MEDAN, SUMUTPOS.CO -Mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Pemprovsu, Purnama Dewi, turut serta dalam lelang jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemko Medan. Ia membidik posisi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Keikutsertaan Purnama Dewi ini dibenarkan Kepala Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Setdako Medan, Baginda Siregar kepada Sumut Pos, Jumat (5/5). “Iya benar, Bu Purnama Dewi mengikuti lelang jabatan ini. Hampir setahun ini beliau pindah ke Pemko Medan, dan sekarang bertugas di Bagian Umum,” katanya.
Jumlah peserta lelang jabatan tahap kedua ini bertambah 12 orang. Dari 56 nama pada tahap pertama sebelumnya, kini berjumlah 68 orang. Baginda mengatakan, selama tiga hari dari 2-4 Mei 2017, peserta mengikuti ujian di Balai Diklat Pekerjaan Umum Wilayah I Medan.
Panitia seleksi turut melibatkan pihak bersertifikat assesment dalam tahapan tersebut. Pertambahan jumlah peserta, katanya, berkaitan dengan diperpanjangnya masa pendaftaran yang berakhir pada 20 April lalu, serta hal ini dikarenakan adanya pihak yang mengundurkan diri dari proses lelang jabatan. “Secara keseluruhan berjalan lancar dan aman, untuk tahapan ketiga akan diumumkan pansel siapa saja yang lolos,” katanya.
Pada tahap pertama, lanjutnya, tidak ada peserta yang gagal dari sisi administrasi. Sedangkan tahap kedua ini, para peserta lelang mengikuti Assessment Center. Ke-68 peserta lelang akan memperebutkan enam posisi, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kadis Pariwisata, Kadis Kebudayaan, Kadis Komunikasi dan Informatika, Kadis Pertanian dan Perikanan, serta Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
“Dari keenam posisi itu, jabatan Kadis Kebudayaan paling banyak peminat. Di mana ada 21 nama yang melamar sebagai peserta lelang jabatan, diikuti Kadis Pariwisata 12 nama, dan paling sedikit pelamar sebagai Kadistanla (4 orang),” katanya.
Ia menambahkan, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemko Medan ini, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Anggota DRPD Kota Medan, Roby Barus mendorong pansel segera merampungkan tahapan seleksi pejabat eselon II ini. Hal ini penting agar roda organisasi pada enam dinas tersebut mampu berjalan maksimal. “Kita harapkan tahapan ini cepat dilaksanakan, sehingga seluruh dinas dipimpin pejabat defenitif,” katanya.
Pihaknya juga berharap agar tahapan lelang jabatan dilaksanakan transparan, sehingga benar-benar dapat menghasilkan pejabat berkualitas dan mampu menjalankan visi misi Wali Kota Medan.
Ia turut menyayangkan lambatnya Pemko Medan melantik pejabat eselon III dan IV (sekcam dan lurah). Menurutnya, lambatnya pelatikkan itu bisa berdampak negatif terhadap pelayanan publik. “Unjung tombak pemerintahan itu lurah. Apa masalahnya kenapa diperlama? Sekarang lurah kalau mau kerja pasti mikir-mikir, kalau buat trobosan pasti tak nyaman, bayangan rotasi jabatan pasti ada,” pungkasnya. (prn/ila)
