Peristiwa kerusuhan di Tolikara, Papua terjadi ketika Salat Id, Jumat (17/7) pagi.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) Ronny Mandang mengaku tidak mengetahui soal surat edaran yang disebarkan Badan Pekerja Wilayah Toli (BPWT) Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Tolikara.
Untuk diketahui GIDI berada di bawah naungan PGLII. Surat GIDI Toli itu disebarkan sebelum peristiwa ricuh di Tolikara, Jumat kemarin.
“Isi surat kami tidak setujui. Tidak ada koordinasi dengan kami soal itu. Surat tidak mewakili kami,” ujar Ronny dalam jumpa pers di kantor PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7).
Ronny mengatakan, surat itu baru diketahui setelah adanya peristiwa ricuh. Namun, diakuinya, kemungkinan surat itu sudah lumrah di wilayah Tolikara. Karena itu, mereka menyesalkan pihak keamanan yang tidak bisa mencegah terjadinya kericuhan lebih awal.
“Kami sangat sayangkan bahwa sudah ada surat edaran tanggal 13 Juli yang sebenarnya di lokasi dianggap lumrah dalam konteks mereka, seharusnya bisa dicegah sejak awal. Sehingga tidak perlu harus terjadi seperti yang kita ketahui telah terjadi,” imbuh Ronny.
Ronny pun menampik bahwa peristiwa ricuh itu terjadi karena ada surat edaran yang provokatif tersebut. (flo/jpnn)
Peristiwa kerusuhan di Tolikara, Papua terjadi ketika Salat Id, Jumat (17/7) pagi.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) Ronny Mandang mengaku tidak mengetahui soal surat edaran yang disebarkan Badan Pekerja Wilayah Toli (BPWT) Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Tolikara.
Untuk diketahui GIDI berada di bawah naungan PGLII. Surat GIDI Toli itu disebarkan sebelum peristiwa ricuh di Tolikara, Jumat kemarin.
“Isi surat kami tidak setujui. Tidak ada koordinasi dengan kami soal itu. Surat tidak mewakili kami,” ujar Ronny dalam jumpa pers di kantor PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7).
Ronny mengatakan, surat itu baru diketahui setelah adanya peristiwa ricuh. Namun, diakuinya, kemungkinan surat itu sudah lumrah di wilayah Tolikara. Karena itu, mereka menyesalkan pihak keamanan yang tidak bisa mencegah terjadinya kericuhan lebih awal.
“Kami sangat sayangkan bahwa sudah ada surat edaran tanggal 13 Juli yang sebenarnya di lokasi dianggap lumrah dalam konteks mereka, seharusnya bisa dicegah sejak awal. Sehingga tidak perlu harus terjadi seperti yang kita ketahui telah terjadi,” imbuh Ronny.
Ronny pun menampik bahwa peristiwa ricuh itu terjadi karena ada surat edaran yang provokatif tersebut. (flo/jpnn)
