Home Blog Page 3

Tim Dosen Unimed Gelar PKM Pemberdayaan Pemuda di Teluk Bakung

UNIMED: PKM tim dosen Unimed di Teluk Bakung, Langkat, Jumat (12/6). (Istimewa/Sumut Pos)
UNIMED: PKM tim dosen Unimed di Teluk Bakung, Langkat, Jumat (12/6). (Istimewa/Sumut Pos)

Tim dosen Universitas Negeri Medan (Unimed) di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menggelar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Dusun Melati, Teluk Bakung, Langkat, Jumat (12/6).

Kegiatan mengusung tema: Pemberdayaan Pemuda Berbasis Kearifan Lokal Melalui Sastra Hijau Digital sebagai Upaya Edukasi dan Respon Terhadap Krisis Lingkungan. Fokus pengabdian menyasar pada kaum pemuda dan warga setempat di Dusun Melati.

Kegiatan bertujuan membangun kesadaran lingkungan lewat pengenalan karya sastra digital dan sharing session bersama mengenai kesadaran serta kepekaan terhadap isu lingkungan agar kedepannya mitigasi bencana dan kesadaran akan lingkungan dapat lebih mudah dipahami dan disebarluaskan khususnya oleh generasi muda setempat.

Tim dosen Unimed terdiri Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd (ketua), Herning Puspitarini, S.Hum, M.S dan Ferdinand Simbolon, S.S, M.Pd, Gr (anggota), Dr. Umar Mukhtar Siregar, Lc, M.A, Tomi Arianto, S.S, M.A, Hidayat Herman, M.Pd dan Tri Lande, S.Pd, M.Pd (narasumber) serta Miranda Maria Magdadalena, Azwa Khalisa Nasution, Tasya Amelia Saragi dan Erika Cyntia Febryanti dan Revayani Sagala (mahasiswa).

Ketua Pelaksana dan Tim PKM Unimed Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd menjelaskan bahwa Desa Teluk Bakung dipilih sebagai mitra karena wilayah pesisir Langkat rawan banjir rob, abrasi pantai dan perubahan iklim yang tidak menentu. Selain memberikan pemahaman dan diskusi bersama terkait isu lingkungan, Tim PKM Unimed juga memperkenalkan konsep ‘Sastra Hijau Digital’ melalui pengenalan dan pemaknaan puisi, cerpen, cerita rakyat dan video literasi bertema konservasi alam dan mitigasi bencana.

Salah satu narasumber juga memberikan ilmu mengenai pemberdayaan AI dalam pembuatan video animasi berbasis isu lingkungan. Harapannya video animasi tersebut sebagai salah satu bentuk karya pemuda setempat dalam mempelopori mitigasi bencana, juga sebagai bentuk peningkatan kreativitas para pemuda.

LPPM Unimed, lanjut Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd, menegaskan bahwa PKM sejalan dengan tridharma perguruan tinggi. “Dosen tidak hanya mengajar dan meneliti, namun juga turut serta menguatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana lewat pendekatan sastra dan budaya,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Unimed berkomitmen menghadirkan solusi nyata menghadapi isu lingkungan. Sastra hijau digital adalah bentuk mitigasi yang adaptif, kreatif dan berkelanjutan.

Sementara itu Kepala Desa Teluk Bakung Riza Ansyari menyambut baik program PKM sebagai jawaban atas keresahan masyarakat dan para pemuda setempat yang kerap mengalami bencana banjir seperti beberapa bulan yang lalu. (dmp)

ASUS ExpertBook Ultra: Laptop Bisnis Tangguh dengan Keamanan Tanpa Kompromi

ASUS ExpertBook Ultra resmi meluncur di pasar Indonesia untuk menyasar segmen premium. Laptop kerja kelas flagship ini hadir sebagai Copilot+ PC yang mengungguli sejumlah kompetitor utama melalui integrasi kecerdasan buatan (AI) lokal, layar inovatif, dan sistem keamanan berlapis tingkat enterprise.
ASUS ExpertBook Ultra resmi meluncur di pasar Indonesia untuk menyasar segmen premium. Laptop kerja kelas flagship ini hadir sebagai Copilot+ PC yang mengungguli sejumlah kompetitor utama melalui integrasi kecerdasan buatan (AI) lokal, layar inovatif, dan sistem keamanan berlapis tingkat enterprise.

MEDAN, SUMUT POS – ASUS ExpertBook Ultra resmi meluncur di pasar Indonesia untuk menyasar segmen premium. Laptop kerja kelas flagship ini hadir sebagai Copilot+ PC yang mengungguli sejumlah kompetitor utama melalui integrasi kecerdasan buatan (AI) lokal, layar inovatif, dan sistem keamanan berlapis tingkat enterprise.

Commercial Director ASUS Indonesia, Eric Khoven, menyatakan bahwa perangkat komputasi modern kini menjadi investasi strategis bagi keberlangsungan perusahaan. ASUS ExpertBook Ultra dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan para eksekutif dan profesional modern yang menuntut performa tinggi, mobilitas ekstra, dan proteksi data yang maksimal.

