Silangit Masih Tanggung Jawab AP II

JAKARTA, SUMUTPOS.CO-Rencana kelanjutan pembangunan Bandara Silangit di Tapanuli Utara (Taput) belum juga menunjukkan titik terang. Pasalnya, hingga kemarin PT Angkasa Pura (AP) II belum menyerahkan kembali pengelolaan Bandara Silangit kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Secara resmi belum ada penyerahan kembali Bandara Silangit ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub, Red),” ujar Kepala Pusat Komunikasi Kemenhub, Julius Andravida Barata, kepada koran ini di Jakarta, kemarin (23/6).

Bahkan, bisa dibilang, pernyataan Direktur Utama AP II Budi Karya bahwa pihaknya akan mengembalikan bandara dimaksud ke Kemenhub, masih sebatas wacana. “Itu baru omongan,” imbuh Barata.

Dijelaskan, dalam rapat di DPR beberapa waktu lalu, memang pihak AP II sempat menyingung masalah Bandara Silangit. Di situ disampaikan alasan-alasan mengapa proyek pengembangan bandara itu ngadat.

Dalam rapat itu pula, pihak kemenhub menanggapi, kalau memang pihak AP II sudah tidak mampu mengelola, agar segera dikembalikan saja ke Kemenhub.

“Kami katakan, kalau memang tak sanggup, ya silakan kembalikan. Tapi kok sampai sekarang belum juga dikembalikan,” ujar Barata.

Dalam posisi seperti ini apa langkah yang bisa dilakukan Kemenhub? Ditanya seperti itu, Barata menunjukkan sikap kekecewaanya terhadap AP II.

“Ya, kami harus menunggu sikap resmi, bukan sekadar omongan-omongan. Karena itu masih tanggung jawab dia (AP II, red), ya kami menunggu dulu langkah apa yang akan dilakukan. Kalau memang tak sanggup, ya sudah kembalikan saja. Kalau cuman omongan, ya kami belum bisa berbuat apa-apa,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, masalah Bandara Silangit ini sudah mengundang reaksi keras dari Bupati Taput Nikson Nababan. Dia jengkel menyikapi omongan Direktur Utama AP II Budi Karya, beberapa waktu lalu, yang mengatakan akan mengembalikan Silangit ke Kemenhub. Alasannya, biaya operasional Bandara Silangit lebih besar dibanding pemasukan. Masalah lahan juga dijadikan alasan.

Bupati Taput Nikson Nababan menuding Dirut AP II bohong terkait pernyatan Bandara Silangit sepi penumpang, tidak sampai 100 ribu per tahun.

Padahal, kata Nikson, berdasarkan survei yang ditunjuk AP II, yaitu PT Surveyor Indonesia, jumlah penumpang dapat mencapai satu juta jiwa per tahun, setelah pengembangan bandara dan fasilitas selesai dikerjakan.

Terkait lahan, menurut Nikson, Pemkab sendiri telah membebaskan lahan sejak tahun 1995-2008 seluas 55 hektar. Kemudian Gubernur juga Sumut juga telah menyerahkan urusan penyelesaian lahan hutan ke Pemkab, seluas 95 hektare. (sam/azw)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO-Rencana kelanjutan pembangunan Bandara Silangit di Tapanuli Utara (Taput) belum juga menunjukkan titik terang. Pasalnya, hingga kemarin PT Angkasa Pura (AP) II belum menyerahkan kembali pengelolaan Bandara Silangit kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Secara resmi belum ada penyerahan kembali Bandara Silangit ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub, Red),” ujar Kepala Pusat Komunikasi Kemenhub, Julius Andravida Barata, kepada koran ini di Jakarta, kemarin (23/6).

Bahkan, bisa dibilang, pernyataan Direktur Utama AP II Budi Karya bahwa pihaknya akan mengembalikan bandara dimaksud ke Kemenhub, masih sebatas wacana. “Itu baru omongan,” imbuh Barata.

Dijelaskan, dalam rapat di DPR beberapa waktu lalu, memang pihak AP II sempat menyingung masalah Bandara Silangit. Di situ disampaikan alasan-alasan mengapa proyek pengembangan bandara itu ngadat.

Dalam rapat itu pula, pihak kemenhub menanggapi, kalau memang pihak AP II sudah tidak mampu mengelola, agar segera dikembalikan saja ke Kemenhub.

“Kami katakan, kalau memang tak sanggup, ya silakan kembalikan. Tapi kok sampai sekarang belum juga dikembalikan,” ujar Barata.

Dalam posisi seperti ini apa langkah yang bisa dilakukan Kemenhub? Ditanya seperti itu, Barata menunjukkan sikap kekecewaanya terhadap AP II.

“Ya, kami harus menunggu sikap resmi, bukan sekadar omongan-omongan. Karena itu masih tanggung jawab dia (AP II, red), ya kami menunggu dulu langkah apa yang akan dilakukan. Kalau memang tak sanggup, ya sudah kembalikan saja. Kalau cuman omongan, ya kami belum bisa berbuat apa-apa,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, masalah Bandara Silangit ini sudah mengundang reaksi keras dari Bupati Taput Nikson Nababan. Dia jengkel menyikapi omongan Direktur Utama AP II Budi Karya, beberapa waktu lalu, yang mengatakan akan mengembalikan Silangit ke Kemenhub. Alasannya, biaya operasional Bandara Silangit lebih besar dibanding pemasukan. Masalah lahan juga dijadikan alasan.

Bupati Taput Nikson Nababan menuding Dirut AP II bohong terkait pernyatan Bandara Silangit sepi penumpang, tidak sampai 100 ribu per tahun.

Padahal, kata Nikson, berdasarkan survei yang ditunjuk AP II, yaitu PT Surveyor Indonesia, jumlah penumpang dapat mencapai satu juta jiwa per tahun, setelah pengembangan bandara dan fasilitas selesai dikerjakan.

Terkait lahan, menurut Nikson, Pemkab sendiri telah membebaskan lahan sejak tahun 1995-2008 seluas 55 hektar. Kemudian Gubernur juga Sumut juga telah menyerahkan urusan penyelesaian lahan hutan ke Pemkab, seluas 95 hektare. (sam/azw)