26 C
Medan
Monday, November 25, 2024
spot_img

Listrik Medan Diklaim Aman

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS KUNJUNGAN PARLINDUNGAN PURBA_Anggota DPR RI Parlindungan purba (kanan) melihat kondisi pembakitan listrik di Kantor PLN pembangkitan lsitrik bagian utara Jalan Brigjen Katamso Medan, Jumat (6/1) Kunjungan nya tersebut terkait pemadaman listrik yang terjadi pada malam pergantian tahun di Medan dan Aceh.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
KUNJUNGAN PARLINDUNGAN PURBA_Anggota DPR RI Parlindungan purba (kanan) melihat kondisi pembakitan listrik di Kantor PLN pembangkitan lsitrik bagian utara Jalan Brigjen Katamso Medan, Jumat (6/1) Kunjungan nya tersebut terkait pemadaman listrik yang terjadi pada malam pergantian tahun di Medan dan Aceh.

MEDAN, SUMUTPOS.CO  – Pemadaman listrik yang terjadi pada awal tahun 2017 baru-baru ini, sepertinya menjadi pukulan telak bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pasalnya, di saat tarif dasar listrik naik, pelayanan yang diberikan tak sesuai ekspektasi.

General Manager Pembangkit Listrik Sumatera Bagian Utara (Kitsbu), Sugiyanto mengaku, pemadaman yang terjadi itu murni akibat gangguan dari hal teknis, bukan faktor lain. Untuk itu, pihaknya melakukan beberapa upaya perbaikan.

“Pertama, memperbaiki prosedur. Inikan meski penyebabnya dari Pertagas, tetapi upaya yang dilakukan tetap bersama-sama. Jadi, pada Rabu (4/1) kemarin sudah kami bahas, dan jangka pendek sudah ada solusinya. Di mana di Pertagas ada dilakukan perbaikan dari sisi keamanan pasokan. Kemudian, untuk jangka menengah dan panjang dilakukan re-engeenering (disain ulang) dari kondisi yang sekarang ini diperbaiki,” ujar Sugiyanto dalam temu pers di kantornya Jalan Brigjen Katamso KM 5,5 Titi Kuning, Medan, Jumat (6/1) sore.

Dia menyebutkan, dari sisi PLN, pihaknya akan memperbaiki SOP standar operasional prosedur (SOP) pembangkit listrik khususnya yang ada di Belawan. Sehingga, misalnya terjadi hal yang serupa maka gangguan tidak akan sebesar atau seburuk pemadaman seperti malam pergantian tahun baru.

Ia melanjutkan, upaya lain juga dilakukan, di mana akan ada beberapa pembangkit baru di Sumut dan Aceh yang masuk ke sistem. Di Aceh, pembangkit yang menghasilkan 3×25 megawatt bakal siap beroperasi. Sedangkan di Sumut, ada di Belawan mencapai 240 megawatt pada Mei-Juli.

“Kedua pembangkit baru itu menjadi solusi sementara sebelum pembangkit-pembangkit besar selesai dibangun di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Ini juga termasuk paket kebijakan pemerintah terkait 35.000 megawatt. Dengan adanya tambahan pembangkit baru tersebut, maka pasokan listrik di Sumbagut akan lebih kuat,” katanya.

Tak hanya itu, sambung Sugiyanto, terdapat juga solusi lain yaitu akan masuk pasokan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Sibolga. Pembangkit milik swasta ini bertenaga sebesar 100 mega watt pada akhir tahun ini. Meski milik swasta, itu akan dibeli oleh PLN.

Lebih jauh dia mengatakan, sistem kelistrikan di Pulau Sumatera ini sebenarnya masih terbagi tiga sistem, yakni Sumbagut, Sumbagteng dan Sumbagsel. Saat ini, baru dua sistem yang terhubung yaitu Sumbagteng dan Sumbagsel. Namun, nantinya ketiga sistem tersebut akan terhubung.

“Dengan terhubungnya ketiga sistem ini, akan bermanfaat ketika terjadi gangguan pada salah satu lokasi di sistem tersebut karena bisa saling membantu. Sebagai contoh, di Sumbagut kekurangan pasokan, maka bisa ditransmisikan dari Sumbagteng dan Sumbagsel dengan kapasitas 300 megawatt,” tukasnya.

Sementara, anggota DPD RI asal Sumut, Parlindungan Purba mengatakan, pemadaman yang terjadi beberapa waktu lalu itu hampir selama 23 jam. Untuk itu, kejadian tersebut jangan sampai terulang karena sangat merugikan masyarakat.

“Kami meminta agar beban pembagian pasokan dan keamanan listrik di Sumut harus diperbaiki kembali. Misalnya, jangan ada satu pembangkit listrik yang rusak, maka seluruh daerah terbebankan,” ujar Parlindungan yang turut hadir dalam temu pers tersebut.

Selain itu, dia meminta agar pemerintah pusat jangan menganaktirikan Sumut terkait adanya jaringan yang masih bertenaga 150 kilovolt. Sebab, ini sudah ketinggalan zaman karena pembangunan di Sumut sudah berkembang besar.