Di sektor dapur pacu, ASUS ExpertBook Ultra mengandalkan prosesor terbaru Intel Core Ultra X9 Processor 388H. Chipset ini dipadukan dengan Neural Processing Unit (NPU) yang mampu menghasilkan performa komputasi AI hingga 50 Trillion Operations Per Second (TOPS).

Eric menjelaskan, keunggulan arsitektur ini memberikan perbedaan signifikan dalam skenario penggunaan dunia nyata, khususnya untuk kebutuhan multitugas (multitasking) korporat yang intens.

“ASUS ExpertBook Ultra dapat menjalankan rapat maraton via Teams sembari mengolah ribuan baris data di Excel dan melakukan supervisi ratusan halaman laporan PowerPoint tanpa masalah. Saat mengaktifkan notulen otomatis berbasis AI, efisiensi chip yang digunakan juga sangat terasa,” ujar Eric dalam keterangan tertulisnya.

ASUS juga menyematkan fitur ASUS AI ExpertMeet yang memproses transkripsi, penerjemahan bahasa, serta optimasi kamera web secara langsung di dalam NPU. Mekanisme pemrosesan lokal ini membuat prosesor utama tetap dingin, menghemat daya baterai, dan menjaga efisiensi kerja perangkat. Performa 50 TOPS ini menempatkan ASUS selangkah di depan kompetitor di Indonesia yang rata-rata masih menggunakan NPU dengan kemampuan 48 TOPS.

Untuk mendukung mobilitas tinggi para profesional yang sering bekerja di luar ruangan, ASUS menghadirkan terobosan visual berupa layar Tandem OLED berukuran 14 inci. Layar ini memiliki tingkat kecerahan puncak (peak brightness) mencapai 1400 nits, sebuah angka yang menjamin keterbacaan teks dan grafik di bawah paparan sinar matahari langsung.

Teknologi Tandem OLED tidak hanya mendominasi aspek kecerahan visual dibandingkan panel konvensional, tetapi juga menawarkan durabilitas jangka panjang. Teknologi ini secara drastis memperpanjang usia pakai panel dan meminimalkan risiko burn-in yang biasanya menjadi kelemahan layar OLED standar.

Dari aspek rancang bangun, laptop berbobot 1,1 kg ini menggunakan sasis premium yang telah mengantongi sertifikasi standar militer US MIL-STD 810H. Dalam pengujian internal, struktur fisik laptop ini mampu menahan beban tekanan hingga 100 kg.

“Daya tahan terhadap tekanan hingga 100 kg atau lebih akan sangat berguna saat laptop ditempatkan di dalam tas dan terhimpit dokumen-dokumen lain saat dalam perjalanan bisnis,” kata Eric.Ia menambahkan bahwa kerusakan laptop korporat sering kali terjadi akibat tekanan di dalam tas yang padat, bukan hanya karena benturan atau jatuh.

Sektor keamanan data juga menjadi fokus utama melalui implementasi sistem proteksi ASUS ExpertGuardian yang bersertifikasi NIST Level-4. Sistem ini menyediakan enkripsi data berlapis langsung pada level perangkat keras (hardware).

Melalui proteksi tersebut, aset digital sensitif milik perusahaan dipastikan aman dari upaya peretasan maupun pencurian fisik. Data di dalam media penyimpanan (SSD) tidak akan dapat diakses oleh pihak luar, bahkan jika komponen penyimpanan tersebut dilepas dan dipasang ke perangkat laptop lain.

Melalui kombinasi pemrosesan AI lokal 50 TOPS, ketahanan fisik sasis premium, serta panel Tandem OLED yang cerah, ASUS ExpertBook Ultra diposisikan sebagai standar baru komputer bisnis premium. Kehadiran lini flagship ini diharapkan dapat mengawal produktivitas dan kredibilitas operasional para pemimpin industri di Indonesia. (adz)

Keluhkan Pelayanan di RS dan Puskesmas, Warga Menangis di Sosperda Dodi Simangunsong

MEDAN, SUMUTPOS – Suasana Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) VI Tahun 2026 yang digelar oleh Anggota DPRD Kota Medan, Dodi Robert Simangunsong, di Jalan Selamat Gang Samosir, Kelurahan Sitirejo III, Medan Kota, diwarnai isak tangis warga. Kegiatan yang seharusnya fokus membahas Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia ini berubah menjadi wadah tumpahan kekecewaan terkait carut-marutnya pelayanan kesehatan di Kota Medan.

Di hadapan Dodi dan perwakilan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kota Medan, Eva, warga Jalan Perdamaian 1, Kelurahan Sitirejo III Medan Kota, menyampaikan komplain keras sambil menahan tangis. Eva menceritakan pengalaman memilukan saat keponakannya yang masih balita meninggal dunia, yang diduga akibat lambatnya penanganan medis di salah satu rumah sakit di kawasan Medan Amplas karena kendala administrasi BPJS.

