24.2 C
Medan
Saturday, June 15, 2024

Rudi Bangun Kritik PLN, Banyak Duit tapi Minta PMN

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi VI DPR RI mempertanyakan langkah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) yang mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2023. Pasalnya, perusahaan plat merah kelistrikan itu ternyata memiliki banyak surplus yang belum termanfaatkan dengan baik selama ini.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo, Jumat (17/6). Rudi mempertanyakan masalah over supply kapasitas listrik yang ada di Indonesia. Apalagi, nilai surplus dari over supply tersebut sangat tinggi.

“Tahun lalu misalnya, kapasitas terpasang di PLN ini ada 350 ribu Giga Watt Hour (GWh), sementara konsumsinya hanya 257 ribu GWh atau surplus 26 persen. Nah dikemanakan surplus itu? Soalnya pola struktur ini relatif sama selama 10 tahun terakhir sebelum sampai sekarang,” kata Rudi.

Dari pada mengajukan PMN, Rudi meminta PLN harus lebih aktif mengelola industri manufaktur agar penggunaan listriknya makin banyak dan optimal. Apalagi sampai saat ini para industri manufaktur itu masih menggunakan konsumsi listrik sebesar 1,2 persen dari total penggunaan listrik nasional.

Bahkan menurut penghitungan politisi Partai Nasdem ini, total dari surplus tersebut ada senilai Rp123 triliun. “Jadi untuk apa kelebihan energi listrik yang tidak dipasarkan itu? Kalau dihitung ada Rp123 triliun yang mubazir. Nah, ini kok PLN minta uang ke negara, minta Rp10 triliun,” kritik politisi asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara itu.

Rudi juga menyentil adanya komitmen pendanaan Asian Development Bank (ADB) senilai 600 juta dolar AS atau Rp8,58 triliun yang sudah dikantongi PLN. Adanya ADB tersebut serta kelebihan over supply atau diistilahkan harta perusahaan yang bisa dijual, tak semestinya PLN meminta PMN lagi.

“Bapak itu seharusnya kreatif. Kan bisa menjual yang Rp123 triliun yang mubazir itu ke sektor industri manufaktur atau segala macamnya. Jangan melihat ada PMN, gedor Menteri Keuangan dan Komisi VI, tapi ternyata di dalam perusahaan bapak banyak duit,” pungkas anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumut III itu. (rel/adz)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi VI DPR RI mempertanyakan langkah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) yang mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2023. Pasalnya, perusahaan plat merah kelistrikan itu ternyata memiliki banyak surplus yang belum termanfaatkan dengan baik selama ini.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo, Jumat (17/6). Rudi mempertanyakan masalah over supply kapasitas listrik yang ada di Indonesia. Apalagi, nilai surplus dari over supply tersebut sangat tinggi.

“Tahun lalu misalnya, kapasitas terpasang di PLN ini ada 350 ribu Giga Watt Hour (GWh), sementara konsumsinya hanya 257 ribu GWh atau surplus 26 persen. Nah dikemanakan surplus itu? Soalnya pola struktur ini relatif sama selama 10 tahun terakhir sebelum sampai sekarang,” kata Rudi.

Dari pada mengajukan PMN, Rudi meminta PLN harus lebih aktif mengelola industri manufaktur agar penggunaan listriknya makin banyak dan optimal. Apalagi sampai saat ini para industri manufaktur itu masih menggunakan konsumsi listrik sebesar 1,2 persen dari total penggunaan listrik nasional.

Bahkan menurut penghitungan politisi Partai Nasdem ini, total dari surplus tersebut ada senilai Rp123 triliun. “Jadi untuk apa kelebihan energi listrik yang tidak dipasarkan itu? Kalau dihitung ada Rp123 triliun yang mubazir. Nah, ini kok PLN minta uang ke negara, minta Rp10 triliun,” kritik politisi asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara itu.

Rudi juga menyentil adanya komitmen pendanaan Asian Development Bank (ADB) senilai 600 juta dolar AS atau Rp8,58 triliun yang sudah dikantongi PLN. Adanya ADB tersebut serta kelebihan over supply atau diistilahkan harta perusahaan yang bisa dijual, tak semestinya PLN meminta PMN lagi.

“Bapak itu seharusnya kreatif. Kan bisa menjual yang Rp123 triliun yang mubazir itu ke sektor industri manufaktur atau segala macamnya. Jangan melihat ada PMN, gedor Menteri Keuangan dan Komisi VI, tapi ternyata di dalam perusahaan bapak banyak duit,” pungkas anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumut III itu. (rel/adz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/