Kasus hukum yang menimpa mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dinilai bakal menghambat ambisi partai tersebut meraih suara signifikan di Pemilu Legislatif 2014. Meski sampai saat ini penyelesaian kasus hukum Luthfi belum tuntas, PKS tampaknya masih memiliki optimisme tinggi untuk meraih target masuk tiga besar.
HAL tersebut disampaikan anggota Fraksi PKS Indra di Jakarta, Jumat (10/5). Indra menyatakan, sejak kasus tersebut bergulir pada Januari lalu, PKS tidak memiliki keraguan dan persoalan terhadap itu.
“PKS tetap bekerja, termasuk mempersiapkan pencalegan pemilu tidak ada persoalan. Kasus hukum, kami punya lawyer, sehingga sistem sudah berjalan,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Indra, ada hikmah penting dari kasus hukum yang dialami mantan presiden partainya.
Kader parpol mana pun memang tidak ingin pimpinan partainya tertimpa masalah.
Namun, dari situ, ujar Indra, PKS sudah melakukan percepatan konsolidasi yang signifikan.
“Ibaratnya, kalau dulu kecepatan 60 km per jam, sekarang jadi kecepatan 100 km per jam,” ujarnya.
Indra menuturkan, mayoritas para pengamat menyebut popularitas PKS akan jatuh. PKS akan runtuh sebagai parpol yang mampu meraih posisi empat besar di Pemilu 2009. “Analisis pengamat justru terbalik. Bukti nyata adalah lima pilkada terakhir dimenangi PKS,” ujarnya.
PKS, lanjut Indra, juga tidak khawatir dengan kekurangan di proses pencalegan. Meski semua bakal calon anggota legislatif PKS dinyatakan tidak memenuhi syarat, Indra menyebut PKS adalah satu di antara sedikit parpol yang semua calonnya sudah menyerahkan persyaratan.
“Ada partai yang sekadar nama, kalau kami nggak. Saat mendaftar, persepsi kami itu sudah memenuhi syarat,” ujarnya.
Indra menambahkan, PKS sudah memiliki kesiapan administrasi. Dia yakin, dalam waktu yang tidak terlalu lama, PKS akan memperbaiki seluruh berkas pencalegan. “Mudah-mudahan dengan kesiapan administrasi, kami akan jadi yang pertama,” tandasnya.
Persilakan Penyidik Sita Mobil Perburuan KPK terhadap aset milik Ahmad Fathanah membuahkan hasil baru. Setelah beberapa kali hanya menyita mobil mewah milik tersangka suap pengaturan kuota impor daging sapi itu, Jumat (10/5) KPK menyita dua rumah. Masing-masing hunian tersebut diatasnamakan Fathanah dan istrinya, Sefti Sanustika.
Menurut Jubir KPK Johan Budi SP, kedua rumah tersebut berada di Depok, Jawa Barat. Rumah atas nama Fathanah tersebut diketahui berada di Perumahan Pesona Khayangan, Depok.
Sedangkan milik Sefti ada di Perumahan Permata Depok. “Penyitaan atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU),” ujar Johan di gedung KPK kemarin.
Berdasar informasi yang dihimpun, dua rumah tersebut tergolong mewah. Penyidik mulai memasang plang penyitaan dalam dua waktu.
Pertama, sekitar pukul 12.50 penyidik menuju Perumahan Pesona Khayangan. Untuk rumah di Perumahan Permata Depok, penyitaan dengan penempelan plang tersebut dilakukan sekitar pukul 16.00.
Plang tersebut bertuliskan: Berdasarkan surat perintah penyitaan nomor : Sprin.Sita – 26/ 01/03/2013, tanggal 4 Maret 2013 Tanah dan Bangunan Ini Disita Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tersangka Ahmad Fathanah. Tertanda Penyidik KPK. “Penyitaan dilakukan agar barang tidak berpindah kepemilikan,” imbuhnya.
Langkah KPK untuk segera menyita rumah di Perumahan Pesona Khayangan itu bisa dikatakan tepat. Sebab, saat dilakukan penyitaan di rumah tersebut sudah ada plang yang menunjukkan bahwa rumah itu dijual. Informasi di plang tertulis kalau rumah itu memiliki luar 545 meter dengan berfasilitas kolam renang.
Penyitaan terhadap dua rumah itu menambah panjang daftar aset Fathanah yang disita.
Sebelumya, KPK sudah menyita empat mobil mewah Fatrhanah sepertiToyota Land Cruiser Prado, Toyota Alphard, Mercedes Benz C200, dan FJ Cruiser. Selain itu, barang yang diberikan pria asal Makassar ke beberapa teman perempuannya juga sudah diamankan.
Seperti mobil Honda Jazz putih dari model Vitalia Shesya, dan Honda Freed yang digunakan oleh Tri Kurnia Puspita. Dari kedua perempuan itu juga diketahui kalau Fathahah pernah memberikan jam tangan seharga puluhan juta. Sedangkan dari tangan artis Ayu Azhari, KPK menerima pengembalian uang dengan total Rp 38 juta.