“Anak itu sudah sesak napas, tetapi kami diminta melengkapi berkas dulu. Kami tunggu dokter sampai satu setengah jam tanpa ada penanganan awal atau pemberian oksigen. Baru setelah kami menyerah dan memutuskan untuk membayar jalur umum, oksigen langsung dipasang. Kami sangat kecewa, jangan karena kami pakai BPJS pemerintah, kami seolah dioper-oper dan diabaikan,” ujar Eva dengan nada bergetar.

Selain mengeluhkan layanan rumah sakit, Eva juga menceritakan pengalamannya yang sempat ditolak saat ingin berobat ke Puskesmas Amplas. Petugas puskesmas saat itu menolak melayani dengan alasan kartu BPJS Kesehatan milik Eva masih terdaftar di faskes Medan Sunggal. Ia mempertanyakan sisi kemanusiaan layanan kesehatan di Medan yang dinilai kaku terhadap aturan administrasi di saat warga sedang menahan sakit.

Menanggapi persoalan tersebut, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan Dona Simbolon, memberikan klarifikasi mengenai prosedur medis. Dona menegaskan, Kota Medan telah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC), di mana seluruh warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP atau KK Medan yang telah aktif minimal 3 bulan.

Terkait kasus Eva, Dona mengimbau masyarakat untuk proaktif memutakhirkan data adminduk dan memindahkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS sesuai domisili terkini sebelum jatuh sakit, agar proses administrasi berjalan lancar.

Dona pun langsung menyatakan kesiapan untuk membantu memindahkan faskes BPJS Eva ke Puskesmas Amplas serta memfasilitasi pengurusan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk balitanya. Dia juga mengingatkan warga untuk memanfaatkan 16 jenis layanan administrasi gratis yang kini tersedia di Mall Pelayanan Publik (MPP) dan pos pelayanan kantor camat, mulai dari pengurusan KK, KTP, hingga pendaftaran bantuan sosial, agar tidak ada lagi kendala administrasi di kemudian hari.

Selain pelayanan kesehatan, kritikan terhadap kinerja jajaran Pemko Medan juga datang dari Perlindungan Sinaga. Warga Jalan Selamat Lirus Gang Horas ini mengungkapkan, banyak lansia di lingkungannya—yang ironisnya berada tepat di belakang Kantor Lurah—justru tidak pernah tersentuh bantuan sosial.

Ia pun mempertanyakan transparansi syarat dan prosedur pendaftaran agar para lansia tersebut bisa segera mendapatkan hak mereka. Senada dengan Perlindungan, Saulina Siagian, warga Jalan Syahrudin, menyoroti ketidakakuratan data desil kemiskinan.

Ia mengkritik keras adanya warga kurang mampu yang justru masuk dalam kategori Desil 6 (menengah ke atas), sehingga tidak bisa menerima bansos. “Saat warga mencoba mengurus perbaikan data, pihak kelurahan sering kali melempar tanggung jawab ke Dinas Sosial, membuat masyarakat bingung,” katanya.

Saulina juga mendesak pemerintah memberikan kejelasan alur birokrasi untuk menurunkan status desil tersebut ke kategori 1 atau 2 agar warga miskin bisa terdata dengan benar. Menanggapi hal itu, Dona Simbolon berjanji akan membantu warga dalam memperbaiki status ekonomi (desil) agar bansos tepat sasaran.

Melalui momentum Sosperda ini, Anggota DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ketat pelayanan kesehatan di Kota Medan. Politisi muda Partai Demokrat ini berjanji akan mengevaluasi kinerja faskes dan rumah sakit agar selalu memprioritaskan keselamatan jiwa pasien di atas urusan administrasi atau status kepesertaan BPJS.

Dodi juga mengaku siap membantu warga yang ingin mendapatkan bantuan PKH Makmur dari Pemko Medan asalkan segala administrasi dan persyaratan dilengkapi sesuai prosedur yang berlaku. Tidak itu saja, dia juga siap memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan bantuan kursi roda dari Dinas Sosial Kota Medan. (adz)

6.731 Peserta Ikuti SMM USU 2026, Meningkat 25 Persen dari Tahun Lalu

MEDAN, SUMUTPOS.CO– Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Mandiri (SMM) Tahap I Tahun 2026 yang berlangsung selama tiga hari, dimulai Sabtu (13/6/2026) hingga 15 Juni 2026. Sebanyak 6.731 peserta mengikuti seleksi yang digelar di lingkungan kampus USU. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pelaksanaan SMM Tahap I Tahun 2025 yang diikuti oleh 5.378 peserta atau naik sebanyak 1.353 peserta (25,16 persen).

Ketua Tim Pelaksana SMM USU 2026 yang sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian, Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt., menyampaikan bahwa peningkatan jumlah peserta menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Sumatera Utara sebagai salah satu perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan putra-putrinya.

