SUMUTPOS.CO – Tim Penyelamat Partai Golkar siap mengambil alih Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Sebagai langkah awal, tim sudah menyurati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan legitimasi.
Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/11), mengungkapkan, Tim Penyelamat Partai Golkar adalah tim yang dibentuk berdasarkan hasil rapat pleno Golkar, Selasa (25/11).
Tim ini sebelumnya disebut Presidium Penyelamat Partai Golkar, dan dibentuk untuk menyelamatkan partai yang kini dianggap dibawa ke arah yang salah oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie.
Oleh sebab itu, Tim hendak mengambil alih DPP yang saat ini dikuasai Aburizal Bakrie alias Ical. Pengambilalihan ini, kata Yorrys, mutlak membutuhkan dasar hukum dan legitimiasi.
“Kami sudah kirim surat ke Kemenkumham. Tunggu saja surat balasannya,” kata Yorrys.
Penyelamatan Golkar, ujar Yorrys, harus dilakukan untuk kemajuan Golkar. Sebab tidak mungkin Golkar akan terus bergantung pada tokoh seperti Ical. “Nanti masyarakat tak akan percaya ke Golkar,” kata dia.
Yorrys juga berkeras Musyawarah Nasional (Munas) 30 November yang akan digelar kubu Ical di Bai tidak sah. Terlebih pemerintah melalui Menteri Koordinator Hukum Politik dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno telah menginstruksikan Polri untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Golkar di Bali.
Memang, kemarin petang, Agung resmi menunjuk Yorrys Raweyai sebagai Ketua Munas Golkar tandingan. Munas versi kubu Agung Laksono ini bakal digelar pada Januari 2015.
“Pak Yorrys, dia menyatakan siap menjadi Ketua Munas,” kata Agung. Semula, Agung menunjuk Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi sebagai Ketua Munas versi Tim Penyelamat Partai. Namun Muladi tak bersedia. Agung menyatakan sudah menerima ketidaksediaan Muladi lewat komunikasi langsung.
“Saya sudah berbicara dengan beliau (Muladi), mungkin karena beliau sudah sepuh,” kata Agung.
Waktu pelaksanaan Munas IX Golkar versi Tim Penyelamat Partai Golkar memang berbeda dari Munas versi Ketum Aburizal (Ical) yang digelar 30 November nanti. Agung menjelaskan, Munas versinya, yakni Januari 2015, merupakan Munas yang benar karena sesuai rekomendasi saat Munas Golkar di Pekanbaru pada 2009 lampau.
“Munas Januari adalah yang sesuai dengan rekomendasi Munas di Pekanbaru dulu yang mengamanatkan Munas selanjutnya pada 2015,” kata Agung.
Anggota DPR Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng, menyarankan agar Ical fokus saja mengurus utang-utangnya dari pada menyibukkan diri kembali bersaing dengan kader muda Golkar. Dia menilai Ical sudah gagal mengurus partai.
“Ical sudah gagal dan nggak usah maju, umur sudah tua, tidak ada keberhasilan. Lebih baik urus utang, jangan urus partai dan negara,” kata Mekeng di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11).
Menurut dia, pelaksanaan Munas akan dilakukan pada Januari 2015 sebagaimana keputusan yang ditetapkan dalam Munas VIII di Pekanbaru, Riau. “Pelaksanaan Munas akhir November dipelintir dan itu untuk melanggengkan kekuasaannya,” sambungnya.
Mekeng juga sependapat dengan saran Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Tedjo Edhy yang meminta demi kemanan, Munas Golkar diadakan Januari 2015. Sehingga izin untuk Munas Bali tak perlu diberikan.
“Apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam itu sudah benar dengan tidak memberikan izin untuk pelaksanaan Munas akhir November ini,” tandasnya.
Di lain pihak, Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo membantah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partainya mengenal yang namanya presidium.
“(Presidium) tidak ada dalam AD/ART. Biar nanti dikaji oleh Mahkamah Partai,” kata Firman di gedung DPR Jakarta, Rabu (26/11).
Dia menegaskan pembentukan presidium itu hanya bentuk ketidakpuasan Agung Laksono Cs dengan keputusan Rapimnas Golkar yang telah menetapkan Munas IX diadakan di Bali, 30 November 2014.
“Ini kelompok tidak puas dengan keputusan Rapimnas. Kalau Januari Rapimnas lagi, itu tidak bisa mengambil keputusan,” tegasnya.
Karena itu, jika memang Agung Laksono Cs tidak puas dengan hasil Rapimnas, Firman menyarankan mereka mengadu ke Mahkamah Partai. Terkait pemecatan sejumlah kader Golkar juga bisa digugat ke pengadilan.
Lagi pula, menurut Firman, pelaksanaan Munas di Bali nanti merupakan keputusan Rapimnas yang sudah sah dan punya dasar kuat.
