30 C
Medan
Monday, June 3, 2024

Tarif Ekspedisi Naik 25 Persen

Rencana penerapan kebijakan harga ganda BBM langsung disikapi Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo). Asosiasi ekspedisi wilayah Sumatera Utara (Asperindo Sumut), ambil ancang-ancang menaikan tarif logistik sekitar 20-25 persen dari tarif semula. Penyesuaian tarif ini diberlakukan Mei depan, atau setelah kebijakan harga ganda BBM diberlakukan.

Ketua Asperindo Sumut, Mhd Eka HTarigan mengatakan pemberlakuan penyesuaian tarif segera dilakukan setelah pemerintah pusat menetapkan rincian harga bahan bakar minyak (BBM). “Kita tunggu sampai bulan Mei nanti,” ujarnya ketika dihubungi Sumut Pos, Kamis (25/4). “Untuk Sumut di sini ada 15 perusahaan logistik dan semuanya belum menaikan tarif mereka,” tambahnya. Eka Tarigan juga menyinggung persoalan kelangkaan solar yang berakibat molornya jadwal pengiriman barang ke daerah-daerah di Sumut.

“Akibat kelangkahan solar kita rugi waktu, biasanya dari Medan ke Kisaran itu sehari sudah sampai tapi sekarang bisa molor sampai dua hari,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum bidang UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif Sumut, Ihsan Taufiq menduga kebijakan ini tidak berdampak terhadap usaha kecil. Alasannya, pengusaha kecil lebih memilih memakai kendaraan roda dua daripada mobil plat hitam. Yang perlu waspadai justeru aksi spekulan BBM hingga Mei nanti.

“Perlu kita waspadai spekulen dalam rentang waktu hingga ditetapkannya kebijakan, karena ini akan menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menimbun BBM. Kontrol khususnya dari pemerintah sangat penting,” ucapnya.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Johan Brien menegaskan dukungan asosiasi itu terhadap kebijakan pengurangan subsidi BBM. Kebijakani ni diyakini akan menambah cost pengusaha, tetapi di sisi lain malah menguatkan rupiah sehingga mengurangi menciutnya devisa negara.

“Dalam Munas APINDO sudah kami bahas dan kami bahkan meminta pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM bagi pihak tertentu. Ketua Dewan Pengurus Nasional  (DPN) APINDO , Sofian Wanandi sendiri sudah langsung menjumpai presiden SBY untuk membicarakan ini,” ujarnya.

Dari kacamata Johan, kebijakan ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap harga kebutuhan pokok. “Atas dasar apa harga kebutuhan naik? Karena plat kuning tidak termasuk dalam kategori kendaraan yang subsidinya dikurangi. Nah jika ke depan ini menjadi gejolak di masyarakat, yang perlu diperhatiakan adalah pengawasan kebijakan ini,” ucapnya.

Pemerhati ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sumatrea Utara (USU), Wahyu Pratomo justeru melihat potensi gejolak di masyarakat akibat kebijakan ini. “Masyarakat hanya akan pasrah terhadap setiap kebijakan pemerintah. Tetapi mesti diingat bahwa kebijakan secara tidak langsung pasti berdampak pada masyarakat kecil. Bagaimana pun hal ini akan berefeks pada kenaikan harga barang pokok,” katanya.
Dijelaskan Wahyu, sebagian pedagang cenderung menggunakan mobil plat hitam untuk masuk ke kota supaya urusannya tidak ribet dan bebas masuk. “Contoh lain adalah pembeli yang menggunakan jerigen, seperti petani untuk traktornya di sawah dan para pengecer, nah jadi mereka akan membeli BBM yang mana,” sergahnya.
Jadi sama seperti Ihsan, Johan juga berharap pengawasan diharapkan menjadi kunci utama berjalannya kebijakan ini.
Sedangkan pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan ekspektasi laju inflasi karena kenaikan harga BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi roda empat pada Mei sebesar 0,8 persen.
“Maksimal penambahan inflasi bisa 0,8 persen, itu kalau diterapkan pada bulan Mei,” kata Bambang.
Dampak dari kenaikan tersebut akan berlangsung selama 3 sampai 6 bulan. Jika penerapan kebijakan tersebut mundur akan berpengaruh terhadap laju inflasi tahun depan. “Dampaknya tidak hanya 1 bulan, karena ini berbulan-bulan. Kalau makin mundur, dampaknya masuk ke tahun depan,” katanya.
Laju inflasi tersebut dapat ditekan karena kebijakan ini tidak akan berdampak pada kendaraan umum dan sepeda motor, yang tidak mengalami kenaikan harga premium dan solar bersubsidi. “Ekspektasi inflasi seharusnya lebih minimal karena angkutan umum plat kuning tidak mengalami kenaikan,” katanya. Pada April akan terjadi laju inflasi tipis, karena masih ada tantangan di lapangan terkait distribusi penyediaan barang-barang kebutuhan pangan.”Harapannya April ini, kalau mengikuti season-nya seharusnya deflasi. Tapi masih banyak tantangan di lapangan. Jadi kemungkinan (inflasi) nol persen atau sedikit di atas nol persen,” katanya.(mag-9/jpnn)

Rencana penerapan kebijakan harga ganda BBM langsung disikapi Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo). Asosiasi ekspedisi wilayah Sumatera Utara (Asperindo Sumut), ambil ancang-ancang menaikan tarif logistik sekitar 20-25 persen dari tarif semula. Penyesuaian tarif ini diberlakukan Mei depan, atau setelah kebijakan harga ganda BBM diberlakukan.