“Peningkatan jumlah peserta menjadi indikator tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di USU. Kami berkomitmen menyelenggarakan proses seleksi yang objektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas guna menjaring calon mahasiswa terbaik yang akan menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Sumatera Utara,” ujarnya.

Berdasarkan data pendaftaran SMM USU 2026, Program Studi Ilmu Hukum menjadi program studi dengan jumlah peminat tertinggi, yakni 1.462 pendaftar. Posisi berikutnya ditempati Pendidikan Dokter dengan 1.165 pendaftar, Manajemen sebanyak 857 pendaftar, Pendidikan Dokter Gigi sebanyak 856 pendaftar, dan Sarjana Farmasi sebanyak 712 pendaftar.

Selain lima program studi teratas tersebut, program studi yang juga mencatat jumlah peminat tinggi adalah Psikologi dengan 651 pendaftar, Kesehatan Masyarakat sebanyak 647 pendaftar, Akuntansi sebanyak 635 pendaftar, Teknik Industri sebanyak 566 pendaftar, dan Agroteknologi sebanyak 457 pendaftar.

Pelaksanaan ujian menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) yang dilaksanakan pada 16 lokasi ujian dengan total 73 ruangan. USU menyiapkan kapasitas ujian sebanyak 1.566 peserta per sesi untuk mengakomodasi seluruh peserta selama tiga hari pelaksanaan.

Adapun lokasi ujian tersebar di berbagai fakultas dan unit kerja di lingkungan USU, yakni Direktorat Sistem Informasi dan Pengembangan Teknologi (DITSINTEK), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi (Fasilkom-TI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Pusat Bahasa, Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Farmasi (FF), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Keperawatan (FKEP), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Fakultas Psikologi (FPSI), Fakultas Vokasi (FV), dan Fakultas Kedokteran (FK).

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ujian berbasis komputer, USU menyiapkan total 1.566 unit komputer yang tersebar di seluruh lokasi ujian. Fakultas Kedokteran menjadi lokasi dengan kapasitas terbesar, yakni 231 komputer, disusul Fakultas Teknik sebanyak 165 komputer, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi sebanyak 150 komputer, Direktorat Sistem Informasi dan Pengembangan Teknologi sebanyak 121 komputer, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 117 komputer.

Setiap hari, ujian dilaksanakan dalam dua sesi. Pada sesi pertama, peserta memasuki ruangan mulai pukul 07.15 WIB, dilanjutkan pemeriksaan dokumen, latihan penggunaan sistem, dan pelaksanaan ujian hingga pukul 10.15 WIB. Sementara pada sesi kedua, peserta memasuki ruangan mulai pukul 13.15 WIB dan mengikuti rangkaian ujian hingga pukul 16.15 WIB.

Materi yang diujikan dalam SMM USU 2026 terdiri atas Ujian Potensi Skolastik, Penalaran Matematika, Literasi Bahasa Indonesia, dan Literasi Bahasa Inggris. Ujian Potensi Skolastik dilaksanakan selama 30 menit dengan 30 soal, sedangkan Penalaran Matematika, Literasi Bahasa Indonesia, dan Literasi Bahasa Inggris masing-masing berlangsung selama 27 menit dengan 18 soal.

Pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Mandiri merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan USU untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Melalui proses seleksi yang kredibel dan berbasis teknologi, USU berupaya menjaring calon mahasiswa yang unggul, adaptif, dan siap berkontribusi dalam mendukung transformasi universitas menuju perguruan tinggi berkelas dunia.

Hasil Seleksi Mahasiswa Mandiri (SMM) Tahap I Tahun 2026 dijadwalkan akan diumumkan pada 26 Juni 2026 melalui laman resmi penerimaan mahasiswa baru Universitas Sumatera Utara, https://penerimaan-terpadu.usu.ac.id. (adz)

Cuaca Ekstrem Jadi Alarm Keras, DPRD Minta Pemko Perkuat Mitigasi

Datuk Iskandar Muda
Datuk Iskandar Muda

Cuaca ekstrem yang melanda Kota Medan dalam beberapa hari terakhir tidak hanya menyebabkan pohon tumbang dan banjir di sejumlah wilayah, tetapi juga memicu kerugian materiil bagi masyarakat serta terganggunya aktivitas sehari-hari. Kondisi ini dinilai harus menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Datuk Iskandar Muda, mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang bertanggung jawab dalam penanganan lingkungan, kebencanaan, dan infrastruktur kota.

Menurut Datuk, banyaknya pohon tumbang saat hujan disertai angin kencang menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah. Dampaknya tidak hanya merusak kendaraan maupun bangunan milik warga, tetapi juga mengganggu pasokan listrik di sejumlah kawasan.

