Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari justru mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Rini Soemarno setelah namanya disebut dalam fakta persidangan pengadilan kasus korupsi di Tiongkok.
KPK harus bertanggung jawab dan menurut Eva, KPK tidak bisa lepas tangan dalam kasus tersebut, mengingat lembaga antirasuah itu terlibat dalam memberikan rekomendasi atas para calon menteri kabinet.
“Dulu semua menteri yang menjadi anggota Kabinet Kerja direkomendasikan oleh KPK. Sekarang KPK harus bertanggung jawab,” katanya. Politisi PDIP itu mengatakan, persoalan moralitas menjadi sangat penting bagi seorang pejabat negara sebagaimana dicontohkan oleh Presiden Jokowi.
“KPK wajib menelusurinya karena lembaga itu yang meloloskannya jadi menteri kabinet. Pakta integritas seharusnya juga menjadi ukuran bahwa dirinya bermoral baik,” ujar Eva di Jakarta, ketika dihubungi, Rabu (13/4).
Eva juga meminta Rini untuk memberikan klarifikasi agar publik mengetahui sejauh mana keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut kalau fakta itu memang ada.
“Rini tidak bisa diam seperti halnya dalam kasus Panama Papers yang juga menyebutkan namanya,” ujar Eva.
Sebelumnya, Ketua Presidum Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane juga mendesak Dirtipikor Mabes Polri perlu segera menindaklanjuti pengakuan petinggi China Railway Corporation (CRC), Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang.
“Kami mendesak Polri dengan Dirtipikor bekerja cepat dan jangan hanya mendiamkan kasus ini. Setidaknya Polri bisa segera mengklarifikasikan informasi ini kepada Rini,” ujar Neta di Jakarta, Rabu (13/4). Neta menyebutkan dua hal yang bisa dicapai Polri.
Pertama, apakah pengakuan kedua pejabat CRC itu merupakan fitnah yang ingin memojokkan pejabat Indonesia atau tidak. Kedua, jika pemberian uang itu benar adanya, Rini Soemarno sebagai pejabat negara harus mempertanggungjawabkannya.
“Untuk kemudian Dirtipikor harus segera mengusutnya, apakah uang tersebut sebagai uang suap atau bagian dari komisi proyek,” tandas dia.
Sementara, pihak Istana belum mengetahui mengenai kasus korupsi Gubernur Provinsi Hainan, Tiongkok Ji Wenlin yang menyeret nama Rini. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Dia menegaskan, belum ada informasi apapun terkait kabar keterlibatan Rini dalam kasus korupsi di Negeri Tirai Bambu tersebut.
“Tidak tahu (keterlibatan Menteri BUMN dalam kasus korupsi di Tiongkok). Saya tidak tahu,” singkatnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. (bbs/val)
