Kendati demikian, Amali memastikan, usulan tersebut tidak akan diakomodasi. Sebab, usulan itu hanya dilontarkan oleh segelintir pihak. “Mayoritas pengurus Golkar ingin agar Munaslub terselenggara dengan pemilihan ketua umum baru yang adil dan demokratis,” imbuhnya.
Salah satu calon ketua umum (caketum), Ade Komarudin saat dikonfirmasi mengatakan, Kamis (28/4) DPP Golkar akan rapat. Jadi perkembangan sampai hari ini masih konsisten akan laksanakan Munaslub 23 Mei di Bali.
“Mudah-mudahan ini momentum tempat bagaiaman partai ini menjadi rekonsiliatif sesuai tujuan Munaslub,” ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (27/4).
Ketua DPR RI itu mengaku, di internal Golkar sendiri muncul suara bahwa setelah SK muncul tidak perlu ada Munaslub. “Saya sampaikan tadi, jika suara itu perlu kita denegar. Tapi patokan saya keputusannya, bukan pendapat itu. Semua pendapat itu boleh. Yang begitu kita ikuti, sekali lagi patokan saya keputusan DPP Golkar,” ucap Akom, sapaan Ade Komarudin.
Sebelumnya, ada dugaan skenario untuk menggagalkan Munaslub Partai Golkar 23 Mei mendatang, mencuat. Hal itu bersamaan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Munas Bali masa bakti 2014-2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
Menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, M Zaki Mubarak, kemungkinan gagalnya diselenggarakan Munaslub Partai Golkar pada 23 Mei di Bali nanti kian besar. (aen/jpg/adz)
Kendati demikian, Amali memastikan, usulan tersebut tidak akan diakomodasi. Sebab, usulan itu hanya dilontarkan oleh segelintir pihak. “Mayoritas pengurus Golkar ingin agar Munaslub terselenggara dengan pemilihan ketua umum baru yang adil dan demokratis,” imbuhnya.
Salah satu calon ketua umum (caketum), Ade Komarudin saat dikonfirmasi mengatakan, Kamis (28/4) DPP Golkar akan rapat. Jadi perkembangan sampai hari ini masih konsisten akan laksanakan Munaslub 23 Mei di Bali.
“Mudah-mudahan ini momentum tempat bagaiaman partai ini menjadi rekonsiliatif sesuai tujuan Munaslub,” ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (27/4).
Ketua DPR RI itu mengaku, di internal Golkar sendiri muncul suara bahwa setelah SK muncul tidak perlu ada Munaslub. “Saya sampaikan tadi, jika suara itu perlu kita denegar. Tapi patokan saya keputusannya, bukan pendapat itu. Semua pendapat itu boleh. Yang begitu kita ikuti, sekali lagi patokan saya keputusan DPP Golkar,” ucap Akom, sapaan Ade Komarudin.
Sebelumnya, ada dugaan skenario untuk menggagalkan Munaslub Partai Golkar 23 Mei mendatang, mencuat. Hal itu bersamaan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Munas Bali masa bakti 2014-2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
Menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, M Zaki Mubarak, kemungkinan gagalnya diselenggarakan Munaslub Partai Golkar pada 23 Mei di Bali nanti kian besar. (aen/jpg/adz)
