MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembukaan aktivitas di taman wisata alam yang tersebar di 270 kabupaten/kota di tanah air, akan diizinkan secara bertahap dan terbatas. Pembukaan wisata alam ini hanya dibolehkan di zona aman Covid-19, yakni yang berkategori hijau dan kuning. Pengelola wisata wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat, membatasi jumlah wisatawan, dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak ada kerumunan.
“TAMAN WISATA alam yang direncanakan dibuka secara bertahap adalah yang berbasis ekosistem dan konservasi dan dengan tingkat risiko Covid-19 yang paling ringan, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat. Selain berisiko rendah, terbuka menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” ujar anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro, di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (23/6).
Reisa menyebut, pembukaan taman wisata alam itu sudah dikoordinasikan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Menurut Reisa, taman wisata alam merupakan salahsatu andalan Indonesia dalam sektor pariwisata. Sebelum membuka wisata alam untuk umum, pemerintah telah membuat kajian yang matang, agar tak terjadi hal yang tak diinginkan di kemudian hari.
Jika beberapa taman wisata alam tersebut resmi dibuka, maka ada beberapa hal yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh pengelola tempat wisata. Pertama, pengelola wajib membatasi jumlah pengunjung yang masuk.
“Batasan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas. Jadi tidak boleh ada kerumunan,” kata dia. Untuk itu, pengelola disarankan untuk menggunakan sistem online atau pengunjung mendaftar dulu sebelum datang ke destinasi wisata.
Kemudian, pengelola diminta mengatur jam operasional, mengawasi dengan ekstra titik kesukaan pengunjung dan lokasi foto, dan membatasi fasilitas-fasilitas seperti kendaraan wisata dan sesuai dengan protokol kesehatan.
Selanjutnya, mengatur jarak antrean dengan memberi penanda di lantai minimal satu meter, mengoptimalkan ruang terbuka untuk berjualan dan transaksi untuk mencegah terjadinya kerumunan.
Selain itu, pengelola juga diwajibkan melakukan pembersihan secara berkala pada area sarana dan peralatan yang digunakan bersama. Kemudian menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selain itu, pengelola wajib mempersiapkan manajemen krisis hingga ke tingkat operasional di tiap kawasan.
Terakhir, Reisa menjelaskan agar pengelola tempat wisata menggunakan pembatas pada area meja di tempat-tempat seperti loket pembelian tiket ataupun layanan pengunjung lainnya. “Menggunakan pembatas atau partisi di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja atau SDM pariwisata yang bertugas di loket pembelian tiket atau customer service,” tutup Reisa.
Sebelumnya pada Senin (22/6), Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, mengumumkan pemberian izin membuka taman wisata alam, di wilayah berkategori hijau hingga kuning.
“Selama COVID-19 masih ada, pelaksanaan protokol kesehatan adalah harga mati. Mempertimbangkan keinginan masyarakat, diiringi persiapan terukur, saya umumkan pembukaan bertahap pariwisata alam dengan tingkat risiko COVID-19 paling ringan,” kata Doni dalam siaran pers di Graha BNPB, Jakarta Timur pada Senin.
“Rencana pembukaan kawasan pariwisata konservasi, kabupaten kota di zona hijau-kuning dapat memulai kebiasaan baru aman COVID-19, memulai kembali kegiatannya mengikuti sembilan sektor lainnya, yakni pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, konstruksi, industri manufaktur, logistik, transportasi barang, perminyakan dan pertambangan,” imbuh dia.
Doni menguraikan bahwa pembukaan kawasan wisata alam itu terdiri dari wisata bahari, konservasi perairan, wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, suaka marga satwa, hingga geopark.
“Ada pula pariwisata alam nonkawasan konservasi, antara lain kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, taman wisata alam yang dikelola oleh masyarakat,” jelas dia.
Setelah izin diberikan, menuut Doni, keputusan membuka pariwisata alam di 270 kabupaten kota zona hijau-kuning, diserahkan pada bupati dan wali kota. Pengambilan keputusan harus melalui proses musyawarah forum komunikasi pimpinan daerah, yang melibatkan pengelola pariwisata alam, ikatan dokter Indonesia daerah, dan sejumlah pakar juga pelaku industri.
“Harus konsultasi pada gubernur dan mengacu pada regulasi yang telah dibuat terkait kebijakan menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19,” kata Doni.
Terakhir, pesan Doni, jika dalam perjalanannya ditemukan kasus COVID-19 baru dan juga pelanggaran, maka tim gugus tugas kabupaten kota akan melakukan pengetatan atau penutupan kembali. Langkah ini diambil setelah berkonsultasi dengan gugus tugas provinsi juga pusat.
Menggeliatkan Wisata
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo R.M Manuhutu, sebelumnya dalam rapat terbatas Mei lalu, mengatakan ada permintaan untuk merelaksasi PSBB untuk wisata alam seperti wisata pegunungan untuk menggeliatkan wisata.