“OPD terkait harus dievaluasi. Banyaknya pohon tumbang tidak terlepas dari lemahnya pengawasan. Selain menimbulkan kerugian materiil dan imateriil, dampak yang paling terasa adalah terganggunya kelistrikan,” kata Datuk, Jumat (12/6/2026).

Politisi PKS itu menilai langkah antisipatif harus segera dilakukan melalui pendataan dan audit terhadap pohon-pohon tua yang berpotensi tumbang. Ia meminta Pemko Medan tidak menunggu jatuh korban atau kerusakan yang lebih besar sebelum mengambil tindakan. “Segera lakukan pendataan dan pemangkasan berkala. Keamanan dan kenyamanan masyarakat merupakan tugas pokok yang harus diberikan pemerintah,” ujarnya.

Selain persoalan pohon tumbang, Datuk juga menyoroti banjir yang kembali terjadi di sejumlah titik saat hujan deras mengguyur Kota Medan. Menurutnya, masyarakat tidak mengharapkan pemerintah mampu menghentikan hujan, tetapi mereka berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, koordinasi yang baik, serta kehadiran pemerintah ketika bencana terjadi.

“Masyarakat tidak menuntut hujan dihentikan, tetapi masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, koordinasi yang baik, dan kehadiran pemerintah ketika bencana terjadi. Pemko Medan harus bertransformasi dari sekadar responsif menjadi antisipatif agar warga merasa terlindungi,” tegasnya.

Datuk menilai peristiwa hujan badai yang berulang harus dijadikan momentum evaluasi terhadap blueprint penanganan banjir yang selama ini dijalankan. Pembangunan fisik semata tidak cukup jika tidak dibarengi dengan sistem mitigasi dan tata kelola kota yang mampu menghadapi ancaman cuaca ekstrem.

“Jangan sampai kita memiliki banyak proyek fisik, tapi belum memiliki sistem kota yang tangguh menghadapi cuaca ekstrem. Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya saluran yang lebih besar, tetapi kepastian bahwa saat hujan deras datang kota tetap berfungsi, jalan tetap bisa dilalui, dan pelayanan publik tetap hadir,” pungkasnya. (map/ila)

Gebyar Pajak Sumut Kembali Digelar, Wajib Pajak Taat Dapat Hadiah

Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis.(Dok : Ihsan Syahreza)
Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis.(Dok : Ihsan Syahreza)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menggulirkan program Gebyar Pajak Sumut sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Selain menghadirkan undian berhadiah bagi wajib pajak yang patuh, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga penerimaan daerah dapat terus tumbuh untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor.

Program yang diselenggarakan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai mampu menjadi stimulus bagi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Muhammad Suib, yang mewakili Gubernur Sumatera Utara pada kegiatan pengundian hadiah Gebyar Pajak periode 2021-2026, mengatakan program tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang selama ini telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan menyukseskan pelaksanaan undian pajak kendaraan bermotor periode 2021 hingga 2026 ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi momentum untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Sumatera Utara,” ujarnya di Kantor Bapenda Sumut, Jumat (12/6/2026).

Menurut Suib, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting dalam membiayai berbagai program pembangunan. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, hasil penerimaan pajak akan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, sektor pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program sosial lainnya.

“Semakin banyak masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor, tentu akan semakin mendukung program-program pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Karena hasil dari pajak tersebut pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis, mengatakan Gebyar Pajak merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan program tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang selama ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Kami dari Bapenda Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan menyukseskan pelaksanaan undian Gebyar Pajak Tahun 2026 ini,” ujar Sutan.

Ia berharap program Gebyar Pajak dapat menjadi motivasi tambahan bagi masyarakat untuk semakin disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sebab, selain menjadi kewajiban sebagai warga negara, pajak juga memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan daerah. “Diharapkan kegiatan undian Gebyar Pajak ini dapat semakin memotivasi masyarakat Provinsi Sumatera Utara untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka,” katanya.

Sutan menambahkan, Bapenda Sumut terus berupaya menghadirkan berbagai inovasi pelayanan guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan nyaman.

Melalui pelaksanaan Gebyar Pajak 2026, Pemprov Sumut berharap kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus meningkat. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah diharapkan semakin optimal sehingga mampu menjadi salah satu pilar penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. (san/ila)

Keselamatan Pasien Harus Jadi Prioritas, Henry Jhon: Pelaku Malapraktik Wajib Ditindak

Henry Jhon Hutagalung
Henry Jhon Hutagalung

MEDAN – Banyaknya kritikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan masih adanya keluhan masyarakat terkait dugaan malapraktik, membuat DPRD Kota Medan mendorong lahirnya regulasi yang lebih tegas untuk melindungi pasien.

Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, menegaskan bahwa dokter, tenaga medis maupun rumah sakit yang terbukti melakukan malapraktik harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Henry, penegakan hukum yang tegas diperlukan bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi pasien, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Medan.

“Tindakan tegas ini sangat perlu dilakukan guna memberi efek jera serta menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan kesehatan,” ujar Henry Jhon Hutagalung, Jumat (12/6/2026).

