Nurdin Halid Gantikan Ajib Shah sebagai Ketua Golkar Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) kubu Munas Bali, Nurdin Halid menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggantikan sementara Ajib Shah yang berhalangan sejak awal November lalu. Sedangkan terkait keputusan organisasi, akan ditunjuk seorang ketua harian.

Pergantian sementara ini disampaikan Nurdin usai menggelar konsolidasi internal DPD Golkar Sumut di Balai Citra Tiara Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (29/12). Dirinya ditugaskan untuk menjadi Plt agar Ajib Shah bisa leluasa menyelesaikan persoalan hukum yang menimpanya tanpa terbebani tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua DPD Golkar Sumut.

“Jadi begini, supaya bang Ajib bisa konsentrasi dalam menghadapi persoalan hukum, maka saya ditunjuk sementara untuk memimipin ini (DPD Golkar Sumut). Ini hanya bersifat sementara , sebagai pelaksana tugas, jadi belialu tetap sebagai Ketua DPD Sumut, saya pelaksana tugasnya,” ujar Nurdin.

Kekosongan tersebut terjadi sejak Ketua DPD Golkar Sumut Ajib Shah resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPKP setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dewan oleh Gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugroho. Dirinya juga meminta agar seluruh kader mendoakan agar Ketu DPRD Sumut itu bisa keluar dari persoalan tersebut.

“Ini kan supaya tidak ada kekosongan kepemimpinan. Dan yang paling penting, kita beri ruang dan kesempatan kepada pak Ajib menghadapi proses hukum. Sembari semua kita mendoakan supaya beliau bisa keluar dari persoalan ini,” sebutnya.

Disinggung soal aktivitasnya di Jakarta, Nurdin menyebutkan akan menunjuk Ketua Harian yang akan menggantikan dirinya selama tidak berada di Sumut. Hal ini agar DPDGolkar Sumut dapat mengambil keputusan langkah yang sifatnya strategis. Namun dirinya mengaku belum mengantongi siapa kader yang akan membantu tugasnya itu.

“Nanti saya akan menunjuk ketua harian disini (DPD Golkar Sumut), untuk namanya belum,” katanya.

Terkait agenda partai pada 2016, Nurdin menyebutkan jika pada Januari mendatang, Golkar akan konsolidasi untuk menghadapi musyarawah daerah (Musda). Yang pertama adalah musyawarah tingkat kecamatan. Baru kemudian berlanjut ke Musda Musda DPD kabupaten/kota sebelum ke tingkat provinsi.

“Untuk Musda, mulai Januari (2016) akan jalan, dari mulai musyawarah kecamatan, sudah terpilih, baru setelah itu Musda tingkat II (kabupaten/kota). Kalau tadi (kemarin) ada soal legal standing partai Golkar. Supaya tidak ada lagi keraguan bahwa hasil Munas Bali paling sah. Jadi jangan ada lagi yang terprovokasi,” tambahnya.

Terkait posisi Ketua DPRD Sumut yang saat ini masih melekat pada diri Ajib Shah, mantan Ketua PSSI ini mengaku akan mempelajari terlebih dahulu tata tertib yang berlaku di lembaga dewan. Sebab untuk menggantikannya, harus ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap baru bisa dilakukan.

“Ya saya paham undang-undang nya. Tetapi kalau tata tertibnya (DPRD Sumut) bisa diganti sementara, ini akan saya konsultasikan dengan bung Ajib. Bagaimanapun beliau itu ‘kan Ketua DPRD dan Ketua Golkar Sumut, harus dimintai pendapat tentang susunan kepemimpinan baik di legislatif maupun di partai,” pungkasnya. (bal)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) kubu Munas Bali, Nurdin Halid menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggantikan sementara Ajib Shah yang berhalangan sejak awal November lalu. Sedangkan terkait keputusan organisasi, akan ditunjuk seorang ketua harian.

Pergantian sementara ini disampaikan Nurdin usai menggelar konsolidasi internal DPD Golkar Sumut di Balai Citra Tiara Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (29/12). Dirinya ditugaskan untuk menjadi Plt agar Ajib Shah bisa leluasa menyelesaikan persoalan hukum yang menimpanya tanpa terbebani tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua DPD Golkar Sumut.

“Jadi begini, supaya bang Ajib bisa konsentrasi dalam menghadapi persoalan hukum, maka saya ditunjuk sementara untuk memimipin ini (DPD Golkar Sumut). Ini hanya bersifat sementara , sebagai pelaksana tugas, jadi belialu tetap sebagai Ketua DPD Sumut, saya pelaksana tugasnya,” ujar Nurdin.

Kekosongan tersebut terjadi sejak Ketua DPD Golkar Sumut Ajib Shah resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPKP setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dewan oleh Gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugroho. Dirinya juga meminta agar seluruh kader mendoakan agar Ketu DPRD Sumut itu bisa keluar dari persoalan tersebut.

“Ini kan supaya tidak ada kekosongan kepemimpinan. Dan yang paling penting, kita beri ruang dan kesempatan kepada pak Ajib menghadapi proses hukum. Sembari semua kita mendoakan supaya beliau bisa keluar dari persoalan ini,” sebutnya.

Disinggung soal aktivitasnya di Jakarta, Nurdin menyebutkan akan menunjuk Ketua Harian yang akan menggantikan dirinya selama tidak berada di Sumut. Hal ini agar DPDGolkar Sumut dapat mengambil keputusan langkah yang sifatnya strategis. Namun dirinya mengaku belum mengantongi siapa kader yang akan membantu tugasnya itu.

“Nanti saya akan menunjuk ketua harian disini (DPD Golkar Sumut), untuk namanya belum,” katanya.

Terkait agenda partai pada 2016, Nurdin menyebutkan jika pada Januari mendatang, Golkar akan konsolidasi untuk menghadapi musyarawah daerah (Musda). Yang pertama adalah musyawarah tingkat kecamatan. Baru kemudian berlanjut ke Musda Musda DPD kabupaten/kota sebelum ke tingkat provinsi.

“Untuk Musda, mulai Januari (2016) akan jalan, dari mulai musyawarah kecamatan, sudah terpilih, baru setelah itu Musda tingkat II (kabupaten/kota). Kalau tadi (kemarin) ada soal legal standing partai Golkar. Supaya tidak ada lagi keraguan bahwa hasil Munas Bali paling sah. Jadi jangan ada lagi yang terprovokasi,” tambahnya.

Terkait posisi Ketua DPRD Sumut yang saat ini masih melekat pada diri Ajib Shah, mantan Ketua PSSI ini mengaku akan mempelajari terlebih dahulu tata tertib yang berlaku di lembaga dewan. Sebab untuk menggantikannya, harus ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap baru bisa dilakukan.

“Ya saya paham undang-undang nya. Tetapi kalau tata tertibnya (DPRD Sumut) bisa diganti sementara, ini akan saya konsultasikan dengan bung Ajib. Bagaimanapun beliau itu ‘kan Ketua DPRD dan Ketua Golkar Sumut, harus dimintai pendapat tentang susunan kepemimpinan baik di legislatif maupun di partai,” pungkasnya. (bal)