PT Adhi Karya (Persero) harus berkontribusi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut disampaikan Rudi Hartono Bangun SE MAP ketika acara kegiatan sosialisasi BUMN di Tomuria Hall, Jalan Insinyur H. Juanda, Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, Sabtu (7/1/2023).
Kalangan DPR RI mengapresiasi kinerja keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pasalnya, perusahaan plat merah ini mampu meraup laba bersih 766,6% pada kuartal III-2022 dari periode yang sama pada 2021 sebesar Rp66,71 miliar.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun SE MAP menggelar sosialisasi Holding BUMN sebagai lokomotif kebangkitan ekonomi masa depan, yang berlangsung di Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Jumat (7/10/2022) lalu. Rudi mengatakan, sosialisasi tersebut untuk mengedukasi masyarakat terkait program BUMN, dan menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM di Kabupaten Langkat.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun SE MAP, menyampaikan aspirasi para petani sawit langsung kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dalam rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat Komisi VI Gedung Nusantara 1 Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Kinerja sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara, (BUMN), menjadi sorotan tajam dari Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun SE MAP. Pasalnya, sejumlah BUMN tersebut terus merugi karena adanya kesalahan dalam sistem manajemen.
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan perusahaan BUMN, PT Istaka Karya (Persero) pailit setelah beroperasi selama 43 tahun. Menyikapi putusan itu, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun meminta Kementerian BUMN membubarkan Istaka Karya.
Selama tiga tahun terakhir, BUMN telah berkontribusi memberikan penghasilan kepada negara sebesar Rp1.200 triliun. Untuk itu, BUMN penyumbang laba dan dividen bagi negara harus diberikan reward atas kerja kerasnya selama ini, agar semakin terpacu dalam memberikan pelayanan terbaiknya. Sebaliknya, BUMN yang mengalamj kerugian harus mendapat sanksi tegas.
Keberanian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan bersih-bersih kasus korupsi di kementeriannya mendapat apresiasi dari Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun.
Komisi VI DPR RI mempertanyakan langkah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) yang mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2023. Pasalnya, perusahaan plat merah kelistrikan itu ternyata memiliki banyak surplus yang belum termanfaatkan dengan baik selama ini.
Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan, seluruh komisaris BUMN wajib bertanggung jawab jika perusahaan plat merahnya merugi, mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI.