Politisi PSI tersebut menilai, setiap tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab profesional yang harus dijalankan sesuai standar pelayanan medis. Karena itu, apabila ditemukan adanya kelalaian yang merugikan pasien, maka harus ada konsekuensi yang jelas dan terukur.

Ia mengungkapkan, saat ini DPRD Kota Medan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tengah melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat terkait layanan kesehatan. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.

“Kami sedang fokus mendalami berbagai kasus dan keluhan yang sering disampaikan pasien. Ke depan, sanksi yang tegas perlu dimasukkan ke dalam perda agar memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara efektif,” katanya.

Menurut Henry, kehadiran regulasi yang komprehensif sangat penting untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain mengatur hak dan kewajiban pasien, regulasi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap tenaga medis dan rumah sakit.

Dalam proses penyusunan regulasi tersebut, DPRD Kota Medan berencana melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kesehatan Kota Medan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), organisasi profesi kesehatan, hingga perwakilan rumah sakit.

“Kami ingin membahas ini secara bersama-sama agar menghasilkan regulasi yang baik dan dapat diterapkan. Tujuannya agar tenaga medis menjalankan profesinya secara profesional sehingga kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat,” ujarnya.

Henry menilai, peningkatan kualitas layanan kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Kota Medan. Selama ini masih ada sebagian masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri karena menganggap pelayanan dan fasilitas kesehatan lebih baik.

Menurutnya, jika kualitas layanan kesehatan di Medan terus diperbaiki, maka kecenderungan masyarakat mencari pengobatan ke luar negeri dapat ditekan.

“Yang pasti, ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah aliran dana masyarakat ke luar negeri untuk berobat. Jika pelayanan kesehatan di Medan semakin baik, rumah sakit akan berkembang, lapangan kerja bertambah, dan pada akhirnya turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia berharap pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan dapat menghasilkan regulasi yang mampu menjawab berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, sekaligus menciptakan sistem kesehatan yang lebih profesional, transparan, dan berpihak kepada keselamatan pasien.

Menurut Henry, pelayanan kesehatan yang berkualitas bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu indikator penting kemajuan sebuah kota. Karena itu, pengawasan yang kuat serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran profesi dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kota Medan. (map/ila)

Nikah di KUA Medan Perjuangan Makin Berkesan, Pengantin Diajak Tulis Impian Rumah Tangga

FOTO BERSAMA: Kepala KUA Kecamatan Medan Perjuangan, H Ramlan (kiri) berfoto bersama pengantin yang baru nikah di Kantor KUA kecamatan Medan Perjuangan, Jalan Pendidikan dengan menuliskan impuan di papan wedding wish board.(Tomi Sanjaya Lubis/Sumut Pos)
FOTO BERSAMA: Kepala KUA Kecamatan Medan Perjuangan, H Ramlan (kiri) berfoto bersama pengantin yang baru nikah di Kantor KUA kecamatan Medan Perjuangan, Jalan Pendidikan dengan menuliskan impuan di papan wedding wish board.(Tomi Sanjaya Lubis/Sumut Pos)

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Perjuangan terus menghadirkan inovasi pelayanan yang tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memberikan pengalaman berkesan bagi pasangan pengantin. Terbaru, KUA Medan Perjuangan menghadirkan Wedding Wish Board atau Papan Harapan Pengantin sebagai ruang bagi pasangan yang baru menikah untuk menuangkan impian dan cita-cita mereka setelah resmi menjadi suami istri.

Inovasi yang digagas Kepala KUA Kecamatan Medan Perjuangan, H. Ramlan, MA, tersebut mulai diterapkan di kantor KUA yang berlokasi di Jalan Pendidikan No. 89, Kelurahan Tegal Rejo, Medan. Kehadiran papan harapan itu menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran pasangan pengantin bahwa pernikahan bukan hanya tentang prosesi akad, tetapi juga perjalanan panjang dalam membangun keluarga yang berkualitas.

“Pernikahan bukan hanya tentang akad dan seremoni, tetapi juga tentang komitmen jangka panjang untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan maslahah. Melalui Wedding Wish Board ini, kami ingin mengajak setiap pasangan untuk menuliskan impian serta tujuan mulia yang ingin mereka capai bersama setelah menikah,” ujar Ramlan, Jumat (12/6/2026).

Papan harapan tersebut ditempatkan di area pelayanan nikah sehingga dapat diakses oleh setiap pasangan yang telah melangsungkan akad. Berbagai harapan dan doa pun menghiasi papan itu, mulai dari keinginan membangun keluarga harmonis, memperoleh keturunan yang saleh dan salehah, hingga harapan untuk selalu diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dan kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Menurut Ramlan, kegiatan sederhana itu memiliki makna yang mendalam. Saat pasangan menuliskan harapan mereka, secara tidak langsung mereka sedang membangun visi dan komitmen bersama untuk masa depan keluarga.