Sementara itu, penggalian informasi untuk TPPU Ahmad Fathanah dalam kembali menyeret nama mantan politisi PKS. Kemarin, KPK seharusnya memeriksa kader PKS bernama Rama Pratama. Namun, rencana itu gagal karena panggilan penyidik tidak pernah sampai.
“Surat panggilannya kembali lagi. Yang bersangkutan sudah tidak tinggal di alamat yang ada di data kependudukan,” terang Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.
Oleh KPK, Rama yang juga mantan aktivis mahasiswa itu dianggap mengetahui TPPU yang dilakukan oleh Fathanah.
Dibagian lain, KPK juga meminta keterangan terhadap Rantala Sikayo, asisten pribadi Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). Dia dipanggil terkait dengan kepemilikan mobil yang diduga ada hubungan dengan mantan presiden PKS itu. Ada dugaan kalau LHI menyamarkan mobil Nissan Nevara melalui asistennya tersebut. “Ditanya mengenai mobil yang ada di DPP (PKS),” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, menduga ada lima mobil yang terkait dengan LHI. Lima kendaraan mewah itu adalah VW Caravelle, Mazda CX9, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Navara. Sedianya, mobil itu akan disita KPK, namun gagal karena sempat ada ketegangan dengan penjaga DPP PKS.
Sebelum memeriksa Rantala, KPK juga sudah memeriksa beberapa nama lain yang tercantum sebagai pemilik mobil itu. Seperti nama Ahmad Zaky yang tercatat sebagai pemilik Toyota Fotuner, dan Ali Imron yang dicatut memiliki VW Caravelle.
Setelah diperiksa, Rantala mengaku tak tahu persis kalau namanya tercetak di STNK mobil Nissan Navara. Alasannya, dia hanya menjadi asisten di DPR saja. Ranatala ingat kalau KTPnya pernah dipinjam oleh seorang pria pada 2012. Saat ditanya apakah yang meminjam LHI atau orang PKS, Rantala hanya diam. “Di PKS,” jawabnya singkat saat ditanya dimana KTP miliknya dipinjam.
Saat dipinjam, dia mengaku tidak terlalu curiga dan asal memberikan karena sudah terbiasa meminjamkan KTP. Biasanya, KTP-nya dipinjam untuk membuat sebuah kartu anggota maupun asuransi.
Dia juga mengakui bahwa LHI pernah meminjam KTP-nya juga. Namun, sebagai bawahan dia hanya manut saja saat bosnya memerlukan KTP miliknya. Namun, dia mengaku tak tahu pasti namanya dicatut untuk kepemilikan mobil apa saja.
Saat disinggung mengenai hubungan LHI dan Fathanah, dia mengakui kalau keduanya adalah teman. Informasi yang bisa diberikan sebatas itu karena dia tak tahu pasti pola pertemanan mereka. “Saya kenal begitu saja (dengan Fathanah),” tambah pria yang sudah ikut LHI sejak 2006 itu.
Terpisah, penyitaan sejumlah mobil yang menjadi target KPK nampaknya bakal berjalan lebih mudah. Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf menyatakan bahwa KPK tidak perlu repot-repot mengerahkan aparat atau upaya paksa mengeluarkan lima mobil di kantor DPP PKS.
“KPK tidak perlu mengancam untuk menghadirkan aparat kepolisian atau TNI untuk masuk ke gedung DPP. Silakan, lebih cepat lebih baik.
Malam ini (kemarin) mau ke sini kami tunggu. Ahlan wa sahlan,” ujarnya di kantor DPP PKS.
Menurut Muzammil, KPK harus datang sesuai dengan prosedur. Sebagaimana permintaan PKS sebelumnya, petugas KPK yang datang harus membawa surat resmi dan bertemu pengacara LHI selaku perwakilan. “Sehingga jelas berita acara pemeriksaan, dan tidak perlu ada politisasi,” ujarnya.
Lima mobil yang akan disita PKS terkait dengan kasus korupsi impor daging sapi yang melibatkan Luthfi. Lima mobil yang akan disita adalah VW Caravelle bernomor polisi B 948 RFS, Mazda CX 9 bernopol B 2 RFS, Toyota Fortuner bernopol B 544 RFS, Nissan Navara, dan Mitsubishi Pajero Sport. (bbs/jpnn)
Kader di Daerah Tak Terganggu
TERSERETNYA nama Latfi Hasan Ishaq dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kasus suap impor sapi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) dan kasus lain yang mengikutinya, tidak menyurutkan semangat para politisi PKS di daerah-daerah di Sumatera Utara. Berikut tanggapan beberapa petinggi PKS di kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Kader di Tebingtinggi Pasrah
DPD PKS Kota Tebingtinggi pasrah terkait penanganan kasus suap daging impor sapi oleh KPK sebesar Rp1 miliar. Ketua DPD PKS Zulfikar dan kader lain mengaku pasrah dan menyerahkan semuanya secara proses hukum.
