah di beli dari Jatim, kemudian dibeli di pasar Cipinang, kemudian dijual lagi di Jatim.”Ini karena ada perebutan antar penggilingan. Kami juga meminta agar pemerintah mengecek ketersediaan beras di penggilingan,” paparnya.

Penerapan lainnya adalah percepatan memaksimalkan operasi pasar langsung menyasar ke konsumen. Selama ini percepatan distribusi pangan pemerintah masih dilakukan di pasar Induk. Yang belum jelas apakah langsung bisa dibeli oleh masyarakat. “Jadi sebaiknya dijual langsung ke pasar-pasar dan konsumen,” paparnya. (dee/agf/elo/jpg)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Lonjakan harga beras diproyeksi akan terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede menyebut, harga beras dan bahan pangan lainnya akan terus merangkak naik seiring dengan dinamika el nino yang terjadi.

“Untuk beras itu, rata-rata dari puncak el nino akan ada inflasi beras yang meningkat. Waktunya sekitar 6 sampai 9 bulan setelah puncak el nino,” ujarnya pada media briefing Kementerian Keuangan, Senin (25/9).

Josua menjelaskan, leg time atau jeda waktu itu lumrah terjadi dalam dinamika inflasi, Hal itu juga terjadi pada inflasi pangan yang diakibatkan el nino. Dia menyebut, harga beras rata-rata akan terus naik. “Inflasi pangan akan melonjak sekitar 6 sampai 9 bulan setelah el nino terjadi. Ada leg time,” imbuh dia.

Senada, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Abdurohman menjelaskan, sumbangan harga beras kepada inflasi cukup besar. Dalam hitungan inflasi kelompok pangan, beras memiliki bobot terbesar yakni mencapai 3,33 persen. Setiap kenaikan beras sekecil apapun akan mengerek capaian inflasi. “Memang kalau dilihat bobot inflasi beras ke inflasi mencapai 3,33 persen. Ini cukup besar. Pergerakannya (harga beras) terus mengalami kenaikan,” jelasnya.

Kenaikan harga beras itu juga terus meluas ke berbagai wilayah. Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mencatat, beras menjadi komoditas nomor satu yang memengaruhi perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sampai dengan minggu ketiga September 2023. Setelah beras, ada komoditas gula pasir, cabai merah, daging ayam ras, hingga minyak goreng.

Tak tanggung-tanggung, BPS mencatat, kenaikan harga beras dirasakan secara merata di 284 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Komoditas yang memengaruhi IPH hingga minggu ketiga September ini paling banyak dialami oleh kabupaten/kota dipicu oleh kenaikan harga beras, lalu gula pasir.

“Belum terlihat ada tanda-tanda menurun ataupun flat. Dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya, jumlah kabupaten/kota yang mengalami harga beras ini terus mengalami kenaikan. Rinciannya, minggu pertama ada 230 kab/kota, lalu minggu kedua bertambah jadi 263 kab/kota, lalu minggu ketiga bertambah menjadi 284 kab/kota yang mengalami kenaikan beras,” jelas Amalia pada rakor pengendalian inflasi daerah yang digelar Kemendagri, Senin (25/9).

Pada Agustus 2023, beras memberikan andil inflasi terbesar, yakni mencapai 0,05 persen. Secara akumulatif, hingga Agustus 2023, beras mengalami inflasi sebesar 7,99 persen.

Di tengah lonjakan harga beras, potensi defisit produksi beras terus terjadi. Amalia menyebut, perlu diwaspadai potensi defisit produksi beras yang makin meningkat hingga November 2023.

Luas panen padi nasional di bulan November dan Desember terlihat akan terus menurun. Produksi padi nasional gabah kering giling kelihatan nanti di November dan Desember dalam tren turun. Oleh karena itu, ada perkiraan defisit beras 2023.

Amalia menyebut, kondisi itu merupakan siklus tahunan yang biasanya berulang di periode akhir tahun. BPS mencatat, produksi padi nasional pada September 2023 mencapai 4,07 juta ton, lalu turun menjadi 3,82 juta ton pada Oktober, dan turun lagi menjadi 2,88 juta ton pada November. Padahal, konsumsi beras per bulan sekitar 2,55 juta ton.

Pemerintah diketahui sedang berupaya mendistribusikan beras jenis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) ke pasaran. Hal tersebut dilakukan dengan maksud agar harga beras yang sedang melambung tinggi dapat diredam. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan bahwa Aprindo sudah mengadakan meeting dengan Bulog dan Bappanas agar bisa menyalurkan ke ritel.

“Karena ritel ini yang paling menjaga harga. Dengan sistem ritel yang menggunakan MT (modern trade, red), stok dan persebaran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) bisa dicek secara transparan,” ujar Roy.