“Ketika pasangan menuliskan harapan mereka, sesungguhnya mereka sedang membangun komitmen bersama. Ini menjadi langkah awal untuk memperkuat tujuan pernikahan dan menumbuhkan semangat dalam mengarungi kehidupan rumah tangga,” katanya.

Tak hanya menjadi media ekspresi, Wedding Wish Board juga diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi calon pengantin lainnya. Pesan-pesan positif yang ditinggalkan pasangan yang telah menikah dapat menjadi pengingat bahwa rumah tangga yang bahagia membutuhkan tujuan yang jelas, kerja sama, serta komitmen yang kuat dari kedua belah pihak.

Inovasi tersebut mendapat sambutan positif dari para pengantin. Mereka mengaku senang karena memiliki ruang khusus untuk mengabadikan harapan dan doa di salah satu momen paling penting dalam hidup mereka.

Melalui program ini, KUA Kecamatan Medan Perjuangan kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada administrasi pernikahan, tetapi juga pembinaan dan penguatan ketahanan keluarga sejak awal pernikahan.

Dengan mengusung tagline “Nikah di KUA Keren”, KUA Medan Perjuangan berharap berbagai inovasi yang dihadirkan dapat semakin mendekatkan masyarakat kepada KUA sekaligus mendorong lahirnya keluarga-keluarga Indonesia yang harmonis, berkualitas, dan penuh keberkahan. (omi/ila)

Jaga Ketersediaan Pangan dan Kendalikan Inflasi, Bobby Nasution Ajak FORKAPPSI Perkuat Kerja Sama Antarprovinsi

KOORDINASI: Gubsu Bobby Nasution membuka Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Penghubung Pemerintah Provinsi Se Indonesia (FORKAPPSI) di Aula Mess Pora-Pora, Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis (11/6/2026). (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut)
KOORDINASI: Gubsu Bobby Nasution membuka Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Penghubung Pemerintah Provinsi Se Indonesia (FORKAPPSI) di Aula Mess Pora-Pora, Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis (11/6/2026). (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif  Nasution mengajak Forum Komunikasi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (FORKAPPSI) memperkuat kolaborasi antardaerah guna menjamin ketersediaan pangan di tingkat daerah maupun nasional.

Menurutnya, kerja sama antarprovinsi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, khususnya di sektor pangan dan pengendalian inflasi.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) FORKAPPSI di Aula Mes Pora-Pora, Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis (11/6/2026).

“Saya mengucapkan terima kasih. Tema yang diangkat luar biasa. Di zaman sekarang, berdiri sendiri-sendiri itu berat. Kita harus berkolaborasi, bukan hanya secara internal daerah, tetapi juga bersama daerah lain,” kata Bobby.

Bobby menegaskan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah. Ia mencontohkan pentingnya kerja sama antardaerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan yang kerap memicu inflasi, seperti cabai merah.

Menurutnya, pola kerja sama tersebut perlu diperluas melalui peran aktif badan penghubung di setiap provinsi. Ia berharap setiap kepala badan penghubung mampu mendorong lahirnya sedikitnya dua hingga tiga kerja sama konkret antardaerah yang berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan pengendalian inflasi.

Selain sektor pangan, Bobby juga mendorong penguatan kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk bank pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi antarbank daerah dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu mendukung pembiayaan pembangunan di berbagai daerah.

Sementara itu, Ketua FORKAPPSI Indonesia yang juga Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jakarta, Ichsanul Arifin Siregar, mengatakan Rakornas FORKAPPSI merupakan agenda tahunan yang mempertemukan badan penghubung pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia. Tahun 2026, Sumatera Utara dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakornas tersebut.

Rakornas yang berlangsung pada 11–13 Juni 2026 mengusung tema “Kolaborasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Mencegah dan Mengatasi Inflasi melalui Peningkatan Kerja Sama Daerah dalam Bidang Penyediaan Bahan Pangan”.

Kegiatan ini diikuti 117 peserta yang terdiri atas perwakilan 17 badan penghubung provinsi dan sekitar 100 pejabat pengawas di lingkungan badan penghubung pemerintah provinsi se-Indonesia.

Menurut Ichsanul, tema yang diangkat mencerminkan pentingnya sinergi antarpemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi bahan pangan sebagai langkah strategis mengendalikan inflasi.