“Pemerintah pusat diharapkan mempertimbangkannya, dan persoalan ini akan disampaikan kepada Kementerian ESDM,” imbuh Parlindungan. (ris/rbb)

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS KUNJUNGAN PARLINDUNGAN PURBA_Anggota DPR RI Parlindungan purba (kanan) melihat kondisi pembakitan listrik di Kantor PLN pembangkitan lsitrik bagian utara Jalan Brigjen Katamso Medan, Jumat (6/1) Kunjungan nya tersebut terkait pemadaman listrik yang terjadi pada malam pergantian tahun di Medan dan Aceh.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
KUNJUNGAN PARLINDUNGAN PURBA_Anggota DPR RI Parlindungan purba (kanan) melihat kondisi pembakitan listrik di Kantor PLN pembangkitan lsitrik bagian utara Jalan Brigjen Katamso Medan, Jumat (6/1) Kunjungan nya tersebut terkait pemadaman listrik yang terjadi pada malam pergantian tahun di Medan dan Aceh.

MEDAN, SUMUTPOS.CO  – Pemadaman listrik yang terjadi pada awal tahun 2017 baru-baru ini, sepertinya menjadi pukulan telak bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pasalnya, di saat tarif dasar listrik naik, pelayanan yang diberikan tak sesuai ekspektasi.

General Manager Pembangkit Listrik Sumatera Bagian Utara (Kitsbu), Sugiyanto mengaku, pemadaman yang terjadi itu murni akibat gangguan dari hal teknis, bukan faktor lain. Untuk itu, pihaknya melakukan beberapa upaya perbaikan.

“Pertama, memperbaiki prosedur. Inikan meski penyebabnya dari Pertagas, tetapi upaya yang dilakukan tetap bersama-sama. Jadi, pada Rabu (4/1) kemarin sudah kami bahas, dan jangka pendek sudah ada solusinya. Di mana di Pertagas ada dilakukan perbaikan dari sisi keamanan pasokan. Kemudian, untuk jangka menengah dan panjang dilakukan re-engeenering (disain ulang) dari kondisi yang sekarang ini diperbaiki,” ujar Sugiyanto dalam temu pers di kantornya Jalan Brigjen Katamso KM 5,5 Titi Kuning, Medan, Jumat (6/1) sore.

Dia menyebutkan, dari sisi PLN, pihaknya akan memperbaiki SOP standar operasional prosedur (SOP) pembangkit listrik khususnya yang ada di Belawan. Sehingga, misalnya terjadi hal yang serupa maka gangguan tidak akan sebesar atau seburuk pemadaman seperti malam pergantian tahun baru.

Ia melanjutkan, upaya lain juga dilakukan, di mana akan ada beberapa pembangkit baru di Sumut dan Aceh yang masuk ke sistem. Di Aceh, pembangkit yang menghasilkan 3×25 megawatt bakal siap beroperasi. Sedangkan di Sumut, ada di Belawan mencapai 240 megawatt pada Mei-Juli.

“Kedua pembangkit baru itu menjadi solusi sementara sebelum pembangkit-pembangkit besar selesai dibangun di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Ini juga termasuk paket kebijakan pemerintah terkait 35.000 megawatt. Dengan adanya tambahan pembangkit baru tersebut, maka pasokan listrik di Sumbagut akan lebih kuat,” katanya.

Tak hanya itu, sambung Sugiyanto, terdapat juga solusi lain yaitu akan masuk pasokan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Sibolga. Pembangkit milik swasta ini bertenaga sebesar 100 mega watt pada akhir tahun ini. Meski milik swasta, itu akan dibeli oleh PLN.

Lebih jauh dia mengatakan, sistem kelistrikan di Pulau Sumatera ini sebenarnya masih terbagi tiga sistem, yakni Sumbagut, Sumbagteng dan Sumbagsel. Saat ini, baru dua sistem yang terhubung yaitu Sumbagteng dan Sumbagsel. Namun, nantinya ketiga sistem tersebut akan terhubung.

“Dengan terhubungnya ketiga sistem ini, akan bermanfaat ketika terjadi gangguan pada salah satu lokasi di sistem tersebut karena bisa saling membantu. Sebagai contoh, di Sumbagut kekurangan pasokan, maka bisa ditransmisikan dari Sumbagteng dan Sumbagsel dengan kapasitas 300 megawatt,” tukasnya.

Sementara, anggota DPD RI asal Sumut, Parlindungan Purba mengatakan, pemadaman yang terjadi beberapa waktu lalu itu hampir selama 23 jam. Untuk itu, kejadian tersebut jangan sampai terulang karena sangat merugikan masyarakat.

“Kami meminta agar beban pembagian pasokan dan keamanan listrik di Sumut harus diperbaiki kembali. Misalnya, jangan ada satu pembangkit listrik yang rusak, maka seluruh daerah terbebankan,” ujar Parlindungan yang turut hadir dalam temu pers tersebut.

Selain itu, dia meminta agar pemerintah pusat jangan menganaktirikan Sumut terkait adanya jaringan yang masih bertenaga 150 kilovolt. Sebab, ini sudah ketinggalan zaman karena pembangunan di Sumut sudah berkembang besar.

“Pemerintah pusat diharapkan mempertimbangkannya, dan persoalan ini akan disampaikan kepada Kementerian ESDM,” imbuh Parlindungan. (ris/rbb)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/