29 C
Medan
Monday, November 25, 2024
spot_img

Galang Massa di Facebook, Divonis 4 Tahun

LONDON – Imbauan Perdana Menteri (PM) David Cameron agar seluruh lembaga peradilan yang menangani tersangka kerusuhan dan penjarahan di Inggris bersikap tegas. Ternyata, imbauan itu menuai kritik. Apalagi, Cameron berpesan agar hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka yang sebagian besar berusia remaja sebagai bagian efek jera.

Aktivis HAM menilai lembaga peradilan di Inggris terlalu berlebihan dalam menjatuhkan vonis. Mereka pun kemarin (17/8) memprotes hukuman masing-masing empat tahun penjara yang dijatuhkan pada kedua tersangka. Keduanya dinilai terbukti memanfaatkan akun Facebook mereka untuk menggalang massa dalam kerusuhan selama empat hari dan menewaskan lima orang tersebut.

Vonis penjara yang dijatuhkan pada Jordan Blackshaw (20) dan Sutcliffe-Keenan (22) itu adalah hukuman terberat sejak para perusuh disidang pekan lalu. “Keduanya telah terbukti secara meyakinkan telah menciptakan kepanikan,” kata jaksa penuntut mengomentari vonis hakim. Padahal, lewat situs jejaring sosial itu, tidak seorang pun merespons ajakan keduanya untuk bergabung dalam kerusuhan.

“Terlalu tergesa-gesa menyeret pelaku kerusuhan dan penjarahan ke pengadilan hanya akan memantik lahirnya vonis-vonis yang terlalu berat. Ini jelas harus diluruskan di tingkat banding,” ujar aktivis HAM Andrew Neilson yang juga direktur Howard League for Penal Reform. Dia juga khawatir hukuman tak sepatutnya akan menimpa sekitar 1.200 warga lain yang kini berstatus tersangka.

Neilson mengaku tak habis pikir mengapa pemerintahan Cameron menyamakan kerusuhan dengan penyerangan. Karena itu, penegak hukum terbebani untuk menjatuhkan vonis seberat-beratnya kepada para perusuh atau penjarah yang mengaku bersalah. Putusan itu ada di Pengadilan Chester Crown yang memvonis Blackshaw dan Sutcliffe-Keenan dengan hukuman empat tahun penjara.

Bersamaan itu, pemerintahan koalisi mengumumkan rencana mereka untuk membangun kembali sentra bisnis di kota-kota yang dilanda kerusuhan pekan lalu. “Dengan memulihkan pusat bisnis, masyarakat akan lebih cepat bangkit dari keterpurukan,” ungkap salah seorang pejabat pemerintah. Selain pusat bisnis, pemerintah juga berencana membangun sentra hiburan untuk rakyat. (afp/rtr/hep/dwi/jpnn)

LONDON – Imbauan Perdana Menteri (PM) David Cameron agar seluruh lembaga peradilan yang menangani tersangka kerusuhan dan penjarahan di Inggris bersikap tegas. Ternyata, imbauan itu menuai kritik. Apalagi, Cameron berpesan agar hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka yang sebagian besar berusia remaja sebagai bagian efek jera.

Aktivis HAM menilai lembaga peradilan di Inggris terlalu berlebihan dalam menjatuhkan vonis. Mereka pun kemarin (17/8) memprotes hukuman masing-masing empat tahun penjara yang dijatuhkan pada kedua tersangka. Keduanya dinilai terbukti memanfaatkan akun Facebook mereka untuk menggalang massa dalam kerusuhan selama empat hari dan menewaskan lima orang tersebut.

Vonis penjara yang dijatuhkan pada Jordan Blackshaw (20) dan Sutcliffe-Keenan (22) itu adalah hukuman terberat sejak para perusuh disidang pekan lalu. “Keduanya telah terbukti secara meyakinkan telah menciptakan kepanikan,” kata jaksa penuntut mengomentari vonis hakim. Padahal, lewat situs jejaring sosial itu, tidak seorang pun merespons ajakan keduanya untuk bergabung dalam kerusuhan.

“Terlalu tergesa-gesa menyeret pelaku kerusuhan dan penjarahan ke pengadilan hanya akan memantik lahirnya vonis-vonis yang terlalu berat. Ini jelas harus diluruskan di tingkat banding,” ujar aktivis HAM Andrew Neilson yang juga direktur Howard League for Penal Reform. Dia juga khawatir hukuman tak sepatutnya akan menimpa sekitar 1.200 warga lain yang kini berstatus tersangka.

Neilson mengaku tak habis pikir mengapa pemerintahan Cameron menyamakan kerusuhan dengan penyerangan. Karena itu, penegak hukum terbebani untuk menjatuhkan vonis seberat-beratnya kepada para perusuh atau penjarah yang mengaku bersalah. Putusan itu ada di Pengadilan Chester Crown yang memvonis Blackshaw dan Sutcliffe-Keenan dengan hukuman empat tahun penjara.

Bersamaan itu, pemerintahan koalisi mengumumkan rencana mereka untuk membangun kembali sentra bisnis di kota-kota yang dilanda kerusuhan pekan lalu. “Dengan memulihkan pusat bisnis, masyarakat akan lebih cepat bangkit dari keterpurukan,” ungkap salah seorang pejabat pemerintah. Selain pusat bisnis, pemerintah juga berencana membangun sentra hiburan untuk rakyat. (afp/rtr/hep/dwi/jpnn)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/