Ichsanul berharap Rakornas FORKAPPSI dapat menjadi wadah bagi para peserta untuk berbagi pengalaman, memperkuat koordinasi, serta menyusun langkah-langkah kolaboratif guna meningkatkan efektivitas pemantauan ketersediaan pangan di daerah.(san/ila)

Perjuangkan Hak Daerah atas Lahan PT Socfindo, Bupati Batubara dan Pansus Temui Kementerian ATR/BPN

PERTEMUAN: Bupati Batubara Dr H Baharuddin Siagian SH MSi dan Ketua Pansus PAD DPRD Batubara H Rohadi SP MH mengelar pertemuan strategis dengan Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan II Ijas Tejo Priyono SH dan jajaran Kementerian ATR/BPN RI, di Kantor Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026). (Foto: Komimfo Batubara).
PERTEMUAN: Bupati Batubara Dr H Baharuddin Siagian SH MSi dan Ketua Pansus PAD DPRD Batubara H Rohadi SP MH mengelar pertemuan strategis dengan Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan II Ijas Tejo Priyono SH dan jajaran Kementerian ATR/BPN RI, di Kantor Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026). (Foto: Komimfo Batubara).

JAKARTA – Bupati Batubara Dr H Baharuddin Siagian SH MSi bersama Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batubara menggelar pertemuan strategis dengan jajaran Kementerian ATR/BPN RI, di Kantor Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

Pertemuan tersebut fokus membahas potensi PAD dari lahan PT Socfindo di Simpang Gambus seluas 660,59 hekatare (ha) yang diduga belum membayar pajak selama dikuasai sejak 1903 hingga saat ini kurang lebih 115 tahun dan HGU-nya sudah berakhir sejak 31 Desember 2023.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus PAD H Rohadi SP MH dari Fraksi Demokrat dan Sekretaris Khairul Bariah SM dari Fraksi PAN, yang dihadiri oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan II, Ijas Tejo Priyono SH.

Turut hadir Wakil Bupati Batubara Syafrizal SE MAP dan seluruh anggota Pansus PAD DPRD Batubara M Safii dari Fraksi Gerindra, Ismar Komri dan Sudarman SE dari Fraksi Golkar, Agung Setiawan SE dan Suminah dari Fraksi PKS, Sahril Siahaan SH dari Fraksi Demokrat, Muklis BN SE dari Fraksi PKB dan H Ramli dari Fraksi NasDem.
Ketua Pansus PAD H Rohadi SP MH menegaskan, berdasarkan kajian lapangan dan data awal, Pansus melihat ada peluang PAD yang sangat besar dan belum tergarap di PT Socfindo Simpanggambus.

“Pansus memandang ada potensi pendapatan daerah yang sampai hari ini peluangnya sangat besar. Itu berasal dari pajak atas kelebihan ukur lahan seluas 660,59 Ha yang belum dibayarkan selama diusahai 115 tahun. Pada 31 Desember 2023, HGU Socfindo telah berakhir,” tegas H Rohadi.
Atas dasar tersebut dalam pertemuan dengan Ditjen Sengketa dan Konflik Pertanahan II, Pansus mendesak Kementerian ATR/BPN agar menunda pembaharuan HGU Socfindo yang masa berlakunya sudah habis 2 tahun lalu.

“Kami berharap lahan 660,59 Ha tersebut dikembalikan ke negara. Serahkan ke Bank Tanah atau dikelola pemerintah daerah agar menjadi PAD. Dengan begitu Batubara bisa mandiri tanpa terus bergantung pada transfer pusat,” lanjut H Rohadi.

Sementara itu Pansus menyampaikan ada 5 catatan kritis terkait keberadaan PT Socfindo di Batubara yaitu sengketa lahan yang masih terjadi konflik dengan Kelompok Tani Perjuangan, pelanggaran tata ruang sebab tidak patuh terhadap Perda RTRW Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2020-2040, selanjutnya kewajiban plasma yang belum melaksanakan kewajiban pembangunan kebun plasma 20% untuk masyarakat sesuai Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Keempat CSR tidak jelas, Program CSR dinilai sama sekali tidak bermanfaat bagi masyarakat Batu Bara terakhir HGU Kadaluarsa yang sudah berakhir 31 Desember 2023, namun aktivitas usaha masih berjalan.

“Berhubung sedang banyak permasalahan, sengketa, dan tidak patuh terhadap Perda serta UU, Pansus mohon kepastian hukum dari Ditjen ATR/BPN atas kelebihan ukur lahan 660,59 Ha tersebut dan berakhirnya HGU selama 2 tahun lalu,” ujar H. Rohadi.

Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan II Ijas Tejo Priyono, S.H., menerima langsung aspirasi Pansus dan Pemkab Batu Bara. Beliau menyatakan berkas pembaharuan PT Socfindo telah di kembalikan dan akan menindaklanjuti permintaan penundaan perpanjangan HGU serta melakukan verifikasi data atas luas dan status 660,59 Ha lahan tersebut sesuai prosedur.

Sementara itu Bupati Batubara Baharudin Siagian, mendukung penuh langkah Pansus dan Pemkab siap bersinergi untuk menertibkan aset serta mengoptimalkan PAD demi kemandirian fiskal daerah.

Pansus PAD DPRD Batubara akan terus mengawal proses ini hingga ada kepastian hukum dan lahan 660,59 Ha benar-benar dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Batubara.(lib/azw).

1234...15,756Page 3 of 15,756