BKKBN Peringati Hari Kependudukan Dunia dengan Pendataan Keluarga
Bertepatan dengan hari Kependudukan Dunia yang jatuh pada 11 Juli, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) wilayah Sumut melakukan pendataan keluarga. Pendataan ini dipimpin langsung Kepala Wilayah BKKBN Sumut H Nofrijal SP MA. Pendataan juga ditemani
Kepala Badan Pusat Statistik Sumut Drs Suharno MSc.
Pendataan keluarga tersebut dimulai dari keluarga Wali Kota Madan Drs Rahudman Harahap dan dilanjutkan ke kediaman Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho ST yang beralamat di Perumahan Taman Setia Budi Indah blok RR, 29 Medan, Senin (11/7).
Drs Rahudman Harahap mengungkapkan bila tingkat kelahiran bisa diminamilisir, maka secara otomatis tingkat kesejahteraan penduduk pun semakin meningkat. “Selain sedang meningkatkan di bidang struktur, kita juga sedang melakukan pendataan ulang UPT yang khusus menangani program berencana yang sebelumnya sudah ada. Sesuai dengan dorongan Kepala BKKBN Sumut, kita yakin bisa meminimalisir jumlah lonjakan penduduk,” ungkap Rahudman.
Usai dari kediaman Wali Kota Medan Rahudman, tim BKKBN Sumut bersama kader KB bertolak ke kediaman Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho. “Pendataan keluarga bertujuan untuk interpensi kesejahteraan keluarga, Pak. Mengingat, lonjakan penduduk dunia yang hampir mencapai 7 miliar.
Karena itu perlu kiranya BKKBN menggalakkan program layanan KB demi mengontrol laju pendudukan yang sangat tinggi,” kata Kepala Wilayah BKKBN Sumut H Nofrijal SP MA mengawali pembicaraan kepada Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho.
Paling tidak, kata Nofrijal kepada Gatot, melalui pendataan yang dilakukan bertepatan dengan hari Kependudukan Dunia, BKKBN bisa mendapatkan data pasangan subur (Pus) yang seharusnya sudah layak ber-KB namun belum melaksanakannya. Apabila kasus tersebut ditemukan di suatu daerah di Sumut maka daerah tersebut akan dijadikan priorotas untuk digelarnya penyuluhan program KB.
Selain itu, lanjut Nofrijal, melalui pendataan, pemerintah dapat mengintervensi tingkat kesejahteraan keluarga baik prasejahtera, keluarga sejahtera I hingga keluarga sejahtera III. Sebab, pendataan ini tidak hanya mendata jumlah keluarga yang ada, namun pendidikan dan tingkat kesejahteraan keluarga juga dipertanyakan.
“Hasil pendataan ini nantinya bisa saja digunakan oleh lintas sektor, baik pendidikan, sosial dan sektor lain membutuhkan data ini. Sebab, dari data itu nantinya akan diketahui jumlah anak yang tidak sekolah dan jumlah keluarga yang mampu maupun tidak mampu,” kata Nofrijal.
Dalam kesempatan ini, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho menyambut baik kegiatan pendataan yang dilakukan BKKBN sekaligus memperingati Hari Kependudukan Dunia. Gatot juga menyatakan siap berkomitmen dengan BKKBN untuk mengurangi angka TRF dari 3,5 persen hingga 3 persen, pada tahun depan. Hal ini harus dilakukan secara serius oleh pemerintah provinsi berkordinasi dengan BKKBN melalui peningkatan penyuluhan KB kepada masyarakat.
“Agar masyarakat menyadari bahwa ledakan penduduk ini bila tidak termanage dengan baik bisa berdampak negatif. Kita berharap ada data yang valid. Sehingga, data yang valid tersebut bisa menjadi data base untuk pendidikan, sosisal dan kebutuhan data base bagi instansi lainnya.
Dengan data yang valid ini, sambung Gatot, bisa dipakai perencanaan pembangunan yang tepat. “Saya mengimbau kepada masyarakat yang belum berkeluarga untuk menikah di usai yang tepat yakni di atas 20 tahun dan memiliki jumlah anak yang direncanakan dengan baik sesuai dengan anjuran BKKBN yakni dua anak lebih baik,” pungkas Gatot.
Seperti diketahui, pendataan yang dilakukan BKKBN telah dimulai sejak 1 Juli 2011 hingga September 2011, di mana semua anggota rumah tangga di sensus berdasaran pendapatan dan pengeluaran sehingga dapat dilihat apakah keluarga tersebut masih berada pada tahap prasejahtera atau sudah sejahtera.
Pendataan yang dilaksanakan oleh sekitar 5.000 orang kader KB ini nantinya akan digunakan untuk berbagai program bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan. Seperti, Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga (PKK), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Beras Miskin (Raskin) agar bantuan tersebut diterima oleh penduduk yang benar-benar membutuhkan. (*)
