Mulai tahun 2040 hanya mobil listrik murni yang boleh dijual di Prancis.
SUMUTPOS.CO – Prancis akan melarang penjualan mobil konvensional -mobil berbahan bakar bensin atau solar- mulai tahun 2040, langkah yang digambarkan menteri lingkungan sebagai ‘revolusi’.
Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Nicolas Hulot sebagai bagian dari komitmen Prancis menjalankan kesepakatan Paris tentang iklim. Ia mengatakan Prancis akan menjadi netral karbon pada 2050.
Jumlah mobil hibrida di pasar kendaraan Prancis mencapai sekitar 3,5% sementara mobil listrik murni hanya 1,2%. Belum diketahui apa yang akan terjadi dengan mobil-mobil konvensional setelah tahun 2040.
Hulot dikenal sebagai veteran pegiat lingkungan sebelum diangkat oleh Presiden Emmanuel Macron sebagai menteri. Macron secara terbuka mengecam Presiden Donald Trump yang menarik Amerika Serikat dari kesepakatan Paris pada Juni.
“Prancis memutuskan menjadi netral karbon pada 2050 setelah keputusan AS (yang mundur dari kesepakatan Paris),” ungkap Hulot. Ia menambahkan pemerintah akan mengeluarkan investasi untuk memenuhi ambisi ini.
Misalnya, rumah tangga miskin akan menerima bantuan keuangan untuk membeli mobil baru yang ramah lingkungan, kata Hulot.
Pada pekan ini perusahaan mobil Volvo mengumumkan semua kendaraan yang mereka produksi mulai 2019 setidaknya bisa dijalankan dengan listrik.
Menurut Hulot, produsen mobil Prancis termasuk Peugeot-Citreon dan Renault akan memenuhi tantangan meski ia mengakui ‘tak mudah mengatasi tantangan di lapangan’. Zoe, mobil listrik buatan Renault, adalah salah satu merek mobil listrik paling populer di Eropa.
Di Eropa, kendaraan dengan berbahan bakar fosil mengusai 95% pasar mobil.
Target lain yang dipatok pemerintah Prancis adalah menghentikan operasional semua pembangkit listrik bertenaga batu bara mulai 2022, mengurangi produksi listrik dari PLTN hingga 50% pada 2025 dan menghentikan izin baru eksplorasi minyak dan gas.
Beberapa negara sudah berencana untuk hanya mengadopsi mobil listrik mulai tahun 2025, seperti Norwegia dan Belanda. Sementara Jerman dan India mengatakan kebijakan tersebut diterapkan mulai 2030. (bbc)
