Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di seputaran Jalan AH Nasution dan beberapa ruas jalan lainnya di Kota Medan pada Selasa (12/7) lalu sempat diwarnai kericuhan. Hal itu disebabkan karena adanya tindakan tebang pilih yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan Mengapa hal itu bisa terjadi?. Berikut petikan wawancara wartawan Harian Sumut Pos Ari Sisworo dengan Wakil Ketua DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu, Rabu (13/7).
Mengapa penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Medan itu terkesan tebang pilih?
Dengan kenyataan yang terjadi itu, bisa saja diduga ada sesuatu hal yang negatif melatarbelakangi penertiban itu. Bisa saja diduga adanya semacam “kerjasama” antara pedagang-pedagang yang tidak ditertibkan itu dengan pihak Satpol PP. Jadi wajar, jika pedagang itu berontak. Karena ada yang seolah dilindungi, dan ada yang tidak dilindungi.
Jadi, apa yang mesti dilakukan agar indikasi “kerjasama” itu tidak terjadi lagi?
Segala sesuatunya harus transparan. Kalau memang tidak ada apa-apanya, mana mungkin penertiban itu tebang pilih. Kalau memang mau ditertibkan, harus ditertibkan semua. Jangan seperti itu. Katanya lagi, yang tidak ditertibkan itu ada semacam retribusi. Ini harus jelas, retribusi apa dan siapa yang mengutipnya?
Apa imbas dari itu semua?
Hubungannya secara langsung adalah pada kinerja Pemko Medan. Artinya, dengan hal-hal yang semestinya tidak terjadi ini, citra Kota Medan akan semakin menurun. Kita ketahui, dalam laporan pertanggungjawaban Pemko Medan pada Paripurna beberapa waktu lalu, pelayanan publik bagi masyarakat masih belum memuaskan. Jangan sampai hal ini semakin memperburuk. Kita selalu ingin Pemko Medan memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Ini demi penataan Kota Medan ke depan, yang digadang-gadang oleh Wali Kota Medan. Saat ini, dalam upaya penataan Kota Medan, kinerja yang ada sudah menunjukkan hasil.
Apa sikap yang harus diambil Wali Kota Medan?
Dalam hal ini, sebenarnya Wali Kota Medan sudah sangat proaktif dalam upaya penataan Kota Medan. Sayangnya, selalu ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dan kondisi sehingga membuat suasana tidak kondusif. Saya pikir, Wali Kota Medan harus lebih cermat lagi menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada. Dalam artian, ketika ada ditemukan oknum-oknum yang tidak patuh harus diberi peringatan dan sanksi yang tegas.(*)
