Setiap warga negara, termasuk warga Kota Medan wajib memiliki wawasan kebangsaan. Dengan memiliki wawasan kebangsaan, setiap warga negara dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air di dalam dirinya masing-masing.
Sepanjang Januari hingga 14 Juni 2026, tercatat sebanyak 39 kasus kekerasan terhadap anak dengan total 44 korban. Angka ini memunculkan kekhawatiran berbagai pihak, mengingat sebagian besar kasus diyakini masih banyak yang belum terungkap.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, menilai maraknya peredaran narkoba menjadi sumber utama gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) di Kota Medan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, menegaskan pentingnya peran kepala lingkungan (kepling) sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap kepling harus mampu mengayomi warga agar berbagai program Pemerintah Kota (Pemko) Medan dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Bahkan di saat-saat ekonomi bangsa terpuruk, UMKM menjadi tonggak perekonomian bangsa.
Persoalan keamanan lingkungan hingga bantuan sosial menjadi keluhan utama warga dalam Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, di Jalan Gatot Subroto No.200, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Sabtu (21/2/2026) siang.
Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia mengeluhkan persoalan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kristen yang sudah penuh. Akibatnya, warga beragama Kristen mengaku kesulitan untuk mencari pemakaman bila ada yang meninggal dunia.
Maraknya peredaran narkoba di Kota Medan sudah sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya, peredaran narkoba benar-benar telah menimbulkan berbagai aksi kriminalitas, salah satunya aksi pencurian yang kian marak.
RENCANA pembentukan 7 titik Polisi Sub Sektor (Polsubsektor) mendapatkan dukungan dari Lembaga Legislatif. Pasalnya, upaya tersebut diyakini akan mampu menekan aksi kriminal serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Medan.
Pemerintah harus hadir untuk melindungi warganya, khususnya yang berstatus sebagai penyandang disabilitas. Pemerintah harus memastikan bahwa semua warga penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi.