Ketua Asperindo Sumut, Mhd Eka HTarigan mengatakan pemberlakuan penyesuaian tarif segera dilakukan setelah pemerintah pusat menetapkan rincian harga bahan bakar minyak (BBM). “Kita tunggu sampai bulan Mei nanti,” ujarnya ketika dihubungi Sumut Pos, Kamis (25/4). “Untuk Sumut di sini ada 15 perusahaan logistik dan semuanya belum menaikan tarif mereka,” tambahnya. Eka Tarigan juga menyinggung persoalan kelangkaan solar yang berakibat molornya jadwal pengiriman barang ke daerah-daerah di Sumut.

“Akibat kelangkahan solar kita rugi waktu, biasanya dari Medan ke Kisaran itu sehari sudah sampai tapi sekarang bisa molor sampai dua hari,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum bidang UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif Sumut, Ihsan Taufiq menduga kebijakan ini tidak berdampak terhadap usaha kecil. Alasannya, pengusaha kecil lebih memilih memakai kendaraan roda dua daripada mobil plat hitam. Yang perlu waspadai justeru aksi spekulan BBM hingga Mei nanti.

“Perlu kita waspadai spekulen dalam rentang waktu hingga ditetapkannya kebijakan, karena ini akan menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menimbun BBM. Kontrol khususnya dari pemerintah sangat penting,” ucapnya.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Johan Brien menegaskan dukungan asosiasi itu terhadap kebijakan pengurangan subsidi BBM. Kebijakani ni diyakini akan menambah cost pengusaha, tetapi di sisi lain malah menguatkan rupiah sehingga mengurangi menciutnya devisa negara.

“Dalam Munas APINDO sudah kami bahas dan kami bahkan meminta pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM bagi pihak tertentu. Ketua Dewan Pengurus Nasional  (DPN) APINDO , Sofian Wanandi sendiri sudah langsung menjumpai presiden SBY untuk membicarakan ini,” ujarnya.

Dari kacamata Johan, kebijakan ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap harga kebutuhan pokok. “Atas dasar apa harga kebutuhan naik? Karena plat kuning tidak termasuk dalam kategori kendaraan yang subsidinya dikurangi. Nah jika ke depan ini menjadi gejolak di masyarakat, yang perlu diperhatiakan adalah pengawasan kebijakan ini,” ucapnya.

Pemerhati ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sumatrea Utara (USU), Wahyu Pratomo justeru melihat potensi gejolak di masyarakat akibat kebijakan ini. “Masyarakat hanya akan pasrah terhadap setiap kebijakan pemerintah. Tetapi mesti diingat bahwa kebijakan secara tidak langsung pasti berdampak pada masyarakat kecil. Bagaimana pun hal ini akan berefeks pada kenaikan harga barang pokok,” katanya.
Dijelaskan Wahyu, sebagian pedagang cenderung menggunakan mobil plat hitam untuk masuk ke kota supaya urusannya tidak ribet dan bebas masuk. “Contoh lain adalah pembeli yang menggunakan jerigen, seperti petani untuk traktornya di sawah dan para pengecer, nah jadi mereka akan membeli BBM yang mana,” sergahnya.
Jadi sama seperti Ihsan, Johan juga berharap pengawasan diharapkan menjadi kunci utama berjalannya kebijakan ini.
Sedangkan pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan ekspektasi laju inflasi karena kenaikan harga BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi roda empat pada Mei sebesar 0,8 persen.
“Maksimal penambahan inflasi bisa 0,8 persen, itu kalau diterapkan pada bulan Mei,” kata Bambang.
Dampak dari kenaikan tersebut akan berlangsung selama 3 sampai 6 bulan. Jika penerapan kebijakan tersebut mundur akan berpengaruh terhadap laju inflasi tahun depan. “Dampaknya tidak hanya 1 bulan, karena ini berbulan-bulan. Kalau makin mundur, dampaknya masuk ke tahun depan,” katanya.
Laju inflasi tersebut dapat ditekan karena kebijakan ini tidak akan berdampak pada kendaraan umum dan sepeda motor, yang tidak mengalami kenaikan harga premium dan solar bersubsidi. “Ekspektasi inflasi seharusnya lebih minimal karena angkutan umum plat kuning tidak mengalami kenaikan,” katanya. Pada April akan terjadi laju inflasi tipis, karena masih ada tantangan di lapangan terkait distribusi penyediaan barang-barang kebutuhan pangan.”Harapannya April ini, kalau mengikuti season-nya seharusnya deflasi. Tapi masih banyak tantangan di lapangan. Jadi kemungkinan (inflasi) nol persen atau sedikit di atas nol persen,” katanya.(mag-9/jpnn)

Artikel Terkait

Rekening Gendut Akil dari Sumut?

Pedagang Emas Kian Ketar-ketir

Selalu Menghargai Sesama

Dahlan Iskan & Langkanya Daging Sapi

Terpopuler

Artikel Terbaru

/