Ampunn… Amplas Disebut Terminal Terjorok

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi V DPR RI yang membidangi masalah perhubungan mendorong agar Terminal Amplas, Medan, diambil alih pengelolaannya oleh Kementerian Perhubungan. Anggota Komisi V DPR RI Anton Sihombing menyebut, selama ini terminal yang diurus Pemko Medan terkesan jorok.

“Terminal Amplas Medan itu terminal tipe A, kelas I, tapi minta ampun, terminal terjorok. Secepatnya diserahkan saja ke pusat,” ujar Anton di Jakarta, Selasa (16/2).

Apa yang dikatakan Anton tidak berlebihan. Bahkan, Wikipedia menyebut, terminal Amplas yang merupakan pintu masuk jalur darat Kota Medan dari sebelah Selatan ini masih jauh dari modern.

“Terlihat kumuh, tidak terawat, berbau pesing, bahkan lebih banyak penumpang yang tidak mau menggunakan terminal ini karena dianggap rawan kriminal. Kondisi ini makin membuat kawasan Terminal Amplas kian tak tertata dan menimbulkan kemacetan,” begitu tulis Wikipedia.

Anton Sihombing yakin, jika nantinya dikelola oleh kemenhub, kondisi Terminal Amplas akan lebih rapi dan terurus. “Biar pembangunannya juga diurus pusat, toh itu tetap ada di Medan, tetap punya Medan,” kata politikus Partai Golkar itu.

Anton menjelaskan, Kemenhub tidak akan kekurangan dana untuk mengurus Terminal Amplas agar lebih layak. “Tahun ini dana Kemenhub yang untuk Sumut itu ada Rp 3 triliun, bisa diambilkan dari situ,” terangnya.

‘Siantar Man’ itu mengatakan, pengelolaan terminal harus lebih bagus ke depan, antara lain juga dalam rangka mendukung pengembangan Danau Toba sebagai destinasi berkelas internasional.

Dikatakan, pengembangan Danau Toba harus disertai dengan membangun Sumut secara keseluruhan, utamanya sarana-prasarana yang menyangkut transportasi.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Renward Parapat menyambut baik sikap DPR RI tersebut. Dia mengaku bahwa sesuai UU No. 23/2014, pengambilalihan tersebut bukanlah hal baru.

Diungkapkan, pihaknya sudah pernah rapat koordinasi yang diakomodir Dishub Provinsi Sumut, terkait sosialisasi kebijakan baru tersebut. “Iya, jadi itu tidak hanya Amplas, juga Terminal Pinang Baris Kampung Lalang,” sebut Renward kepada Sumut Pos.

Pihaknya mendukung kebijakan pemerintah pusat ini. Kata Renward, tidak hanya pengalihan terminal saja melainkan jembatan timbang. Dan itu berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia. “Jadi ini bukan hal baru lagi bagi kami,” ucapnya.

Menurut Renward, pihaknya tidak akan keberatan dengan kebijakan tersebut. Terpenting terminal yang ada dapat tertata dan terpelihara dengan baik. “Ya kita berharaplah, kedepan terminal kita ini lebih diurus dan terpelihara dengan baik lagi,” harapnya.

Sambutan baik juga dilontarkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan Jumadi. Menurutnya, Kemenhub memang harus mengambil alih Terminal Amplas tersebut agar penataan terminal lebih baik lagi kedepan, potensi retribusi juga dapat tergali.

“Selama ini terminal yang ada terkesan kurang diurus. Ditambah lagi tidak adanya jaminan keamanan bagi masyarakat, sehingga membuat orang malas menunggu bus di terminal,” ucapnya politisi PKS Medan ini. (sam/prn/dek)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi V DPR RI yang membidangi masalah perhubungan mendorong agar Terminal Amplas, Medan, diambil alih pengelolaannya oleh Kementerian Perhubungan. Anggota Komisi V DPR RI Anton Sihombing menyebut, selama ini terminal yang diurus Pemko Medan terkesan jorok.

“Terminal Amplas Medan itu terminal tipe A, kelas I, tapi minta ampun, terminal terjorok. Secepatnya diserahkan saja ke pusat,” ujar Anton di Jakarta, Selasa (16/2).

Apa yang dikatakan Anton tidak berlebihan. Bahkan, Wikipedia menyebut, terminal Amplas yang merupakan pintu masuk jalur darat Kota Medan dari sebelah Selatan ini masih jauh dari modern.

“Terlihat kumuh, tidak terawat, berbau pesing, bahkan lebih banyak penumpang yang tidak mau menggunakan terminal ini karena dianggap rawan kriminal. Kondisi ini makin membuat kawasan Terminal Amplas kian tak tertata dan menimbulkan kemacetan,” begitu tulis Wikipedia.

Anton Sihombing yakin, jika nantinya dikelola oleh kemenhub, kondisi Terminal Amplas akan lebih rapi dan terurus. “Biar pembangunannya juga diurus pusat, toh itu tetap ada di Medan, tetap punya Medan,” kata politikus Partai Golkar itu.

Anton menjelaskan, Kemenhub tidak akan kekurangan dana untuk mengurus Terminal Amplas agar lebih layak. “Tahun ini dana Kemenhub yang untuk Sumut itu ada Rp 3 triliun, bisa diambilkan dari situ,” terangnya.

‘Siantar Man’ itu mengatakan, pengelolaan terminal harus lebih bagus ke depan, antara lain juga dalam rangka mendukung pengembangan Danau Toba sebagai destinasi berkelas internasional.

Dikatakan, pengembangan Danau Toba harus disertai dengan membangun Sumut secara keseluruhan, utamanya sarana-prasarana yang menyangkut transportasi.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Renward Parapat menyambut baik sikap DPR RI tersebut. Dia mengaku bahwa sesuai UU No. 23/2014, pengambilalihan tersebut bukanlah hal baru.

Diungkapkan, pihaknya sudah pernah rapat koordinasi yang diakomodir Dishub Provinsi Sumut, terkait sosialisasi kebijakan baru tersebut. “Iya, jadi itu tidak hanya Amplas, juga Terminal Pinang Baris Kampung Lalang,” sebut Renward kepada Sumut Pos.

Pihaknya mendukung kebijakan pemerintah pusat ini. Kata Renward, tidak hanya pengalihan terminal saja melainkan jembatan timbang. Dan itu berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia. “Jadi ini bukan hal baru lagi bagi kami,” ucapnya.

Menurut Renward, pihaknya tidak akan keberatan dengan kebijakan tersebut. Terpenting terminal yang ada dapat tertata dan terpelihara dengan baik. “Ya kita berharaplah, kedepan terminal kita ini lebih diurus dan terpelihara dengan baik lagi,” harapnya.

Sambutan baik juga dilontarkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Medan Jumadi. Menurutnya, Kemenhub memang harus mengambil alih Terminal Amplas tersebut agar penataan terminal lebih baik lagi kedepan, potensi retribusi juga dapat tergali.

“Selama ini terminal yang ada terkesan kurang diurus. Ditambah lagi tidak adanya jaminan keamanan bagi masyarakat, sehingga membuat orang malas menunggu bus di terminal,” ucapnya politisi PKS Medan ini. (sam/prn/dek)