JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menurunnya kualitas lingkungan ditengarai menjadi salahsatu faktor belum optimalnya kunjungan wisatawan ke Danau Toba di Sumatera Utara (Sumut). Padahal Danau Toba menjadi salah satu dari 5 destinasi pariwisata superprioritas nasional, yakni Mandalika, Manado, Danau Toba, Labuan Bajo di NTT, dan Borobudur.
“Menurunnya kualitas lingkungan Danau Toba akibat limbah industri, domestik, dan Keramba Jaring Apung (KJA). Belum meratanya kualitas infrastruktur jalan, serta kurangnya aksesibilitas/jalan alternatif menuju kawasan Danau Toba,” papar Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Kepresidenan RI, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/7).
Untuk itu, kata Gubernur, diperlukan strategi pengembangan parisiwasata Danau Toba, yaitu optimalisasi penataan infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum, penguatan budaya pendukung pariwisata, penyelamatn ekologi Danau Toba, peningkatan kualitas lingkungan, pengendalian penduduk, serta prioritas APBD dan peran serta APBN.
Peningkatan infrastruktur, jelas Edy, akan diimplementasikan melalui pembangunan Tol Medan – Tebingtinggi – Siantar – Parapat. Kemudian, oembangunan outer ringroad Samosir, pengembangan Bandara Kualanamu dan Silangit-Sibisa, pengembangan pelabuhan, dan memperlancar rute jalan ke Danau Toba.
“Untuk fasilitas umum dan sosial, akan dibangun fasilitas ibadah (musholla), restoran/kuliner halal, tourism information centre (Tic) 2 buah per kabupaten sekitar Danau Toba, toilet bersih 1 buah tiap jarak 5 km, parking area di setiap objek wisata, hotel bintang 5, serta kios souvenir atau centra UKM,” paparnya.
Pelestarian budaya pendukung pariwisata akan dilakukan melalui peningkatan pendidikan formal dan non formal kepariwisataan, pelestarian cagar budaya, penguatan hospitality/pelayanan kepada wisatawan, dan pendidikan guide/pemandu wisata.
“Untuk pelestarian lingkungan (ekologi), akan diimplementasikan melalui peningkatan kualitas air danau dengan pengurangan keramba jaring apung, pengendalian limbah domestik (pemukiman), pengendalian limbah industri, pengendalian sampah, dan pengendalian kerusakan hutan,” lanjutnya.
Terkait ketersediaan lapangan kerja akan diutamakan penduduk lokal. Juga akan dilakukan pemberdayaan peningkatan organisasi kemasyarakatan, bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat terhadap sadar wisata.
“Pemprov Sumut juga menjadikan strategi pengembangan kawasan Danau Toba dalam pembangunan Sumut, melalui priortas APBD, penanan APBN, CSR dan investor,” jelas Edy.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas tersebut, mengatakan dalam rancangan pembangunan 5 destinasi pariwisata superprioritas, masih ada beberapa masalah yang harus dituntaskan di beberapa lokasi wisata.
Pertama, terkait masalah pengaturan dan pengendalian tata ruang yang masih perlu dibenahi dan ditata lagi. Ia mencontohkan Manado, Labuan Bajo, dan Danau Toba yang menjadi permasalahan karena wilayah perairan yang luas.
Kedua, soal akses dan konektivitas menuju kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas. Menurut Presiden, masih banyak yang perlu dibenahi, seperti airport, runway yang masih kurang panjang, konektivitas jalan ke tujuan wisata dan dermaga/pelabuhan. “Semuanya perlu dibenahi secepatnya,” tegas Presiden.
Presiden juga memerintahkan para menteri agar tahun ini digarap dan tahun depan selesai, karena ada peluang yang besar untuk menarik wisatawan mancanegara yang dapat menghasilkan devisa sebanyak-banyaknya.
Ketiga, menurut Presiden, fasilitas yang tersedia di lokasi wisata perlu dicek secara baik. Presiden meminta pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk turun ke bawah, sama-sama membenahi. Misalnya penataan pedagang kaki lima, penataan resto kecil, dan penyediaan toilet.
Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jokowi meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi para pedagang serta karyawan di sektor pariwisata, misalnya pegawai hotel dan pemilik kapal. Terlebih lagi, masyarakat yang bukan lulusan pariwisata.
“Semua dapat pelatihan sehingga betul-betul mampu melayani wisatawan dengan baik dengan ramah-tamah, melayani dengan senyuman. Ini akan memberikan dampak yang baik, baik berubah di budaya kerja, budaya melayani, budaya kebersihan,” kata dia.
Kelima, masih kurangnya pameran kebudayaan serta pasar seni. Jokowi mengatakan, pameran kebudayaan serta pasar seni harus dapat tempat yang lebih banyak, sehingga ada wadah untuk menunjukkan tradisi budaya yang ada di destinasi wisata. Misalkan tarian tradisi yang ada. Presiden memerintahkan Bekraf untuk bisa menyuntikkan dana. Ditambah, kolaborasi bersama para desainer untuk meningkatkan nilai tambah.
Terakhir, Presiden mengarahkan agar promosi pariwisata yang dilakukan secara besar-besaran dan secara terintegrasi. Sehingga mendapatkan multiplier effect yang besar, juga memberikan pertumbuhan pada ekonomi daerah dan nasional.
Jokowi pun meminta para menteri bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Sebab, menurut dia, kedatangan wisatawan mancanegara punya peluang mendatangkan devisa yang cukup besar bagi negara.
“Kalau penataan baik, dan saya sampaikan jangan tanggung penanganannya, sekaligus integrasi pembangunan yang sudah kita kerjakan, Insya Allah tahun depan bisa kita selesaikan semua,” ujar Jokowi.
Rapat terbatas yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri tersebut, juga dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (prn)
