Bawah: Bustami HS dari PPP, Parluhutan Siregar, dan Zulkifli Hasan.
MEDAN, SUMUTOS.CO – Satu hari setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak satupun dari tujuh anggota DPRD Sumut itu menampakkan diri di gedung dewan, Jumat (17/6). Padahal, ada agenda rapat dengan sejumlah instansi yang harus dihadiri. Bahkan, tidak satupun nomor anggota dewan tersebut aktif.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Milwan mengaku prihatin dengan kondisi para koleganya yang ditetapkan sebagai tersangka atas pengembangan penyelidikan kasus yang melibatkan mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.
“Saya hanya mendoakan teman-teman yang terkena musibah agar lebih bersabar dan banyak berdoa” ujar Milwan.
Kata dia, seharusnya rapat Badan Musyawarah (Banmus) dan Rapat Pimpinan (Rapim) dipimpin oleh Zulkifli Efendi Siregar, karena posisinya sebagai Pelaksana Ketua DPRD Sumut. “Mungkin Pak Zul masih syok, makanya tidak hadir. Sampai saat ini belum ada bertemu dan berkomunikasi apapun,” katanya.
Politisi Demokrat itupun mengimbau agar anggota dewan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dapat menjalankannya tugasnya. “Harapannya bisa beraktivitas seperti biasa, menghadiri rapat dan sebagainya,” tuturnya.
Milwan berharap agar proses penyelidikan yang dilakukan KPK segera tuntas agar kasus ini dapat ditutup. Sebab, dia tidak memungkiri, selama kasus ini bergulir akan mengganggu konsentrasi dari para legislator.
“Tapi yang lebih paham kasus ini tentu KPK. Kalau ditanya, tentunya ingin selesai sekaligus agar kepastianya jelas,” tuturnya.
Sementara Ketua Fraksi PDI-P DPRD Sumut, Zahir mengaku masih tetap berkomunikasi dengan Budiman Nadapdap dan M Affan. “Kami kan satu partai dan satu fraksi, tentu komunikasi tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ucapnya singkat.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumut Japorman Saragih menambahkan , pihaknya menyerahkan segala proses hukum yang melibatkan kader PDI-P kepada KPK. Ia pun memastikan bahwa kader PDI-P akan taat hukum, dan hadir saat ketika diminta.
“Kami tunggu bagaimana prosesnya nanti,” terangnya.
Anggota DPRD Sumut Fraksi Demokrat, Sopar Siburian mengaku mendapatkan undangan panggilan sebagai saksi atas 7 tersangka baru. “Saya dipanggil hari Selasa di Mako Brimob, tentu sebagai warga negara yang baik akan hadir,” katanya ketika dihubungi.
Sementara itu, Partai Nasdem memberikan perhatian khusus terhadap penetapan tujuh tersangka anggota DPRD Sumut oleh KPK. Partai besutan Surya Paloh itupun menyampaikan rasa prihatinnya dan berharap agar kasus ini cepat selesai.
Koordinator Wilayah DPP Nasdem, Martin Manurung mengatakan, citra Provinsi Sumatera Utara semakin buruk di mata masyarakat menyusul penetapan tersangka 7 anggota dewan. “Ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumut sebagai daerah terkorup di Indonesia,”akunya.
Martin sendiri miris mengakui hal tersebut, maka dari itu ia berharap agar KPK segera menuntaskan kasus ini. Setelahnya, ia berharap ada perubahan kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.
“Sebenarnya kita malu ketika harus bertemu masyarakat, tapi ini kenyataan yang harus dihadapi. Semoga dengan pemimpin yang baru akan ada perubahan, Citra sebagai provinsi terkorup bisa hilang,” katanya saat ditemui disela-sela kegiatan berbuka puasa di Prananda Surya Paloh Foundation.