Roy menegaskan, pihaknya sudah meminta kepada Bulog untuk memasok suplai beras pemerintah ke jaringan ritel modern. “Ini untuk minimarket-supermarket kita minta sekitar 2500 ton lah. Kalau dari 50.000 gerai kita seluruh Indonesia minimarket-supermarket itu menempati posisi sekitar 80 persenan kan, 70 persennya ya departemen store, dan lain-lain. Ya, lumayan lah bisa merepresentasikan untuk minimarket-supermarket di sekitaran 44.000 toko gerai,” urainya.

Nantinya permintaan tambahan beras itu akan disalurkan bertahap, Roy mengatakan yang penting prinsipnya Aprindo ada satu kelompok task force dengan Bulog, Satgas Pangan, Bapanas untuk monitoring terhadap stok beras.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuturkan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga beras. Kemendag bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai kota di Indonesia. “Operasi pasar ini penting dilakukan untuk menjamin harga beras Bulog di harga Rp11.000/kg. Kemarin saya ke Makasar, Papua, Lampung, lalu ke Jambi, dan ke Solo. Untuk mengecek harga beras dan ketersediaan stok beras,” ujar Mendag.

Sebagai upaya menekan kenaikan harga beras, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras SPHP dengan harga jual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen. Bulog juga diminta melaksanakan GPM yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan pangan dengan harga terjangkau.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras sebesar 10 kg kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang semula dijadwalkan berlangsung Oktober menjadi September. “Bantuan Pangan Beras akan dibagikan selama September, Oktober, dan November. Kalau APBN longgar, semoga pada Januari, Februari, dan Maret bantuan pangan akan dibagikan lagi,” tegas Zulhas.

Presiden Joko Widodo pun menyebut bahwa harga beras masih belum normal kembali. Jokowi menyebut el nino menjadi biang kerok yang membuat harga pangan menjadi melambung.

Kondisi itu makin diperparah dengan kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah. Jokowi menyebut, 19 negara juga menyetop ekspor beras. ’’Ya, super el nino, kekeringan. Dan juga karena banyak negara, 19 negara sudah menyetop ekspor beras,’’ jelasnya.

Untuk mengatasi kondisi itu, Kepala Negara menyebut bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya yakni operasi pasar hingga menggelontorkan beras ke sektor ritel. “Beras kita sudah lakukan operasi pasar, menggelontorkan ke ritel, menggelontorkan ke Cipinang, dan kita harapkan mungkin dalam dua minggu, tiga minggu ini akan mulai dipasarkan, sudah mulai turun,” katanya.

 

ORI Usulkan Penerapan HET Gabah

Ombudsman RI (ORI) mengusulkan tujuh langkah dalam penanganan stabilisasi harga beras di pasaran. Salah satunya mengenai dicabutnya harga eceran tertinggi (HET) beras dan kemudian menerapkan HET gabah.

ORI mencatat harga beras premium alami kenaikan hingga 15 persen jika dibandingkan harga antar September 2022 dan September 2023. Sejak November 2022, harga beras premium selalu di atas HET. Pun dengan beras medium yang alami kenaikan hingga 20 persen. Jika dihitung perbandingan harga antara September 2022 dan September 2023.

Anggota ORI Yeka Hendra Fatika memaparkan penerapan HET gabah tersebut perlu untuk menekan harga beras. Sebab, saat ini di beberapa daerah kelangkaan terjadi pada ketersediaan gabah. Sementara untuk supply and demand beras masih memenuhi. Meski harga besar terus alami kenaikan.

“Usulan ini HET untuk menekan harga gabah di pasaran bisa turun. Tentu dengan melakukan evaluasi,” katanya. Jika harga gabah kembali terkendali, bisa dipertimbangkan untuk pencabutan HET gabah. Pola pengaturan HET gabah ini penting karena terkait dengan harga beras nantinya.

Solusi ini, kata Yeka lebih mudah mengontrol harga beras lewat HET. Toh nyatanya, harga beras saat ini berada di atas HET. Sementara sanksi tegas mengenai pedagang yang menjual beras di atas HET juga tidak ada. Dengan kontrol HET gabah, harga beras otomatis bisa menyesuaikan pasar. Dan bisa stabil nantinya oleh mekanisme pasar.

ORI juga menyarankan ada pembatasan distribusi dan penjualan harga gabah lintas provinsi. Ini penting agar tidak ada perebutan gabah antar penggilingan. Ini lantaran ORI menemukan beberapa kasus adanya wisata beras antar provinsi. Di mana gabah di beli dari Jatim, kemudian dibeli di pasar Cipinang, kemudian dijual lagi di Jatim.”Ini karena ada perebutan antar penggilingan. Kami juga meminta agar pemerintah mengecek ketersediaan beras di penggilingan,” paparnya.

Penerapan lainnya adalah percepatan memaksimalkan operasi pasar langsung menyasar ke konsumen. Selama ini percepatan distribusi pangan pemerintah masih dilakukan di pasar Induk. Yang belum jelas apakah langsung bisa dibeli oleh masyarakat. “Jadi sebaiknya dijual langsung ke pasar-pasar dan konsumen,” paparnya. (dee/agf/elo/jpg)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/