MEDAN-Sebanyak 20 ribu hari ini (28/10) akan turun ke jalan untuk menuntut kenaikan upah minimum regional hingga 50 persen. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Sumatera Utara, Minggu Saragih SH mengungkapkan hal tersebut, Minggu (27/10).
Minggu yang didampingi Sekertaris, Wily Agus Utomo dan Panglima Garda Metal, Rudi Kurniawan Ginting menjelaskan jika aksi yang dilakukan pihaknya ini dimulai dari Deliserdang. Selanjutnya, pada 30 Oktober 2013 menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Sumatera Utara dan kantor Wali Kota Medan dan akan dilanjutkan dengan mogok total di sejumlah pusat industri pada 31 Oktober 2013 mendatang.
Untuk jumlah massa, pria yang juga Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Provinsi Sumatera Utara itu mengatakan kalau pihaknya akan mengerahkan 20 ribu massa.
“Tuntutan kami tetap pada kenaikan upah minimum regional sampai 50 persen. Begitu juga dengan Inpres nomor 9 tahun 2013. Kami minta itu dicabut. Selanjutnya hapuskan sistem outsorching, ” ungkap Minggu.
Lebih lanjut, Minggu Saragih menegaskan kalau pihaknya menolak kenaikan upah minimum regional di Medan yang direncanakan sebesar Rp1.839.000. Menurutnya, rencana kenaikkan UMR tadi tidak sesuai tuntutan pihaknya karena hanya mencapai 10 persen dari gaji sebelumnya.
Pun demikian Minggu mengatakan bahwa pihaknya tidak akan bertindak anarkis saat melakukan demo.
“Kami hanya ingin menuntut hak kami, bukan mau buat rusuh. Memang, akan ada 12 elemen masyarakat yang telah menyatakan kesediannya untuk mendukung gerakan kami ini. Tapi, saya pikir, jika polisi berencana menurunkan 7.000 aparat keamanan, itu terlalu berlebihan,” tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah lewat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto mengatakan bahwa pihaknya takkan menghalangi niat buruh untuk melakukan demo selama tidak merusak fasiltas umum. “Yang namanya perusakan tidak boleh terjadi, baik itu terhadap fasilitas umum, apalagi sampai melakukan penyanderaan angkutan logistic. Saya harap hindarkan hal-hal seperti itu selama demo berlangsung,” kata Djoko Suyanto, Jumat (25/10) lalu.
Djoko juga mengimbau para ketua serikat pekerja untuk memonitor pelaksanaan mogok nasional tersebut. “Kita semua mengimbau dan minta kepada para ketua serikat pekerja untuk terus memonitor pelaksaan mogok nasional. Mereka harus bertanggung jawab untuk tidak mengganggu fasilitas publik dan aktivitas masyarakat yang lain,” tukas Djoko. (ije/mag-10)
Masyarakat Diimbau Tidak Melintasi Titik Aksi
DALAM aksi buruh hari ini, diperkirakan kelancaran lalu-lintas akan tergganggu. Pasalnya, beberapa ruas jalan inti Kota Medan akan dilalui ribuan buruh di seluruh Sumatera Utara baik yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki. Massa buruh diperkirakan bergerak dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga selesai dan berkumpul di Lapangan Merdeka. Massa yang datang berasal dari Buruh Kawasan Industri Medan (KIM) I, KIM II, dan KIM III, dan massa buruh dari Kota Binjai, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deliserdang.
Mengatasi kemacatan yang bakal terjadi polisi lalu-lintas (Polantas) akan merekayasa beberapa jalan guna mengurai kemacetan di jalan.
Menurut informasi yang diperoleh Sumut Pos, dari lokasi titik kumpul di Lapangan Merdeka Medan, ribuan buruh akan bergerak menuju titik aksi sesuai tujuan aksi. (lihat data)
Mengatasi masalah ini Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengimbau masyarakat agar mengikuti petunjuk dan arahan petugas di lapangan ketika terjadi kemacetan. “Kita mengimbau kepada masyarakat, mana kala, terjadi aksi demo, dari hari Senin hingga Sabtu, mendatang agar mematuhi petunjuk petugas lantas di lapangan,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Raden Heru Prakoso, Minggu (27/10) siang.
Disinggung adanya rekayasa jalan guna mengurai kemacetan, Heru mengatakan itu melihat kondisi di lapangan nanti. “Kita lihat situasi di lapangan nanti,” sebut Mantan Wadir Lantas Polda Sumut ini.
Kemudian, Heru juga menjelaskan, buruh yang melakukan konvoi sebelum menuju titik aksi, petugas juga disiapkan untuk pengamanan pemberangkatan buruh, seperti dari kawasan Patumbak disiapkan 2 SST lebih untuk pengamanan jalur, Belawan 2 satuan setingkat pleton (SSP), Mabar 2 SSP. Sedangkan 6 SSK atau sekira 600 personel disiagakan (standby) di Lapangan Benteng. “Mereka akan diturunkan jika diperlukan,” ujar Heru.
Heru Prakoso mengungkapkan dari 7.000 personil yang dilibatkan, 500 di antaranya dari TNI, sedangkan massa buruh yang akan menggelar aksinya terdiri DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia sekira 1.000 orang, Kelompok Dewan Pengupah 100 orang, DPD Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 5.000 dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 01 sekira 1.000. “Perkiraan kita jumlah buruh yang menggelar aksinya Senin besok sekira 7.000 lebih,” ujarnya.
Untuk pengamanan di kantor Gubsu, kata Heru, ditempatkan 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sekira 200 petugas Polri dan TNI, di DPRDSU 2 SSK Polri/TNI, kantor wali kota 2 SSK lebih Polri/TNI, Lapangan Merdeka yang menjadi titik kumpul buruh disiagakan 3 SSK, DPRD Medan 2 SSK lebih, bundaran majestik 1 SSP (pleton) sekira 30 petugas, kantor Disnaker Sumut 1 SST lebih, Disnaker Medan 1 SSK, Bandara Klaunamu Internasional Airport (KNIA) dengan kekuatan, 1 SSK Polri dan TNI AU, simpang Batangkuis menuju bandara 2 SST, pintu tol Bandarselamat 2 SST lebih, tol simpang amplas 2 SST.
Untuk pengamanan di wilayah Kawasan Industri Medan (KIM) I disiapkan 2 SSP, KIM II 2 SSP. Petugas juga disiapkan di tol Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang sebanyak 2 SST, Lapangan Garuda Tanjungmorawa 1 SST, di simpang kayu besar Tanjungmorawa 1 SSP, kantor bupati Deliserdang 2 SSP, DPRD DS 2 SSP dan Disnaker DS 1 SSP. “Kita juga menyiapkan petugas untuk mengantisipasi adanya aksi sweeping dilakuan buruh,” sebutnya. Pengamanan ini kata Heru, akan berlangsung hingga 2 November 2013, mendatang.(gus)