“Kami DPD PKS Kota Tebingtinggi menyerahkan semuanya kepada pihak hukum.
Kita tunggu saja prosesnya, kami pasrah,” ungkap Ketua DPD PKS Kota Tebingtinggi Zulfikar.
Terkait Presiden PKS ditangkap KPK, memang membuat pencorengan tersendiri ditubuh partai, tetapi kami yakin PKS tidak terlibat dengan kasus suap daging sapi impor tersebut. “Selanjutnya saya enggan komentar, kita tetap menyerahkan proses semuanya didepan hukum,” bilang Zulfikar.(mag-3)
Kader di Karo Anggap Cobaan
KADER PKS di Karo nilai langkah KPK menangani kasus dugaan suap daging sapi impor yang melibatkan kader partainya Luthfi Hasan Ishaaq merupakan bentuk pendzoliman yang terorganisir. Namun demikian, itu tidak akan menyurutkan PKS untuk tetap menjadi partai besar dalam menjalankan agenda perubahan di Indonesia.
Menurut Ketua DPD PKS Karo, Miltra Sembiring, setelah mengetahui perkembangan kasus dan mengikuti instruksi dari DPP PKS di Jakarta, keseluruhan kader yang merasakan banyak kejanggalan dari kasus ini tetap berkomitmen untuk membesarkan partai.
“Kami tidak antipasti terhadap proses penegakan hukum, namun itu harus berlaku berimbang dan tidak karena adanya kepentingan lain. Setiap kader memahami ini adalah cobaan besar yang harus dilalui,” ujar Miltra Sembiring. “Buat kader kami yang sudah paham politik, ini adalah bahagian dari upaya kerja keras kami untuk masa masa selanjutnya. Proses yang kami nilai memang diupayakan untuk mengerdilkan (PKS) sama sekali tidak akan efektif. Setiap kader sudah paham dengan apa yang harus dilakukan jika menghadapi cobaan politik ini,” tambahnya. (mag-6)
Solid di Langkat dan Deliserdang
KASUS dugaan suap daging sapi impor tak menyurutkan solidaritas internal DPD PKS Langkat. Konsolidasi internal pun telah dilaksanakan.
“Proses hukum tetap kita hormati, pasca penangkapan serta penetapan oleh KPK tidak membuat kita goyah kok, masih tetap solid,” kata Khairul Anwar selaku Ketua DPD PKS Langkat.
Khairul menduga ada konspirasi besar menjelang 2014. Pun demikian, diperkirakan tidak menggoyahkan kader atau pengurus partai menjaga kekompakan wujud kredibiltas. Pihaknya merasa kasus itu terkesan dibesar-besarkan.
“Ya itu tadi, dugaan konspirasi menatap 2014 terasa sangat kental buat kita.
Apalagi kesan kita tangkap terlalu dibesar-besarkan. Kenapa kasus (korupsi) yang sudah ada belum juga (ditangani KPK), sekarang malah ini. Pun begitu, proses hukum akan tetap kita hormati dan syukurnya kita secara kepartaian solid kok,” pungkas dia.
Ketua DPD PKS Deliserdang Ust H Mara Jaksa Harahap MA pun yakin, kasus hokum ini akan membuat kader partai semakin kuat. Pasalnya, setiap permasalahan yang dihadapi oleh partai akan dapat dijadikan pelajaran untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Mara Jaksa, mengakui penangkapan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK memberikan berdampak pisikologis terhadap partai. Tetapi, dampak tersebut dipastikan akan berlalu dalam kurun waktu dua sampai empat bulan kedepan.
“Kita pastikan dampak itu akan (cepat) berlalu,” akunya. (mag-4/btr)
Kader di Dairi-Pakpak Bharat: Kampanye Gratis
KETUA DPD PKS Kabupaten Dairi Karimin Silalahi SPdi dan DPD PKS Kabupaten Pakpak Bharat Kadirun Berutu Ketua sepakat melihat kasus hukum dugaan suap daging impor sapi yang melibatkan PKS sebagai strategi politik melemahkan partai mereka.
“Ada sekenario besar untuk menghancurkan PKS. KPK hanya diperalat oleh pihak- pihak tertentu yang kuatir dengan semakin besarnya Patai Keadilan Sejahtera,” tandas Karimin.
Kadirun Berutu pun melihat KPK hanya sebagai mediator yang digunakan pihakpihak tertentu untuk menghancurkan reputasi para elit politik PKS. “Ada kebaikan dari kasus ini, yaitu PKS kampanye gratis dimana masyarakat seluruh Indonesia bahkan Dunia akan mempelajari siapa itu PKS dan mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Kami yakin Pak Luhfi hanya difitnah dan kami tetap yakin dengan kejujuran beliau,” papar Kadirun.
Karimin Silalahi SPdi dan Kadirun Berutu mengimbau seluruh kader PKS Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat agar senantiasa istiqomah dan tidak terpancing isu-isu negatif yang berkembang. Kader diminta senantiasa merapatkan barisan menuju target nasional PKS meraih posisi 3 besar. (tam)
