Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, menegaskan pentingnya peran kepala lingkungan (kepling) sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap kepling harus mampu mengayomi warga agar berbagai program Pemerintah Kota (Pemko) Medan dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Bahkan di saat-saat ekonomi bangsa terpuruk, UMKM menjadi tonggak perekonomian bangsa.
Persoalan keamanan lingkungan hingga bantuan sosial menjadi keluhan utama warga dalam Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, di Jalan Gatot Subroto No.200, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Sabtu (21/2/2026) siang.
Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia mengeluhkan persoalan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kristen yang sudah penuh. Akibatnya, warga beragama Kristen mengaku kesulitan untuk mencari pemakaman bila ada yang meninggal dunia.
Maraknya peredaran narkoba di Kota Medan sudah sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya, peredaran narkoba benar-benar telah menimbulkan berbagai aksi kriminalitas, salah satunya aksi pencurian yang kian marak.
RENCANA pembentukan 7 titik Polisi Sub Sektor (Polsubsektor) mendapatkan dukungan dari Lembaga Legislatif. Pasalnya, upaya tersebut diyakini akan mampu menekan aksi kriminal serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Medan.
Pemerintah harus hadir untuk melindungi warganya, khususnya yang berstatus sebagai penyandang disabilitas. Pemerintah harus memastikan bahwa semua warga penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi.
Hingga saat ini kasus eksploitasi terhadap anak masih saja terjadi, termasuk di Kota Medan. Meskipun sekarang tidak sedang menjadi isu hangat, namun masalah eksploitasi terhadap anak sangat tidak boleh untuk diabaikan.
Seorang warga di Jalan Jawa, Kecamatan Medan Helvetia, Mahrani Purba (61), mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk apapun dari pemerintah.
Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui perangkat kewilayahan, mulai dari kecamatan hingga kelurahan harus terus turun ke tengah-tengah masyarakat untuk memastikan kondisi warga miskin yang ada di wilayahnya. Dengan terus mengetahui kondisi terbaru dari warganya, maka pemerintah dapat terus memperbaharui data terbaru warga miskin yang ada di wilayahnya.
