JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sejumlah pasangan calon (apslon) di Pilkada serentak 2020, menjanjikan program bantuan berbasis kartu. Program seperti ini menjadi ciri khas Joko Widodo kala mengikuti kontestasi pemilu.
Di Kota Medan, paslon Akhyar Nasution-Salman Alfarisi menawarkan Kartu Buruh Sejahtera (KBS). Pasangan yang diusung Demokrat dan PKS itu menjamin pangan murah bagi kaum pekerja dengan kartu tersebut.
Program KBS Akhyar-Salman, juga bisa digunakan untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Perlindungan Perempuan Pekerja Industri. Program itu memberikan perlindungan kesehatan bagi pekerja informal yang dimudahkan dalam membayar premi BPJS Kesehatan.
Program serupa juga ditawarkan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jawa Barat (Jabar). Mereka menitipkan Kartu Peduli Umat Melayani Rakyat (PUMR) pada tujuh paslon yang mereka usung.
Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda bilang kartu ini sebagai jaminan kesejahteraan bagi masyarakat Jabar. Masyarakat bisa menuntut janji politik para kepala daerah setelah terpilih. “Jadi melalui Kartu PUMR ini, pengangguran, pedagang kecil, nelayan, guru ngaji, dan lainnya jangan sampai terjebak politik praktis, jangan terjebak politik transaksional,” ujar Huda, Selasa (29/9).
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, tren “menjual kartu” ini tak terlepas dari keberhasilan Joko Widodo dengan sejumlah program bantuan berbasis kartu.
Saat jadi Wali Kota Solo, Jokowi mengusung program kartu pintar untuk pendidikan dan kartu sehat untuk jaminan kesehatan warga tak mampu. Program itu diubah nama jadi Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) saat ia menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Kemudian saat maju di Pilpres 2014, Jokowi mengusung Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Di periode kedua, Jokowi kembali menawarkan Kartu Pra Kerja, KIP, dan Kartu Sembako Murah. “Kemenangan Jokowi di berbagai pemilu sebenarnya banyak faktor, tapi kartu-kartu itu jadi pembeda dari calon yang lain. Nah, keunggulan itu coba diduplikasi calon pilkada untuk meniru kesuksesan,” kata Ujang, Selasa (29/9).
Secara teknis, Ujang menilai program berbasis kartu itu efektif menarik suara di masyarakat. Publik juga bisa memantau eksekusi program bantuan tersebut.
Namun ada sejumlah kekurangan yang melekat pada program bantuan berbasis kartu. Ujang mencontohkan Kartu Prakerja Jokowi yang ramai diprotes karena lambat pencairannya dan sering salah sasaran. “Kartu-kartu Pak Jokowi juga cairnya lama itu, kadang membuat orang gelisah dan jengkel. Itu yang bisa diperbaiki oleh para calon kepala daerah yang menduplikasi,” ucapnya. (cnn)