“Karena kalau anda ke geosite, jarak dengan konsumen bisa 500 meter, 1 km. Apakah cocok PSBB diterapkan seperti itu? Harus ada nature based, jadi bisa direlaksasi. PSBB ‘kan menghindari kerumunan. Tapi kalau di nature based satu sama lain, ‘kan jaraknya jauh. Dan ini sesuai dengan semangat yang dibahas di masyarakat yang mendorong quality tourism. Kita lihat, ke destinasi nature based inilah kekuatan Indonesia. Kita punya banyak sekali nature based, apakah itu hutan Kalimantan, wisata bahari. Ini akan kita dorong untuk mengembalikan geliat pariwisata,” ujarnya.
29 Kawasan Pariwisata Konservasi
Menyusul keputusan GTPP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK), mengumumkan ada 29 kawasan pariwisata konservasi yang dapat dibuka secara bertahap, pada masa pandemi Covid-19.
Kawasan pariwisata konservasi tersebut berada di beberapa wilayah provinsi seperti, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Bali.
“Sudah dapat dibuka dari proyeksi waktu saat ini sampai kira-kira pertengahan Juli 2020. Yang paling penting dari persiapan (pembukaan kawasan wisata konservasi) ini adalah langkah-langkah protokoler Covid-19. Dan itu mutlak dilakukan,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya.
Menteri Siti mengungkapkan Gunung Gede Pangrango, Bromo Tengger Semeru (BTS), dan Rinjani merupakan beberapa taman nasional yang akan dibuka.
Penutupan area gunung sebenarnya rutin dilakukan. Bahkan sebelum pandemi virus corona (Covid-19). Kemudian Dirjen Konservasi menutup semua kawasan konservasi dari aktivitas pariwisata sejak virus corona terjadi.
Pada 19 Maret 2020, KLHK menutup 56 kawasan konservasi yaitu TN, TWA, dan Suaka Margasatwa. Daftar tersebut bertambah menjadi 57 lantaran TN Komodo di NTB ditutup sementara pada 22 Maret.
“Kita memang punya jadwal normal juga di kementerian bahwa taman nasional ini sepanjang tahun diistirahatkan. Ada yang satu bulan, ada yang dua bulan. Tergantung. Masing-masing kawasan ini punya keunikannya sendiri,” terangnya.
Kembalikan Roda Ekonomi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Wishnutama Kusubandio, meminta kepada pengelola wisata yang membuka usaha agar berhati-hati dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Jika tidak hati-hati dan disiplin, dampak ekonomi bisa lebih buruk lagi,” tuturnya.
Ia berharap, pembukaan industri pariwisata secara bertahap ini bisa mengembalikan roda ekonomi yang terhenti sejak tiga bulan terakhira.
Maulana Yusran, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyambut baik pembukaan destinasi wisata tersebut. Tapi untuk saat ini, para turis masih berasal dari turis lokal saja. Adapun dari luar daerah terkendala transportasi dan persyaratan lainnya.
Ia berharap, pemerintah membolehkan kegiatan event berlangsung di hotel karena ini bisa menjadi tambahan penghasilan hotel.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hari Santosa Sungkari, mengatakan pemerintah daerah (pemda) perlu memastikan destinasi wisata mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Bahkan pemda memiliki kewenangan untuk menutup destinasi wisata yang terbukti tidak mematuhi protokol kesehatan.
Warga Masih Takut
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, mengatakan warga yang berkunjung ke tempat wisata belum terlalu tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Parekraf, pengunjung masih jauh berada di bawah kapasitas 50 persen.
“Iya respons masyarakat masih belum terlalu tinggi juga ya. Misalnya kayak Ancol itu, hari pertama hanya 2.600, hari kedua sekitar 4.600. Itu dari 20.000 kapasitas mereka buka,” ucap Cucu saat dihubungi, Selasa (23/6).
Sedangkan untuk Taman Margasatwa Ragunan (TMR), hanya didatangi pengunjung sebanyak 600 orang pada hari pertama buka dari kapaskitas saat PSBB sebanyak 1.000 orang. Lalu Taman Mini Indonesia didatangi 1.500 orang pada hari pertama, dan 4.300 orang pada hari kedua.
“Tapi itu masih jauh di bawah kapasitasnya mereka. Tapi ya kita lihat saja perkembangannya ke depan,” kata dia. Sementara untuk pengunjung pusat perbelanjaan, kata Cucu, rata-rata masih berada di bawah 30 persen dari kapasitas yang saat ini disediakan.
“Untuk mal itu kisarannya sekitar 30 persen untuk weekdays, kalau weekend 30 hingga 40 persen. Tergantung malnya, jadi ya orang masih beradaptasi juga untuk datang lihat seperti apa,” kata dia.
Menurut Cucu, jumlah pengunjung tempat wisata kurang ramai karena warga masih takut. “Jadi ya ini sih sebenarnya di seluruh dunia juga sama, jadi begitu di China di mana mereka sudah mulai relaksasi, orang masih ada perasaan takut untuk datang ke suatu tempat yang mungkin ekspektasinya terlalu ramai,” tutup Cucu. (lp6/kps/net)
