Tidak naiknya harga BBM kabarnya karena pemerintah berkeras untuk membela warganya. Alasannya adalah ingin melindungi orang miskin dari kenaikan tersebut.
Setidaknya hal ini diungkapkan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3). Menurut Evita, ketika BBM dinaikan, maka segala lapiasan masyarakat akan kena imbasnya. “Kami tak ingin orang yang berhak mendapat subsidi mengalami kenaikan, jadi harus tetap segitu harganya, nggak boleh naik,” kata Evita.
Evita menambahkan, kuota atau jatah penyaluran BBM subsidi ke daerah-daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan normal. “BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Red) serta Pertamina kan sudah punya normalnya (jatah kuota normal yang ditetapkan). Kalau normalnya terpenuhi dan ternyata melebihi, berarti something’s wrong kan?” tutur Evita.
Sejatinya, Evita mencurigai jatah BBM yang ditetapkan sudah mencukupi, dan ketika kuota melebihi berarti ada spekulan, penimbunan, atau sesuatu yang tidak benar terjadi.
“Sudah cukup kok, makanya BPH Migas kan bekerjasama dengan intansi terkait untuk lakukan penegakkan hukum kalau ada indikasi ke arah yang tidak benar,” jelasnya.
Terakhir Evita meminta masyarakat tidak khawatir harga BBM akan dinaikkan. Namun pemerintah akan memperketat distribusi BBM subsidi sehingga tepat sasaran. Kemudian, ketika ditanya apakah akan ada kemungkinan kenaikan harga BBM mengingat harga minyak dunia diprediksi naik, Evita tetap mengatakan tidak akan ada kenaikan harga BBM. “Harga minyak dunia tergantung di Libya dan kita masih terus mengevaluasi ICP (Indonesia crude price),” pungkasnya. (net/jpnn)