METRO SIANTAR/DHEV BAKKARA Warga membubuhkan tinta di jari usai melakukan pencoblosan di pilkada.
SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum telah mengusulkan anggaran Pilkada Serentak 2018 dalam rapat bersama DPR RI. Menurut Ketua KPU Arief Budiman, baru 13 daerah yang bersedia menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
“Yang sudah ditandatangani baru 13 dari 171 daerah yang akan pilkada,” katanya di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.
Arief menjelaskan, pihaknya telah mengusulkan anggaran NPHD ke pemerintah sebesar Rp14,3 triliun. Selain juga terus menampung aspirasi dari KPU Daerah untuk menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan.
“Data yang masuk berdasarkan usulan dari KPU kabupaten atau kota ataupun provinsi kepada pemda itu sebesar Rp14,3 triliun. Itu total usulan. Mereka kan sedang dalam proses pembahasan sekarang, tentu anggaran-anggaran yang dianggap terlalu besar bisa saja dikoreksi nanti,” ujarnya.
KPU sendiri tengah mempersiapkan proses Pilkada Serentak 2018. KPU menargetkan tahapan pilkada akan dimulai pada Oktober 2017. “Kalau tidak ada perubahan yang signifikan maka kita akan mulai bulan Oktober,” demikian Arief. (wah/jpg/yaa)
METRO SIANTAR/DHEV BAKKARA Warga membubuhkan tinta di jari usai melakukan pencoblosan di pilkada.
SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum telah mengusulkan anggaran Pilkada Serentak 2018 dalam rapat bersama DPR RI. Menurut Ketua KPU Arief Budiman, baru 13 daerah yang bersedia menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
“Yang sudah ditandatangani baru 13 dari 171 daerah yang akan pilkada,” katanya di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.
Arief menjelaskan, pihaknya telah mengusulkan anggaran NPHD ke pemerintah sebesar Rp14,3 triliun. Selain juga terus menampung aspirasi dari KPU Daerah untuk menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan.
“Data yang masuk berdasarkan usulan dari KPU kabupaten atau kota ataupun provinsi kepada pemda itu sebesar Rp14,3 triliun. Itu total usulan. Mereka kan sedang dalam proses pembahasan sekarang, tentu anggaran-anggaran yang dianggap terlalu besar bisa saja dikoreksi nanti,” ujarnya.
KPU sendiri tengah mempersiapkan proses Pilkada Serentak 2018. KPU menargetkan tahapan pilkada akan dimulai pada Oktober 2017. “Kalau tidak ada perubahan yang signifikan maka kita akan mulai bulan Oktober,” demikian Arief. (wah/jpg/yaa)
