Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi bersama Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga SH menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemko Pematangsiantar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan mengembangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Khususnya terkait dugaan adanya permintaan uang senilai Rp12 miliar dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengurusan predikat wajar tanpa kecualian (WTP) Kementan.
Pemkab Dairi menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), karena 9 kali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut.
Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE, memberikan apresiasi kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang telah membawa Pemerintah Kota (Pemko) Medan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut sebanyak tiga kali berturut-turut, yakni Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.
ACEH, SUMUTPOS.CO - Kabupaten Aceh Jaya kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tahun 2017, dari Badan Pemeriksaan Keuagan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh, Rabu,...