“Kembali ke dasar hukumnya. Munas tanggal 30 (November) melaksanakan amar putusan Rapimnas. Kalau tidak dilaksanakan malah pak Ical justru salah,” jelasnya.
Sementara, Bendahara Umum DPP Golkar Setya Novanto yakin akan ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi partainya. Saat ini, kata Ketua DPR itu, proses penyelesaian sedang dilakukan. Novanto juga mengaku akan menemui Ical.
“Ini dinamika di dalam Partai Golkar mudah mudahan ada jalan yang terbaik. Karena semua merupakan keluarga besar kita. Nanti saya akan ketemu dulu dengan Pak Ical. Kita akan bicarakan semuanya,” tukas Novanto.
Waketum Partai Golkar Fadel Muhammad juga bersikeras bahwa pemecatan Ical yang dilakukan saat rapat pleno pada Selasa (25/11) adalah tindakan tak resmi.
“Itu kan tidak ada di AD/ART partai, tidak resmi. Sampai sekarang tetap pak Ical Ketua Umumnya,” kata dia kepada wartawan di Bakrie Tower, Rabu (26/11).
Kata Fadel, Ical tidak ambisius untuk menjabat sebagai ketum kembali. Justru, katanya, suara Dewan Pimpinan Daerah Golkar menginginkan Ical untuk kembali memimpin Golkar.
Dia mengakui Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi Aburizal Bakrie setelah kisruh rapat pleno pengurus pusat partai beringin pada Selasa malam. Menurut Fadel, Prabowo menanyakan beberapa hal kepada Ical ihwal kekisruhan di partainya.
“Sebagai teman, Prabowo menanyakan mengenai apa yang terjadi di Golkar,” kata Fadel di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (26/11). “Prabowo ingin membantu Golkar,” lanjutnya.
Fadel hadir dalam pertemuan dengan Prabowo itu. Menurut dia, Prabowo bersedia membantu kekisruhan di Golkar secara terbuka. Soal bentuk bantuannya, Fadel enggan menjelaskan lebih rinci.
Dalam pertemuan itu, kata Fadel, Prabowo juga sempat bertemu empat mata dengan Ical. “Sebagai teman, mereka pastinya berbicara khusus,” ujarnya.
Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan sudah mengirimkan surat kepada seluruh DPD Partai Golkar untuk hadir dalam Munas IX Golkar pada 30 November 2014 di Bali.
“Kami sudah kirimkan surat ke seluruh DPD untuk hadir di munas 30 November 2014,” kata Idrus Marham di Jakarta, Rabu (26/11).
Peneliti politik dari Centre for Strategic of International Studies (CSIS), J. Kristiadi, mengatakan lawan politik Ical di Partai Golkar harus bergerak cepat menggalang dukungan kudeta.
“Kubu Agung Laksono dan Agus Gumiwang harus segera cari dukungan ke kader di daerah yang selama ini diperlakukan sebagai jongos oleh Ical,” katanya saat dihubungi, Rabu (26/11).
Menurut dia, bila bergerak cepat, kemungkinan mendapatkan dukungan kudeta juga semakin besar. Ia juga yakin kubu penentang Ical akan direspons baik oleh kader di daerah.
“Niat mereka memperbaiki Golkar harus dengan politik inklusif, melibatkan seluruh kader. Jangan seperti Ical yang bergaul dengan elite politik dan berbagi keuntungan,” ujarnya.
Kristiadi mengatakan sudah saatnya Ical dikudeta. Hal ini perlu dilakukan untuk membawa kepengurusan Golkar ke arah lebih baik. “Ical harus mau turun dengan bermartabat. Dia, kan, juga masih berhak mengikuti munas Januari nanti. Tapi harus dengan cara demokratis,” katanya.
Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Dadang Darmawan menilai terbentuknya Presidium Penyelamatan Partai Golkar merupakan dinamika dan fenomena baru bagi partai politik berlambang pohon beringin itu.
Sejak dibentuk pada masa pemerintahan orde baru, Partai Golkar belum pernah memunculkan presidium atau istilah lain yang dimaksudkan untuk menyelamatkan partai.
“Dari pengalaman, ini baru. Sebelumnya, sama sekali tidak pernah terjadi,” katanya, kemarin.
Menurut Dadang, pembentukan presidium tersebut mengindikasikan akan terjadi pertarungan keras di kalangan internal Partai Golkar yang masing-masing memiliki agenda sendiri.
Meski demikian, dengan pengalaman dan profesionalisme dalam berpolitik yang dimiliki kader Partai Golkar, peluang untuk menyatu kembali sangat terbuka.
Apalagi kedua pihak yakni kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan kubu presidium yang diketuai Agung Laksono memberikan peluang atau terlihat kemungkinan penyatuan tersebut. “Mereka juga tidak menginginkan Partai Golkar pecah,” katanya. (bbs/gir/val)
