MEDAN, SUMUTPOS.CO -Juni 2017 mendatang, Hasban Ritonga yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), akan memasuki masa pensiun. Karena itu, Gubenur Sumut HT Erry Nuradi, diminta sesegera mungkin mempersiapkan pengganti Hasban, mengingat posisi tersebut sangat strategis.
Anggota Komisi A DPRD Sumut, Hanafiah Harahap mengingatkan, agar Gubernur Sumut dapat segera mengusulkan 3 nama kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan menggantikan posisi Hasban. Politisi Golkar itu berharap, agar setelah Hasban pensiun, tidak ada pelaksana tugas (Plt) Sekdaprov Sumut.
“Posisi Sekdaprov Sumut itu sangat penting. Kalau hanya seorang Plt, maka kerjanya tidak maksimal. Makanya dari sekarang kami ingatkan, agar Gubernur segera mengusulkan nama-nama yang dianggap mumpuni,” tutur Hanafiah, Rabu (15/2).
Mengenai 3 nama tersebut, Hanafiah enggan mencampurinya, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Gubenur Sumut. “Pada Juni, Sumut akan masuk Perubahan APBD 2016. Kalau sampai posisi Sekdaprov yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kosong, bisa terlambat lagi. Gubernur pasti tahu siapa yang pantas mendampinginya untuk menjalankan roda pemerintahan,” jelasnya.
Perlu diketahui, lanjut Hanafiah, makna perubahan UU No 32 Tahun 2004 menjadi UU No 23/2014, tentang aparatur sipil negara (ASN), tujuannya untuk mempercepat upaya peningkatan kesejaheraan rakyat, yang mengisyaratkan agar Sekdaprov Sumut merupakan figur ASN yang cerdas, dan mampu melakukan lompatan besar menata pemerintahan Sumut lebih baik, hebat, kuat, dan sejahtera.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Syamsul Qadri, menyatakan hal senada. Menurutnya, Gubernur Sumut sudah harus mempersiapkan pengganti Hasban sebelum masa jabatannya berakhir. “Pasti nanti berproses di Kemendagri, belum lagi proses untuk penerbitan Kepres (Kepres). Makanya dari sekarang perlu dipersiapkan,” ungkapnya.
Saat ini, ujar Syamsul, Gubenur Sumut hanya seorang diri menjalankan roda pemerintahan. “Jangan sampai Sekdaprov pun tidak ada. Bisa tidak jalan roda pemerintahan. Apalagi Sekdaprov jabatan PNS tertinggi di Pemprov Sumut,” pungkas politisi PKS ini. (dik/saz)
